Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan otonomi daerah, termasuk pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi dan tujuan negara, serta prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945.

1. pengertian negara
a. Prof. Soenarko :Negara adalah organisasi masyarakat
yang mempunyai daerah tertentu, yang mengatur atau
mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas nama
masyarakat.
unsur-unsur negara
a. Unsur konstitutif atau unsur pokok
Rakyat,wilayah,pemerintah berdaulat
b. Unsur deklaratif atau unsur tambahan Unsur tambahan
untuk berdirinya suatu negara berupa pengakuan dari
negara lain yaitu pengekuan de facto (secara nyata)dan
pengakuan de jure (secara hukum).
terjadinya negara berdasarkan teori
Teori terbentuknya Negara:
1. Teori hukum alam. Pemikiran pada masa plato dan
aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia berkembangnya
Negara.
2. Teori ketuhanan (islam + Kristen) segala sesuatu adalah
ciptaan tuhan.
3. Teori perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam dan
timbullah kekerasan

2. Teori tentang asal mula atau teori terbentuknya Negara dapat
dilihat dari dua segi, yakni : (a) teori yang bersifat spekulatif,
dan (b) teori yang bersifat evolusi.
a) Teori yang Bersifat Spekulatif
Teori yang bersifat spekulatif, meliputi antara lain : teori
teokratis, teori perjanjian masyarakat, dan teori kekuatan/
kekuasaan.
arti penduduk bukan warga negara
a. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau
berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap).
Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun
dan besar di dalam suatu Negara tertentu.
b. Bukan penduduk, adalah mereka yang berada di dalam
suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu.
Contohnya, para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi
tertentu di dalam suatu Negara.
Antara penduduk dan bukan penduduk dapat dibedakan
berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, hanya yang
berstatus penduduk saja yang dapat melakukan pekerjaan di
suatu Negara.
Sedangkan pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya
dengan pemerintah negaranya adalah sebagai berikut:

3. a. Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum
tertentu merupakan anggota dari suatu Negara. Dengan kata
lain, warga Negara adalah mereka yang menurut undang-undang
atau perjanjian diakui sebagai warga Negara atau
melalui proses naturalisasi.
b. Bukan warga Negara (orang asing), adalah mereka yang
masih mengakui Negara lain sebagai negaranya, dan belum
diakui secara hukum. Yang bukan warga Negara adalah
mereka yang berada dalam suatu Negara tertentu sebagai
duta besar, konsuler, kontraktor, atau pedagang Negara asing.
pengakuan de facto
Pengakuan De Facto adalah Pengakuan yang diberikan oleh
suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur
negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya
berdasarkan kenyataan (fakta).
Sifat-Sifat Negara :
1. Sifat memaksa:
penjelasan=agar peratura perundang-undangan di taati dan
dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapi serta
timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat
memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai
kekerasan fisik secara lega.

4. 2. Sifat Monopoli :
penjelasan=Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan
tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara
dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau
aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan
oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat.
3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing).
penjelasan=Semua peraturan perundang-undangan berlaku
untuk semua orang tanpa terkecuali
tujuan negara menurut Merriam Budiardjo
Fungsi Negara Menurut Miriam Budiardjo Sebagai berikut.....
1. Fungsi Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui
badan-badan peradilan
2. Fungsi Pertahanan adalah untuk menjaga kemungkinan
serangan dari luar sehingga negara harus mempunyai alat-alat
pertahanan
3. Penerbitan (law and order) untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, negara
harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai
stabilisator.
4. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negar baru,
fungsi ini amat penting karena untuk mencapai

5. kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur
tangan dan peran aktif dari negara.
fungsi negara menurut Jacobsen dan Lipman
G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman berpendapat bahwa ada tiga
fungsi negara.
a. Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi
kelanjutan negara
b. Fungsi jasa, yaitu aktifitas yang mungkin tidak akan ada
apabila tidak diselenggarakan oleh negara.
c. Fungsi perniagaan, fungsi ini dapat dilaksanakan oleh
individu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Fungsi ini dapat pula dilaksanakan oleh negara dengan
mempertimbangkan bahwa modal swasta tidak
mencukupi atau negara ingin memperluas
menyelenggarakan berbagai fungsi diseluruh wilayah.
dasar hukum bela negara
a) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3)
b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :
c) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
arti monarkhi
kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang
kekuasaan dominan negara.
bentuk-bentuk negara

6. Bentuk negara ada dua macam yaitu
a) negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara
kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut :Terdapat
pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke
dalam maupun ke luar.Terdapat satu UUD yang berlaku
untuk seluruh wilayah negara.Terdapat satu kepala
negara atau pemerintahan.Terdapat satu badan
perwakilan rakyat
b) bentuk negara serikat merupakan negara yang terdiri
dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah
pusat yang memiliki kedaulatan.
upaya bela negara bagi siswa
Menaati tata tertib :
dasar hukum bela negara
a) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3)
b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :
c) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
arti upaya bela negara
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada negara berdasarkan pancasila dan UUD
1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara tersebut
tugas POLRI
Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah:

7. a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) menegakan hukum, dan
c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.
bentuk ancaman militer
1) Agresi : penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara lain
terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa. Bentuk-
2) Pelanggaran wilayah: pelanggaran wilayah yang
dilakukan oleh Negara lain, baik yang melakukan kapal
maupun pesawat non komersial.
3) Spionase: mencari dan mendapatkan rahasia militer
Negara lain.
4) Sabotase dari luar negeri: merusak instalasi penting
militer dan obyek vital nasional yang membahayakan
keselamatan bangsa oleh Negara lain.
5) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan
terorisme internasional
kedudukan Menwa dalam upaya bela negara
Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib
tugas TNI
Tugas pokok TNI adalah
a) menegakkan kedaulatan negara,
b) mempertahankan keutuhan wilayah Negara

8. c) serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
komponen-komponen siskamhamkarata
a) KOMPONEN UTAMA : TNI dan Kepolisian RI terdiri
dari AD, AU, AL.
b) KOMPONEN CADANGAN :Wamil, Kamra, Hansip,
Wanra, Menwa, dan seluruh warga Negara.
c) KOMPONEN PENDUKUNG :Sumber daya alam dan
sarana prasarana lainya
pengertian ancaman non militer
ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi
jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
ancaman dari dalam negeri
a. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis
berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan

9. akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan
pemerintah pusat.
b. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi
dan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang pada
gilirannya dapat menyebabkan huru hara/kerusuhan
massa.
c. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi
lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan
semangat perjuangan bangsa Indonesia.
d. Potensi konflik antar kelompok/golongan baik
perbedaan pendapat dalam masalah politik, maupun
akibat masalah SARA.
e. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan
konstitusional
bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri
ancaman dari luar negeri:
1. agresi
2. pelanggaran wilayah
3. spionase
4. pemberontakan bersenjata

10. 5. aksi teror bersenjata
ancaman dari dalam negeri
1.tawuran
2. demo
3.unjuk rasa
4. pelanggaran HAM
5. teroris
bentuk ancaman terhadap pancasila
Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain
yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat
perjuangan bangsa Indonesia.
sikap siswa dalam upaya bela negara
a. belajar yang tekun agar menjadi pelajar yang dapat
mewakili indonesia di perlombaan dunia
b. membuat sebuah karyaa yang berguna dan diakui oleh
seluruh dunia (beraaat tapi kalo berusaha pasti bisa)
tujuan pertahanan dan keamanan nasional
a. Kedalam, menciptakan suasana dan keadaan aman,
tenteram, tertib dan dinamis, yang merupakan
landasan dan iklim bagi tiap usaha dalam
pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

11. b. keluar, ikut serta menjamin adanya perdamaian
dunia, dan mewudjudkan kestabilan di Wilajah Asia
Tenggara.
c. Siap menghadapi segala kemungkinan ancaman
dalam segala bentuk dan manifestasinja baik dari
luar maupun dari dalam, yang dapat menghambat,
mengganggu serta dapat membahayakan
kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Pengertian Otonomi Daerah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pengertian Daerah Otonom
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah Berdasarkan
Pasal 18 UUD 1945
a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan;
b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan
bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota; dan

12. c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan
Desa.
Landasan hukum otonomi daerah
UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
-UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
-UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah
pengertian dari otonomi yang bertanggung jawab
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang
pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian
utama dari tujuan nasional.
Asas-asas otonomi daerah
1. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala
kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

13. 4. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu.
realisasi Asas Dekonsentrasi
penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah
tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari
rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik
Indonesia.
pengertian asas pembantuan (Mede Bewind)
Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan aurusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya
dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang
menugaskan
pengertian azas kepastian hukum
Asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan
peraturan perundangan,kepatutandan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraNegara.
tujuan pemberian otonomi daerah

14. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan
daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan
peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
persyaratan Penyelenggaraan otonomi daerah
a) Kemampuan Ekonomi
b) Potensi Daerah
c) (kemampuan secara) Sosial Budaya
d) (kemampuan secara) Sosial Politik
e) Kependudukan
f) Luas daerah
Tugas dan wewenang Kepala Daerah

15. a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD;
b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
c. menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan
daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas
an ditetapkan bersama;
Komponen- komponen pemerintah pusat
PRESIDEN DAN MENTERI
fungsi DPRD
Fungsi DPRD
 Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk
Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;
 Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas,
memberikan persetujuan dan menetapkan APBD
bersama Pemerintah Daerah ;
 Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang,
Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

16. Hak Interpelasi
Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah
mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan
strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat,
daerah dan Negara.
pengertian Kebijakan publik
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai
pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di
masyarakat atau segala kebijakan, baik yang berkaitandengan
hukum, dan peraturan perundang-undangan lainnyayang
ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat
oleh lembaga yang berwenang
tujuan diadakannya kebijakan public
1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Melindungi hak–hak masyarakat
3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam
masyarakat
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Manfaat dari Kebijakan Publik
a. Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat
b. Untuk memecahkan masalah/mencari solusi
wujud partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik
a. Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran) melalui
media masa bahwa masyarakat sangat membutuhkan

17. kesejahteraan, misalnya jalan yang harus diperbaiki
karena rusak.
b. Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota DPRD
berkunjung ke kampung-kampung/desa-desa bahwa
masyarakat desa/kampung sangat membutuhkan sarana
transportasi.
c. Mengritisi kebijakan publik yang dikeluarkan
pemerintah daerah yang tidak memihak kepentingan
masyarakat, misal kebijakan pembuatan jalan tetapi
dalam kebijakan
tersebut tidak mencantumkan pasal tentang ganti rugi tanah
masyarakat yang terkena jalan.
d. Masyarakat memberikan masukan masalah yang
dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada
pemerintah daerah lewat telepon atau SMS dengan
menunjukkan fakta-fakta di lapanga
akibat negatif apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam
a. tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
masyarakat.
b. Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan
bertentangan dengan nilai‐nilai budaya masyarakat.
Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik
a) Ikut Pemilu , jangan GolPut

18. b) Memberikan kritik dan saran buat pemerintah misalnya
melalui suara pembaca
c) Mengikuti pemilihan kepala daerah
d) Ikut membantu tugas pemerintah dengan merawat
sarana dan prasarana umum di daerah
dampak negatif Apabila kebijakan publik tidak menjamin
adanya kepastian hukum dalam masyarakat
Kurang mendapat tanggapan dari masyarakat
perilaku yang sesuai dengan semangat otonomi daerah di
Indonesia
a. Daerah akan berlomba lomba meningkatkan pendapatan
daerah,
b. Berlomba lomba membangun daerah masing-masing
contoh penerapan kebijakan publik di lingkungan sekolah
a. Mentaati tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran.
b. Belajar sesuai jadwal dengan penuh semangat.
c. Menunjukkan prestasi belajar secara optimal.
d. Aktif dalam kegiatan ekstra kurikules atau
pengembangan diri.
e. Melaksanakan jadwal piket kebersihan dengan penuh
rasa tanggung jawab.
f. Menjaga nama baik sekolah dimana pun berada.

19. g. Menjalin hubungan yang harmonis dengan guru dan
sesama siswa.
dampak positif dari kewenangan yang lebih luas dan nyata
terhadap daerah di Indonesia
a. kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat sasaran,
hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung
lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya,
b. Pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan
yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus
melewati prosedur di tingkat pusat.