SlideShare a Scribd company logo
2
3
4
PERENCANAAN PENGUKURAN PELAPORAN EVALUASI
PP No. 40 Tahun 2006
PP No. 8 tahun 2008
Permen. Bersama Dagri,
Pembanas dan Keu. No. :
28 Tahun 2010; Nomor :
0199/MPPN/042010;
Nomor : PMK 95/PMK
07/2010
Permendagri No 54 Tahun
2010
PP No 39 Tahun 2006
PermanPAN No.
09/M.PAN/05/2007
PermenPAN No
20/M.PAN/11/2008
PP No. 8 Tahun 2006
Inpres. No. 1 Tahun 2013
PP No. 6 Tahun 2008
Permendagri No. 73 tahun
2009
PermenPAN No. 13 Tahun
2010
5
Setiap instansi pemerintah perlu melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi,
misi dan tujuan organisasi;
Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor
kunci keberhasilan organisasi;
Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas
organisasi;
Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran
tersebut.
6
Rencana Strategis (RENSTRA);
Rencana Kinerja (RENJA); dan
Pengukuran Kinerja
VISI, yang berkaitan dengan pandangan ke depan;
MISI, yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan;
TUJUAN, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan;
SASARAN, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata; dan
STRATEGI, yakni cara mencapai tujuan dan sasaran.
SASARAN, sebagaimana dimuat dalam Dokumen RENSTRA;
PROGRAM, sebagaimana dituangkan dalam Strateji RENSTRA;
KEGIATAN, tindakan nyata yang dilakukan sesuai kebijakan RENSTRA;
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
7
INDIKATOR HASIL (OUTCOMES) untuk
K/L/Pemprov/Pemkab/Pemkot sesuai dengan kewenangan,
tugas, dan fungsi masing-masing instansi;
INDIKATOR HASIL (Outcomes) dan/atau INDIKATOR KELUARAN
(OUTPUTS) yang lebih tinggi dari unit di bawahnya untuk
Unit Organisasi Eselon I;
Minimal INDIKATOR KELUARAN (OUTPUTS) untuk Unit
Organisasi Eselon II/ Satker/SKPD/Unit Kerja Mandiri.
S pecific – mencerminkan kekhususan tupoksi unit organisasi ;
M easurable – terukur dan mudah dinilai;
A chievable – dapat tercapai;
R elevan – sesuai dengan kewenangan dan tupoksi unit
organisasi ;
T imely – dapat dilaksanakan selama kurun waktu tertentu.
8
LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja dan perencanaan yang menyajikan
informasi tentang:
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan.
9
10
Apa itu Perencanaan ?
11
Rencana Sangat
Penting !
Tanya Kenapa
12
13
Pentingnya Rencana
14
Pentingnya Rencana
15
Apa itu Kinerja ?
16
17
Jenis Kinerja
18
19
20
Rencana Kinerja
21
22
Kegiatan Bagian Program
Waktu pencapaian Sasaran Lebih Pendek dari Tujuan
23
24
25
26
27
28
Dok. Penetapan Kinerja
29
30
31
32
33
34
Jenis Akuntabilitas
35
Jenis Akuntabilitas
36
Kenapa perlu Akuntabilitas Kinerja ?
Inpres.
No. 7 Th. 1999
37
Unsur Akuntabilitas
38
Unsur Akuntabilitas
39
40
Pentingnya IKU
LAKIP
RENSTRARPJMD RENC. TAHUNAN
EVALUASI KINERJA
Monitoring
PROG. DAN KEGIATAN
DATA DAN INFORMASI PENTING
RPJMD RENSTRA KEBIJAKAN UMUM
41
Dokumen Penting Menentukan IKU
42
Karakteristik IKU
What : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Why : Mengurangi Beban Biaya Kesehatan
Masyarakat Miskin
Who :Dinas Kesehatan, Perusahaan
Asuransi
Where : Kota Solok
Which :Dinas Kesehatan
Contoh :
Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Contoh :
Jumlah Keluarga Miskin dalam
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Berapa Banyak ? : 100.000 jiwa
Bagaimana Tahu Kalau sudah tercapai ?
: Data Pasien Rumah Sakit / Puskesmas
Contoh : Jumlah Keluarga Miskin dalam
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Bagaimana mencapainya ? : Kemitraan dengan Asuransi Kesehatan
Contoh : Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Contoh :
Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Kapan ?
Apa yang bias dilakukan setelah ….. ?
: 1 Januari – 31 Desember 2013
53
KRITERIA PERTANYAAN JAWABAN
SPESIFIK
Apa ?
Mengapa ?
Siapa ?
Dimana ?
Yang mana ?
MESUARABLE
Berapa Banyak ?
Bagaimana mengetahui telah tercapai ?
ACHIVABLE Bagaimana mencapainya ?
RELEVANT
Apakah memiliki nilai ?
Apakah waktunya tepat ?
Apakah sesuai dengan kebutuhan ?
Apakah ada orang yang tepat untuk melakukannya ?
Apakah dapat diterima untuk dikoreksi ?
TIME BOUNDE
Kapan ?
Apa yang bias dilakukan setelahnya ?
Mengukur IKU SMART
54
PENGUKURAN
55
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET REALISASI
Tingkat
Capaian
%
R / T x 100
%
SESUAI DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
56
57
58
59
60
Tujuan Evaluasi
61
Ruang Lingkup
62
Komponen dan Sub Komponen
63
Contoh
64
Katagori Nilai
NO KATAGORI NILAI ANGKA INTERPRESTASI
1 AA 85 – 100 Memuaskan
2 A 75 – 85 Sangat Baik
3 B 65 – 75 Baik (sedikit perbaikan)
4 CC 50 – 65 Cukup Baik (perbaikan tidak mendasar)
5 C 30 – 50 Agak Kurang (perbaikan mendasar)
6 D 0 - 30 Kurang (perbaikan sangat mendasar)
65

More Related Content

What's hot

1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
SigitKurnianto2
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
Ahmad Kamarudin
 
Dharma wanita persatuan fix
Dharma wanita persatuan fixDharma wanita persatuan fix
Dharma wanita persatuan fix
dwprsud
 

What's hot (20)

Dasar adm desa
Dasar adm desaDasar adm desa
Dasar adm desa
 
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmd
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
JFP
JFPJFP
JFP
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgsIr. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
Ir. yerry-yanuar-jawa-barat-menyongsong-sdgs
 
Dharma wanita persatuan fix
Dharma wanita persatuan fixDharma wanita persatuan fix
Dharma wanita persatuan fix
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
 

Viewers also liked

Sjwp 2013 presentation
Sjwp 2013 presentationSjwp 2013 presentation
Sjwp 2013 presentation
Gajka Adriana
 
Employee benefits in oil & energy industry
Employee benefits in oil & energy industryEmployee benefits in oil & energy industry
Employee benefits in oil & energy industry
raghunathan janarthanan
 

Viewers also liked (20)

ANTAN, BANKER DAN TAJAB : Kebijakan dan Konsep
ANTAN, BANKER DAN TAJAB : Kebijakan dan KonsepANTAN, BANKER DAN TAJAB : Kebijakan dan Konsep
ANTAN, BANKER DAN TAJAB : Kebijakan dan Konsep
 
Spp kota banjarmasin
Spp kota banjarmasinSpp kota banjarmasin
Spp kota banjarmasin
 
Inovasi Administrasi Negara
Inovasi Administrasi NegaraInovasi Administrasi Negara
Inovasi Administrasi Negara
 
Inovasi, motivasi dan wisdom jokowi
Inovasi, motivasi dan wisdom jokowiInovasi, motivasi dan wisdom jokowi
Inovasi, motivasi dan wisdom jokowi
 
POS Inovatif
POS InovatifPOS Inovatif
POS Inovatif
 
SITAN
SITANSITAN
SITAN
 
C.V suripto 2015
C.V suripto 2015C.V suripto 2015
C.V suripto 2015
 
HIAN versi PPT
HIAN versi PPTHIAN versi PPT
HIAN versi PPT
 
Teknis penyusunan lakip banten
Teknis penyusunan lakip bantenTeknis penyusunan lakip banten
Teknis penyusunan lakip banten
 
Proposal e performa
Proposal e performaProposal e performa
Proposal e performa
 
Teknik penyajian pelaporan
Teknik penyajian pelaporanTeknik penyajian pelaporan
Teknik penyajian pelaporan
 
Draf bab iii
Draf bab iiiDraf bab iii
Draf bab iii
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Mengenal e lakip
Mengenal e lakipMengenal e lakip
Mengenal e lakip
 
Sjwp 2013 presentation
Sjwp 2013 presentationSjwp 2013 presentation
Sjwp 2013 presentation
 
Building RTI Capacity
Building RTI CapacityBuilding RTI Capacity
Building RTI Capacity
 
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
 
Employee benefits in oil & energy industry
Employee benefits in oil & energy industryEmployee benefits in oil & energy industry
Employee benefits in oil & energy industry
 
Sxsw krishna gupta
Sxsw krishna guptaSxsw krishna gupta
Sxsw krishna gupta
 
Patent WO2016092320A1
Patent WO2016092320A1Patent WO2016092320A1
Patent WO2016092320A1
 

Similar to Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip

Paparan sespimti polri - manajemen strategis sektor publik penyusunan probis ...
Paparan sespimti polri - manajemen strategis sektor publik penyusunan probis ...Paparan sespimti polri - manajemen strategis sektor publik penyusunan probis ...
Paparan sespimti polri - manajemen strategis sektor publik penyusunan probis ...
AaySuwardie
 
Insp iii startegi mempertahankan opini wtp
Insp iii startegi mempertahankan opini wtpInsp iii startegi mempertahankan opini wtp
Insp iii startegi mempertahankan opini wtp
Adi Pujakesuma
 

Similar to Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip (20)

Front side pedoman umum audit kinerja berbasis risiko
Front side pedoman umum audit kinerja berbasis risikoFront side pedoman umum audit kinerja berbasis risiko
Front side pedoman umum audit kinerja berbasis risiko
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja
 
Paparan sespimti polri - manajemen strategis sektor publik penyusunan probis ...
Paparan sespimti polri - manajemen strategis sektor publik penyusunan probis ...Paparan sespimti polri - manajemen strategis sektor publik penyusunan probis ...
Paparan sespimti polri - manajemen strategis sektor publik penyusunan probis ...
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
 
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresikIntegrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
Integrasi IKU dengan SIPPD kab gresik
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaArsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
Penyusunan renstra skpd
Penyusunan renstra skpdPenyusunan renstra skpd
Penyusunan renstra skpd
 
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.pptTATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
TATA CARA PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI.ppt
 
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
 
PPT 1_Perjanjian Kinerja.pdf Materi mengenai penyusunan perjanjian kinerja
PPT 1_Perjanjian Kinerja.pdf Materi mengenai penyusunan perjanjian kinerjaPPT 1_Perjanjian Kinerja.pdf Materi mengenai penyusunan perjanjian kinerja
PPT 1_Perjanjian Kinerja.pdf Materi mengenai penyusunan perjanjian kinerja
 
Anggaran dan fungsi manajemen
Anggaran dan fungsi manajemenAnggaran dan fungsi manajemen
Anggaran dan fungsi manajemen
 
Analisis Kinerja
Analisis KinerjaAnalisis Kinerja
Analisis Kinerja
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (durrotun nafi'ah)
 
Insp iii startegi mempertahankan opini wtp
Insp iii startegi mempertahankan opini wtpInsp iii startegi mempertahankan opini wtp
Insp iii startegi mempertahankan opini wtp
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
 

More from National Research and Innovation Agency

More from National Research and Innovation Agency (20)

INODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTAINODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTA
 
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdfASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
 
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptxEVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
 
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdfINKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
 
STRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAHSTRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAH
 
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANGINOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
 
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdfKEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
 
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3TKajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
 
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGIMODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
 
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten BekasiSKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
 
DISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASIDISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASI
 
Laporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisiLaporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisi
 
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
 
Sistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi DaerahSistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi Daerah
 
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARULABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
 
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
Reformasi  pelayanan_publik pandeglangReformasi  pelayanan_publik pandeglang
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
 
Roadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjarRoadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjar
 
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
 
Merit sistem mewujudkan asn unggul
Merit sistem mewujudkan asn unggulMerit sistem mewujudkan asn unggul
Merit sistem mewujudkan asn unggul
 
KOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDAKOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDA
 

Recently uploaded

PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
AzisahAchmad
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
Alfaiz21
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
EchaNox
 

Recently uploaded (18)

bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasibab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
bab 4 motivasi dalam matpen perilaku organisasi
 
Sejarah dan Keunikan Sritoto Sri Toto dalam Budaya Indonesia
Sejarah dan Keunikan Sritoto Sri Toto dalam Budaya IndonesiaSejarah dan Keunikan Sritoto Sri Toto dalam Budaya Indonesia
Sejarah dan Keunikan Sritoto Sri Toto dalam Budaya Indonesia
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANAPPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
PPT METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DIGITAL SUTAN MAULANA
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
 
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN IKHSAN MAULANA.pdf
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
 
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran GlobalMateri Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
Materi Pemasaran Internasional dan Pemasaran Global
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
 
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
 

Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip

  • 1.
  • 2. 2
  • 3. 3
  • 4. 4 PERENCANAAN PENGUKURAN PELAPORAN EVALUASI PP No. 40 Tahun 2006 PP No. 8 tahun 2008 Permen. Bersama Dagri, Pembanas dan Keu. No. : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/MPPN/042010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Permendagri No 54 Tahun 2010 PP No 39 Tahun 2006 PermanPAN No. 09/M.PAN/05/2007 PermenPAN No 20/M.PAN/11/2008 PP No. 8 Tahun 2006 Inpres. No. 1 Tahun 2013 PP No. 6 Tahun 2008 Permendagri No. 73 tahun 2009 PermenPAN No. 13 Tahun 2010
  • 5. 5 Setiap instansi pemerintah perlu melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi; Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
  • 6. 6 Rencana Strategis (RENSTRA); Rencana Kinerja (RENJA); dan Pengukuran Kinerja VISI, yang berkaitan dengan pandangan ke depan; MISI, yakni sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan; TUJUAN, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan; SASARAN, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata; dan STRATEGI, yakni cara mencapai tujuan dan sasaran. SASARAN, sebagaimana dimuat dalam Dokumen RENSTRA; PROGRAM, sebagaimana dituangkan dalam Strateji RENSTRA; KEGIATAN, tindakan nyata yang dilakukan sesuai kebijakan RENSTRA; INDIKATOR KINERJA KEGIATAN adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
  • 7. 7 INDIKATOR HASIL (OUTCOMES) untuk K/L/Pemprov/Pemkab/Pemkot sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing instansi; INDIKATOR HASIL (Outcomes) dan/atau INDIKATOR KELUARAN (OUTPUTS) yang lebih tinggi dari unit di bawahnya untuk Unit Organisasi Eselon I; Minimal INDIKATOR KELUARAN (OUTPUTS) untuk Unit Organisasi Eselon II/ Satker/SKPD/Unit Kerja Mandiri. S pecific – mencerminkan kekhususan tupoksi unit organisasi ; M easurable – terukur dan mudah dinilai; A chievable – dapat tercapai; R elevan – sesuai dengan kewenangan dan tupoksi unit organisasi ; T imely – dapat dilaksanakan selama kurun waktu tertentu.
  • 8. 8 LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan perencanaan yang menyajikan informasi tentang: pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
  • 9. 9
  • 10. 10
  • 16. 16
  • 18. 18
  • 19. 19
  • 21. 21
  • 22. 22
  • 23. Kegiatan Bagian Program Waktu pencapaian Sasaran Lebih Pendek dari Tujuan 23
  • 24. 24
  • 25. 25
  • 26. 26
  • 27. 27
  • 29. 29
  • 30. 30
  • 31. 31
  • 32. 32
  • 33. 33
  • 36. 36 Kenapa perlu Akuntabilitas Kinerja ? Inpres. No. 7 Th. 1999
  • 39. 39
  • 40. 40 Pentingnya IKU LAKIP RENSTRARPJMD RENC. TAHUNAN EVALUASI KINERJA Monitoring PROG. DAN KEGIATAN
  • 41. DATA DAN INFORMASI PENTING RPJMD RENSTRA KEBIJAKAN UMUM 41 Dokumen Penting Menentukan IKU
  • 43.
  • 44. What : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Why : Mengurangi Beban Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin Who :Dinas Kesehatan, Perusahaan Asuransi Where : Kota Solok Which :Dinas Kesehatan Contoh : Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat
  • 45.
  • 46. Contoh : Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Berapa Banyak ? : 100.000 jiwa Bagaimana Tahu Kalau sudah tercapai ? : Data Pasien Rumah Sakit / Puskesmas
  • 47.
  • 48. Contoh : Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagaimana mencapainya ? : Kemitraan dengan Asuransi Kesehatan
  • 49.
  • 50. Contoh : Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat
  • 51.
  • 52. Contoh : Jumlah Keluarga Miskin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Kapan ? Apa yang bias dilakukan setelah ….. ? : 1 Januari – 31 Desember 2013
  • 53. 53 KRITERIA PERTANYAAN JAWABAN SPESIFIK Apa ? Mengapa ? Siapa ? Dimana ? Yang mana ? MESUARABLE Berapa Banyak ? Bagaimana mengetahui telah tercapai ? ACHIVABLE Bagaimana mencapainya ? RELEVANT Apakah memiliki nilai ? Apakah waktunya tepat ? Apakah sesuai dengan kebutuhan ? Apakah ada orang yang tepat untuk melakukannya ? Apakah dapat diterima untuk dikoreksi ? TIME BOUNDE Kapan ? Apa yang bias dilakukan setelahnya ? Mengukur IKU SMART
  • 54. 54
  • 56. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Tingkat Capaian % R / T x 100 % SESUAI DOKUMEN PENETAPAN KINERJA 56
  • 57. 57
  • 58. 58
  • 59. 59
  • 64. 64 Katagori Nilai NO KATAGORI NILAI ANGKA INTERPRESTASI 1 AA 85 – 100 Memuaskan 2 A 75 – 85 Sangat Baik 3 B 65 – 75 Baik (sedikit perbaikan) 4 CC 50 – 65 Cukup Baik (perbaikan tidak mendasar) 5 C 30 – 50 Agak Kurang (perbaikan mendasar) 6 D 0 - 30 Kurang (perbaikan sangat mendasar)
  • 65. 65