1. Dokumen membahas tentang belum tersentuhnya jembatan laten korupsi dalam strategi nasional PPK dan konvensi PBB UNCAC. Jembatan laten ini terbentuk dari pemenuhan kebutuhan dinas tidak terprogram dan kebutuhan sosial lembaga.

1. JEMBATAN LATEN KORUPSI
BELUM TERSENTUH DALAM STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
(PPK) MAUPUN KONVENSI PBB (UNCAC)
Listyanto
1

2. Kekurangan UNCAC dan Strategi Nasional PPK
UU/07/2006 ttg
Pengesahan UN
Convention
Against
Corruption
(UNCAC)
NO
STRATEGI
INDIKATOR KEBERHASILAN
Pencegahan
Indeks Persepsi Korupsi
2
Penegakan Hukum
Indeks Gakkum Tipikor
3
Harmonisasi Turdang
Kesesuaian regulasi dg UNCAC
4
Perpres 55/2012
ttg Stranas
Pencegahan &
Pemberantasan
Korupsi (PPK)
1
Kerjasama Internasional &
Penyelamatan Aset Hasil Tipikor
% tkt keberhasilan kersin bid.
tipikor
% p’lamatan aset hasil tipikor
5
Pendidikan & Budaya Antikorupsi Indeks Perilaku Antikorupsi
6
Mekanisme Pelaporan
Pelaksanaan Pemberantasan
Korupsi
Indeks Kepuasan Pemangku
Kepent. thd Lap PPK (manfaat
& ketepatan waktu publikasi)
(Stranas PPK, Bab II Strategi, hal. 23-43)
Belum ada harmonisasi dg KEBUTUHAN RIIL KELEMBAGAAN sesuai
REALITA SOSIAL & BUDAYA, yg di dalamnya termasuk KEBUTUHAN
DINAS TDK TERPROGRAM dan KEBUTUHAN SOSIAL, proses pemenuhan
kedua-duanya menciptakan JEMBATAN LATEN MENUJU KORUPSI*
*Jembatan ini sekaligus penyebab, sehingga bila tdk diurus dpt menggagalkan visi & misi PPK,
meskipun pada tahun 2013 ada 265 rencana aksi yg dilaksanakan oleh 49 lembaga negara.
2

3. JEMBATAN LATEN KORUPSI:
Pemenuhan Kebutuhan Dinas Tdk Terprogram Dan Kebutuhan Sosial Kelembagaan
KEBUTUHAN KELEMBAGAAN
Kebut. Dinas
Kebut. Dinas
Kebut. Sosial
Terprogram
Tdk Terprogram
Kebut. Pok &
Pribadi
(Korupsi)
AREA
ADMIN
BIRU
APBN/D
JEMBATAN LATEN KORUPSI
BENAR
HIJAU
FIKTIF
KUNING FIKTIF
MERAH FIKTIF
Keterangan:
1. Contoh Kebutuhan Dinas Tidak Terprogram:
• Rapat khusus/ darurat.
• Sosialisasi peraturan mendesak tak terencana
• Protokoler tak terencana
• ….
2. Contoh Kebutuhan Sosial (Pembinaan Satuan/ Binsat):
• Ultah lembaga.
• Peringatan hari besar nasional/ keagamaan.
• Sumbangan sosial.
• Resepsi pisah kenal pejabat.
• ……
MORAL
KETERANGAN
BAIK
Ketiga jenis fiktif
tsb adminnya
BAIK
sama, shg korupsi
ABU-ABU dpt tersamar.
Fiktif korbankan
BURUK
APBN.
3. Contoh Kebutuhan Kelompok:
• Sumbangan giat alumni, konstituen, keluarga besar.
• ……….
4. Kebutuhan Pribadi/ Keluarga, yaitu korupsi, yg sepenuhnya
untuk kepentingan pribadi/ keluarga.
Catatan:
1. Juga berpotensi terpaksa fiktif pd giat terprogram yg:
a. Mekanisme Uang Persediaan tdk berjalan..
b. Otorisasi dana terlambat
c. Kegiatan lewati TAB
2. Standar moral ≈ standar esensi/ kemanfaatan.
3

4. JEMBATAN LATEN KORUPSI:
Pemenuhan Kebutuhan Dinas Tdk Terprogram Dan Kebutuhan Sosial Kelembagaan
KEBUTUHAN KELEMBAGAAN
Kebut. Dinas
Kebut. Dinas
Kebut. Sosial
Terprogram
Tdk Terprogram
Kebut. Pok &
Pribadi
(Korupsi)
AREA
ADMIN
BIRU
APBN/D
HIJAU
JEMBATAN LATEN KORUPSI
BENAR
FIKTIF
KUNING FIKTIF
MERAH FIKTIF
MELALUI RASIONALISASI
TERHADAP CAKUPAN DAN
MEKANISME APBN/D
Kebut. Dinas
Kebut. Dinas
Kebut. Sosial
Tdk Terprogram
Terprogram
KEBUTUHAN KELEMBAGAAN
KETERANGAN
BAIK
Ketiga jenis fiktif
tsb adminnya
BAIK
sama, shg korupsi
ABU-ABU dpt tersamar.
Fiktif korbankan
BURUK
APBN.
1. Tdk lagi memaklumi admin fiktif
2. Standar admin = standar moral
3. Kebut. kelembagaan lebih terukur
4. Dinamika lapangan lebih terwadahi
5. Berlaku jujur menjadi lebih mudah
HAPUS
JEMBATAN LATEN KORUPSI
APBN/D
MORAL
Korupsi lebih
terekspose scr
admin & moral.
KORUPSI BERKURANG
SIGNIFIKAN
4

5. SOLUSI
1. Identifikasi oleh eksekutif:
a. Keseluruhan nilai & jenis kebut.
kelembagaan tmsk kebut. sosial.
LAKSANAKAN
b.Kebut. mekanisme pembiayaan
di lapangan yg belum terwadahi
oleh turdang saat ini.
2. Rasionalisasi oleh eksekutif,
legislatif dan badan pengawas:
a. Nilai & jenis kebut.
kelembagaan.
b.Mekanisme pembiayaan utk
seluas mungkin wadahi
dinamika lapangan.
HAPUS
JEMBATAN LATEN KORUPSI
APBN/D
3. Identifikasi gap antara kebut.
kelembagaan & mekanisme
pembiayaan hasil rasionalisasi dg
yg memungkinkan dlm turdang
saat ini.
MELALUI RASIONALISASI
TERHADAP CAKUPAN DAN
MEKANISME APBN/D
Kebut. Dinas
Kebut. Dinas
Kebut. Sosial
Tdk Terprogram
Terprogram
KEBUTUHAN KELEMBAGAAN
Korupsi lebih
terekspose scr
admin & moral.
4. Revisi turdang agar wadahi
keseluruhan kebut. kelembagaan
& mekanisme hasil rasionalisasi.
5

6. Contoh RASIONALISASI
Rasionalisasi nilai dg mengacu hasil lelang:
 Penganggaran berikutnya dapat dikurangi dengan
rata-rata selisih pagu dan hasil lelang.
Rasionalisasi jenis kebutuhan sosial
kelembagaan:
• Biaya ulang tahun lembaga di
rasiokan sesuai tingkat/ strata
dan jumlah personilnya.
• Biaya peringatan hari raya
keagamaan, dirasiokan dg jumlah
umatnya.
• Sumbangan sosial hanya dari K/L
tertentu saja.
• ……..
Rasionalisasi mekanisme pembiayaan:
• Penggunaan mekanisme SKBDN untuk pengadaan barang/ jasa yg lintas tahun,
ketimbang digunakan PJK fiktif (adminjar).
• Penggunaan ATM atau Credit Card untuk bekal perjalanan dinas (lebih praktis).
• Penyederhanaan mekanisme penggunaan uang persediaan (UP).
• Disiapkan dana cadangan terpusat utk dukung giat tdk terprogram yg mendesak.
• ………
6