Downloaded 221 times
![Menuju
Sekolah Ramah Anak [SRA]
Sekolah Berbasis HAM](https://image.slidesharecdn.com/makalahhampendidikan-111116230330-phpapp02/85/Makalah-ham-pendidikan-28-320.jpg)
Uploaded bySulaiman Zuhdi Manik
Makalah ham pendidikan
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan berbasis hak asasi manusia, mulai dari definisi pendidikan dan hak asasi manusia, prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas, hak dan kewajiban warga negara terkait pendidikan, serta kerangka kerja aksi Dakar tentang pendidikan berbasis hak asasi manusia.
More Related Content
Similar to Makalah ham pendidikan
Makalah ham pendidikan
- 1. Pembelajaran Berbasis Hak AsasiManusia Sulaiman Zuhdi Manik Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Makalah pada Sosialisasi HAM bagi Tenaga Pendidik di Provinsi Aceh, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Aceh, Banda Aceh 09 Februari 2011
- 2. Pengertian • Pendidikan; usahasadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara • Pembelajaran; proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (pasal 1 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) • Hak asasi manusia; seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM)
- 3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan (pasal 4 UU No. 20/2003 ttg Sisdiknas) 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- 4. HAK DAN KEWAJIBANWARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH (PASAL 5 UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS) 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat
- 5. Pasal 9 UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- 6. 3 pilar utamapendidikan Pemerintah sebagai pengada dan/atau badan penyandang dana untuk sekolah-sekolah negeri Anak-anak sebagai pemegang Orang tua anak hak-hak atas pendidik pendidikan dan pertama dan terkait dengan terlama syarat-syarat wajib belajar
- 7. Kerangka Kerja AksiDakar (2000) • Berisi pernyataan tegas; pendidikan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia; dan memberikan penekanan tentang pentingnya aksi pemerintah berbasis hak asasi untuk mencapai tujuan Pendidikan untuk Semua • Pendekatan berbasis hak asasi dalam pembangunan pendidikan merupakan prasyarat untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua
- 8. SKEMA 4-A • Available;agar pendidikan dapat disediakan penjaminan pendidikan tanpa biaya dan wajib belajar bagi semua anak • Accessible; agar pendidikan dapat dijangkau memprioritasikan penghapusan diskriminasi sebagai mandat dari undang-undang hak asasi manusia internasional -- Kerangka Kerja Aksi Dakar menekankan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi, dan memprioritaskan anak-anak dengan kondisi keeksklusivitasan, lemah, marginal dan/atau berkelainan • Acceptable; agar pendidikan dapat diterima mengacu pada mutu pendidikan, dengan meringkas standar hak-hak manusia yang seyogianya diterapkan dalam proses pembelajaran • Adaptable; agar pendidikan dapat disesuaikan prinsip-prinsip utama hak-hak anak, yaitu pendidikan perlu mengakomodasi dan menyesuaikan minat utama setiap individu anak –bukan anak yang menyesuikan diri pada silabus
- 9. Hubungan antara Pendidikandan Hak Asasi • Pendidikan dan hak-hak sebagai proses yang berhubungan satu sama lain, hal yang satu akan memperkuat hal yang lain • Untuk dapat menjamin terakomodasinya minat utama dari setiap anak, keberadaan hak-hak harus tercakup dalam sistem pendidikan nasional maupun internasional. • Sekolah-sekolah dan kurikulum harus berorientasi pada upaya penerapan seluruh hak manusia oleh setiap anggota masyarakat
- 10. 2 Isu penting •Penghapusan pekerja anak • Perkawinan anak di bawah umur Ketentuan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO); usia minimum meninggalkan sekolah adalah 14 tahun, dan beberapa negara mengadopsi ketentuan tersebut dengan menaikkan usia minimum menjadi 16 tahun.
- 11. 5 Perjanjian intiHAM tentang hak atas pendidikan 1. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik(International Covenant on Civil and Political Rights) –1966 2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) – 1966 3. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of Forms of Racial Discrimination) -- 1965 4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) --1979 5. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) --1989
- 12. Integrasi HAM dalamPendidikan • Kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM). • Tiga perjanjian internasional lain yang menjadi tolok ukur dalam upaya global mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan secara khusus untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan yaitu: (1) Konvensi UNESCO tentang Penentangan Diskriminasi dalam Pendidikan; (2) Konvensi tentang Penghapusan terhadap Diskriminasi Rasial; dan (3) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan • Fokus tujuan PUS adalah anak-anak sehingga diprioritaskan pada Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) memberi petunjuk umum terhadap usaha untuk memperbaiki akses pendidikan bagi anak-anak, dan menjelaskan hak-hak anak yang seyogianya diterapkan di bidang pendidikan. • Keterkaitan antara pendidikan dan penghapusan kemiskinan, khususnya penghapusan pekerja anak (1) Konvensi tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan (2) Konvensi tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.
- 13. Keuntungan pendidikan berbasisHAM • Melalui integrasi, semua strategi pendidikan akan saling terkait dengan seluruh HAM dan kebebasan- kebebasan yang bersifat mendasar, seperti halnya hak untuk bekerja yang berperan penting dalam upaya penuntasan kemiskinan, hak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga yang berdampak pada perubahan-perubahan demografi, dan hak untuk berpartisipasi dalam politik yang menyorot pentingnya pendidikan untuk membangun seluruh masyarakat.
- 14. Pembelajaran berbasis HAM: 1.Larangan Diskriminasi • Bentuk-bentuk diskriminasi selama ini hanya sebatas suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau opini politik • Merujuk Konvensi Hak-Hak Anak; penting diperhatikan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah/korban perkosaan, pengidap HIV/AIDS, kelompok minoritas atau memiliki kelainan • Terdapat cara-cara lain yang memungkinkan anak untuk didiskriminasi, misalnya ketika mereka bukan berada dalam kelompok umur yang secara hukum dilindungi; yang usianya terlalu muda kemungkinan akan akan ditolak untuk diterima bersekolah, demikian halnya bagi mereka yang terlalu tua juga akan ditolak
- 15. Konvensi Hak Anak • Mengakui adanya kebutuhan khusus dari anak yang memiliki tingkat kesulitan belajar tertentu. Harus ada langkah untuk menjamin anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan belajar tertentu memiliki akses yang efektif atas pendidikan • Anak-anak penduduk asli atau minoritas; suku bangsa, agama, bahasa, atau penduduk asli tidak boleh diabaikan haknya untuk berinteraksi dengan anggota lain dalam kelompoknya, menikmati budayanya, mengakui dan menjalankan agamanya atau menggunakan bahasanya
- 16. 2. Proses BelajarMengajar • Hasil belajar yang diharapkan cenderung direfleksikan dalam definisi- definisi berbasiskan mutu. Ditinjau dari perspektif pendidikan berdasarkan hak asasi manusia (HAM), bawaan (intake) dan dampak (impact) perlu dimasukkan ke dalam kerangka kerja standar (masukan-proses-hasil belajar), sehingga kerangka kerjanya menjadi intake-input-process- outcome-impact • Perjanjian-perjanjian internasional HAM belum sampai pada pendefinisian pendidikan bermutu; hal ini diserahkan kepada setiap negara. Hukum HAM internasional hanya mendefinisikan fungsi-fungsi yang harus dipenuhi oleh pendidikan (seperti penghapusan terhadap diskriminasi, dan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan) • Indikator-indikator yang telah dikembangkan untuk memantau pendidikan dari perspektif HAM dan kemajuan yang dicapai oleh berbagai negara berbeda. Terungkap perbedaan antar dan dalam negara, di satu sisi, di sejumlah sekolah tidak mempunyai perlindungan kesehatan dan keselamatan lingkungan, dan banyak gurunya yang tidak terlatih dan sering tidak dibayar, sedangkan di sisi lain terdapat banyak sekolah yang berhasil baik dalam tes hasil belajar yang diselenggarakan secara internasional.
- 17. Penilaian terhadap situasiyang ada sekarang dalam konteks HAM • Tidak ada sistem pendidikan yang mampu mengembangkan potensi anak sepenuhnya apabila sekolahnya kekurangan peralatan, gedung rusak, tidak aman dan gurunya tidak terlatih • Penghapusan diskriminasi tidak dapat dicapai melalui pendidikan bila anak-anak dari kelompok minoritas belajar di sekolah-sekolah berkualitas rendah
- 18. Prinsip Pokok KonvensiHak Anak • Pendidikan harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan minat anak, memerlukan identifikasi dan penghilangan faktor-faktor penghambat belajar anak. • Faktor-faktor ini mencakup bahasa pengantar yang bukan bahasa si anak, atau kurikulum yang tidak sesuai dengan usia anak. • Karena itu, pada saat pendaftaran diperlukan identifikasi dan pencatatan data anak yang terkait dengan proses pembelajaran
- 19. 3. Media Pembelajaran •Fokus dari Kerangka Kerja Aksi Dakar tentang pendidikan dengan bahasa ibu telah menjelaskan kendala utama anak dalam belajar • Apabila anak tidak mengerti bahasa pengajaran, tidak akan terjadi proses belajar • Selanjutnya KHA menekankan pentingnya pengajaran menggunakan bahasa ibu selama pendidikan awal, dengan menegakkan hukum HAM internasional ”dengan penjaminan perlakuan sama, setiap individu berhak mempelajari bahasanya sendiri selain bahasa resmi
- 20. 4. Metode Pembelajarandan evaluasi • Ada jurang lebar antara pencapaian tujuan pendidikan dengan praktek pembelajaran untuk membuat anak-anak menghafal teks-teks agar lulus ujian karena keterbatasan fasilitas atau kualitas guru rendah • Masih banyak hanya memperhatikan pengembangan kognitif (logika). Pembelajaran bersifat hafalan: dogmatis dan tidak mengarah pada pemahaman dan pembentukan karakter • Penilaian dengan soal yang sama dan merata dengan tidak memperhatikan kemampuan peserta setiap didik yang berbeda • Evaluasi hendaknya tidak membuat anak kehilangan hak memperoleh pendidikan, atau mengalami tekanan dalam proses evaluasi tersebut • Lebih umum; penilaian secara nasional dengan berbagai keragaman, kekurangan dan potensi disetiap lokasi, apakah tepat dilakukan?
- 21. 5. Penerapan disiplin • Mengajar Vs Menghajar • Disiplin Vs Kekerasan • Metode-metode mengajar yang menggunakan hukuman fisik sebagai motivasi tidak cocok dengan tujuan inti pendidikan • Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan
- 22. Kekerasan terhadap anak •Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan
- 23. Negara-negara yang melarang hukumanfisik di sekolah • Afrika Selatan, Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belanda, Belarus, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, China, Ciprus, Denmark, El Salvador, Eritria, Estonia, Ethiopia, Filipina, Fiji, Finlandia, Georgia, Jerm an, Guinea Bissau, Honduras, Hongkong, Hongaria, Indonesia, Inggris, Iran, Irak, Irla ndia, Islandia, Israel, Italia, Jepang, Kamerun, Kazakhstan, Kenya, Kolumb ia, Kongo, Kosta Rika, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Macedonia, M alawi, Maladewa, Malta, Mauritius, Mesir, Moldova, Monaco, Mongolia, Namibia, Norwegia, Oman, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Cheko, Republik Dominika, Republik Korea, Rusia, Samoa, San Marino, Selandia Baru, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Suriname, Swedia, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Turki, Uganda, Ukraina, Uzbakistan, Yunani, Zambia, Zimbabwe
- 24. Studi Budiartati (1992),mengungkapkan • Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keras dan kasar akan membentuk watak indolen, pasif, inferior, tercekam stigma mentalitas rendah diri, pasif, agresif, eksploitatif dan mudah protes atau marah. Dalam kondisi parah ini, tata nilai yang akan ditanamkan akan sulit karena oto- aktivitas, rasa percaya diri, pengandalan diri sendiri hampir punah, hingga timbul mental ”primitif” dan ”sindrom kemiskinan”.
- 25. Dua hal dalammempertimbangkan keparahan akibat kekerasan yang dialami anak • Bukan saja ditentukan tingkat luka tertentu tapi juga oleh usia anak. Sesuatu yang tidak membahayakan bagi orang dewasa belum tentu tidak membahayakan bagi anak. • Hubungan si pelaku dengan anak. Jika anak dipukul orang yang dicintai, luka batin yang dialaminya jauh lebih menyakitkan dibandingkan jika dilakukan orang lain (dalam Irwanto: 2000)
- 26. 6. Anak berkebutuhankhusus • Anak cacat anak berkebutuhan khusus (dengan tingkat kesulitan belajar tertentu) Perlu ada proses pembelajaran sesuai kebutuhan anak, bukan memaksakan anak menyesuaikan diri terhadap sistem • HAM Internasional mensyaratkan pengakuan anak sebagai individu-individu • Kurangnya akses terhadap pendidikan bermutu akan menjauhkan dari lapangan kerja mempercepat dan meningkatkan kemiskinan
- 27. NILAI DAN PRINSIPMENDASAR: • Persamaan (equality) • Keadilan (justice) • Kemerdekaan (freedom) • Martabat manusia (dignity) • Universalitas (universality) • Tak dapat dikecualikan (inalienability) • Tak dapat dipisahkan (indivisibility) • Tidak diskriminatif (non-discriminative)
- 28. Menuju Sekolah Ramah Anak[SRA] Sekolah Berbasis HAM
- 29. Dalam SRA sekolahmenjadi: Tempat yang nyaman dan kondusif bagi anak untuk melangsungkan proses pembelajaran • Harus dapat memberikan kesenangan, keleluasaan atau kebebasan kepada anak untuk melakukan pengembangan diri dan berekreasi secara optimal • Hal ini akan melahirkan rasa suka dan termotifasi untuk berkreatifitas sesuai bakat dan minatnya dan akhirnya akan dapat membangun kesadaran kritis menuju masyarakat yang kritis dan mandiri
- 30. Sekolah bebas darisegala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, baik fisik dan non fisik Selama ini kekerasan hanya difahami jika dilakukan secara fisik padahal kekerasan non fisik sangat menyakitkan bagi anak • Sekolah seharusnya tidak semena-mena membuat aturan dan kebijakan yang mengekang kebebasan berpikir anak • Sekolah adalah wadah untuk mencapai harapan dan cita-cita hingga sekolah seharusnya menjadi sahabat yang selalu dicintai dan disenangi
- 31. Prinsip-prinsip SRA Anak sebagai pusat Pembelajaran Mengutamakan Kelangsungan kepentingan hidup dan tumbuh terbaik bagi anak kembang anak Tidak melakukan Partisipasi diskriminasi dalam anak bentuk apapun
- 33. 1. Sikap terhadapmurid a. Penerapan norma agama, sosial dan budaya setempat b. Kasih sayang kepada murid, memberikan perhatian bagi mereka yang lemah dalam proses belajar c. Saling menghormati antar murid, antar tenaga kependidikan dan sesama warga sekolah
- 34. 2. Methode pembelajaran •Proses pembelajaran menyenangkan: siswa tidak merasa terpaksa, takut atau rendah diri • Proses pembelajaran efektif melalui metode kreatif, variatif dan inovatif • Penggunaan alat bantu • Kooperatif & interaktif baik belajar individu/kelompok • Partisipatif, guru sebagai fasilitator • Pelibatan dalam berbagai aktifitas untuk mengembangkan kompetensi (praktek)
- 35. 3. Penataan kelas •Anak dilibatkan dalam panataan kelas. Penataan bangku berbaris ke belakang membatasi kreatifitas anak dalam interaksi dan kerja diskusi kelompok. • Anak dilibatkan dalam menentukan warna dinding atau dekorasi dinding kelas sehingga murid menjadi betah didalam kelas • Murid dilibatkan dalam memajang hasil karya murid, hasil ulangan/ test, bahan ajar dan buku sehingga artistik dan menarik • Bangku dan kursi sebaiknya ukurannya disesuaikan dengan ukuran postur anak Indonesia serta mudah digeser guna mencipatakan kelas yang dinamis
- 36. 4. Lingkungan sehat 1.Gagasan/pendapat anak menentukan terhadap lingkungan sekolah (warna dinding, hiasan, kotak saran, majalah dinding, taman-kebun sekolah, dll) 2. Tersedia fasilitas air bersih, hygiene dan sanitasi, fasilitas kebersihan dan fasilitas kesehatan 3. Fasilitas sanitasi seperti kamar mandi disesuaikan dengan postur dan usia anak 4. Ada peraturan mendukung kebersihan dan kesehatan yang disepakati, dikontrol dan dilaksanakan semua murid
- 37. 5. Bebas kekerasan •Ada kebijakan sekolah: Bebas dari segala bentuk kekerasan • Kebijakan tersebut disusun bersama-sama dengan anak, disosiliasikan dan dilaksanakan bersama
- 38. 6. Peran orangtua • Keterlibatan orang tua dalam mengawasi sekolah baik terhadap keberadaan sekolah, harapan dan cita- cita anak serta kualitas pendidikan yang didapat anak, yang tidak semata-mata diukur dari kemampuan akademis
- 39. 7. Lingkungan masyarakat •Lingkungan/masyarakat turut menciptakan suasana yang aman dan kondusif sebagai manifestasi dari rasa kepedulian terhadap sekolah yang merupakan akses anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minat anak, sehingga akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan kritis sehingga dapat menjawab tantangan yang ada ilingkungan/masyarakatnya
- 40. Rudolf Dreikurs menawarkanlangkah menuju SRA 1. Jadilah guru yang tidak lagi sebagai penguasa kelas/mata pelajaran atau mata pelajaran (mapel), tetapi pembimbing kelas/mapel. 2. Kurangi kelantangan suara dan utamakan keramah-tamahan suara 3. Kurangi sebanyak mungkin nada memerintah dan diganti ajakan 4. Hindarkan sebanyak mungkin hal-hal yang menekan siswa 5. Hal-hal yang menekan diganti dengan memberi motivasi sehingga bukan paksaan yang dimunculkan, tetapi memberi stimulasi 6. Jauhkan sikap guru yang ingin “menguasai” siswa karena lebih baik ialah mengendalikan. Hal itu terungkap bukan dengan kata-kata mencela, tetapi kata-kata guru yang membangun keberanian/kepercayaan diri siswa
- 41. 7. Guruhendaknya menjauhkan diri dari hanya mencari-cari kesalahan siswa, tetapi akuilah prestasi sekecil apa pun yang dihasilkan siswa 8. Guru sering berkata, “Aku yang menentukan, kalian menurut saja apa perintahku,” gantilah dengan “Aku anjurkan/minta, mari kalian ikut menentukannya juga. 9. Perubahan sikap guru tak akan banyak berarti jika tidak terus dikomunikasikan kepada siswa, kepala sekolah, orangtua siswa, dan pihak lain, seperti polisi. 10. Guru hendaknya memberi tahu (dan mengajak siswa) tentang pentingnya gerakan anti kekerasan di sekolah. Sekecil apa pun tindak kekerasan terhadap siswa harus didiskusikan dan dicari penyelesaiannya. Laporan adanya tindak kekerasan juga perlu diakomodasi cepat dan jangan dibiarkan/tertunda sampai hari berikut. 11. Langkah lebih lanjut yang lebih jitu adalah libatkan siswa menyusun peraturan sekolah atau mendaftar perilaku yang baik yang harus ditunjukkan, baik oleh guru maupun siswa, setiap saat. Melibatkan siswa membuat rambu-rambu atau aturan pasti akan membuahkan hal yang amat mengejutkan bagi banyak guru.
- 42. SRA dan MBS •Konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) melengkapi Konsep Manajemen Berbasis Sekolah • SRA bukan mengganti, tetapi menuju ke arah lebih baik • SRA bukan membatasi dan mendikte guru