SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
KEMITRAAN
Partnership for Governance Reform
Dr. M. Gaussyah
PolicePolice
Governance IndexGovernance Index
20120144
Latar Belakang
• Polri pemegang rekor 5 besar institusi terkorup
lebih dari 10 tahun berturut-turut
• Dampak program kawalan Presiden SBY
• Menjawab kerisauan Presiden Kapolri-Jenderal
Polisi Sutarman
• Tata-kelola perpolisian tidak hanya menjadi
tanggung jawab polisi dan pemerintah saja;
• Kualitas tata-kelola perpolisian ditentukan oleh
4 arena: pemerintah, birokrasi, masyarakat
ekonomi dan masyarakat sipil;
Arti Tata-kelola Pemerintahan
“Sebagai suatu proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan,
regulasi dan prioritas pembangunan melalui interaksi antar
eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan masyarakat sipil
dan masyarakat ekonomi/bisnis”
Apa itu PGI?
 inisiatif Kemitraan-Polri
 alat untuk mengukur kinerja
tata kelola perpolisian
 terdiri dari actionable
indicators dan menyediakan
alternatif kebijakan
 Snapshot praktik tata kelola
perpolisian di level Polda
 Sketsa setiap arena dalam
praktik tata kelola
perpolisian di level Polda
 Bukan Studi Etnografi
 Bukan Sekedar Survey
 Bukan Polling
METODOLOGI
Definisi Arena
A. Pemerintah adalah arena pembuat kebijakan yang
eksistensinya lahir dari pilihan rakyat.
B. Birokrasi adalah pelaksana kebijakan yang memiliki
peran melayani maupun sebagai jembatan antara
pemerintah dengan masyarakat
C. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi,
yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh,
asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun
riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit.
D. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan
asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (profit).
Dari PRINSIP di masing FUNGSI ARENA
diturunkan menjadi 89 INDIKATOR
PENGUKURAN
Dibutuhkan sejumlah data untuk
menjawab/mengukur indikator-indikator
Indikator IGI
Not everything that counts can be counted, and not everything
that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office
at Princeton) - Albert Einstein !
Pemilihan indikator dilakukan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
1.Indikator yang dapat mengukur kewenangan
Polda
2.Signifikansi
3.Ketersediaan data,
4.Kekuatan pembeda
5.Dapat ditemukan di seluruh Polda
Police governance index
Police governance index

More Related Content

Similar to Police governance index

Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.docStrategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.docperi heriyanto
 
Akuntabilitas politik dan profesional polri ronny lihawa
Akuntabilitas politik dan profesional polri   ronny lihawaAkuntabilitas politik dan profesional polri   ronny lihawa
Akuntabilitas politik dan profesional polri ronny lihawaA Harisman
 
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAMBahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAMHeru Syah Putra
 
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di IndonesiaDesain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di IndonesiaChabibah Nur Afida
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptxsaptofs2
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...Eka Yulianto
 
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptx
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptxSalinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptx
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptxSrirahayuGaffar
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)SalmaHanifah14
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaYuca Siahaan
 
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdfBuku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdfhardiriyanto2
 
Paparan RBP OMBUDSMAN RI
Paparan RBP OMBUDSMAN RIPaparan RBP OMBUDSMAN RI
Paparan RBP OMBUDSMAN RIReformasi Polri
 
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamenMohammad Subhan
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 

Similar to Police governance index (20)

Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.docStrategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.doc
 
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_dianiStranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
 
Akuntabilitas politik dan profesional polri ronny lihawa
Akuntabilitas politik dan profesional polri   ronny lihawaAkuntabilitas politik dan profesional polri   ronny lihawa
Akuntabilitas politik dan profesional polri ronny lihawa
 
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAMBahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
Bahan Tayang MK SANRI: REVIEW BEFORE EXAM
 
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di IndonesiaDesain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. tata kelola pemerintahan...
 
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptx
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptxSalinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptx
Salinan dari Salinan dari EN How to Organize a Text? by Slidesgo.pptx
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
 
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Modul_SKPP_2022.pdf
Modul_SKPP_2022.pdfModul_SKPP_2022.pdf
Modul_SKPP_2022.pdf
 
Government dan Manajemen
Government dan Manajemen Government dan Manajemen
Government dan Manajemen
 
Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi IndonesiaIndeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia
 
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdfBuku Modul Pengawasan_Final.pdf
Buku Modul Pengawasan_Final.pdf
 
Konsep Tema 23112022.pptx
Konsep Tema 23112022.pptxKonsep Tema 23112022.pptx
Konsep Tema 23112022.pptx
 
K4-PPT HKP.pptx
K4-PPT HKP.pptxK4-PPT HKP.pptx
K4-PPT HKP.pptx
 
Paparan RBP OMBUDSMAN RI
Paparan RBP OMBUDSMAN RIPaparan RBP OMBUDSMAN RI
Paparan RBP OMBUDSMAN RI
 
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum

Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoIndonesia Anti Corruption Forum
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaIndonesia Anti Corruption Forum
 

More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
 

Police governance index

  • 1. KEMITRAAN Partnership for Governance Reform Dr. M. Gaussyah PolicePolice Governance IndexGovernance Index 20120144
  • 2. Latar Belakang • Polri pemegang rekor 5 besar institusi terkorup lebih dari 10 tahun berturut-turut • Dampak program kawalan Presiden SBY • Menjawab kerisauan Presiden Kapolri-Jenderal Polisi Sutarman • Tata-kelola perpolisian tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi dan pemerintah saja; • Kualitas tata-kelola perpolisian ditentukan oleh 4 arena: pemerintah, birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil;
  • 3. Arti Tata-kelola Pemerintahan “Sebagai suatu proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan, regulasi dan prioritas pembangunan melalui interaksi antar eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi/bisnis”
  • 4. Apa itu PGI?  inisiatif Kemitraan-Polri  alat untuk mengukur kinerja tata kelola perpolisian  terdiri dari actionable indicators dan menyediakan alternatif kebijakan  Snapshot praktik tata kelola perpolisian di level Polda  Sketsa setiap arena dalam praktik tata kelola perpolisian di level Polda  Bukan Studi Etnografi  Bukan Sekedar Survey  Bukan Polling
  • 6. Definisi Arena A. Pemerintah adalah arena pembuat kebijakan yang eksistensinya lahir dari pilihan rakyat. B. Birokrasi adalah pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat C. Masyarakat Sipil terdiri dari organisasi, asosiasi, yayasan, forum (formal dan informal), serikat buruh, asosiasi profesional dan lembaga pendidikan maupun riset yang bersifat non-pemerintah dan non-profit. D. Masyarakat Ekonomi mencakup entitas bisnis dan asosiasi yang bertujuan mencari keuntungan (profit).
  • 7. Dari PRINSIP di masing FUNGSI ARENA diturunkan menjadi 89 INDIKATOR PENGUKURAN Dibutuhkan sejumlah data untuk menjawab/mengukur indikator-indikator
  • 8. Indikator IGI Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office at Princeton) - Albert Einstein ! Pemilihan indikator dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1.Indikator yang dapat mengukur kewenangan Polda 2.Signifikansi 3.Ketersediaan data, 4.Kekuatan pembeda 5.Dapat ditemukan di seluruh Polda