Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, mulai dari pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, ciri-ciri dan unsur-unsur korupsi, penyebab terjadinya korupsi, jenis tindak pidana korupsi, serta perkembangan korupsi di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena korupsi di Indonesia.

2. Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapa pun,
kapanpun, dan di manapun yang menyalahgunakan wewenang atau
kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok.
Sejak reformasi bergulir tahun 1998 yang lalu hingga kini, berita tentang
korupsi makin gencar. Berbagai harian (surat kabar) di Indonesia hampir
tiap hari dalam terbitannya memberitakan peristiwa korupsi.
Pelaku yang ditindak oleh aparat tidak hanya para pelaku bisnis, tetapi
juga mereka yang berasal dari kalangan birokrasi dan pemerintahan,
DPR, DPRD, bahkan pula kalangan kampus perguruan tinggi dan
sekolah. Korupsi tampaknya sudah menjadi budaya masyarakat
Indonesia.
LATAR BELAKANG

3. Rumusan masalah
1. Apa Pengertian Korupsi ?
2. Apa Saja Tipe Korupsi ?
3. Apa Saja Ciri-Ciri Korupsi ?
4. Apa Saja Unsur-Unsur Korupsi ?
5. Apa Saja Sebab Terjadinya Korupsi ?
6. Apa Saja Jenis Tindak Pidana Korupsi ?
7. Bagaimana Perkembangan Korupsi Di
Indonesia ?

4. tujuan
1. Mengetahui Pengertian Korupsi
2. Mengetahui Tipe Korupsi
3. Mengetahui Ciri-Ciri Korupsi
4. Mengetahui Unsur-Unsur Korupsi
5. Mengetahui Sebab Terjadinya Korupsi
6. Mengetahui Jenis Tindak Pidana Korupsi
7. Mengetahui Bagaimana Perkembangan
Korupsi Di Indonesia

5. Konsep
dasar
korupsi

6. Pengertian Korupsi
Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, korupsi berasal dari kata
korup artinya: buruk, rusak, busuk;
suka memakai barang (uang) yang
dipercayakan kepadanya; dapat
disogok (memakai kekuasaannya
untuk kepentingan pribadi (Pusat
Bahasa Depdiknas, 2002: 596-596).

7. Tipe korupsi
a. Political bribery Political kickbacks
b. Election fraud
c. Corrupt campaign practice
d. Discretionary corruption
e. Illegal corruption
f. Ideological corruption
g. Mercenary corruption

8. Ciri-ciri Korupsi
a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali
korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu
yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya
tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal
balik.
d. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa
uang.
e. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya
berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung
di balik pembenaran hukum.
f. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang
tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan
itu.
g. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya
dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).

9. Unsur-unsur korupsi
UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:
a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1)
sampai (7), yaitu:
b. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana
dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
c. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-
orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
d. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh
pengurus.
e. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
f. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula
memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
g. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan
penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di
tempat pengurus berkantor.
h. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan
maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
i. Melawan hukum baik formil maupun materil.
j. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

10. Sebab terjadinya
korupsi
a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam
posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham
dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan
korupsi,
b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
c. Kolonialisme,
d. Kurangnya pendidikan,
e. Kemiskinan,
f. Tiadanya hukuman yang keras,
g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku
anti korupsi
h. Struktur pemerintahan,
i. Perubahan radikal, dan

11. Jenis tindak pidana
korupsi
a. Kerugian keuangan negara
b. Suap-menyuap
c. Penggelapan dalam jabatan
d. Pemerasan
e. Perbuatan curang
f. Benturan kepentingan dalam
pengadaan
g. Gratifikasi

12. Perkembangan
korupsi
di indonesia
02

13. Era sebelum Indonesia
Merdeka
Status
1800-1942
Sejarah sebelum Indonesia merdeka
sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi
korupsi” yang tiada henti karena didorong
oleh motif kekuasaan, kekayaan dan
wanita
Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat
kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru
oleh Belanda ketika menguasai
Nusantara (1800 – 1942) minus Zaman
Inggris (1811 – 1816), Akibat kebijakan
itulah banyak terjadi perlawanan-
perlawanan rakyat terhadap Belanda.

14. Era pasca
kemerdekaan
1945-1966
Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya adalah
masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah
dalam upaya memberantas korupsi. Pada era di bawah
kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk
Badan Pemberantasan Korupsi – Paran dan Operasi Budhi
– namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati
menjalankannya.
Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan,
keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih
Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun
waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise
Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan. Menurut
Soebandrio dalam suatu pertemuan di Bogor, “prestise
Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan
yang lain”.
Selang beberapa hari kemudian, Soebandrio
mengumurnkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang
kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando
Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden
Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio
dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat
pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami

15. Orde baru
1966-1989
Tahun 1970, terdorong oleh ketidak-seriusan TPK dalam
memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto,
mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes
keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti
Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot
masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi.
Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan
mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto dengan
membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua
yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes,
IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka
yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen
Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan
Pertamina. Namun kornite ini hanya “macan ompong”
karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di
Pertamina tak direspon pemerintah.

16. Era reformasi
1998-
sekarang
Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya “korupsi” lebih
banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka
pada Era Reformasi hampir seluruh elemen
penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi”
yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru,
korupsi sudah membudaya sekali, kebenarannya tidak
terbantahkan. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan
melakukan koreksi total terhadap ORLA serta
melaksanakan Pancasila dan DUD 1945 secara murni dan
konsekwen, namun yang terjadi justru Orde Baru lama-
lama rnenjadi Orde Lama juga dan Pancasila maupun
UUD 1945 belum pernah diamalkan secara murni, kecuali
secara “konkesuen” alias “kelamaan”.
Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi
tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan
memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga
bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak
terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan
antikorupsi, kampanye antikorupsi dan adanya contoh
"island of integrity" (daerah contoh yang bebas korupsi).

17. Terima Kasih <3