Dokumen tersebut membahas tentang wilayah negara Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, serta substansi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia meliputi daratan, perairan, dan ruang angkasa. UUD 1945 mengatur hak negara atas sumber daya alam. Warga negara dan penduduk Indonesia diatur oleh UU Kewarganegaraan 2006. Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan beragama dan ber
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara IndonesiaDoris Agusnita
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Daftar nama peserta diskusi forum online.
2. Menu utama diskusi yang terdiri atas 4 topik pembahasan yaitu tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan, kemerdekaan beragama, dan sistem pertahanan negara.
3. Ringkasan singkat isi pembahasan masing-masing menu utama.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan negara terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif/federatif menurut para ahli. Pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi secara horizontal antar lembaga dan secara vertikal antar tingkat pemerintahan. Terdapat pula pembahasan mengenai peran dan klasifikasi kementerian negara serta lembaga pemerintah non-kement
Kabinet Juanda adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahan parlementer untuk menormalisasi situasi politik dengan membentuk kabinet ahli yang dipimpin Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri, namun akhirnya kabinet ini dibubarkan setelah Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan berlakunya UUD 1945 dan beralih ke sistem demokrasi terpimpin."
Dokumen tersebut membahas tentang wilayah negara Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, serta substansi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia meliputi daratan, perairan, dan ruang angkasa. UUD 1945 mengatur hak negara atas sumber daya alam. Warga negara dan penduduk Indonesia diatur oleh UU Kewarganegaraan 2006. Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan beragama dan ber
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara IndonesiaDoris Agusnita
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Daftar nama peserta diskusi forum online.
2. Menu utama diskusi yang terdiri atas 4 topik pembahasan yaitu tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan, kemerdekaan beragama, dan sistem pertahanan negara.
3. Ringkasan singkat isi pembahasan masing-masing menu utama.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan negara terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif/federatif menurut para ahli. Pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi secara horizontal antar lembaga dan secara vertikal antar tingkat pemerintahan. Terdapat pula pembahasan mengenai peran dan klasifikasi kementerian negara serta lembaga pemerintah non-kement
Kabinet Juanda adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahan parlementer untuk menormalisasi situasi politik dengan membentuk kabinet ahli yang dipimpin Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri, namun akhirnya kabinet ini dibubarkan setelah Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan berlakunya UUD 1945 dan beralih ke sistem demokrasi terpimpin."
Dokumen tersebut membahas tentang rakyat dan penduduk sebagai unsur penting dalam negara. Rakyatlah yang membentuk negara dan berkepentingan agar tujuan negara tercapai. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban sesuai bidangnya. Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dan peraturan sebelumnya.
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhamad Natsir dengan program utama menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante, mengkonsolidasikan pemerintahan, dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet ini berhasil melaksanakan program industrialisasi namun gagal memperjuangkan Irian Barat dan menghadapi gerakan disintegrasi sehingga akhirnya dib
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddinsetyarinima
Dokumen tersebut membahas tentang masa kabinet Natsir dan kebijakan Gunting Syarifuddin. Kabinet Natsir beroperasi dari September 1950 hingga Maret 1951 dengan program kerja seperti penyelenggaraan pemilu, pembentukan pemerintahan yang kuat, dan industrialisasi. Kabinet ini jatuh akibat gagal menyelesaikan masalah Irian Barat dan mosi tidak percaya dari PNI. Kebijakan Gunting Syarifuddin ditetapkan Menteri
1. Dokumen membahas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan keunggulan NKRI. Pilar-pilar berbangsa dan bernegara menurut Bapak Taufik Kiemas dijelaskan.
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1955) mengalami banyak pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Empat kabinet utama yang berkuasa antara 1950-1955 yaitu Kabinet Natsir (Masyumi), Kabinet Sukiman (koalisi Masyumi dan PNI), Kabinet Wilopo (PNI), dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I (koalisi beberapa partai). Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kabinet Djuanda adalah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda pada masa pemerintahan parlementer di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soekarno untuk menangani situasi politik yang tidak stabil akibat perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Kabinet Djuanda berfokus pada penyatuan wilayah Indonesia dengan memperjuangkan Irian Jaya dan menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil.
1. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara serta kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Bela negara melibatkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hidup dalam kebhinekaan.
3. Bela negara perlu dikaji secara sistematis dan obyektif agar masyarakat dap
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan IndonesiaRosyida Hutami
Dokumen ini membahas perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan, termasuk sistem pemerintahan, kabinet-kabinet yang berkuasa, dan pelaksanaan pemilu pertama pada 1955. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer, dan terdapat beberapa kabinet yang memerintah hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959. Pemilu 1955 diselenggarakan dalam dua tahap untuk memilih anggota DPR dan Konstitu
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang rakyat dan penduduk sebagai unsur penting dalam negara. Rakyatlah yang membentuk negara dan berkepentingan agar tujuan negara tercapai. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban sesuai bidangnya. Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dan peraturan sebelumnya.
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhamad Natsir dengan program utama menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante, mengkonsolidasikan pemerintahan, dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet ini berhasil melaksanakan program industrialisasi namun gagal memperjuangkan Irian Barat dan menghadapi gerakan disintegrasi sehingga akhirnya dib
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddinsetyarinima
Dokumen tersebut membahas tentang masa kabinet Natsir dan kebijakan Gunting Syarifuddin. Kabinet Natsir beroperasi dari September 1950 hingga Maret 1951 dengan program kerja seperti penyelenggaraan pemilu, pembentukan pemerintahan yang kuat, dan industrialisasi. Kabinet ini jatuh akibat gagal menyelesaikan masalah Irian Barat dan mosi tidak percaya dari PNI. Kebijakan Gunting Syarifuddin ditetapkan Menteri
1. Dokumen membahas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan keunggulan NKRI. Pilar-pilar berbangsa dan bernegara menurut Bapak Taufik Kiemas dijelaskan.
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1955) mengalami banyak pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Empat kabinet utama yang berkuasa antara 1950-1955 yaitu Kabinet Natsir (Masyumi), Kabinet Sukiman (koalisi Masyumi dan PNI), Kabinet Wilopo (PNI), dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I (koalisi beberapa partai). Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kabinet Djuanda adalah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda pada masa pemerintahan parlementer di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soekarno untuk menangani situasi politik yang tidak stabil akibat perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Kabinet Djuanda berfokus pada penyatuan wilayah Indonesia dengan memperjuangkan Irian Jaya dan menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil.
1. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara serta kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Bela negara melibatkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hidup dalam kebhinekaan.
3. Bela negara perlu dikaji secara sistematis dan obyektif agar masyarakat dap
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan IndonesiaRosyida Hutami
Dokumen ini membahas perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan, termasuk sistem pemerintahan, kabinet-kabinet yang berkuasa, dan pelaksanaan pemilu pertama pada 1955. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer, dan terdapat beberapa kabinet yang memerintah hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959. Pemilu 1955 diselenggarakan dalam dua tahap untuk memilih anggota DPR dan Konstitu
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.
Warga negara diatur oleh UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menyatakan bahwa warga negara adalah orang yang lahir dari orang tua Indonesia atau lahir di Indonesia. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara, pendidikan, dan kebebasan beragama menurut UUD 1945."
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Aang Gustaffi
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kekuasaan negara di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, kekuasaan membuat undang-undang dipegang presiden dan DPR hanya menyetujui. Kekuasaan pemerintahan dipegang presiden tanpa campur tangan lain. Kekuasaan kehakiman dipegang MA dan peradilan di bawahnya. Setelah amandemen, DPR memegang kekuasaan membuat UU
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sistem pemerintahan Indonesia materi pembelajaran PKn kelas VI diPublikasikan guna mempermudahkan paru guru dan siswa dalam peroses kegiatan pembelajaran semoga bermanfaat.hubungi saya di amran.jaya@yahoo.com
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan otonomi daerah, termasuk pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi dan tujuan negara, serta prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelaan negara menurut UUD 1945 dan peraturan terkait. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur berdirinya negara, warga negara dan bukan warga negara, tujuan negara Indonesia, fungsi-fungsi negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dokumen menjelaskan pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945 serta dinamika pelaksanaannya dari masa ke masa. Juga dibahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan ideologi negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.
1. Lembaga-lembaga pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945 terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri Negara, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan Direktorat Jenderal Departemen.
2. Presiden berperan sebagai kepala negara, mandataris MPR, dan penyelenggara tertinggi pemerintahan. Menteri-Menteri memimpin departemen dan bekerja sama dengan Presiden dalam pemerintahan. Kepala Lemb
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
materi tentang pemerintahan
1. Tugas PKN
Kelompok 2
Emilya diani
Indah nurfadilah
Muhammad Fauzan
NidaRafa
Riki husaini
Salma putri c
Yoga rizal fachrul
XII MIA E
2. Pengelolaan
Kekuasaan Negara
Di Tingkat Pusat
Menurut UUD 1945
Pemerintah Pusat
dalam Mewujudkan
Tujuan Negara
Lembaga Lembaga
Pemegang
Kekuasaan Negara
Materi Pembahasan
3. Lembaga Pemegang Kekuasaan Negara
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga
negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh
Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan
eksekutif. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya
kekuasaan eksekutif saja, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif
dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya
Eksekutif Legislatif Yudikatif
Mundang
undang
embentuk
Mengawasi
jalanya
undang
undang
Menjalankan
perundang
undang
6. Peran pemerintah Pusat dalam
Mewujudkan Tujuan Negara
1.Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah
Darah Indonesia.
Negara Indonesia melindungi seluruh wilayah indonesia dan
melindungi warga negaranya dari ancaman,hambatan,tantangan
2. Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia
segala kekayaan alam yang ada di Indonesia dipergunakan
untuk kesejahteraan rakyatnya.diatur dalam UUD 1945 Pasal 33
ayat (1),(2),(3) dan pasal 34 Ayat (1),(2),(3)
3.menseluruh Rakyat indonesiacerdaskan
Menyelenggarakan pendidikan sesuai UUD 1945 Pasal 31
4 Aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia
Mengikuti organisasi internasional