BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasa
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasa
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998PT.Ajor Makmur
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru (1965-1998) dicirikan oleh konsentrasi kekuasaan di bawah presiden Soeharto. Meskipun diselenggarakan pemilu secara teratur, prosesnya tidak kompetitif dan sering terjadi kecurangan. Hak-hak dasar warga seperti kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi oleh pemerintah.
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar negara. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi akibat berbagai kondisi politik, serta penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru seperti hilangnya hak rakyat dan praktik korupsi yang meluas.
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Grace Manurung
Presentasi menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konstitusi yang berlaku serta bentuk-bentuk penyimpangannya. Sistem ketatanegaraan telah berubah beberapa kali sejalan dengan berlakunya konstitusi baru seperti UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Penyimpangan terjadi karena pemahaman berbeda terhadap konstitusi, kelompok tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, serta ambisi kekuasaan
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan Pembukaan UUD 1945 dan hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh dan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh. Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen ini membahas tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI tahun 1945 setelah melalui proses perumusan oleh para tokoh nasional. Dokumen ini juga menjelaskan konsep pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal sesuai dengan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk kekuasaan rakyat, sedangkan demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998PT.Ajor Makmur
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru (1965-1998) dicirikan oleh konsentrasi kekuasaan di bawah presiden Soeharto. Meskipun diselenggarakan pemilu secara teratur, prosesnya tidak kompetitif dan sering terjadi kecurangan. Hak-hak dasar warga seperti kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi oleh pemerintah.
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar negara. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi akibat berbagai kondisi politik, serta penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru seperti hilangnya hak rakyat dan praktik korupsi yang meluas.
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Grace Manurung
Presentasi menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konstitusi yang berlaku serta bentuk-bentuk penyimpangannya. Sistem ketatanegaraan telah berubah beberapa kali sejalan dengan berlakunya konstitusi baru seperti UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Penyimpangan terjadi karena pemahaman berbeda terhadap konstitusi, kelompok tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, serta ambisi kekuasaan
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan Pembukaan UUD 1945 dan hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh dan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh. Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen ini membahas tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI tahun 1945 setelah melalui proses perumusan oleh para tokoh nasional. Dokumen ini juga menjelaskan konsep pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal sesuai dengan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk kekuasaan rakyat, sedangkan demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.
Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di bawah hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan ciri negara hukum, sejarah perkembangan HAM, dan implementasi HAM di Indonesia. Secara khusus membahas tentang pengertian negara hukum, ciri-ciri negara hukum, sejarah perkembangan pengakuan HAM internasional, dan upaya Indonesia dalam meratifikasi konvensi HAM internasional."
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup HAM, pengakuan HAM secara internasional dan nasional, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Teks tersebut membahas tentang lembaga legislatif di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Di Indonesia, lembaga legislatif antara lain DPR, DPD, dan MPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung, sedangkan MPR dan DPD memiliki peran dalam mengawasi pemerintah dan menetapkan arah kebijakan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang landasan hukum, ciri-ciri, fungsi, asas, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara berurutan, mulai dari Pancasila, UUD 1945, hingga perkembangan demokrasi liberal, terpimpin, dan Pancasila.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Soal mid semester kelas 1 smk nurul huda semester 1
1. SOAL MID SEMESTER KELAS 1 SMK NURUL HUDA SEMESTER 1
1. Pada Pasal1 ayat(1) UUD1945 : ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
yang berbentuk republik
2. Di dunia ini ada dua macam bentuk Negara yaitu Bentuk NegaraNegara
kesatuan(unitaris) danNegara Serikat /federasi
3. Dalam Sistem pemerintahan indonesia mengacu pada UUD 1945 sebagia
KonstitusiNegara, Kekuasa Kepala negara adalah Tidak Tak Terbatas
4. Dalam negara kesatuan dengan sitem desentralisasi, daerah memiliki
keleluasaan membuat peraturan untuk mengurus urusan rumah tangga
sendiri atau disebut juga hak otonomi
5. Mempertahankan hak-hak dasar manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap
manusia sebagai individu sejak lahir hingga mati,adalah tujuan dari Hak
asasi manusia
6. Seperangkatasas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam
masyarakatdan meliputi juga lembaga dan proses yang mewujudkan
berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan,adalah pengertian dari
hukum
7. Lemahnya sistem penegakan hukum ,Belum adanya kesungguhan
pemerintah dalam menginplementasikan norma-norma HAM, Adanya
pemanfaatan terhadap tidakan pelanggar an HAMoleh pemerintah untuk
mempertahankan kekuasaan adalah Beberapa faktor penyebab terjadinya
pelanggaran Hak Asasi Manusia
2. 8. Kasus tanjung priok, kasus Marsinah, kasus semanggiI dan II,kasus
kerusuhan Timor Timur PascaJajak Pendapat ,Kasus Munir adalah contoh
pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia
9. Isipembukaan UUD 1945 sangatlah penting karena pembukaan UUD 1945
merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.yang dimaksud dengan
kata fundamental adalah hal yang prinsip/mendasar
10.Upaya Pemajuan dan perlindungan HAM melalui kelembagaan di Indonesia
contohnya seperti DibentuknyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas Ham),Komisi Nasional Perlindungananak Indonesia,Komnas
Perempuan
11.Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintahan yang di lakukan untuk
mencapai tujuan oleh lembaga – lembaga eksekutif,yudikatif,legislative
12.Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuatdan tetap karena
memuat cita-cita hukumdan terkandung pokok-pokok kaidah negara yang
fundamental sehingga tidak dapat diubah
13.Pembukaan UUD 1945 merupakan intiatau kristalisasidari pikiran atau
gagasan dari para pendirinegara dalambahas inggrisnya para pendiri
negara adalah the founding father
14.Menumbuhkan sikap Patriotisme para pemuda di era pembangunan saat
ini adalah dengan belajar dan bekerjakeras
15.Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota
dipimpin oleh bupati/walikota