1) Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia. Pancasila merupakan lima sila yang menjadi falsafah hidup bangsa, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pancasila adalah lima dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia.
Sejarahnya yang panjang dalam mencari jati diri selama ratusan tahun mulai dari
zaman kerajaan Kutai hingga dijajah oleh negara lain membuat para pendiri bangsa
berfikir untuk merumuskan suatu landasan negara yang memiliki karakteristik sesuai
kepribadian bangsa Indonesia. Hingga akhirnya tersimpul lima dasar yang mencakup
segala aspek, baik berupa Religius, Humanisme, Nasionalis, Demokrasi dan Keadilan.
Semuanya terkandung dalam satu simbol yaitu Pancasila.
Kedudukan pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia antara lain adalah
sebagai dasar negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai
perjanjian luhur bangsa, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa serta sebagai ideologi
nasional yang mempersatukan bangsa.
Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat merupakan
landasan yuridis yang tidak dapat diubah, alasannya adalah pancasila merupakan
falsafah hidup dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebagai falsafah hidup dan
kepribadian bangsa Pancasila diyakini memiliki rumusan yang paling tepat. Oleh
karena itu, kami menulis makalah berjudul ”Filsafat Pancasila” selain untuk
memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan juga untuk menambah
nasionalisme pembaca, mengingat nasionalisme warga negara Indonesia akhir-akhir
ini yang semakin luntur. Sehingga kami harapkan apa yang kami sampaikan dapat
menjiwai setiap tingkah laku dan kepribadian pembaca.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Pancasila sebagainilai dasar fundamental bagi Bangsa dan Negara Indonesia?
2. Bagaimana Pancasila sebaga Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia?
3. Apa makna nilai-nilai setiap Sila Pancasila?
4. Bagaimana Pancasila sebagaiDasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila.
2. Guna menambah wawasan para mahasiswa mengenai materi yang dibahas dalam
makalah ini.
3. Meningkatkan keterampilan para mahasiswa dalam membuat makalah dengan
benar.
4. Untuk menambah pengetahuan tentang Pancasila dari aspek filsafat.

2. 2
BAB II
ISI
A. Pancasila sebagai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik
Indonesia
1. Dasar Filosofis
Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat negara
serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan
suatu nilai nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Maka
sila – sila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan
sistematis.dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu
sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki
makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh.
Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dijelaskan
sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik
Indonesi, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan
kebangsaan kemasyarakatan dan kenegeraan harus berdasarkan nilai-nilai
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Pemikiran
filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah
merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakata,
yang merupakan masyarakat hukum (legal society). Adapun negara yang
didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai
warga negara sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodratmanusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Mewujudkan
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk
yang beradab (hakikat sila kedua). Mewujudkan suatu negara sebagai suatu
organisasi hidup manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa
( hakikat sila ketiga). Maka negara harus bersifat demokratis, hak serta
kekuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara bersama
(hakikat sila keempat). Mewujudkan tujuan seluruh warganyaharus dijamin
berdasarkan suatu prinsip keadilam yang timbul dalam kehidupan bersama
(kehidupan sosial) (hakikat sila kelima).
Selain itu secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat
objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat
universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan
Keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain
walaupun barangkali namanya bukan Pancasila.
Nilai – nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai
berikut:

3. 3
1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat
maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat – sifat yang umum
universalndan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
2) Inti nilai nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam
kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik
dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam
kehidupan keagamaan.
3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut
ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental
negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.
Sebaliknya nilai-nilai subjektif pancasila dapat diartikan bahwa
keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa
Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai – nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga
bangsa Indonesia sebagai kausa materialis, nilai – nilai tersebut
sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi
filosofis bangsa Indonesia.
2) Nilai nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup)bangsa
Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini
sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, kebaikan,
kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan
bernegara.
3) Nilai nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai nilai
kerokhanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan,
kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius, yang manifestasinya
sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada
kepribadian bangsa ( Darmodihardjo, 1996)
Nilai – nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan,
dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari
– hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain bahwa
nilai nilai Pancasila merupakan das Sollen atau cita cita tentang
kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau das
Sein.
2. Nilai – nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental Negara
Nilai nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada
hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara
Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif
merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita cita hukum, serta cita cita

4. 4
moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa
Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan
diabstraksikan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan
secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia.
Nilai nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara
yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.
Adapun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai nilai Pancasila
mengandung empat pokok pikiran. Empat pokok pikiran tersebut dijabarkan
sebagai berikut :
Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah
negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan segala
tumpah darah indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun
perorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.
Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam hal ini negara
berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara.
Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini
penjabaran dari sila kelima.
Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat.
Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini
menunjukan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu
kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini penjabaran dari sila ke empat.
Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas
Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi
keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup negara. Hal ii merupakan
penjabaran sila pertama dan kedua.
Dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain
merupakan perwujudan dari sila sila pancasila. Pokok pikiran ini sebagai dasar
fundamental dalam pendirian negara. Dalam pengertian seperti inilah maka
sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pancasila merupakan dasar yang
fundamental bagi negara indonesia terutama dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara.

5. 5
B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara
1. Pengertian Ideologi
Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep,
pengertian dasar, cita-cita’ dan ‘logos’ yang berarti ‘ilmu’. Kata ‘idea’ berasal dari
kata Yunani ‘eidos’ yang artinya ‘bentuk’. Disamping itu ada kata ‘idein’ yang
artinya ‘melihat’. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang
ide- ide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian pengertian dasar.
Seperti halnya filsafat, ideologi pun memiliki pengertian yang berbeda-beda.
Begitu pula dapat ditemukan berbagai macam definisi, btasan pengertian tentang
ideologi. Hal ini antara lain disebabkan juga tergantung dari filsafat apa yang
dianut, karena sesungguhnya ideologi itu bersumber kepada suatu filsafat.
Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan
– gagasan, ide – ide, keyakinan – keyakinan, kepercayaan – kepercayaan yang
menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku
sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidangf kehidupan. Hal ini
menyangkut :
a. Bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan)
b. Bidang sosial
c. Bidang kebudayaan
d. Bidang keagamaan ( Drs. Soejono Soemargono, Ideologi Pancasila sebagai
Penjelmaan Filsafat Pancasila dan Pelaksanaanya dalam Masyarakat Kita
Dewasa ini. Suatu makalah diskusi dosen Fakultas Filsafat, hal 8 ).
2. Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup
Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran (System of thought), maka ideologi
terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup
itu merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat
dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita cita yang sudah hidup
dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang
mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat.
Tanda pengenalan lain mengenai ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan
hanya berupa nilai – nilai dan cita – cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari
tuntutan – tuntutan konkret dan operasionalyang keras, yang diajukan dengan
mutlak. Sesuatu yang berlaku bagi ideologi tertutup, tidak berlaku bagi ideologi
terbuka.
Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak
dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani,
moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis
sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat itu
sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan
masyarakat dalam menemukan ‘dirinya’, ‘kepribadiannya’ didalam ideologi
tersebut.

6. 6
3. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun
bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat
aktual, dinamis, antsipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan
perkembangan zama. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai
– nilai dasar pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit,
sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-
masalah baru dan aktual.
Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka Pancasila memiliki dimensi
sebagai berikut :
a. Dimensi Idealistis, yaitu nilai – nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila
yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai – nilai yang terkandung
dalam lima sila Pancasila : Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan
dan keadilan. Maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai – nilai
filosofis yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu dalam setiap ideologi
bersumber pandangan hidup nilai – nilai filosofis. (lihat, Soeryanto,1991,hal
50)
b. Dimensi Normatif, nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu
dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum
Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pembukaan yang didalamnya memuat
Pancasila dalam aline IV, berkedudukan sebagai ‘staasfundamentalnorm’
(pokok kaidah negara yang fundamental), agar mampu dijabarkan ke dalam
langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas (lihat Soertanto,1991)
c. Dimensi realistis, suatu ideologi harus mampu mencerminkan ralitas yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain
memiliki dimensi nilai nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan
dalam kehidupan nyata sehari hari baik dalam kaitannya bermasyarakat
maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dengan demikian
Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat ‘utopis’ yang hanya berisi ide
ide yang mengawang, namun bersifat ralistis artinya mampu dijabarkan dalam
kehidupan nyata diberbagai bidang.
Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima
budaya asing. Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individu juga
sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial senantiasa hidup
bersama sehingga jadilah akulturasi budaya. Oleh karena itu Pancasila sebagai
ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-
nilai esensial Pancasila bersifat tetap. Dengan perkataan lain Pancasila menerima
pengaruh budaya asing dengan ketentuan hakikat atau substansi pancasila yaitu :
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan bersifat tetap.

7. 7
Secara strategis keterbukaan Pancasila dalam menerima budaya asing dengam
jalan menolak nilai – nilai yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan serta keadilan serta menerima nilai-nilai budaya yang tidak
bertentangan dengan nilai – nilai dasar Pancasila tersebut. Demikianlah maka
bangsa Indonesia yang berideologi Pncasila sebagai bangsa yang berbudaya tidak
menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa didunia. Hal ini bukan saja
merupakan kebijaksanaan kultural namun secara filosofis nilai – nilai budaya yang
ada pada bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila yang memiliki sifat
terbuka.
C. Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila
Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat
sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara
yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk
Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara,
politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan
negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan
dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila
berikutnya. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh
karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-
undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan
martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia seebagai hak dasar (hak asasi)
harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil
dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku
manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan

8. 8
norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiiri, terhadap
sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya,
bermoral dan beragama.
Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat
manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.
Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebaagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas
kesamaan hak dan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, keturunan, status sosial
maupun agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang
rasa, tidak semenamena terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaaan (Darmohadiharjo, 1996).
3. Persatuan Indonesia
Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan
dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang
bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan
yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan dijiwai
sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagai
penjelmaan sifat kodrat manusia modualis yaitu sebagai makhluk individu dan
makhluk social. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara
elemen-elemen yang membentuk Negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan,
maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan bawaan kodrat
manusia dan juga merupakan cirri khas elemen-elemen yang membentuk Negara.
Konsekuensinya Negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengingatkan diri dalam
suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun
golongan agama. Negara member kebebasan yang bersifat integral bertujuan untuk
melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya serta dalam kaitannya
dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain didunia untuk mewujudkan suatu
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social.

9. 9
Nilai pada sila pertama dan kedua terkandung nilai nasionalisme Indonesia
yaitu nasionalisme religious. Nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Nilai yang terkandung dalam sila keempat didasari oleh sila pertama,kedua
dan sila ketiga. Nilai filosofis yang terkandug di dalamnya adalah bahwa hakikat
Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan
makhluk social. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk
Tuhan yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat
manusia dalam suatu wilayah Negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok
Negara. Negara adalah dari oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah asal
mula kekuasaan Negara. Sehingga dalam sila Kerakyatan terkandung nilai demokrasi
yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup Negara.
Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kedua adalah :
(1) adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap
masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa.
(2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
(3) Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
(4) Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan
merupakan suatu bawaan kodrat manusia.
(5) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok,
ras, suku, maupun agama.
(6) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
(7) menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.
(8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar
tercapainya tujuan bersama.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh sila sila
sebelumnya yaitu sila kesatu sampai keempat. Dalam sila kelima terkandung nilai keadilan
yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari
dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia

10. 10
dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, namgsa
dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.
Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama
adalah meliputi (1) keadilan disributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap
warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhikeadilan dalam bentuk keadilan
membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi,dan serta memenuhi kehidupan
bersamayang didasarkan dengan hak dan kewajiban. (2) keadilan legal (keadilan bertaat),
yaitu suatu hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini
pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-
undangan yang berlakudalam negara. (3) keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan
antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.
Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam
kehidupan bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan
kesejahteraan seluruh warga negaranya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh
wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut
sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesamabangsa didunia dan prinsip ingin
menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan
berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamamian abadi serta keadilan
dalam hidup bersama (keadilan sosial).
D. Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Setiap bangsa di dunia senantiasa memiliki suatu cita-cita serta pandangan hidup yang
merupakan suati basis nilai setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa tersebut .
Bangsa yang hidup dalm suatu kawasan negara bukan terjadi secara kebetulan melainkan
suatu perkembangan kausalitas, dan hal ini menurut Ernest Renan dan Hans Khons sebagai
suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa, sehingga unsur kesatuan atau nesionalisme
suatu bangsa ditentukan juga oleh sejarah terbentuknya suatu bangsa tersebut. Meskipun
bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses penjajahan bangsa asing, namun tatkala akan
mendirikan suatu negara telah memiliki suatu landasan filosofisyang merupakan suatu esensi
kultural religius dari bangsa Indonesia sendiri yaitu berketuhanan, berkemanusiaan,
berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Hal ini yang oleh Notonagoro bangsa Indonesia
disebut sebagai kuasa materialis Pancasila (Notonagoro, 1975). Tekad untuk menentukan
bahwa filsafat Pancasila sebagai dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini
telah mendapat legitimasi yuridis tatkala ‘the founding fathers’ kita mengesahkan dalam
konstitusi UUD 1945 18-8-1945.
Pancasila merupakan suatu titik tolak derivasi baik dalam bidang politik, sosial,
ekonomi, huku serta kebijakan hubungan internasional. Hal inilah dalam wacana ilmiah
dewasa iini diistilahkan bahwa pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

11. 11
Istilah ‘paradigma’ awalnya berkembang dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam
kaitannya dengan ilmu filsafat pemgetahuan. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar
dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai.
Ilmu pengetahuan sifatnyasangat dinamis. Perkembangan ilmu pengetahuan
klmengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan tesebut atau dengan kata lain ilmu pengetahuan
harus mengkaji dasar ontologis dari ilmu itu sendiri. Misalnya dalam ilmu sosial manakala
suatu teori yang mendasarkan suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan kepada suatu
metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakatpad sifat-sifat parsial , terukur,
korelatif dan positivistik, msks ternyata hasil ilmu pegetahuan tersebut secara epistimologis
hanya mengkaji satu aspek saja dari manusia sebaia objek ilmu pengetahuan. Berdasarkan
hakikatnya manusia dalm kenyataan objektivnya bersifat ganda bahkan multidimensi. Atas
dasar kajian ilmu pengetahuan sosial tesebut kemudian berkambanglah metode baru
berdasarkan hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut, maka berkembanglah metode
kualitatif.
Istilahilmiah tesebut kemudian berkembang dalam berbagai kehidupan manusia serta
ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang
lainnya. Dalam masalah populer ini istilah ‘paradigma’ berkembang menjadi suatu
terminologi yang mengadung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi
asar, sumber asas arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam
suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan
terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pembaharuan maka harus mendasarkan
pada suatu kerangka pikir, sumber nilai serta arahan yang didasaran pada nilai-nilai
Pancasila. Secara filosofis kedudukan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kenegaraan
dan kebangsaan mengandung suatu konsejuensi bahwa segala aspek kehidupan kenegaraan
dan kebangsaan mendasarkan pad nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara
ontologis manusia adalah sebagai pendukung pokok negara dan manusia memiliki unsur
fundmental “monopluralis”.
Negara adalah sebagai perwujudann sifat kodrat manusia individu-makhluk sosial,
yang senantiasa tidak dapat dilepaskan dengan lingkungan geografis sebagai tempat bangsa
tersebut hidup. Akan tetapi harus diingat bahwa manusia kedudukan kodratnya sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu baik dalam kehidupan bermasyarakat,
kebangsaan dan kenegaraantidak dapat dipisahkan dengan nilai ketuhanaan Yang Maha Esa.
Dalam upaya merealisasikan cita-citanya dalam negara, bangsa Indonesia tidak dapat
dipisahkan secara kodratidengan harakat dan martabat kemanusiaan. Negara dan bangsa akan
eksisi dan berkembang dengan baik manakala dikembangkan rasa kebersamaan dalam hidup
berbangsan dan bernegara.

12. 12
Secara lebih rinci fisafat Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan adalah merupakan Idensitas Nasional Indonesia. Hal ini didasarkan pada suatu
realitasi bahwa kausa materialis atau asal nilai-nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia
sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, karakter bangsa Indonesia tercermin dalm suatu
sistem nilai filsafat Pancasila.
Selain itu filsafat Pancasila merupakan dasar dari Negara dan Konstitusi (Undang-
Undang Dasar Negara) Indoesia. Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia,
sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia diderivikasikan atau dijabarkan dari
nilai-nilai Pancasila.
Sebagai suatu negara demokrasi kehidupan kenegaraan Indonesia mendasarkan paada
Rule of law, karena negara didasarkan pada sistem konstitusionalisme. Pelaksanaan
demokrasi di Indonesia harus berlandaskan filsafat Pancasila, dalam arti demokrasi tidak
bersifat individualistik, tidak bersifat sekuler karena demokrasi di Indonesia harus ber-
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sila kedua Pancasila adalah ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ yang secara
filosofis menjunjung tinggi harkat dan martabt manusia yang beradab. Oleh karena itu
kehidupan negara perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjadi suatu keharusan.
Pancasila juga merupakan dasar dan basis geopolitik dan geostrategi Indonesia.
Sebgaimana dipahami bahwa geopolitik berarti sebgai politik atau kebijaksaan dan strategi
nasional Indonesia yang didorong oleh aspirasi nasional geopolitik atau kepentingn yang titik
beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalm arti luas Negara
Indonesia, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak kepad sistem politik
negara. Dan geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi,
sebgaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional
dengan memanfaatkan geopolitik Indonesia. Degan Pancasila sebagai dasarnya, maka
pembangunan Indonesia akan memiliki visi yang jelas dan terarah.

13. 13
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pancasila merupakan dasar negara yang sekaligus menjadi ideologi nasional
bangsa Indonesia. Didalamnya terkandung makna-makna ataupun nilai yang diambil
dari karakteristik bangsa Indonesia yang mana juga diharapkan sebagai cita-cita atau
tujuan hidup bangsa Indonesia sendiri.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki landasan ontologi,
epistemologi dan aksiologi. Adapun fungsi yuridis yang dimiliki pancasila adalah
sebagai sumber dari segala sumber hukum juga sebagai pengatur ketatanegaraan.
B. SARAN
Sebagai mahasiswa hendaknya kita tidak hanya sekedar mempelajari teori
akan pancasila, tapi juga mengamalkan nilai-nilai yang tercantum didalamnya. Baik
berupa saling toleransi antar umat bergama (religius), menghormati adanya HAM
(Humanisme), Nasionalisme (cinta tanah air), Demokrasi (musyawarah untuk
mencapai mufakat) dan Keadilan sosial (pemerataan sandang pakan).

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan, Zubaidi Achmad. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta:Paradigma.