Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Laporan hasil pemantauan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2013 menemukan 154 kasus potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama terkait pengumuman kelulusan yang tidak transparan, pendaftaran dan seleksi administrasi, serta tenaga honorer K2 yang tidak memenuhi syarat. Laporan ini menganalisis temuan berdasarkan jalur seleksi, tahapan se

1. Hasil Pemantauan
Rekruitmen Calon
Pegawai Negeri
Sipil Tahun 2013
Jakarta, 12 Juni 2014

2. Tim Penyusun
 ICW, Sahdar Medan, MaTa Banten, FIK
Ornop Makassar, GGW Garut, Malang
Corruption Watch, Pokja 30 Samarinda,
Puspaham Kendari, Serikat Guru
Tangerang

3. Penyusun
 Siti Juliantari Rachman
 Febri Hendri A. A.
 Nida Zidny Paradisa

4. Latar Belakang
 Proses seleksi CPNS rawan KKN
 Reformasi birokrasi menuntut adanya
perbaikan sistem seleksi CPNS: Pemerintah
melakukan perubahan sistem seleksi
CPNS
 Bagian dari Panitia Seleksi Nasional
(Panselnas) CPNS 2013

5. Tujuan
 Mendorong partisipasi masyarakat dalam
pengawasan rekrutmen CPNS
 Mendorong proses rekrutmen CPNS yang
bebas dari KKN
 Rekruitmen CPNS dapat menghasilkan
pegawai negeri sipil yang berintegritas
dan memiliki kompetensi yang baik

6. Waktu dan Tempat Pemantauan
 Pemantauan dilakukan selama 6 enam
bulan, dari September 2013 – Februari
2014
 Wilayah pemantauan: Jakarta,
Tangerang, Banten, Malang, Medan,
Kendari, Samarinda, Makassar, Garut

7. Metode Pemantauan
 Objek Pemantauan :
 Jalur Umum (tertulis dan CAT), Jalur
Honorer K2 (tertulis)
 Tahapan Pemantauan :
 Pra tes (pengumuman dan seleksi
administrasi), saat tes, setelah tes
(pengumuman)

8. Alur Laporan Masyarakat
Laporan
Masyarakat
Hotline, Pos Pengaduan
Online:
www.pantaucpns.net

9. Jumlah Temuan
61
93
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pemantau & Pos Pengaduan Website
 Hingga 6 Januari 2014
terdapat 154 kasus yang
terdiri dari 61 kasus hasil
pemantauan dan
pegaduan masyarakat.
Kemudian 93 kasus dari
laporan pengaduan
online.
 Setelah pengumuman
kelulusan tenaga honorer
K2, awal Februari 2014,
sudah tercatat tenaga
honorer yang dilaporkan
palsu/bodong sebanyak
982 orang (sudah
diverifikasi)

10. Jalur Seleksi CPNS
59
95
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Honorer K2 Umum
 Dari 154 kasus hasil
pemantauan
langsung, laporan
masyarakat dan
laporan online,
sebanyak 59 kasus
menyangkut jalur
honorer K2 dan 95
kasus menyangkut
jalur umum.

11. Tahap Seleksi CPNS Dilaporkan
75
40
27
5
3
2
1
1
Proses Pendaftaran & seleksi adm. Pengumuman Kelulusan
TKD/TKB lain-lain
Pengembalian LJK Waktu Ujian
Distribusi Soal Pemusnahan Soal
 Dari 154 kasus, sebanyak 75
kasus terkait proses
pendaftaran dan seleksi
administrasi, sebanyak 40
kasus terkait dengan
pengumuman kelulusa,
sebanyak 27 kasus terkait
proses TKD & TKB, sebanyak
5 kasus terkait hal lain-lain
yang ditanyakan seputar
rekrutmen CPNS, sebanyak 3
kasus terkait pengembalian
LJK, sebanyak 2 kasus terkait
waktu ujian, dan masing-
masing 1 kasus terkait
distribusi soal dan
pemusnahan soal

12. Permasalahan yang Paling Banyak Ditemukan
37
21
18 16 15
9
6 5 4 4 3 3 2 2 10
5
10
15
20
25
30
35
40
Sebanyak 37 kasus terkait dengan pengumuman kelulusanyang tidak transparan,
sebanyak 21 kasus terkait dengan pendafataran da seleksi administrasi tidak
transparan, sebanyak 18 kasus terkait dengan K2 yang tidak memenuhi syarat,
sebanyak 16 kasus terkait dengan pemerasan/peyuapan/calo/ dan 15 kasus
terkait panitia yang tidak transparan.

13. Sepuluh Besar Instansi yang Dikeluhkan
Masyarakat
50
25
12 7 4 4 4 4 3 30
10
20
30
40
50
60
Dari 154 kasus, jika dilihat berdasarkan instansi yang dilaporkan, sebanyak
50 kasus menyebutkan BKD/BKN, sebanyak 25 kasus melaporkan
Pemkab/Pemkot, sebanyak 12 kasus melaporkan PTN/sekolah, sebanyak
7 kasus melaporkan MA, sebanyak 4 kasus melaporkan Kementan.

14. Kesimpulan Hasil Temuan
 Penggunaan CAT lebih meminimalisir
kemungkinan dalam hal: contek
mencontek, penggantian jawaban, LJK
tertukar, LJK terselip, perbahan nnomor
peserta dengan LJK orang lain.
 Manipulasi lama bekerja untuk menjadi
tenanga honorer K2
 Masih ditemukan pihak-pihak yang mencari
untung dalam rekruitmen CPNS seperti,
meminta uang intip nilai, meminta sejumlah
uang jika yang bersangkutan lulus.

15. UU ASN dan Rekruitmen CPNS
 Rekruitmen CPNS lebih terbuka bagi
masyarakat : Sistem Merit
 Dilakukan dengan Tes Kompetensi Dasar
dan Tes Kompetensi Bidang
 Mengakomodasi lelang jabatan
 Terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara untuk
mengawasi penerapan sistem merit dan
percepatan reformasi birokrasi

16. Terimakasih