1. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi menjadi perhatian.
2. Pemberantasan korupsi korporasi masih belum memadai dan perlu penguatan regulasi serta penegakan hukum yang tegas.
3. Berbagai modus operasi tindak pidana korupsi oleh korporasi diuraikan beserta putusan-putusan hukum yang dijatuhkan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang forum anti korupsi di kampus yang membahas masalah korupsi di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga pemerintah, serta kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.
Dokumen tersebut membahas tentang korporasi dalam tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) korporasi dapat dihukum pidana atas perbuatan pengurusnya, (2) pengurus dan korporasi dapat diajukan sebagai terdakwa bersama-sama agar negara dapat menarik kembali aset hasil korupsi, dan (3) contoh kasus dimana korporasi dihuk
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan catatan hukum terhadap putusan sela perkara tindak pidana korupsi Moch. Chamim Badruzzaman dengan 3 poin utama.
2. Surat dakwaan ditolak karena tidak memenuhi syarat materiil sesuai UU KUHAP yaitu tidak menjelaskan unsur-unsur delik secara jelas.
3. Ada beberapa jenis surat dakwaan seperti
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
1. Dokumen tersebut merupakan memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pengacara terhadap putusan Mahkamah Agung terkait kasus pidana yang melibatkan beberapa terdakwa.
2. Memori tersebut menyatakan adanya kesalahan hukum dalam putusan sebelumnya karena salah dalam mengkonstatir fakta dan menerapkan hukum, serta menganggap adanya perkembangan perkara (novum) yang dapat menj
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, meliputi definisi korupsi secara etimologis, terminologis, dan hukum, delik-delik korupsi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, instrumen hukum terkait, serta titik rawan terjadinya korupsi."
1. Dokumen tersebut membahas tentang forum anti korupsi di kampus yang membahas masalah korupsi di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga pemerintah, serta kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.
Dokumen tersebut membahas tentang korporasi dalam tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) korporasi dapat dihukum pidana atas perbuatan pengurusnya, (2) pengurus dan korporasi dapat diajukan sebagai terdakwa bersama-sama agar negara dapat menarik kembali aset hasil korupsi, dan (3) contoh kasus dimana korporasi dihuk
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan catatan hukum terhadap putusan sela perkara tindak pidana korupsi Moch. Chamim Badruzzaman dengan 3 poin utama.
2. Surat dakwaan ditolak karena tidak memenuhi syarat materiil sesuai UU KUHAP yaitu tidak menjelaskan unsur-unsur delik secara jelas.
3. Ada beberapa jenis surat dakwaan seperti
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
1. Dokumen tersebut merupakan memori permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pengacara terhadap putusan Mahkamah Agung terkait kasus pidana yang melibatkan beberapa terdakwa.
2. Memori tersebut menyatakan adanya kesalahan hukum dalam putusan sebelumnya karena salah dalam mengkonstatir fakta dan menerapkan hukum, serta menganggap adanya perkembangan perkara (novum) yang dapat menj
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, meliputi definisi korupsi secara etimologis, terminologis, dan hukum, delik-delik korupsi menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, instrumen hukum terkait, serta titik rawan terjadinya korupsi."
Tindak pidana korupsi diatur sebagai kejahatan luar biasa yang dapat merusak perekonomian negara dan harus ditangani dengan kebijakan sosial dan penegakan hukum yang ketat."
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016ekho109
Hubungan Indonesia dan Singapura memiliki dinamika yang kompleks, dengan sentimen saling benci namun rindu. Beberapa isu seperti kebakaran hutan, penolakan perjanjian pertahanan, stereotip masyarakat, reklamasi pantai, dan insiden Usman-Harun pernah menimbulkan ketegangan. Namun demikian, kedua negara tetap membutuhkan kerja sama di berbagai bidang.
PP ini mengatur tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana yang berisi hak anak korban untuk mendapatkan ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, ICJR memberikan catatan bahwa syarat administrasi restitusi dapat menjadi beban bagi korban dan seringkali restitusi tidak dapat dibayarkan pelaku. ICJR juga mengingatkan bahwa restitusi tidak boleh bertabrakan dengan kebijakan diversi apabila pelak
Teks tersebut membahas tentang penegakan hukum di Indonesia kaitannya dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teks tersebut menjelaskan latar belakang diterbitkannya UU baru tersebut untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran, sanksi pidana yang lebih berat dalam UU baru, dan hasil operasi Zebra di mana ribuan pelanggar ditangkap. Teks tersebut juga membahas definisi huk
Dokumen tersebut merupakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka atas tuduhan korupsi secara bersama-sama. Putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan.
Teks tersebut membahas kasus hukum yang menimpa dua pegawai KPPN yang divonis bersalah atas kasus korupsi penggunaan anggaran negara. Teks tersebut juga mengkritik putusan hakim dan menilai pegawai KPPN hanya melaksanakan tugas sesuai SOP tanpa adanya unsur kesalahan.
Tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang khusus seperti UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi dapat berupa aktif atau pasif dan dihukumi sama beratnya dengan pelaku utama. Pemberantasan korupsi melibatkan lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan lembaga non-pemerintah seperti ICW dan MTI. Contoh kasus korupsi paket E-KTP melibatkan beberapa tersangka seperti Irman
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015ekho109
Konflik internal dua partai politik besar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya, menunjukkan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dewasa. Kedua partai seharusnya lebih matang dalam menata organisasi dan pergantian kepemimpinan, bukan terjebak pada permainan kelompok yang saling bertentang soal dukungan terhadap pemerintahan baru.
Dokumen tersebut membahas tentang perumusan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum dibahas mengenai tiga hal utama yaitu: (1) prinsip-prinsip perumusan norma hukum pidana berdasarkan asas legalitas, (2) unsur-unsur yang harus ada dalam perumusan suatu tindak pidana, dan (3) perbedaan perumusan tindak pidana pidana dan tindak pidana administratif.
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di DaerahPaul SinlaEloE
Makalah ini membahas urgensi keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah. Secara garis besar, makalah menyebutkan beberapa catatan kritis terhadap UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti tujuan yang terlalu sempit dan belum memperhatikan perspektif pemberantasan korupsi. Makalah ini juga menjelaskan tugas dan wewenang LPSK serta alasan mengapa kehadiran LPSK di
Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permohonan harus didahului dengan pengajuan nama yayasan dan dilengkapi berbagai persyaratan dokumen serta biaya.
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
Disusun oleh:
ELA AMALIA
HANDI NOPIAN
ISMAIL IMADUDDIN
MUHAMMAD RAFI KAMBARA
M ZAKI ZULFIQAR R
NURUL PRATIWI
RATIH LISTYAWATI
RIRA HELENA
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dengan melibatkan undang-undang korupsi, kewenangan KPK, serta konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi.
Tindak pidana korupsi diatur sebagai kejahatan luar biasa yang dapat merusak perekonomian negara dan harus ditangani dengan kebijakan sosial dan penegakan hukum yang ketat."
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016ekho109
Hubungan Indonesia dan Singapura memiliki dinamika yang kompleks, dengan sentimen saling benci namun rindu. Beberapa isu seperti kebakaran hutan, penolakan perjanjian pertahanan, stereotip masyarakat, reklamasi pantai, dan insiden Usman-Harun pernah menimbulkan ketegangan. Namun demikian, kedua negara tetap membutuhkan kerja sama di berbagai bidang.
PP ini mengatur tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana yang berisi hak anak korban untuk mendapatkan ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, ICJR memberikan catatan bahwa syarat administrasi restitusi dapat menjadi beban bagi korban dan seringkali restitusi tidak dapat dibayarkan pelaku. ICJR juga mengingatkan bahwa restitusi tidak boleh bertabrakan dengan kebijakan diversi apabila pelak
Teks tersebut membahas tentang penegakan hukum di Indonesia kaitannya dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teks tersebut menjelaskan latar belakang diterbitkannya UU baru tersebut untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran, sanksi pidana yang lebih berat dalam UU baru, dan hasil operasi Zebra di mana ribuan pelanggar ditangkap. Teks tersebut juga membahas definisi huk
Dokumen tersebut merupakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka atas tuduhan korupsi secara bersama-sama. Putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan.
Teks tersebut membahas kasus hukum yang menimpa dua pegawai KPPN yang divonis bersalah atas kasus korupsi penggunaan anggaran negara. Teks tersebut juga mengkritik putusan hakim dan menilai pegawai KPPN hanya melaksanakan tugas sesuai SOP tanpa adanya unsur kesalahan.
Tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang khusus seperti UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi dapat berupa aktif atau pasif dan dihukumi sama beratnya dengan pelaku utama. Pemberantasan korupsi melibatkan lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan lembaga non-pemerintah seperti ICW dan MTI. Contoh kasus korupsi paket E-KTP melibatkan beberapa tersangka seperti Irman
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015ekho109
Konflik internal dua partai politik besar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya, menunjukkan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dewasa. Kedua partai seharusnya lebih matang dalam menata organisasi dan pergantian kepemimpinan, bukan terjebak pada permainan kelompok yang saling bertentang soal dukungan terhadap pemerintahan baru.
Dokumen tersebut membahas tentang perumusan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum dibahas mengenai tiga hal utama yaitu: (1) prinsip-prinsip perumusan norma hukum pidana berdasarkan asas legalitas, (2) unsur-unsur yang harus ada dalam perumusan suatu tindak pidana, dan (3) perbedaan perumusan tindak pidana pidana dan tindak pidana administratif.
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di DaerahPaul SinlaEloE
Makalah ini membahas urgensi keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah. Secara garis besar, makalah menyebutkan beberapa catatan kritis terhadap UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti tujuan yang terlalu sempit dan belum memperhatikan perspektif pemberantasan korupsi. Makalah ini juga menjelaskan tugas dan wewenang LPSK serta alasan mengapa kehadiran LPSK di
Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permohonan harus didahului dengan pengajuan nama yayasan dan dilengkapi berbagai persyaratan dokumen serta biaya.
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
Disusun oleh:
ELA AMALIA
HANDI NOPIAN
ISMAIL IMADUDDIN
MUHAMMAD RAFI KAMBARA
M ZAKI ZULFIQAR R
NURUL PRATIWI
RATIH LISTYAWATI
RIRA HELENA
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dengan melibatkan undang-undang korupsi, kewenangan KPK, serta konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi.
Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas dan berbagai profesi dapat melakukannya. Dokumen ini membahas hukum acara peradilan korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga upaya hukum. Tahapan peradilan korupsi mengikuti ketentuan KUHAP dan UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pemberantasan korupsi melalui pendidikan bagi CPNS yang baru diangkat. Terdapat indikator keberhasilan yang diharapkan setelah pendidikan, yaitu peserta mampu menguraikan pengertian korupsi, mengidentifikasi tindakan korupsi, menjelaskan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, dan memberikan latihan analisis kasus korupsi.
Tugas 2 paper keuangan negara_AYUNI.pdfAyuni945584
Tiga orang dituntut atas kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Enrekang antara lain kepala dinas kesehatan kabupaten, direktur kontraktor, dan kuasa direksi kontraktor. Mereka dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena proyek mengalami penambahan biaya Rp1 miliar akibat pergantian tenaga ahli dan peralatan tanpa izin.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Terdapat tiga pengadilan yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Pengadilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten/kota sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat provinsi.
buku pengantar hukum pidana-revcompressed.pdfBUMIManilapai1
UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta membahas tentang hak cipta, pembatasan pelindungan hak cipta, dan sanksi pelanggaran hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan ekonomi. Terdapat pengecualian pembatasan pelindungan hak cipta untuk kepentingan informasi, penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pelanggaran hak ekonomi dapat
Kasus korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam terkait penyalahgunaan wewenang dalam memberikan izin pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun. Nur Alam divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Tinggi setelah terbukti menerima suap Rp40,2 miliar.
1. Dokumen tersebut membahas tentang badan usaha berbadan hukum khususnya perseroan terbatas (PT). PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal terbagi dalam saham.
2. Dibahas pula unsur-unsur pendirian PT, ciri dan sifat PT, serta pengaturan mengenai pembubaran, penambahan modal, dan perlindungan
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam perspektif kebijakan publik dan tanggung jawab pejabat pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, sistem pencegahan dan penanggulangan korupsi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana perlindungan satwa, dengan menjelaskan ketentuan hukum terkait, contoh kasus, dan strategi penyidikan tindak pidana pencucian uang.
Teks tersebut membahas mengenai perumusan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif, penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan perbedaan sanksi pidana dalam hukum pidana umum dan administratif serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No
Tulisan ini membahas instrumen hukum utama Indonesia untuk melawan perdagangan orang yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini mengatur berbagai aspek seperti definisi perdagangan orang, sanksi pidana, perlindungan korban, dan kerja sama internasional. Tulisan ini juga menjelaskan ruang lingkup pelaku, korban, dan tindakan yang termasuk dalam perdagangan orang menurut UU
Tinjauan ini membahas asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPL) yang belum diakui secara yuridis formal di Indonesia. AAUPL terdiri dari asas-asas prosedural dan material yang berlaku dalam pengambilan keputusan pemerintah. Beberapa asas yang dibahas meliputi asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, dan kecermatan. Tulisan ini juga membandingkan AAUPL dengan asas-asas dalam UU Peny
Dokumen ini membahas kasus korupsi dan manipulasi pajak yang dilakukan oleh Grup Raja Garuda Mas. Grup ini diduga melakukan berbagai modus seperti pembuatan biaya palsu, transfer pricing, dan transaksi fiktif untuk menghindari pajak dengan total kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Dokumen ini juga menyarankan perlindungan bagi whistleblower dan kerja sama internasional untuk membongkar kasus korupsi dan pencucian u
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Korupsi di sektor ini mencapai 40,7% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2013. Dokumen ini juga menganalisis aktor dan indikator korupsi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengukur indikator strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota antara 1-15 November 2013.
Buku SPAK 2013 merupakan buku hasil survey perilaku anti korupsi tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas yang didukung oleh UNODC melalui pendanaan AIPJ-AUSAID
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menunjukkan indeks IPAK Indonesia sebesar 3,63, naik 0,08 dari tahun 2012. Angka ini masih termasuk kategori masyarakat anti korupsi meskipun masih ada yang toleran terhadap korupsi. Survei ini mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.
Pertemuan koordinasi pelaksanaan program anti korupsi UNODC dan mitra pemerintah membahas evaluasi program sebelumnya, rencana kerja berikutnya, dan kerja sama antar lembaga terkait penegakan hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Isu-isu yang dibahas meliputi perpanjangan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan penguatan kerja sama antar lembaga.
The report analyzes Indonesia's compliance with the UN Convention Against Corruption (UNCAC) by identifying gaps between Indonesian law and the UNCAC. It finds gaps primarily in prevention, such as civil service reform and codes of conduct, and in law enforcement, with stakeholders calling for justice sector reform. While procurement laws exist, enforcement remains a challenge. The analysis aims to help Indonesia further reforms to comply with UNCAC obligations.
Undang-undang ini mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset hasil korupsi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
The document discusses populist movements and their candidates' messages. It analyzes three main points: 1) Candidates portray themselves as representatives of common people against the elite. 2) They promise redistribution of resources from the rich to the poor. 3) Populist candidates claim to give voice to people and defend them against the establishment.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk bank umum di Indonesia. Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam seluruh kegiatan usahanya. Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan penerapan tata kelola yang baik di seluruh tingkatan organisasi bank.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. 1. Korupsi menjadi masalah bangsa dan telah
sampai pada titik nadir yang mengkhawatirkan.
2. Upaya pemberantasan korupsi oleh APH, masih
terfokus pada penghukuman terhadap orang
perorangan.
3. Sedikitnya perhatian APH terhadap kejahatan
korporasi, yang tidak sebanding dengan akibat
yang ditimbulkannya.
4. Cost of crime akibat kejahatan korporasi sekitar
US$ 200 milyar setahun atau 20 kali kerugian
yang diakibatkan kejahatan konvensional.
5. Berbagai bentuk kejahatan korporasi dapat
mengakibatkan terkurasnya sumber daya alam,
sosial, dan modal kelembagaan serta
menggerogoti kepercayaan terhadap institusi
publik.
Dr. Asep N. Mulyana - 2
3. S E N I N
2 DESEMBER 2013
Perilaku korupsi di tingkat elite,
sudah sangat parah dan
mengkhawatirkan.
Transformasi korupsi dari white
collar crime, menjadi kejahatan
politik dan birokrasi
Terjadi regenerasi koruptor,
banyaknya kalangan muda yang
terlibat korupsi
Sekitar Rp 153,1 triliun biaya
perkara TPK harus ditanggung
masyarakat.
PERBANDINGAN KERUGIAN NEGARA DAN YANG
DAPAT DISELEMATKAN TAHUN 2001-2012
Rimawan Pradiptyo (Pengamat Ekonomi UGM)
Hasil Penelitian P2EB FEB UGM
Dr. Asep N. Mulyana - 3
5. 1. Berdasarkan perkara TPK
yang ditangani Kejaksaan
(2009-2013):
8.628 perkara/5 tahun
1.726 perkara/tahun
5 perkara/hari
2. Berdasarkan perkara TPK
yang ditangani Kejaksaan,
KPK, Polri (2010-2013):
7.651 perkara/4 tahun
Rata-rata: `
1.913 perkara TPK/tahun
5,2 perkara/hari
Dr. Asep N. Mulyana - 5
6. 34 Provinsi:
sekitar 7 hari, virus korupsi telah
tersebar di seluruh proprinsi
403 kabupaten + 98 kota:
Sekitar 100 hari (+ 3 bulan), virus
korupsi telah tersebar di seluruh
kabupaten/kota
Dr. Asep N. Mulyana - 6
8. 1. Subyek hukum dalam KUHP masih tertuju pada orang
perorangan;
2. Terdapat sebagian pandangan yang menganggap
bahwa kesalahan berupa kesengajaan (dolus) dan
kealpaan (culpa) merupakan kesalahan individual
(individual guilty) dan sikap bathin manusia;
3. Beragamnya perundang-undangan yang
mencantumkan korporasi sebagai subyek hukum (sekitar
71 undang-undang);
4. Tidak adanya kesatuan ide/gagasan dalam
penempatan subyek hukum korporasi berikut
pertanggungjawaban pidananya:
Definisi dan ruang lingkup korporasi;
Jenis sanksi, baik berupa pidana maupun tindakan;
Prosedur penyidikan dan proses peradilan
Dr. Asep N. Mulyana - 8
9. 1. Subyek hukum: orang perseorangan dan korporasi
(Pasal 1);
2. Korporasi yang memperoleh keuntungan dari TPK
(Pasal 2 dan 3);
3. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya (Pasal 20 ayat 1) ;
4. Kejahatan oleh orang-orang berdasarkan hubungan
kerja/hubungan lain bertindak dalam lingkungan
korporasi (Pasal 20 ayat 2);
5. Tuntutan pidana terhadap korporasi diwakili oleh
pengurus (Pasal 20 ayat 3);
6. Pidana pokok terhadap korporasi berupa denda,
maksmimum pidana ditambah 1/3 (Pasal 20 ayat 7)
Dr. Asep N. Mulyana - 9
10. Dr. Asep N. Mulyana - 10
1. Kriteria korporasi yang dapat dijadikan tersangka dalam TPK (Psl 1
ayat 1 & Psl 20 ayat 2 UU PTPK):
Dilakukan dalam hubungan kerja;
Bertindak dalam lingkungan korporasi.
2. Penetapan korporasi sebagai tersangka, tidak meniadakan
pertanggungjawaban pidana pengurusnya;
3. Pemberkasan antara subyek hukum orang dan korporasi dilakukan
secara terpisah (splitsing);
4. BAP Tersangka Korporasi sedapat mungkin diterangkan oleh
pengurus yang memperoleh kuasa sesuai AD/ART;
5. Keharusan menyita AD/ART korporasi;
6. Keberadaan BAP Tersangka Korporasi tidak mutlak:
Kemungkinan pengurus diwakili oleh orang lain/adanya
pergantian pengurus/penolakan pengurus memberikan
keterangan dalam BAP;
Belum dikenalnya alat bukti keterangan tersangka/terdakwa
korporasi (Psl 184 ayat 1 KUHAP)
SURAT JAKSA AGUNG
NO. B-036/A/Ft.1/06/ 2009
Tanggal 29 Juni 2009
11. Dr. Asep N. Mulyana - 11
1. Pada prinsipnya tuntutan hukuman tambahan berupa uang
pengganti terhadap korporasi tidak dapat diganti dengan
pidana penjara (Psl 18 ayat 3 UU PTPK);
2. Hukuman tambahan terhadap korporasi:
Perampasan barang bergerak dan tidak bergerak, yang
digunakan atau diperoleh dari TPK, perusahaan
milik terpidana dimana TPK dilakukan, dan barang
yang menggantikan barang-barang tersebut;
Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang
diperoleh dari TPK;
Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk
waktu paling lama 1 tahun;
Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah
kepada terpidana;
SURAT JAKSA AGUNG
NO. B-036/A/Ft.1/06/ 2009
Tanggal 29 Juni 2009
12. Dr. Asep N. Mulyana - 12
1. Nama korporasi;
2. Nomor dan tanggal akta korporasi;
3. Nomor dan tanggal akta pendirian
perusahaan;
4. Nomor dan tanggal akta perusahaan pada
saat peristiwa pidana;
5. Nomor dan tanggal akta perusahaan
perubahan terakhir;
6. Kedudukan/status pendirian;
7. Bidang usaha
13. Dr. Asep N. Mulyana - 13
MODUS
OPERANDI
TPK DI
INDONESIA,
2013
1. Korporasi sebagai pelaku kejahatan
(corporate criminal/corporatie’s misdaad) dan
korporasi yang memperoleh keuntungan
dari TPK (crime for corporate);
2. Penentuan Directing Mind Korporasi:
3. Pembuktian mens rea terdakwa korporasi
(Doktrin Intra Vires);
4. Pembuktian perbuatan materiil Directing Mind
Korporasi;
5. Pembuktian Korporasi sebagai Pihak yang
Memperoleh Keuntungan
14. Nama Terdakwa :PT/CV/Yayasan
Nomor dan tanggal
akta pendirian korporasi
beserta perubahannya : …………………………………….
Tempat kedudukan :…………………………………….
Kebangsaan :…………………………………….
Jenis/bidang usaha :…………………………………….
NPWP :……………………………………
Yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan
di luar pengadilan sesuai peraturan
perundang-undangan, yaitu:
Nama :……………………………………
Tempat/tanggal lahir :……………………………………
Umur :……………………………………
Jenis kelamin :……………………………………
Kebangsaan :……………………………………
Agama :……………………………………
Pekerjaan :……………………………………
Pendidikan :…………………………………….
Dr. Asep N. Mulyana - 14
15. PUTUSAN PN BANJARMASIN TGL. 9 JUNI 2011
Menyatakan terdakwa PT. GJW telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara
berlanjut;
Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa
PT. GJW Rp. 1,317 Milyar;
Menjatuhkan pidana tambahan berupa
penutupan sementara PT. GJW selama 6
(enam) bulan.
TERSANGKA TPK PEMBANGUNAN PASAR
SENTRA ANTASARI BANJARMASIN:
Bonafacius Tjitomo (Direktur PT. GJW)
Stevanus Widagdo bin Suraji (Dirut PT. GJW);
Edwan Nizar (Kadis Tata Kota Banjarmasin);
Midpai Yabani (Mantan Walikota Banjarmasin);
Korporasi (PT. GJW)
Dr. Asep N. Mulyana - 15
16. PUTUSAN PENGADILAN TPK, TGL. 8 JULI 2013
Pidana penjara terhadap terdakwa Itman Atmanto
selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200 juta,
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
Menghukum PT. IM2 membayar uang pengganti
sebesar Rp. 1,358 trilyun, paling lama dalam
waktu 1 (satu) tahun setelah putusan inkracht.
PUTUSAN PT DKI, TGL. 12 DES 2013
Pidana penjara terhadap terdakwa Itman Atmanto
selama 8 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
Tidak adanya uang pengganti, karena PT. IM2
belum diajukan ke tahap penuntutan.
Dr. Asep N. Mulyana - 16
17. 1. Menyatakan Ir. Ricksy Prematury (Dir. PT.
GPI) terbukti melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir.
Ricksy Prematury selama 5 (lima) tahun dan
denda Rp. 200 juta, subsidair 2 (dua) bulan
kurungan (orang);
3. Menghukum PT. GPI membayar uang
pengganti sebesar US$ 3,089 juta,
(korporasi)
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 2230K/Pid.Sus/213,
TGL. 10 FEB 2014
Dr. Asep N. Mulyana - 17
18. 1. Menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias
ATAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana menyampaikan SPT yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani,
kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam
putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan
sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang
ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3
(tiga) tahun, dengan syarat khusus waktu 1 (satu) tahun 14
(empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG
yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk
membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang
bayar, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2,519 trilyun
secara tunai.
PUTUSAN MA NO. 2239K/PID.SUS/2012, TGL. 18
DESEMBER 2012
Dr. Asep N. Mulyana - 18
19. 1. Corporate crime, PT. SN didirikan sebagai
sarana penerbitan faktur pajak fiktif;
2. Kerugian negara Rp. 118,69 Milyar.
3. Terdakwa Sulasi Purnomo (Direktur) penjara
2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 336
M subs 2 bulan kurungan (Putusan No.
320/Pid.B/2013/PN. Sby Tgl 18 April 2013)
4. Terdakwa Hadi Mulyono (Komisaris):
a. Putusan No. 2755/Pid.B/2012/ PN. Sby
Tgl. 11 Des 2012
2 tahun penjara dan denda Rp 336 M Subs
1 bulan kurungan
b. Putusan No. 176/Pid/2013/ PT.Sby Tgl
13 Maret 2013:
3 tahun penjara dan denda Rp 336 M Subs
1 bulan kurungan
Dr. Asep N. Mulyana - 19
20. PERMOHONAN JAKSA PENGACARA NEGARA
1.Menetapkan perbuatan PT. SN melanggar
kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan
per-UU-an.
2.Menetapkan, membubarkan PT. SN, dengan
segala akibat hukumnya.
3.Menetapkan Turut Termohon I, II dan III tunduk
pd penetapan pembubaran PT SN
4.Menetapkan tim likuidator dan menunjuk Jaksa
Pengacara Negara (Pemohon) sebagai anggota
tim likuidator.
PUTUSAN PN GRESIK NO. 260/Pdt.P/2012 Tgl 17
April 2013:
1.Menjatuhkan putusan dgn verstek.
2.Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan
tdk dpt diterima
3.Menghukum pemohon untuk membayar biaya
perkara Rp. 1.461.000
Dr. Asep N. Mulyana - 20
21. 1. Jaksa dapat mengajukan
permohonan pemeriksaan perseroan
kepada pengadilan (Psl 138 UU PT);
2. PT. ASIP diduga telah melakukan
perbuatan melanggar perundang-
undangan terkait penggunaan
faktur pajak fiktif PT. SN;
3. Kejaksaan mengajukan permohonan
kepada PN Surabaya:
Mengeluarkan penetapan
pemeriksaan PT. ASIP;
Mengangkat ahli untuk
melakukan pemeriksaan PT.
ASIP.
Dr. Asep N. Mulyana - 21
22. 1. Kejaksaan telah melakukan upaya dan
langkah-langkah kongkrit dalam
penanganan perkara terhadap
korporasi.
2. Perlu adanya Diklat Terpadu Antar
Penegak Hukum dalam penanganan
perkara terhadap korporasi;
3. Perlu adanya road map dan blue print
dalam penanganan pertanggung
jawaban pidana korporasi, serta
merumuskan Standard Guidelines of
Law Enforcement Combating
Corporate Crime.
Dr. Asep N. Mulyana - 22