Pimpinan Puskesmas memberikan amanat kepada seluruh pegawai pada apel pagi untuk meningkatkan kinerja menjelang akreditasi, menerapkan gotong royong dalam bekerja, dan membuka pintu maaf selama bulan Ramadhan agar ibadah menjadi lebih berkah.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Pimpinan Puskesmas memberikan amanat kepada seluruh pegawai pada apel pagi untuk meningkatkan kinerja menjelang akreditasi, menerapkan gotong royong dalam bekerja, dan membuka pintu maaf selama bulan Ramadhan agar ibadah menjadi lebih berkah.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD); (2) RPJP merupakan rencana 20 tahun sementara RPJM merupakan rencana 5 tahun; (3) Penyusunan RPJP/M harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan di atasny
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
Dokumen tersebut membahas perbedaan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan perkembangan ekonomi. Juga membahas alasan mengapa suatu wilayah harus direncanakan dan komponen-komponen perencanaan strategis seperti visi, misi, tujuan, dan strategi. Termasuk contoh studi kelayakan investasi pembangunan pasar dan dokumen-dokumen perencanaan yang perlu disusun berdasarkan UU."
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi bela negara yang disusun oleh Fikki Aulia Putri sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Rencana tersebut mencakup lima nilai bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara beserta aksi yang akan dilakukan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut di tempat kerja
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas biografi dan profil Dr. Dadang Solihin beserta penjelasan mengenai peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Terdapat penjelasan mengenai perkembangan peran DPRD dari masa lalu hingga saat ini serta tantangan yang dihadapi untuk menjadi lembaga yang lebih efektif.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Dokumen tersebut membahas tentang jejaring dan kemitraan dalam penanggulangan bencana. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pentingnya koordinasi yang baik antar lembaga, prinsip-prinsip kemitraan yang efektif seperti saling memerlukan dan menguntungkan, serta mitra-mitra kunci PMI dalam penanggulangan bencana seperti pemerintah, IFRC, ICRC, dan lembaga lainnya.
Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang meliputi strategi, kegiatan prioritas, dan mekanisme pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting secara konvergen dan terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi masalah dan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
2. Masalah yang diidentifikasi adalah rendahnya keterampilan aparatur dan lemahnya SDM.
3. Alternatif kebijakan yang diajukan adalah peningkatan keterampilan melalui pelatihan
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdfZakiah dr
TP.PKK Kota Depok berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting melalui kolaborasi dengan tim percepatan penurunan stunting di berbagai tingkatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain deklarasi gerakan D'Sunting Menara, pelatihan kader, edukasi masyarakat, dan monitoring evaluasi secara terpadu.
Dokumen ini berisi tentang SOP Refreshing Kader di Puskesmas Sabrang. Kegiatan refreshing kader bertujuan untuk pembelajaran dan penyegaran pengetahuan kader dalam pelaksanaan posyandu Balita. Langkah-langkahnya meliputi pembukaan acara, sambutan, pre test, pemberian materi, post test, dan penutupan, diikuti pencatatan dan pelaporan.
Rembuk stunting merupakan diskusi terarah untuk mengkonsolidasikan usulan kegiatan pencegahan stunting berdasarkan data pemetaan lima paket layanan, mendapatkan komitmen kalurahan, dan menyepakati kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya. Peserta rembuk meliputi pamong desa, tenaga kesehatan, pendidik, dan organisasi masyarakat. Tujuannya menyepakati strategi, pelaksanaan, dukungan kelembagaan unt
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD); (2) RPJP merupakan rencana 20 tahun sementara RPJM merupakan rencana 5 tahun; (3) Penyusunan RPJP/M harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan di atasny
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
Dokumen tersebut membahas perbedaan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan perkembangan ekonomi. Juga membahas alasan mengapa suatu wilayah harus direncanakan dan komponen-komponen perencanaan strategis seperti visi, misi, tujuan, dan strategi. Termasuk contoh studi kelayakan investasi pembangunan pasar dan dokumen-dokumen perencanaan yang perlu disusun berdasarkan UU."
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi bela negara yang disusun oleh Fikki Aulia Putri sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Rencana tersebut mencakup lima nilai bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara beserta aksi yang akan dilakukan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut di tempat kerja
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas biografi dan profil Dr. Dadang Solihin beserta penjelasan mengenai peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah. Terdapat penjelasan mengenai perkembangan peran DPRD dari masa lalu hingga saat ini serta tantangan yang dihadapi untuk menjadi lembaga yang lebih efektif.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Dokumen tersebut membahas tentang jejaring dan kemitraan dalam penanggulangan bencana. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pentingnya koordinasi yang baik antar lembaga, prinsip-prinsip kemitraan yang efektif seperti saling memerlukan dan menguntungkan, serta mitra-mitra kunci PMI dalam penanggulangan bencana seperti pemerintah, IFRC, ICRC, dan lembaga lainnya.
Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang meliputi strategi, kegiatan prioritas, dan mekanisme pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting secara konvergen dan terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi masalah dan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
2. Masalah yang diidentifikasi adalah rendahnya keterampilan aparatur dan lemahnya SDM.
3. Alternatif kebijakan yang diajukan adalah peningkatan keterampilan melalui pelatihan
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
PERAN TP PKK DALAM PENGUATAN POSYANDU MENURUNKAN STUNTING.pdfZakiah dr
TP.PKK Kota Depok berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting melalui kolaborasi dengan tim percepatan penurunan stunting di berbagai tingkatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain deklarasi gerakan D'Sunting Menara, pelatihan kader, edukasi masyarakat, dan monitoring evaluasi secara terpadu.
Dokumen ini berisi tentang SOP Refreshing Kader di Puskesmas Sabrang. Kegiatan refreshing kader bertujuan untuk pembelajaran dan penyegaran pengetahuan kader dalam pelaksanaan posyandu Balita. Langkah-langkahnya meliputi pembukaan acara, sambutan, pre test, pemberian materi, post test, dan penutupan, diikuti pencatatan dan pelaporan.
Rembuk stunting merupakan diskusi terarah untuk mengkonsolidasikan usulan kegiatan pencegahan stunting berdasarkan data pemetaan lima paket layanan, mendapatkan komitmen kalurahan, dan menyepakati kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya. Peserta rembuk meliputi pamong desa, tenaga kesehatan, pendidik, dan organisasi masyarakat. Tujuannya menyepakati strategi, pelaksanaan, dukungan kelembagaan unt
Proposal ini mengusulkan kegiatan Lomba Kepramukaan Tingkat Penegak yang akan diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pramuka Penegak dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat 800 peserta Pramuka dan 100 non Pramuka.
Undangan bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Pelatihan akan membahas pengantar SIM-RS, perencanaan, tata kelola, standarisasi data, integrasi sistem, sub-sistem rumah sakit, dan asesmen kesiapan. Diselenggarakan di beberapa kota dan biaya kontribusi Rp4,5 juta untuk pengin
Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil dan analisis jabatan serta penilaian sasaran kerja pegawai berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017. Kegiatan ini akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara, penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan PNS, pengadaan dan perencanaan PNS, pengembangan karier dan kompetensi, serta analisis jabatan dan penilaian kinerja berdasarkan PP ter
Surat ini mengundang para pegawai pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara pada tahun 2019. Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup bidang keuangan, kepegawaian, aset daerah, perpajakan, pengadaan barang/jasa, humas & protokol, kesehatan, perpustakaan, dan DPRD. Biaya pendaftaran berk
Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2015 memuat visi pembangunan Kota Banda Aceh menjadi Model Kota Madani, tujuh misi pembangunan, dan rencana kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dengan total anggaran Rp. 2,842,784,800.
Surat undangan dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengundang hadirin untuk menghadiri acara peluncuran program HONEY 1000 HPK pada tanggal 15 Desember 2016 di Posyandu Anggrek, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Surat ini juga melampirkan daftar undangan yang terdiri atas pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.
Dokumen tersebut berisi informasi tentang profil perusahaan konsultan CV. Madani Callysta Saibuyun yang memberikan jasa layanan di berbagai bidang seperti penelitian, telematika, pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun terakhir bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil UPK PNPM MPd Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang mencakup data administratif, geografis, demografi, sumber daya alam, struktur organisasi, target dan pencapaian program.
CV Madani Callysta Saibuyun adalah perusahaan konsultan yang bergerak dalam bidang riset, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan praktisi akademisi dari berbagai bidang. Perusahaan ini telah melakukan berbagai proyek konsultasi selama 10 tahun terakhir di bidang lingkungan, geologi, pertambangan, dan telematika.
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
1. jarak jauh / daring / video conference
Surabaya, 7 Januari 2022
Nomor : 893.2/1725/205.2.2/2021 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Lampiran : - Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Perihal : Undangan Webminar Seri I
ASN
(terlampir)
Dalam rangka menunjang pelaksanaan program ASN Belajar, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan berbagai
rangkaian kegiatan, salah satunya adalah kegiatan Webinar Seri I ASN dengan tema “Peran
Strategi ASN dalam rangka Realisasi dan Penyerapan Program Kegiatan dan Anggaran
yang Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR)”
maka kami mengundang dengan hormat kepada Saudara untuk dapat mengikuti kegiatan
dimaksud yang akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Senin, 10 Januari 2022
Pukul : 13.00 s/d 15.30 WIB
Media yg digunakan : 1. Zoom Meeting (link menyusul)
2. Youtube Chanel “BPSDM TV”
Narasumber : 1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Bp. Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
(Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI)
3. Bp. Joko Agus Setyono, S.E., Ak
(Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur)
Moderator : Iman Dwi Hartanto
Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan
ASN di lingkungan OPD Saudara untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud dan segera
mendaftarkan diri dengan mengisi link pendaftaran berikut
https://bit.ly/PendaftaranWebinarSeri1ASNBelajar2022 . Adapun contact person panitia yang
dapat di hubungi Sdr. Wahyu Purnama Ramadhany (082115607411) dan Nanda Aesya Asfriana
(081385609963).
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
Tembusan :
ARIES AGUNG PAEWAI
Yth. Bp. Plh. Sekretaris Daerah Pembina Utama Muda
Prov. Jawa Timur NIP 19760417 199511 1 001
(sebagai laporan)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JL. BALONGSARI TAMA TANDES TELP. (031) 7412278 FAX. (031) 7412279
Website : bpsdm.jatimprov.go.id
SURABAYA (60186)
2. Lampiran : Surat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 7 Januari 2022
Nomor : 893.2/1725/205.2.2/2022
Hal : Undangan Webminar Seri I ASN
No. Nama Organisasi Perangkat Daerah
1. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
3. Biro Hukum
4. Biro Administrasi Perekonomian
5. Biro Administrasi Sumber Daya Alam
6. Biro Administrasi Pembangunan
7. Biro Organisasi
8. Biro Umum
9. Biro Administrasi Pimpinan
10. Sekretariat DPRD
11. Inspektorat
12. Dinas Pendidikan
13. Dinas Kesehatan
14. Dinas PU. Bina Marga
15. Dinas PU. Sumber Daya Air
16. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
17. Dinas Sosial
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21. Dinas Lingkungan Hidup
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30. Dinas Kelautan dan Perikanan
31. Dinas Perkebunan
32. Dinas Peternakan
33. Dinas Kehutanan
34. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Muda
NIP 19760417 199511 1 001
No. Nama Organisasi Perangkat Daerah
37. Badan Pendapatan Daerah
38. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
39. Badan Kepegawaian Daerah
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41. Badan Penelitian dan Pengembangan
42. Badan Penghubung Daerah Provinsi
43. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya
44. Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar Malang
45. Rumah Sakit Umum Daerah Soedono Madiun
46. Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
47. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
48. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati
49. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Herbal Materia Medica Batu
50. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
51. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
52. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kusta Kediri
53. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
54. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
55. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Surabaya
56. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
57. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Jember
58. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
59. Unit Pelaksana Teknis Akademi Gizi Surabaya
60. Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan Madiun
