konsep dasar politik pemerintah

1. KONSEP DASAR POLITIK DAN
PEMERINTAHAN

2. Kehidupan yang bersifat politik juga telah
berkembang cukup lama, yaitu ketika kelompok
manusia menetapkan wilayah kekuasaannya.
Walaupun kehidupan berpolitik, menjaga
teritorial atau bernegara sudah melekat dalam
kehidupan manusia, tetapi studi yang bersifat
politik baru nampak di akhir abad ke-19,
Alexander seperti dikutip oleh Abdurrachmat
(1982) menyatakan bahwa studi yang bersifat
politik sudah dimulai sejak dari 2000 tahun yang
lampau, dan memasuki abad ke-20 diajukan
sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri

3. Pengertian
 Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari
gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan
masyarakat dengan pemusatan perhatian
pada perjuangan manusia mencari atau
mempertahankan kekuasaan guna mencapai
apa yang diinginkan

4. Pengertian
pemerintah adalah alat untuk bertindak demi
kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan
organisasi negara, diantaranya kesejahteraan,
pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan,
kesehatanpendidikan, dan lain-lain. Untuk
mencapai tujuan tersebut, pemerintah
mempunyai wewenang yang dipegang oleh alat-
alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan
negara dapat dikerjakan pada waktu bersamaan
(Dimock and Dimock,1983)

5. Objek ilmu Politik
 Objek ilmu politik adalah perilaku politik atau
tindakan politik, yaitu kegiatan manusia
untuk mencari, memperoleh,
mempergunakan, membagi dan
mempertahankan kekuasaan dalam
mengejar apa yang dicita-citakan.

6. Ruang lingkup dan tujuan politik
 Teori politik, yang meliputi politik, sejarah perkembangan
dan ide-ide politik
 Lembaga-lembaga politik, meliputi Undang-Undang Dasar,
Pemerintah Pusat (nasional), Pemerintah daerah/Lokal.
Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan
perbandingan lembaga politik.
 Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum,
mencakup partai politik, golongan-golongan, asosiasi-
asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan
administrasi dan pendapat umum.
 Hubungan internasional, meliputi politik internasional,
organisasi dunia, administrasi, dan hukum internasional

7. Konsep dasar Politik dan
pemerintahan
 Negara
 Kekuasaan
 Pengambilan keputusan
 Kebijaksanaan
 Pembagian tugas

8. F. Iswara (1996), yaitu bahwa “negara
adalah suatu organisasi politik teritorial
suatu bangsa yang mempunyai
kedaulatan

9. Pengertian pemerintah
Ada tiga macam pengertian pemerintah.
 Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan
kenegaraan atau gabungan seluruh alat
perlengkapan negara dalam arti luas, yang
meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 Pemerintah sebagai kepala negara atau badan
kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah
di dalam wilayah-wilayah negara.
 Pemerintah sebagai badan eksekutif, presiden
dibantu oleh menteri-menteri (Indonesia),
kabinet (Dewan Menteri) di Inggris.

10. Teori kedaulatan
 Teori KedaulatanTuhan atauTeokrasi
Menurut teori ini, kekuasaan yang ada pada pemerintah negara berasal dari
Tuhan.Tuhan menyerahkan kekuasaan itu pada seseorang sebagai wakil Tuhan
di dunia. peletak dasar teori teokrasi adalah F.J. Stahl (1802-1861) orang Jerman.
Ia mengatakan bahwa “negara itu tidak terwujud atas kehendak manusia,
melainkan atas kehendak dzat yang MahaTinggi”.
 Teori Kedaulatan Hukum
Tokoh teori ini adalah Krabbe (1857-1936) dan Leon Duguit (1859- 1928).Menurut
teori ini bahwa hukum berada di atas segala-galanya, bukan hanya manusia,
tetapi negara pun berada di bawah perintah hukum. Jadi menurut teori ini
hukum adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara.
 Teori Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi
Tokoh ini adalah J.J. Rousseau (1712-1778). Menurut teori ini rakyatlah pemegang
kekuasaan tertinggi. Pemerintah mendapat kekuasaan itu dari rakyat. Rakyat
menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa dan penguasa harus menjamin
hak-hak warga negaranya. Pemerintah hanya sekedar menjadi wakil rakyat yang
dibentuk berdasarkan kehendak rakyat dan apabila pemerintah tidak mampu
menjamin kebebasan dan persamaan hak warga negaranya, maka pemerintah
itu dapat diganti.

11. Macam – macam demokrasi
 Demokrasi formal
 Demokrasi material
 Demokrasi gabungan

12. Demokrasi formal
demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang
politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau
menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam
demokrasi ini secara resmi semua orang dianggap mempunyai
derajat dan hak yang sama, seperti hak memilih, hak
mengeluarkan pendapat, hak menjadi wakil rakyat, dan berhak
menjadi menteri. Namun di bidang ekonomi, tetap digunakan
asas persaingan bebas atau “free fight competition”.
Kelemahan asas ini adalah timbulnya kesenjangan antara si
miskin dan si kaya yang semakin lebar. Golongan kaya dapat
membeli suara rakyat dan suara dewan perwakilan rakyat.
Demikian juga di bidang politik, akan menimbulkan
kesenjangan di bidang material, yang akhirnya persamaan
dalam bidang politik pun tidak berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Demokrasi formal ini tidak berjalan sesuai yang
diharapkan. Demokrasi formal ini disebut juga demokrasi liberal
atau demokrasi barat.

13. Demokrasi material
 demokrasi yang menitikberatkan pada usaha-
usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam
bidang ekonomi sedangkan di bidang politik
kurang mendapat perhatian. Untuk
menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi,
maka partai yang memegang kekuasaan dengan
mengatasnamakan negara akan menjadikan
segala sesuatu menjadi milik negara, sehingga
hak milik pribadi tidak diakui serta hak-hak
politik warga negara dihilangkan. Demikian juga
hak di bidang rohaniah dan spiritual ditekan.
Demokrasi ini dianut oleh negara-negara
komunis.

14. Demokrasi gabungan
 demokrasi yang menggabungkan demokrasi
formal dan demokrasi material dengan
menghilangkan keburukannya dan mengakui
kebaikannya. Persamaan derajat dan setiap
orang diakui, tetapi demi kesejahteraan
seluruh rakyat kadang-kadang perlu dibatasi.
Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah
untuk kesejahteraan seluruh rakyat jangan
sampai menghilangkan dan menekan
persamaan derajat dan hak asasi manusia

15. Cara penyaluran
 Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung
mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat akbar di
lapangan terbuka yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi
ini hanya mungkin dilakukan dalam negara yang penduduknya
sedikit/kecil.
 Demokrasi perwakilan, yaitu rakyat menyalurkan kehendak atau
pendapatnya melalui perwakilannya yang duduk di “Dewan
Perwakilan Rakyat”. Karena pertambahan penduduk yang begitu
pesat, maka tidak mungkin menggunakan demokrasi langsung.
Pada negara-negara modern sekarang ini pada umumnya
digunakan sistem demokrasi sosial.
 Demokrasi Perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi ini
gabungan dari demokrasi langsung dengan demokrasi
perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di
“Dewan Perwakilan Rakyat” tetapi dikontrol oleh pengaruh
rakyat melalui sistem “referendum” dan “inisiatif rakyat”.