1. PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN
HUKUM SEKTOR PENERIMAAN
NEGARA
Jakarta, 10 Juni 2014
Sigit Danang Joyo
UKP-PPP

2. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
“Pengelolaan keuangan negara meliputi penerimaan
dan pengeluaran (penggunaan) keuangan negara”.
“Uang yang menjadi hak negara namun belum masuk
ke kas (Penerimaan Negara) dan uang yang sudah ada
di kas negara (APBN) derajatnya sama sehingga
treatment dan penanganannya juga harus seimbang”.
“Pembuktian atas kejahatan terhadap uang negara
yang belum masuk ke kas negara lebih sulit
dibandingkan dengan pembuktian atas kejahatan
terhadap penggunaan dana APBN”.
“Political Will negara terkait penegakan hukum sektor
penerimaan negara masih jauh dari optimal”.
2

3. KOMPOSISI PENDAPATAN NEGARA
3
RINGKASAN APBN, 2007–2013
TABEL 2
(miliar rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
LKPP LKPP LKPP APBNP APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah 848.763,20 995.271,50 1.210.599,60 1.358.205,00 1.529.673,10
I. Penerimaan Dalam Negeri 847.096,60 992.248,50 1.205.345,70 1.357.380,00 1.525.189,50
1. Penerimaan Perpajakan 619.922,20 723.306,70 873.874,00 1.016.237,30 1.192.994,10
a. Pajak Dalam Negeri 601.251,80 694.392,10 819.752,50 968.293,20 1.134.289,20
b. Pajak Perdagangan Internasional 18.670,40 28.914,50 54.121,50 47.944,10 58.704,90
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 227.174,40 268.941,90 331.471,80 341.142,60 332.195,40
II. Hibah 1.666,60 3.023,00 5.253,90 825,10 4.483,60
B. Belanja Negara 937.382,10 1.042.117,20 1.294.999,20 1.548.310,40 1.683.011,10
I. Belanja Pemerintah Pusat 628.812,40 697.406,40 883.722,00 1.069.534,40 1.154.380,90
II. Transfer Ke Daerah 308.585,20 344.727,60 411.324,80 478.775,90 528.630,20
1. Dana Perimbangan 287.251,50 316.711,40 347.246,20 408.352,10 444.798,80
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 21.333,80 28.016,20 64.078,60 70.423,90 83.831,50
III. Suspen -15,6 -16,80 -47,50 0,00 0,00
C. Keseimbangan Primer 5.163,20 41.537,50 8.862,40 -72.319,90 -40.094,20
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) -88.618,80 -46.845,70 -84.399,60 -190.105,30 -153.338,00
E. Pembiayaan 112.583,20 91.552,00 130.948,90 190.105,30 153.338,00
I. Pembiayaan Dalam Negeri 128.133,00 96.118,50 148.748,00 194.531,00 172.792,10
II. Pembiayaan Luar negeri (neto) -15.549,80 -4.566,50 -17.799,20 -4.425,70 -19.454,20
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 23.964,40 44.706,30 46.549,30 0,00 0,00
Prosentase penerimaan pajak terhadap
total pendapatan negara 73% 73% 72% 75% 78%

4. Perbandingan Pengelolaan Sektor
Penerimaan dan PengeluaranNo Topik Penerimaan Negara Pengeluaran Negara
1 Jenis Pajak dan Beacukai,
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (SDA, Laba BUMN,
Hibah dan sebagainya)
Belanja pemerintah pusat
menurut organisasi, fungsi
(pelayanan umum, fasilitas,
kesehatan dll) dan Belanja
Pemerintah (Pegawai, Barang,
bunga utang, subsidi, hibah
dan operasional lainnya)
2 Audit oleh BPK (Pengawasan) Parsial
Tidak ada pembanding
semisal potensi penerimaan
pajak
Basisnya adalah anggaran dan
dapat dilakukan secara
Komprehensif
3 Penegakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)
Polri, KPK dan Kejaksaan
Agung
4 Penentuan Target Berdasarkan hitungan
makro APBN
Berdasarkan hitungan makro
APBN
4

5. KEBOCORAN PENERIMAAN NEGARA
5
“ Selama 2013, terdapat
1.271 tersangka (dari KPK,
Kejaksaan dan Kepolisian)
dengan potensi kerugian
negara 7, 3 T” (Sumber :
ICW 2014)
KORUPSI KEUANGAN NEGARA
“Ada 40 juta warga telah mampu membayar pajak
tetapi belum membayar. Potensinya diperkirakan
minimal Rp 150 triliun” (Sumber : Dirjen Pajak
2014).
“Ditjen Pajak minerba pada 2012 data mencapai 228
juta dolar AS, namun data World Coal Association
(WCA) mencapai 443 juta dolar AS. Sementara itu,
berdasarkan data US Energy Information
Administration (EIA), nilainya mencapai 452 juta
dolar AS” (Sumber: Rillis KPK 2014).
PENERIMAAN NEGARA
Tahun 2010 penyidikan pajak menangani pidana
pajak dengan potensi kerugian negara sebesar 2,6
Triliun, pada tahun yang sama yang telah divonis
senilai Rp. 710 M.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester II (IHPS II) Tahun
2013 mengungkapkan
sebanyak 10.996 kasus
senilai Rp13,96 triliun.
Tidak Pernah Ada Data yang Pasti

6. MENGAPA KEBOCORAN CUKUP TINGGI
1. Tidak Pernah Ada Penghitungan Potensi Pajak Yang Jelas
Sehingga Gap Antar Potensi dan Penerimaan Sangat Lebar.
Hasil Kajian BKF (Inpres PPK No 1 Tahun 2013) mengenai
Potensi Penerimaan PPh Nonmigas, dan Potensi Penerimaan
PPN, dan Daya Pajak Tahun 2012 (Trilliun Rupiah)
• Potensi PPH OP dan Badan sebesar Rp. 538,71 T dan
tergali sebesar Rp. 381,61 T (70%).
• Potensi PPN Rp. 418,89 T dan tergali sebesar Rp. 337,59
(80 %).
• Terdapat sekitar Rp. 238,4 T yang lost (karena
keterbatasan sistem atau pelanggaran).
6

7. MENGAPA KEBOCORAN CUKUP TINGGI
2. Tidak Ada Mekanisme Audit Oleh Lembaga Independen.
• BPK tidak memiliki kewenangan meng-audit Wajib Pajak sehingga
sangat tergantung pada kertas kerja pemeriksa pajak;
• Tidak ada data pembanding (data potensi penerimaan negara).
3. Lemahnya Penegakan Hukum Sektor Penerimaan Negara
• Political Will selama ini meng”anak tiri”kan PPNS
• SDM baik integritas maupun kapasitas(Contoh : 90 % PPNS lulusan
STAN yang belum berlatar belakang hukum).
• Kriminalisasi PPNS oleh Oknum Penegak Hukum Lain (contoh :
pemidanaan dengan dalih pengambilan dokumen secara tidak sah
bersamaan pengungkapan penyimpangan pajak serius).
7

8. MENGAPA KEBOCORAN CUKUP TINGGI
4. SDM yang belum memadai
• Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio jumlah pegawai pajak di
Indonesia mencapai 1:7.700.
Tahun 2013 jumlah wajib pajak total sebanyak 25.857.390 tang terdiri dari Wajib
Pajak Badan 2.218.573, orang pribadi sebanyak 23.082.822 dan Bendahara
555.995.Pada periode 2009 – 2012, tingkat kepatuhan WP justru mengalami
penurunan dari 54 persen pada tahun 2009 menjadi 41 persen pada tahun 2012.
Rasio Pegawai Pajak dengan Jumlah Penduduk
8
Negara Pegawai Pajak Penduduk Rasio
Jerman 110 ribu 80 juta 1 : 727
Australia 25 ribu 25 juta 1 : 1.000
Jepang 66 ribu 120 juta 1 : 1.818
Indonesia 31 ribu 240 juta 1 : 7.700

9. 9
DATABASE
Potensi Berbasis Mikro
Pengawasan
Penegakan Hukum
ONE DATABASE
“ Perlunya pusat data dan informasi
terkait seluruh potensi pajak dan PNPB
secara terperinci ”

10. LANGKAH INTEGRASI DATA (Inpres PPK 2014)
 Pengumpulan potensi yang melibatkan dua unsur utama yaitu : Intelejen di Bidang
Keuangan dan K/L/Pemda di masing-masing sektor.
 Data tersebut dapat diakses dalam rangka optimalisasi pendapatan negara baik
melalui pembinaan maupun penegakan hukum.
10

11. Contoh Kasus
No Kabupaten
Pajak Alat
Berat
PBB
Pertambgn
Royalti Iuran Tetap Jumlah
1.
Kolaka Utara, Jml menunggak: pjk alat berat 2 perush,
PBB 5 perush, royalti 5 perush, landren 5 perush 122.347.468
2.508.173.280
69.671.480.000
274.640.000 72.576.640.748
2.
Konawe Selatan, Jml menunggak: pjk alat berat 8
perush, PBB 6 perush, royalti 3 perush, landren 6
perush.
875.757.184
3.000.928.320
26.749.980.000
558.441.600 31.185.107.104
3
Konawe Utara, jml menunggak : pjk alat berat 9
perush, PBB 12 perush, Royalti 12, Landren 13 perush
1.310.286.98
4
2.477.484.000
68.819.000.000
923.136.000 73.529.906.984
4.
Konawe, Jml menunggak: pjk alat berat 1 perush, PBB
1 perush, royalti 1 perush, landren 1 perush 31.861.045
18.720.000 520.000.000 8.000.000 578.581.045
5.
Kolaka, Jml menunggak: pjk alat berat 1 perush,
landren 4 perush
20.979.980 - - 467.040.000 488.019.980
6
Bombana, Jml menunggak: pjk alat berat 7 perush,
PBB 4 perush, royalti 3 perush, landren 3 perush
1.209.419.60
2
2.710.071.720 25.149.160.000 283.944.000 29.352.595.322
Jumlah
3.570.652.26
3
10.715.377.320 190.909.620.000 2.515.201.600 207.710.851.183
11
Tabel
Potensi Kekurangan Penerimaan Negara di Sulawesi Tenggara akibat Pertambangan Tidak
Sesuai Prosedur
Sumber : Gubernur Sulawesi Tenggara 2013

12. PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM
“Penegakan Hukum Sektor Keuangan bukan
hanya milik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK”
12
“Terdapat peran besar di PPNS Pajak, Bea
Cukai, dan lain-lain”
PERMASALAHAN :
1) Political Will selama ini meng”anak tiri”kan PPNS
2) SDM baik integritas maupun kapasitas(Contoh : 90 % PPNS lulusan STAN
yang bukan berlatar belakang hukum)
3) Kriminalisasi PPNS oleh Oknum Penegak Hukum Lain (contoh : pemidanaan
dengan dalih pengambilan dokumen secara tidak sah bersamaan
pengungkapan penyimpangan pajak serius)

13. PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM
Satu koordinasi penanganan financial crime
yang terhubung dengan kejahatan sektoral.
Contoh: Saat ini sudah ada MOU tanggal 20
Desemeber 2012 dan Peraturan bersama
tanggal 20 Mei 2013.
1
3
UKP4 dan BP REDD+ memfasilitasi Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian
Kehutanan, Kementerian LH, PPATK, DJP dan Kemehub untuk melakukan investigasi
kejahatan terkait Hutan dan lahan Gambut (terutama terkait kasus prioritas).
New
Approach
UU Kehutanan
UU SDAH
UU PPLH
UU Tata Ruang
UU
Perkebunan
UU Minerba
UU Perpajakan
UU TPPU
UU Tipikor
Pendekatan Lama
UU Tipikor

14. SATGAS/UNIT KEJAHATAN KEUANGAN
14
UNIT / SATUAN TUGAS FINANCIAL CRIMES
PAJAK
POLRI KEJAKSAAN
PPATK
KPK
OJKBEA CUKAI
FUNGSI :
1) Koordinasi Penegakan Hukum
2) Optimalisasi Pemulihan Aset
3) Optimalisasi Database
LINGKUP :
Uang masuk ke kas negara, perusahaan, pasar modal dan segala kejahatan yang
menyangkut keuangan (Financial Crime).

15. 1
5
1. Penguatan Data Base Nasional yang berisi data-data terkait potensi
penerimaan negara secara menyeluruh;
2. Pembentukan Unit Khusus Untuk Penanganan Financial Crime yang
bertugas mengkoordinasikan antar lembaga penegak hukum;
3. Penguatan Penegakan Hukum Sektor Penerimaan Negara (Pajak dan
BeaCukai) termasuk perbaikan regulasi untuk menghindari tumpang
tindih aturan serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara
PPNS, Polri, KPK dan Kejaksaan;
4. Penguatan Kerjasama Internasional sektor penerimaan negara (Pajak dan
Bea Cukai);
5. Penerapan Whistle Blowing System;
6. Audit Penerimaan Negara secara berkala.
Perbaikan Penegakan Hukum Sektor Keuangan Negara

16. 16
TERIMA KASIH