Makalah Pendaftaran Tanah_PPT Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia_Dosen Pengampu Ricco Survival Yubaidi

1. “Analisis Kasus Permasalahan Hukum yang timbul dari terkait dengan
Penerbitan Sertifikat Tanah di Desa Yeh Sumbul,Kecamatan
Mendoyo,Kabupaten Jembrana”
Di Susun Oleh :
Fikri Haekal - 20410535
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2023

2. Kata Pengantar
Assalammualaikum Wr.Wb
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat,hidayah,dan
karunia-nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik,makalah ini merupakan
upaya dari kami dalam memahami dan menyajikan informasi terkait dengan “implementasi
pendaftaran tanah secara sistematis di indonesia”.
Dalam makalah ini ,Saya akan membahas terkait dengan fenomena yang terjadi terkait dengan
pendafaran hak atas tanah beserta permasalahan hukum yang terjadi. saya disini akan memulai
dengan memberikan latar belakang mengenai topik yang dibahas,diikuti oleh pembahasan
Saya menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan dan
keterbatasan saya sebagai penulis,oleh karena itu,kritik ,saran ,dan masukan dari pembaca akan
sangat kami hargai guna perbaikan di masa mendatang

3. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masalah pertanahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sektor pembangunan
yang mana hal tersebut diharuskan ditangani dengan serius oleh Pemerintah, perlunya extra kehati-
hatian agak permasalahan tersebut dapat diselesaikan baik permasalahan tanah sejak dahulu
maupun sekarang karena permasalahan tersebut merupakan persoalan hukum yang kompleks,salah
satunya contoh dari permasalahan penerbitan sertifikat tanah ini ialah adanya penerbitan sertifikat
ganda/overlapping atas tanah,yang mana sebidang tanah memiliki dua sertifikat tanah oleh dua
orang yang berbeda.
Terbitnya dua sertifikat atas tanah ini tentunya menimbulkan persoalan hukum,mengingat
sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan,dan sedangkan
pemilik asli tanah dengan sertifikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan hukum beserta
perlindungan hukum.
Kasus tersebut kemudian ditemukan di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten
Jembrana yang mana hal ini terjadi karena adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Jembrana melalui proses penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis
kemudian didapati adanya pelanggaran yaitu ketidak cermatan dan ketidak telitiannya dalam
memeriksa,meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun
dalam hal penyelidikan riwayat tanah serta penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau
penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten
Jembrana,maka dari itu perlunya dilakukan penanganan lebih lanjut terkait dengan kasus
penerbitan setifikat ganda/overlapping yang terjadi di Desa tersebut.

4. Rumusan Masalah
1.Bagaimana terjadinya sengketa hukum terhadap pemegang setifikat ganda/ overlapping ?
2.Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menindak lanjuti terkait dengan sengketa
penerbitan setifikat ganda/ overlapping ?
Tujuan Penulisan
1. Memberikan referensi guna meminimalisir permasalahan penerbitan sertifikat ganda/
overlapping
2. Memberikan solusi atau upaya hukum yang dapat diambil untuk menindaklanjuti
permasalahan penerbitan sertifikat ganda/ overlapping

5. PEMBAHASAN
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bertujuan untuk menyelesaikan konflik dualisme
hukum agraria di Indonesia pada saat itu, dimana sebelumnya sebagian besar masyarakat Indonesia
masih memberlakukan hukum agraria berdasarkan hukum barat (kolonial) dan sebagian kecil
lainnya berdasarkan hukum adat. Lahirnya UUPA, sebagai hukum agraria nasional diharapkan
memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi,
air dan ruang angkasa serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut.
Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian sesuai dengan dinamika dalam
perkembangannya, Peraturan Pemerintah tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan pemerintah terbaru ini dilakukan
penyederhanaan persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan PP tersebut memberikan
kenyamanan atas hak-haknya, dengan adanya perlindungan hukum yang sangat membantu
masyarakat dari permasalahan sengketa tanah.
Bentuk perlindungan Hukum terkait tentang hak atas tanah adalah sertifikat atau hak milik
atas tanah yang dimiliki. Fenomena yang terjadi di masyarakat pada beberapa daerah terdapat
sejumlah kasus "sertifikat ganda", yaitu sebidang tanah terdaftar dalam 2 (dua) buah sertifikat yang
secara resmi sama- sama diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Akibat dari
terbitnya sertifikat ganda tersebut menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, untuk
membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui lembaga
peradilan.
Terjadinya sertifikat-sertifikat ganda mengakibatkan cacat hukum seperti sertifikat palsu
dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain:
1. Belum terlaksananya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya secara
konsekuen dan bertanggungjawab disamping masih adanya orang yang berbuat untuk
memperoleh keuntungan pribadi.
2. Fungsi dari aparat pengawas yang tidak maksimal sehingga memberikan peluang kepada
aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya.
3. Ketidak telitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah yaitu

6. dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan sertifikat tidak diteliti dengan
seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor ektern lainnya :
1. Kekurangnanya informasi dalam transparasi kepemilikan atas tanah tersebut
2. sengketa tanah memiliki sifat multidimensional akibat regulasi yang lemah
3. pemanfaatan yang sangat kurang dalam pendaftaran tanah itu sendiri maupun kurang
modernnya sistem komputerisasi
4. tanah tersebut dijadikan sebagai eksistensi bersosial dalam suatu masyarakat, yang
mengakibatkan pihak-pihak tersebut memperoleh berbagai cara untuk mempertahankan
tanah tersebut
Permasalahan yang ditemukan di Desa Yeh Sumbul ini disebabkan adanya cacat hukum
atas sertifikat ganda akibat dari kurangnya wawasan terhadap masyarakat dalam prosedur
pembuatan sertifikat tanah.
Menurut beberapa warga tanah yang hendak disertifikatkan mereka itu, adalah tanah di
pinggir Pantai Yeh Sumbul. Namun, pihak desa selalu menolak memberikan tanda tangan untuk
permohonan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) guna mengurus sertifikat tanah mereka.
Alasannya, tanah dimaksud merupakan tanah negara. “Padahal kami sudah memiliki pipil,” ujar
Ariadi, salah seorang perwakilan warga.kemudian menurut mereka alasan tanah negara itu dinilai
tidak masuk akal. Pasalnya, beberapa warga lainnya yang memiliki tanah di dekat lokasi tanah
mereka, sudah memiliki sertifikat. Mereka menilai tindakan perbekel tidak sejalan dengan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Presiden Joko Widodo. Mereka pun
membeberkan masalah PTSL tahun 2017. Dimana warga dimintai biaya antara Rp 700 ribu hingga
Rp 1 juta, namun belum menerima sertifikat. “Kami memang belum punya bukti pungutan itu.
Tetapi banyak warga mengeluh, karena sudah bayar, namun sertifikat tidak jadi,” tambah Ariadi,
hal ini kemudian disangkal oleh Perbekel Yeh Sumbul Komang Dentra yang mana ia
mengakui belum berani memberikan persetujuan untuk pembuatan SPPT untuk kepengurusan
sertifikat tanah tersebut. Hal itu lantaran ada sejumlah petak tanah yang dimohonkan warga, ada
direkomendasikan Bupati Jembrana pada 2018 untuk hak pakai lapangan sepakbola. Begitu juga
dari pengecekan, ada warga yang memohon SPPT tersebut, sudah terjual tanahnya, namun masih
memiliki pipil.

7. Kendala dan Solusi atas penyelesaian sengketa hukum sertifikat ganda
Sertifikat memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik hak atas tanah yang namanya
tercantum dalam sertifikat, kecuali adanya cacat data fisik maka kekuatan hukum sertifikat akan
hilang. Dengan adanya cacat yuridis dan cacat data fisik sehingga dapat menimbulkan sertifikat
ganda hal ini terjadi pada sertifikat yang tidak dipetakan dengan tidak benar di dalam peta
pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan setempat.
Penyelesaian terhadap sertifikat ganda dalam kasus selama ini dapat dilakukan bebarapa
cara. Pertama yang ditempuh adalah dengan jalan musyawarah yang ditempuh oleh para pihak
yaitu pemegang hak selaku penggugat dan Kantor Pertanahan selaku tergugat. Apabila tidak dapat
ditempuh jalan musyawarah, Kantor Pertanahan dapat melakukan penyelesaian secara sepihak
dengan meninjau ulang atas terbitnya sertifikat ganda yang telah dikeluarkan yang disebabkan
kesalahan administrasi dan kesalahan penunjukan letak tanah serta batas-batas. Hasil peninjauan
tersebut dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pembatalan sertifikat yang sejatinya dapat
diputuskan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Penyelesaian melalui Pengadilan, dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah tersebut
mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah- masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh
instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan
untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan. Jadi pada umumnya sifat dari sengketa ini adalah
karena adanya pengaduan yang mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain
atas suatu kesempatan/ prioritas atau adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya. Pada
akhirnya penyelesaian tersebut, senantiasa harus memperhatikan/selalu mendasarkan kepada
peraturan yang berlaku, memperhatikan keseimbangan kepentingan- kepentingan para pihak,
menegakkan keadilan hukumnya serta penyelesaian ini diusahakan harus tuntas. Penyelesaian
sengketa melalui pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang menghasilkan
keputusan (vonnis) yang bersifat membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak yang
berperkara.

8. PENUTUP
Terjadinya sengketa hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik dengan adanya
penertiban sertifikat ganda, dikarenakan adanya kepentingan untuk menguasai objek tanah dengan
cara melanggar hukum seperti penipuan, jual beli fiktif, pemalsuan sertifikat dan penggandaan
sertifikat dengan berbagai modus. Selain itu juga didukung lemahnya kinerja aparat BPN, terutama
kurang teliti / cermat dalam meneliti administrasi permohonan penertiban sertifikat.
Kesimpulannya ketentuan tersebut harus diatur dengan jelas melalui hukum acara penyelesaian
sengketa atas terjadinya sertifikat ganda.