2. Pengertian Filsafat
Bahasa Yunani : “philein” = “cinta” dan “Sophos” = “hikmah” atau
“kebijaksanaan” atau “wisdom”.
Ilmu Pengetahuan : filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan
menyertai kehidupan manusia.
3. Pancasila Dasar Filafat Negara
Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang secara resmi disahkan oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945
dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, serta diundangkan dalam Berita
Republik Indonesia Tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD
1945.
4. Pancasila Secara Historis
Pada tanggal 1 juni 1945 didalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato
secara lisan mengenai calon rumusan negara Indonesia. Kemudian untuk
memberi nama istilah dasar negara tersebut Soekarno memberikan nama
“Pancasila” yang artinya lima dasar.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannnya,
kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945
termasuk pembukaan UUD 1945 yang mana didalamnya termuat rumusan lima
prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila.
Walaupun dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah
“Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia
adalah Pancasila. berdasarkan interpretasi hitoris terutama dalam rangka
pembentukan calon rumusan dasar negara yang kemudian secara spontan
diterima oleh peserta sidang secara bulat.
5. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.
System adalah suatu kesatuan bagian-bagian, saling bekerja sama
untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu
kesatuan yang utuh. System lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut
:
Suatu kesatuan bagian-bagian.
Saling berhubungan, saling ketergantungan.
Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan bersama (tujuan
system).
Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.
6. Susuanan hierarkis dan piramidal tergambarkan pada sila
pertama, yaitu kertuhanan yang maha esa. Dalam hal ini,
menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia,
kerakyatan, dan keadilan social. Sebaliknya, ketuanan
yang maha esa adalah ketuhanan yang berkemanusian;
membangun, memelihara, dan mengengmbangkan
persatuan Indonesia, berkerakyatan; dan berkeadilan
social sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung
sila-sila lainnya.
7. Sila-sial Pancasila merupakan system filsafat yang pada hakikatnya
merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila-sila Pancasila saling
berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengualifikasi. Sila yang
satu senantias dikualifikasi oleh sila-sila lainnya. Dengan ini maka
pancasila pada hakikatnya merupakan system, dalam pengertian
bahwa bagian-bagian sila-silanya saling berhubungan secara erat
sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila
sebagai suatu system juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang
terkandung dalam pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam
hubungannya dengan Tuhan yangMaha Esa, dengan dirinya sendir,
dengan sesame manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-
nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.
9. Ketuhanan yang Maha Esa.
Sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa
negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan
tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa.
10. Kemanusian Yang Adil Dan Beradab.
Dalam sila Kemanusian, terkandung nilai-nilai bahwa negara harus
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang
beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam
peraturan perundang-undangan, negara hatus mewujudkan tercpainya
ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia
sebagai hak dasar ( hak asasi ) harus dijamin dalam peraturan perundang-
undangan negara.
Kemanusian yang Adil dan Beradab mengandung suatu nilai kesadaran sikap
moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani
manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada
umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesame manusia, maupun
terhadap lingkungannya.
11. Persatuan Indonesia
Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagi
penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagi mahluk individu
dan mahluk social. Negar merupakan suatu persekutuan hidup bersama
diantara elemen-elemn yang membentuk negara yang berupa suku, ras,
kelompok, golongan maupun kelompok, dan agama.
Perbedaan-perbedaan ini mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang
dilukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan bukan untuk diruncingkan
menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesis
yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk
mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa.
12. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal
mula kekuasaan negara sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokratis
yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup Negara.
Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila 4 adalah :
1. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat
bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusian;
3. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama;
4. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, dan agama, karena perbedaan adalah
merupakan suatu bawaan kodrat manusia;
5. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku,
maupun agama;
6. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama, kemanusian yang beradab;
7. Menjunjung tinggi asas musyawarah dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social
agar tercapainya tujuan bersama.
13. Keadilan Sosial Bagis Seluruh Rakyat
Indonesia.
Dalam sila kelima terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam
kehidupan bersama (kehidupan social). Keadilan tersebutdidasari dan
dijiwaioleh hakikat keadilan kemanusian, yaitu keadilan dalam hubungan
manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia
dengan masyarakat, bangsa, dan sekitarnya, serta manusia dengan tuhannya.
14. Secara subtansial, nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila merupakan nilai
yang bersifat universal dan berlaku juga hampir disemua negara di dunia ini.
Hanya saja, penerapannya disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan budaya
masing-masing negara.
Pancasila sebagai ideology terbuka, dinamis, dan reformatif sebagimana
disebut dimuka, mengandung beberapa nilai yang dapat dibedakan menjadi
nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
