1. PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH
IMPLIKASI PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS DI INDONESIA
OLEH :
HERLINDA NURRIZKAA’YUN
21410268
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga Penulis dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul “Implikasi Pendaftaran Tanah
Secara Sistematis Di Indonesia” untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendaftaran Dan Pengurusan
Hak-Hak Tanah tepat pada waktunya. Tugas ini juga memiliki tujuan untuk mengedukasi pembaca
terkait Studi kasus kendala yang ditemui dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten
Tabanan, Bali. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ricco Survival Yubaidi, S.H.,
M.Kn., Ph.D. selaku dosen mata kuliah Pendaftaran Dan Pengurusan Hak-Hak Tanah yang telah
memberikan tugas ini sehingga Penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Tidak terlepas
dari sifat dasar manusia yang memiliki banyak kekurangan, pun dalam pembuatan Makalah ini.
Alangkah baiknya kritik dan saran yang membangun agar Penulis dapat memperbaikinya pada
Makalah maupun Tugas selanjutnya.
Akhir kata, terima kasih dan besar harapan Penulis agar Mahalah ini mendapatkan nilai
yang maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.
Yogyakarta, 17 September 2023
Penulis
3. BAB I
PENDAHULUAN
Bagi kehidupan manusia, tanah mengandung makna yang multidimensional. Karena
makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan
mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bahkan melakukan hal yang dapat membahayakan
nyawa bila hak-haknya dilanggar. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun
negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Tanah merupakan salah satu faktor pendukung dalam menunjang kehidupan manusia,
sehingga hubungan antara tanah dengan kehidupan manusia sangat erat bahkan dapat dikatakan
bahwa tanah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia itu sendiri. Sampai matipun manusia
masih memerlukan sebidang tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai masing-masing orang
sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah semakin hari semakin
bertambah banyak.
Semakin bertambahnya jumlah manusia dan permintaan manusia terhadap tanah semakin
meningkat mengakibatkan persediaan tanah dengan keperluan manusia akan semakin tidak
seimbang. Tidak seimbangnya keadaan seperti di atas, akan menimbulkan permasalahan yang
banyak seperti sengketa tentang batas tanah ataupun sengketa tentang kepemilikan tanah yang
sering menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial di masyarakat. Salah satu solusi administratif
atas permasalahan yang terjadi yaitu dengan adanya pendaftaran tanah yang sistematis agar
kerawanan sosial atas kepemilikan tanah ataupun batas tanah dapat diminimalisir.
4. BAB II
PEMBAHASAN
A. PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK
Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran
tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan
secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan
melalui Ajudikasi. Dalam Pasal 1 angka 8 bahwa Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk
keperluan pendaftarannya. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan oleh Kepala
Kantor.
Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah tersebut memiliki tujuan agar
dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.
Hal ini dikarenakan hasil dari kegiatan pendaftaran tanah berupa penerbitan alat bukti kepemilikan
hak atas tanah. Alat bukti kepemilikan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Untuk melaksanakan amanah yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pendaftaran tanah dilakukan
di seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah, yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Indonesia.
Meski telah dikeluarkan peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah tersebut,
namun hasilnya belum dapat mewujudkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia terdaftar. Hal ini
dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Lahirnya
peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan
proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di
seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran PRONA adalah
seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan.
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dirubah
dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Obyek pendaftaran tanah tersebut meliputi
seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah
Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara,
tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan
bidang tanah lainnya.
Namun jumlah bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia sangat luas, sehingga terkait
dengan pendaftaran tanahnya diperlukan suatu terobosan supaya dalam mewujudkan tertib
administrasi di bidang pertanahan, yang salah satu caranya adalah dengan pendaftaran tanah yang
akan menghasilkan alat bukti berupa sertipikat dapat dicapai dengan waktu yang tidak terlalu lama.
B. STUDI KASUS KENDALA YANG DITEMUI
Studi kasus kendala yang ditemui dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten
Tabanan, Bali yaitu:
1. Kewajiban Membayar Pajak
Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam kegiatan pendaftaran
tanah. Adanya kebijakan dari Pemerintah yang di atur di dalam Undang- Undang No. 21
Tahun 1997 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan) dengan penentuan apabila Nilai Perolehan Objek Tanah lebih
besar maka dikenai pajak, sebaliknya apabila Nilai Perolehan Objek Tanah lebih kecil
maka tidak dikenai pajak.
2. Kurang Memahami Fungsi Dan Kegunaan Sertifikat
Masyarakat pada umumnya kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, hal
ini dilatarbelakangi masyarakat kurang mendapat informasi yang akurat tentang
pendaftaran tanah. Karena kurangnya informasi yang akurat dan mudah dipahami
masyarakat tentang pendaftaran tanah, akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk
mendaftarkan tanahnya. Masyarakat menganggap bahwa sertifikat hak atas tanah hanya
dipandang dari nilai ekonomis saja, seperti sertifikat hanya diperlukan untuk menaikkan
harga bidang tanah sebagai kompensasi dari biaya pengurusan sertifikat ke kantor
6. pertanahan dan sertifikat hanya diperlukan apabila ada keperluan untuk mengajukan
pinjaman di bank sebagai jaminan pemberian kredit yang akan dijadikan sebagai objek hak
tanggungan
3. Diperlukan Biaya yang Mahal Untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah tidak hanya prosesnya yang ribet dan menguras tenaga tetapi
juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar Notaris dan PPAT, pemikiran
seperti inilah yang berkembang dimasyarakat sehingga memperkecil keinginan untuk
mendaftarkan tanah.
4. Lamanya Waktu Pendaftaran Tanah
Adanya anggapan masyarakat mengurus sertifikat hak atas tanah dibutuhkan waktu
yang cukup lama. Sebagaimana terungkap dari salah satu masyarakat yang telah mendaftar
tanahnya secara sporadik individual diketahui untuk jangka waktu pembuatan sertifikat
paling cepat 3 atau 4 bulan dan paling lama 8 bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun baru
selesai.
5. Anggapan Alas Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Sudah Sangat Kuat
Masyarakt yang kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, sebagian
beranggapan bahwa tanah-tanah yang sudah terdaftar itu bermakna jika tanah itu sudah
suratnya (surat apapun namanya dan siapapun yang menerbitkannya) asalkan terkait
pembuatannya dengan instansi Pemerintah berarti tanah tersebut sudah terdaftar dan
merupakan alat bukti hak yang kuat, apalagi terhadap tanah yang diperoleh dari warisan
umumnya anggota masyarakat mengetahui riwayat pemilik tanah.
7. BAB III
SARAN DAN PENUTUP
A. SARAN
Upaya penanggulanggan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tabanan, Bali dalam hal ini adalah tetap berusaha membantu masyarakat
dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan atau sosialisasi tentang manfaat
Pendaftaran Tanah, memanggil Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk mendapat bimbingan dari
pihak Badan Pertanahan tentang pendaftaran tanah, meningkatkan kerjasama di semua sektor
antara masyarakat, aparat Kelurahan, dan panitia ajudikasi guna terlaksananya pelaksanaan
pendaftaran tanah baik secara sistematik maupun sporadik, Kantor pertanahan atau dinas terkait
dapat mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pendaftaran tanah.
Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dalam menyikapi permasalahan yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, maka perlu diadakan langkah-langkah
untuk mencari pemecahan yang tepat sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten
Tabanan ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.
B. PENUTUP
Besar harapan Penulis agar makalah ini bermanfaat bagi banyak pihak khususnya
mahasiswa/i Fakultas Hukum yang mengambil mata kuliah Pendaftaran Dan Pengurusan Hak-Hak
dan pada umumnya masyarakat Indonesia. Semoga makalah ini mendapatkan hasil yang
maksimal. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan makalah ini mohon dimaafkan,
terimakasih.
Wassalamu’alaukum Wr.Wb.
8. DAFTAR PUSTAKA
Mira Novana Ardani. “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum”. Volume 6, Edisi III. Diakses pada 17
September 2023.
I Wayan Wahyu Wira Udytama. “Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas
Tanah (Penelitian di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tabanan)”. Diakses pada 17 September 2023.
