Dokumen tersebut merangkum tentang tata kerja dan tata hubungan kerja penyuluhan pertanian. Ia menjelaskan struktur lembaga penyuluhan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat. Dokumen tersebut juga menyimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2006 merupakan acuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pentingnya memahami tata kerja serta tata hub
1. NAMA : Ir. ADRY NELSON No. ABSEN : 29 TEMPAT/TGL.LAHIR : PEKANBARU,18-10-1961 INSTANSI : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
2. DIKLAT FUNGSIONAL DASAR BAGI PENYULUH PERTANIAN MATA DIKLAT TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH PERTANIAN OLEH : Ir. ADRY NELSON
3. KOMPETENSI DASAR : SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI, PESERTA M AMPU MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH PERTANIAN. INDIKATOR KEBERHASILAN : PESERTA DAPAT ME NJELASKAN TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUHAN PERTANIAN
4. Tata kerja dapat diartikan “mekanisme intern” dalam sebuah lembaga/dalam sebuah sistem kerja. Tata kerja menyangkut hubungan manajemen atasan dan bawahan (ordinat dan sub ordinat) Tata hubungan kerja adalah mekanisme kerja dengan pihak-pihak diluar sistem kerja, namun pihak-pihak luar tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan. Tata hubungan kerja menyangkut hubungan koordinasi.
5.
6.
7. Lembaga penyuluhan Tingkat Provinsi : Berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan yang diketuai oleh Gubernur, untuk menunjang kegiatannya dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Eselon IIa. Lembaga penyuluhan tingkat Pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, bertanggung jawab kepada Menteri. Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat Pusat diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional, yaitu Badan penyuluhan nasional
8. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN NASIONAL BADAN KOORDINASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN POS PENYULUHAN SEKRETARIS KABUPATEN PROVINSI PUSAT DINAS DINAS KECAMATAN DESA CAB.DINAS
