Dokumen tersebut membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan negara dan pertahanan negara, termasuk pengertian negara, unsur-unsur pembentukan negara, teori terbentuknya negara, fungsi dan tujuan negara, ancaman terhadap negara, serta peran berbagai lembaga dalam upaya pertahanan negara.

1. pengertian negara
a. Prof. Soenarko :Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas nama masyarakat.
unsur-unsur negara
a. Unsur konstitutif atau unsur pokok Rakyat,wilayah,pemerintah berdaulat
b. Unsur deklaratif atau unsur tambahan Unsur tambahan untuk berdirinya suatu negara berupa pengakuan dari negara lain yaitu pengekuan de facto (secara nyata)dan pengakuan de jure (secara hukum).
terjadinya negara berdasarkan teori
Teori terbentuknya Negara:
1. Teori hukum alam. Pemikiran pada masa plato dan aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia berkembangnya Negara.

2. 2. Teori ketuhanan (islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan tuhan.
3. Teori perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan
Teori tentang asal mula atau teori terbentuknya Negara dapat dilihat dari dua segi, yakni : (a) teori yang bersifat spekulatif, dan (b) teori yang bersifat evolusi.
a) Teori yang Bersifat Spekulatif
Teori yang bersifat spekulatif, meliputi antara lain : teori teokratis, teori perjanjian masyarakat, dan teori kekuatan/ kekuasaan.
arti penduduk bukan warga negara
a. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun- temurun dan besar di dalam suatu Negara tertentu.

3. b. Bukan penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu Negara.
Antara penduduk dan bukan penduduk dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya. Misalnya, hanya yang berstatus penduduk saja yang dapat melakukan pekerjaan di suatu Negara.
Sedangkan pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara. Dengan kata lain, warga Negara adalah mereka yang menurut undang- undang atau perjanjian diakui sebagai warga Negara atau melalui proses naturalisasi.
b. Bukan warga Negara (orang asing), adalah mereka yang masih mengakui Negara lain sebagai negaranya, dan belum diakui secara hukum. Yang bukan warga Negara adalah

4. mereka yang berada dalam suatu Negara tertentu sebagai duta besar, konsuler, kontraktor, atau pedagang Negara asing.
pengakuan de facto
Pengakuan De Facto adalah Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya berdasarkan kenyataan (fakta).
Sifat-Sifat Negara :
1. Sifat memaksa:
penjelasan=agar peratura perundang-undangan di taati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega.

5. 2. Sifat Monopoli :
penjelasan=Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat.
3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing).
penjelasan=Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali
tujuan negara menurut Merriam Budiardjo
Fungsi Negara Menurut Miriam Budiardjo Sebagai berikut.....
1. Fungsi Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan

6. 2. Fungsi Pertahanan adalah untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus mempunyai alat-alat pertahanan
3. Penerbitan (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.
4. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negar baru, fungsi ini amat penting karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.
fungsi negara menurut Jacobsen dan Lipman
G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman berpendapat bahwa ada tiga fungsi negara.
Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi : (1) memelihara angkatan perang untuk mempertahankan seragam dari luar atau untuk menindas pergolakan dalam negeri; (2) memelihara angkatan kepolisian untuk

7. memberantas kejahatan; (3) memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggaran hukum; (4) mengadakan hubungan luar negeri dan; (5) mengadakan pemungutan pajak.
Fungsi jasa, yaitu aktifitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara.
Fungsi perniagaan, fungsi ini dapat dilaksanakan oleh individu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Fungsi ini dapat pula dilaksanakan oleh negara dengan mempertimbangkan bahwa modal swasta tidak mencukupi atau negara ingin memperluas menyelenggarakan berbagai fungsi diseluruh wilayah.
dasar hukum bela negara
a) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3)
b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :
c) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

8. arti monarkhi
kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara.
bentuk-bentuk negara
Bentuk negara ada dua macam yaitu
a) negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut :Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.Terdapat satu badan perwakilan rakyat
b) bentuk negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan.
upaya bela negara bagi siswa
Menaati tata tertib :
dasar hukum bela negara

9. a) UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3)
b) UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) :
c) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
arti upaya bela negara
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut
tugas POLRI
Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah:
a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) menegakan hukum, dan
c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
bentuk ancaman militer

10. 1) Agresi : penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-
2) Pelanggaran wilayah: pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Negara lain, baik yang melakukan kapal maupun pesawat non komersial.
3) Spionase: mencari dan mendapatkan rahasia militer Negara lain.
4) Sabotase dari luar negeri: merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa oleh Negara lain.
5) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional
kedudukan Menwa dalam upaya bela negara
Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib
tugas TNI
Tugas pokok TNI adalah
a) menegakkan kedaulatan negara,
b) mempertahankan keutuhan wilayah Negara

11. c) serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
komponen-komponen siskamhamkarata
a) KOMPONEN UTAMA : TNI dan Kepolisian RI terdiri dari AD, AU, AL.
b) KOMPONEN CADANGAN :Wamil, Kamra, Hansip, Wanra, Menwa, dan seluruh warga Negara.
c) KOMPONEN PENDUKUNG :Sumber daya alam dan sarana prasarana lainya

12. pengertian ancaman non militer
ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
ancaman dari dalam negeri
a. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
b. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru hara/kerusuhan massa.
c. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia.

13. d. Potensi konflik antar kelompok/golongan baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, maupun akibat masalah SARA.
e. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional
bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri
ancaman dari luar negeri:
1. agresi
2. pelanggaran wilayah
3. spionase
4. pemberontakan bersenjata
5. aksi teror bersenjata
ancaman dari dalam negeri
1.tawuran

14. 2. demo
3.unjuk rasa
4. pelanggaran HAM
5. teroris
bentuk ancaman terhadap pancasila
Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia.
sikap siswa dalam upaya bela negara
a. belajar yang tekun agar menjadi pelajar yang dapat mewakili indonesia di perlombaan dunia
b. membuat sebuah karyaa yang berguna dan diakui oleh seluruh dunia (beraaat tapi kalo berusaha pasti bisa)
tujuan pertahanan dan keamanan nasional

15. a. Kedalam, menciptakan suasana dan keadaan aman, tenteram, tertib dan dinamis, yang merupakan landasan dan iklim bagi tiap usaha dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang.
b. keluar, ikut serta menjamin adanya perdamaian dunia, dan mewudjudkan kestabilan di Wilajah Asia Tenggara.
c. Siap menghadapi segala kemungkinan ancaman dalam segala bentuk dan manifestasinja baik dari luar maupun dari dalam, yang dapat menghambat, mengganggu serta dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Pengertian Otonomi Daerah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengertian Daerah Otonom

16. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945
a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan
c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.
Landasan hukum otonomi daerah
UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah -UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah
pengertian dari otonomi yang bertanggung jawab

17. otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Asas-asas otonomi daerah
1. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 4. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa,

18. dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
realisasi Asas Dekonsentrasi
penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
pengertian asas pembantuan (Mede Bewind)
Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan aurusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan
pengertian azas kepastian hukum

19. Asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangan,kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraNegara.
tujuan pemberian otonomi daerah
Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

20. persyaratan Penyelenggaraan otonomi daerah
a) Kemampuan Ekonomi
b) Potensi Daerah
c) (kemampuan secara) Sosial Budaya
d) (kemampuan secara) Sosial Politik
e) Kependudukan
f) Luas daerah
Tugas dan wewenang Kepala Daerah
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;

21. c. menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas an ditetapkan bersama;
Komponen- komponen pemerintah pusat
PRESIDEN DAN MENTERI
fungsi DPRD
Fungsi DPRD
 Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah ;
 Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah ;
 Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan

22. Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Hak Interpelasi
Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
pengertian Kebijakan publik
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat atau segala kebijakan, baik yang berkaitandengan hukum, dan peraturan perundang-undangan lainnyayang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang
tujuan diadakannya kebijakan public
1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Melindungi hak–hak masyarakat

23. 3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Manfaat dari Kebijakan Publik
a. Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat
b. Untuk memecahkan masalah/mencari solusi
wujud partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
a. Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran) melalui media masa bahwa masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan, misalnya jalan yang harus diperbaiki karena rusak.
b. Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota DPRD berkunjung ke kampung- kampung/desa-desa bahwa masyarakat desa/kampung sangat membutuhkan sarana transportasi.
c. Mengritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah yang tidak memihak kepentingan masyarakat, misal kebijakan pembuatan jalan tetapi dalam kebijakan

24. tersebut tidak mencantumkan pasal tentang ganti rugi tanah masyarakat yang terkena jalan.
d. Masyarakat memberikan masukan masalah yang
dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada pemerintah daerah lewat telepon atau SMS dengan menunjukkan fakta-fakta di lapanga
akibat negatif apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam
a. tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
b. Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai‐nilai budaya masyarakat.
Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
a) Ikut Pemilu , jangan GolPut
b) Memberikan kritik dan saran buat pemerintah misalnya melalui suara pembaca
c) Mengikuti pemilihan kepala daerah

25. d) Ikut membantu tugas pemerintah dengan merawat sarana dan prasarana umum di daerah
dampak negatif Apabila kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat
Kurang mendapat tanggapan dari masyarakat
perilaku yang sesuai dengan semangat otonomi daerah di Indonesia
a. Daerah akan berlomba lomba meningkatkan pendapatan daerah,
b. Berlomba lomba membangun daerah masing-masing
contoh penerapan kebijakan publik di lingkungan sekolah
a. Mentaati tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran.
b. Belajar sesuai jadwal dengan penuh semangat.
c. Menunjukkan prestasi belajar secara optimal.

26. d. Aktif dalam kegiatan ekstra kurikules atau pengembangan diri.
e. Melaksanakan jadwal piket kebersihan dengan penuh rasa tanggung jawab.
f. Menjaga nama baik sekolah dimana pun berada.
g. Menjalin hubungan yang harmonis dengan guru dan sesama siswa.
dampak positif dari kewenangan yang lebih luas dan nyata terhadap daerah di Indonesia
a. kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya,
b. Pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.