Makalah Pendaftaran Tanah_PPT Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi

1. Tantangan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Indonesia
Dosen: Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn., Ph.D.
Betari Alma Pramudita
20410765
Pendaftaran dan Pengurusan Hak-hak Tanah Kelas C
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
2023/2024

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai permukaan
bumi, atau lapisan bumi yang paling atas. Pengertian tanah diatur dalam Pasal
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA) dinyatakan sebagai berikut: “Atas dasar hak menguasai
Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan-badan hukum”.
Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satua rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak yang membebaninya.1
Menurut Boedi Harsono, Pendaftaran
tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus
menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data
1
Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 ini sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah.

3. tertentu mengenai bidang-bidang tanah yang ada di suatu wilayah tertentu.2
Pendaftaran tanah dilakukan untuk mewujudkan amanat Pasal 19 ayat (1)
UUPA yang berbunyi, “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan
melalui pendaftaran tanah secara sistematis maupun pendaftaran tanah secara
sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua objek
pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan. Pendaftaran secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa
pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan
serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Dalam rangka mewujudkan pendaftaran tanah diseluruh wilayah
Indonesia, pemerintah membuat sebuah program yaitu Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL). Namun meski telah didukung dengan
dikeluarkannya aturan-aturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, dan
dalam rangka percepatan pendaftarannya dilakukan secara sistematis, tetap
dimungkinkan adanya hambatan serta kendala yang dapat menjadi suatu
2
Boedi Harsono. 2004. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan, hlm. 405.

4. tantangan tersendiri untuk mewujudkan amanah yang terdapat dalam Pasal 19
ayat (1) UUPA.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik sebuah rumusan
masalah yaitu: Tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (Permen ATR/KBPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah
desa/kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang meliputi
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Objek PTSL dapat ditemukan pada Pasal 4 ayat (1) sampai (3) Permen
ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap. Objek PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia, yang mana objek pendaftaran tanah tersebut ialah
seluruh bidang tanah tanpa kecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas
tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki
kualitas data pendaftaran tanah. Adapun bidang tanah yang dimaksud meliputi
bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan
tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
Tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL terdapat dalam Pasal 4 ayat (4)
Permen ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018, antara lain:
a. Perencanaan;

6. b. Penetapan lokasi;
c. Persiapan;
d. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
e. Penyuluhan;
f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
j. Pembukuan hak;
k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;
l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
m. Pelaporan.
B. Tantangan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah yang besar serta
merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat
istiadat, tentu akan menghadapi tantangan-tantangannya tersendiri. Tantangan-
tantangan tersebut seperti halnya yang disebutkan di bawah ini:
1. Rendahnya minat keikutsertaan Masyarakat
Pada salah satu artikel jurnal yang menjadi referensi dari makalah
ini, yang melakukan wawancara dengan seorang perangkat di kantor
pertanahan Kota Semarang, disebutkan bahwa masyarakat kerap kali

7. menyatakan bahwa mereka sibuk ketika petugas kantor pertanahan
mendatangi lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dan hendak
melakukan sosialisasi serta pengukuran. Selain itu, masyarakat yang
dimaksud dalam hal ini bukan hanya orang yang menjadi pemilik tanah
dari tanah yang hendak diukur dan dilakukan pendaftaran, melainkan juga
tetangga yang memiliki hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan
tanah milik orang tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu
mengenai penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan
batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
2. Tantangan Geografis
Implementasi Program PTSL di Indonesia menghadapi
kompleksitas tantangan geografis. Dengan variasi geografis yang
melibatkan pulau-pulau terpencil, wilayah pegunungan, hutan yang tebal,
dan daerah yang rentan terhadap bencana alam, menjadikan pelaksanaan
PTSL menjadi lebih rumit dan memerlukan efektivitas serta efisiensi yang
lebih tinggi.3
3. Ketidaktersediaan Dokumen dan Bukti Kepemilikan
Beberapa individu yang memiliki tanah atau anggota masyarakat
mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan dokumen dan bukti
3
Bambang Suharto dan Supadno. 2023. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). The Indonesian Journal of Public Administration
(IJPA), 9(1), hlm. 9.

8. kepemilikan tanah yang lengkap atau telah diverifikasi. Situasi ini bisa
menjadi hambatan serius dalam proses pendaftaran tanah, karena dokumen
yang tidak lengkap atau tidak sah dapat menyebabkan penundaan atau
penolakan pendaftaran. Permasalahan ini timbul karena beberapa faktor,
seperti kurangnya dokumentasi yang akurat, adanya konflik kepemilikan
tanah, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
memiliki dokumen dan bukti kepemilikan yang sah.4
4. Tidak didukung oleh masyarakat adat setempat
Pada sebuah artikel jurnal yang melakukan penelitian pada daerah-
daerah adat yang dijadikan lokasi pelaksanaan program PTSL, disebutkan
bahwa tanah di daerah adat tersebut dilarang untuk dijadikan objek PTSL
oleh ketua adatnya karena berbagai alasan. Salah satunya adalah
dikhawatirkan anggota masyarakat adat yang nantinya memiliki sertifikat
tanah tidak akan taat lagi kepada ketentuan adat. Hal ini tentunya akan
menghambat usaha Pemerintah dalam melaksanakan program PTSL serta
semakin sulit untuk mencapai target pendaftaran tanah di wilayah
Indonesia.
4
Ibid, hlm. 11-12

9. BAB III
KESIMPULAN
Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan upaya
pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan
terhadap hak kepemilikan tanah bagi penduduk. Proyek ini melibatkan serangkaian
langkah, mulai dari mengidentifikasi lahan, mengumpulkan data, memeriksa
dokumen, hingga mengeluarkan sertifikat tanah. Program ini memiliki peran yang
krusial dalam upaya memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap hak
atas tanah di Indonesia. Namun, ada beberapa kendala yang menjadi tantangan serta
perlu diatasi agar program ini bisa berjalan dengan efektif. Hal-hal tersebut
diantaranya adalah masih rendahnya minat masyarakat dalam keikutsertaannya
pada program PTSL, medan geografis yang beragam sehingga terkadang agak sulit
untuk mencapai suatu daerah tertentu, ketidaksediaan dokumen dan bukti
kepemilikan atas suatu tanah, serta tidak didapatkannya dukungan dari masyarakat
adat setempat.

10. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Boedi Harsono. 2004. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: Djambatan,
Muwahid. 2016. Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press.
Artikel Jurnal
Bambang Suharto dan Supadno. 2023. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan
Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). The Indonesian
Journal of Public Administration (IJPA), 9(1).
Kurnia Rheza Randy Adinegoro. 2023. Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende. Widya Bhumi, 3(1), 1-12.
Mira Novana Ardani. 2019. Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian
hukum. Gema Keadilan, 6(3), 268-286.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap