Download as PPSX, PPTX
Uploaded byEdi Brata
Sosialisasi Pilkada Pandeglang
Dokumen ini menjelaskan proses dan aturan pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang tahun 2015, termasuk prinsip pelaksanaan pemilihan yang demokratis dan tahapan pemilihan. Selain itu, dijelaskan syarat dukungan minimal untuk pencalonan, tata cara pemungutan suara, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran pemilihan. Biaya untuk pelaksanaan pilkada ini diperkirakan mencapai Rp48.000.000.000.
More Related Content
Similar to Sosialisasi Pilkada Pandeglang
Sosialisasi Pilkada Pandeglang
- 1. SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 DI KECAMATAN CARITA Oleh: Edi Brata, M.Pd. (PPK Carita)
- 4.
- 5. Pelaksanaan kedaulatan rakyatdi wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertaWalikota danWakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 6. ASAS DAN PRINSIPPELAKSANAAN • ASAS. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. • PRINSIP. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Pemungutan suara SERENTAK NASIONAL tahun 2027. • Masa Peralihan: Desember 2015 (2020), Februari 2017 (2022), Juni 2018 (2023), 2027.
- 7. DINAMIKA PILKADA 2015 UU22/2014 pada 24 Sep 2014 Perppu 1/2014 dan UU 1/2015 UU 8/2015 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD Perppu dikeluarkan Presiden SBY pada akhir masa jabatannya • Kepala Daerah dipilih rakyat secara langsung • Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh Kepala DaerahTerpilih • Uji Publik terhadap Calion Kepala daerah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di pilih rakyat secara langsung
- 8.
- 9. perencanaan program dan Anggaran penyusunan peraturan perencanaan penyelenggaraan:tata cara dan jadwal tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih penyerahan DP4 pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan pembentukan Panwas Kab/Kota, Panwascam, PPL, dan PengawasTPS Tahapan Persiapan
- 10. Pengumuman Pendaftaran Paslon Pendaftaran Paslon Penelitian Persyaratan Paslon PenetapanPaslon Kampanye pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Penetapan Calon Terpilih Penghitungan dan Rekap Pemungutan Suara Tahapan Penyelenggaraan
- 11.
- 12. Alur Mutarlih DP4 DPS DPT SIAPAKAHWARGA YANG MEMILIKI HAK PILIH? Berumur 17 tahun (9 Desember 2015); Pernah kawin; Bukan TNI/Polri; Tidak sedang dicabut hak politiknya; Tidak terganggu jiwanya; Berdomisili di Dapil minimal 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS; Analisis/Coklit HPS DPTb-2 DPTb-1 DPPh
- 13.
- 14. DAFTAR PEMILIH TETAPTAMBAHAN 1
- 15.
- 16.
- 17. PESERTA PEMILIHAN Diusulkan olehPartai Politik atau Gabungan Partai Politik Perseorangan yang mendaftarkan diri
- 18. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL CALONDARI PARTAI/GABUNGAN POLITIK Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
- 19. SEBARAN KURSI DPRDPANDEGLANG SYARAT DUKUNGAN MINIMAL 20 PERSEN KURSIGolkar, 8, 16% Gerindra, 7, 14% Demokrat, 6, 12% PKB, 5, 10% PKS, 5, 10% PDIP, 5, 10% PPP, 5, 10% Nasdem, 4, 8% Hanura, 2, 4% PBB, 2, 4% PAN, 1, 2% TIDAK ADA PARPOL YANG MEMPEROLEH 20 PERSEN KURSI
- 20. PEROLEHAN SUARA PILEG2014 PANDEGLANG SYARAT DUKUNGAN MINIMAL 25 % SUARA SAHGerindra, 89,767 , 15% Golkar, 86,494 , 14% PDI Perjuangan, 60,340 , 10% PPP, 59,326 , 10% Demokrat, 54,909 , 9% Nasdem, 54,230 , 9% PKB, 51,829 , 9% PKS, 48,952 , 8% Hanura, 33,064 , 5% PBB, 31,392 , 5% PAN, 27,264 , 5% PKPI, 4,784 , 1% TIDAK ADA PARPOL YANG MENCAPAI 25 % SUARA SAH PKPI TIDAK BISA MENGUSUNG CALON KARENA TIDAK PUNYA KURSI
- 21. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL CALONPERSEORANGAN Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan
- 22. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL CALONPERSEORANGAN Data Kependudukan Kab. Pandeglang (DAK Kemendagri) Jumlah Penduduk 1.139.840 jiwa Jumlah Kecamatan 35 Dukungan Minimal Kab. Pandeglang Penduduk 6,5 % x 1.139.840 = 74.090 Jiwa Sebaran 50 % x 35= 18 kecamatan
- 23.
- 24. Partai Politik/Gabungan PartaiPolitik yang Mengajukan Pasangan Calon 1. Partai Gerakan Indonesia Raya = 7 kursi 2. Partai Kebangkitan Bangsa = 5 kursi 3. Partai Keadilan Sejahtera = 5 kursi 4. Partai NaDem = 4 kursi 5. Partai Bulan Bintang = 2 kursi 6. Partai Hati Nurani Rakyat = 2 kursi 7. Partai Amanat Nasional = 1 kursi Jumlah Total Kursi = 26 kursi Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang Mengajukan Pasangan Calon 1. Partai Demokrat = 6 kursi 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan = 5 kursi Jumlah Total Kursi = 11 Kursi Mendapatkan 93.269 (Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh Sembilan) dukungan dari 74.090 (tujuh puluh empat ribu Sembilan puluh) dukungan minimal
- 25.
- 26. Kampanye Oleh KPU Debat Selebaran/flyer, brosur,pamflet, poster Baliho, umbul-umbul, dan spanduk Iklan di Media Masa, Cetak dan Elektronik Oleh Calon Rapat Umum Pertemuan Terbatas Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Kegiatan Lain yang tidak Melanggar Larangan Kampanye
- 27.
- 28. LOKASI KAMPANYE RAPATUMUM CIBALIUNGPAGELARAN MANDALAWANGI
- 29. Pejabat BUMN dan/atauBUMD, ASN, Anggota Kepolisian dan Anggota TNI, serta Kepala Desa dan perangkat Desa di larang terlibat dalam kampanye pasangan calon
- 30.
- 31. ASAS a. Langsung; b. Umum; c.Bebas; d. Rahasia; e. Jujur; f. Adil; g. Efektif h. Efisien; i. Mandiri; j. Kepastian hukum; k. Tertib l. Kepentingan umum; m. Keterbukaan; n. Proporsionalitas; o. Akuntabilitas; dan p. aksebilitas
- 33. Pemungutan suara diTPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat
- 34. TPS 1. TPS dapatdi buat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah termasuk halamannya. 2. Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut 3. TPS harus bebas dari atribut Pasangan calon atau Partai Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter
- 38. TATA CARA PEMBERIANSUARA 1. Memastikan susu yang diterima telah di tanda tangani oleh ketua KPPS; 2. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; 3. Pemberian suara pada susu dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, & atau nama paslon.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45. PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAHSAKIT ATAU RUMAH TAHANAN
- 46. PEMUNGUTAN SUARA BAGI PEMILIHDISABILITAS
- 47.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53. LOGISTIK, PUNGUT-HITUNG, DANREKAP PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK Proses pengadaan: 10 Sep - 15 Nop Produksi dan distribusi: 5 Okt – 8 Des PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN Pemungutan dan penghitungan di TPS: 9 Des Pengumuman hasill di di TPS: 9 – 15 Des REKAPITULASI Rekapitulasi di PPK: 10-16 Des Rekap dan penetapan di KPU Kab/Kota; 16-18 Des
- 54. PENETAPAN DAN SENGKETAPHP PENETAPAN PASLON TANPA PHP • 21-22 Desember 2015 SENGKETA PHP • 18 Desember 2015 – 12 Februari 2016 PENETAPAN PASLON PASCA PUTUSAN MK • 12 Februari – 13 Maret 2016
- 55. PENGESAHAN DAN EVALUASI PENGUSULANPENGESAHAN DAN PENGANGKATAN BUPATI/ WAKIL BUPATI •Tanpa PHP: 23-29 Desember 2015 •Dengan PHP: 13 Feb – 14 Maret 2016 EVALUASI DAN PELAPORAN •Tidak ada PHP: 31 Des 2015 – 1 Februari 2016 •Ada PHP: 16 Maret – 14 April 2016
- 56. MEMILIH BUPATI …. HAKATAU WAJIB?
- 57. BERAPA LAMA WAKTUYANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBERIKAN HAK SUARA? BERAPA LAMA WAKTU YANG KITA TANGGUNG DI PIMPIN OLEH BUPATI TERPILIH? BERAPA BESAR BIAYA PILKADA PANDEGLANG? Rp48.000.000.000
- 58.
- 59. UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 2015 Pasal 177 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 60. UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 2015 Pasal 178 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 61. UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 2015 Pasal 179 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 62. UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 2015 Pasal 181 Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 63. UNDANG-UNDANG NOMOR 8TAHUN 2015 Pasal 184 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah- olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 64. UNDANG-UNDANG NOMOR 8TAHUN 2015 Pasal 185 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 66. Setiap warga negara,kelompok, ormas,organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan & media masa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 67. @edibrata 53E13CBD edibrata@ymail.com; www.edibrata.net;edibrata.wordpress.com
Editor's Notes
- #5 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #9 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #10 Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important. Introduce each of the major topics. To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.
- #11 Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important. Introduce each of the major topics. To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.
- #12 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #16 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #17 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #24 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #26 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #28 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #31 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #57 This is another option for an Overview slides using transitions.
- #59 This is another option for an Overview slides using transitions.