Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan berbasis hak asasi manusia, mulai dari definisi pendidikan dan hak asasi manusia, prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas, hak dan kewajiban warga negara terkait pendidikan, serta kerangka kerja aksi Dakar tentang pendidikan berbasis hak asasi manusia.

1. Pembelajaran Berbasis Hak
Asasi Manusia
Sulaiman Zuhdi Manik
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
Makalah pada Sosialisasi HAM bagi Tenaga Pendidik di Provinsi Aceh, Kementerian
Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Aceh, Banda Aceh 09 Februari 2011

2. Pengertian
• Pendidikan; usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara
• Pembelajaran; proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (pasal 1 UU No. 20/2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional)
• Hak asasi manusia; seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 UU
No. 39 tahun 1999 tentang HAM)

3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
(pasal 4 UU No. 20/2003 ttg Sisdiknas)
1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan
sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun
kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya
membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan pendidikan.

4. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
(PASAL 5 UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS)
1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional,
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh
pendidikan khusus
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh
pendidikan layanan khusus
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

5. Pasal 9 UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Setiap anak berhak
memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya
dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan
bakatnya

6. 3 pilar utama pendidikan
Pemerintah sebagai
pengada dan/atau badan
penyandang dana untuk
sekolah-sekolah negeri
Anak-anak
sebagai pemegang
Orang tua anak
hak-hak atas
 pendidik
pendidikan dan
pertama dan
terkait dengan
terlama
syarat-syarat wajib
belajar

7. Kerangka Kerja Aksi Dakar (2000)
• Berisi pernyataan tegas; pendidikan merupakan hak
asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia;
dan memberikan penekanan tentang pentingnya aksi
pemerintah berbasis hak asasi untuk mencapai tujuan
Pendidikan untuk Semua
• Pendekatan berbasis hak asasi dalam pembangunan
pendidikan merupakan prasyarat untuk mewujudkan
Pendidikan untuk Semua

8. SKEMA 4-A
• Available; agar pendidikan dapat disediakan  penjaminan pendidikan
tanpa biaya dan wajib belajar bagi semua anak
• Accessible; agar pendidikan dapat dijangkau  memprioritasikan
penghapusan diskriminasi sebagai mandat dari undang-undang hak asasi
manusia internasional -- Kerangka Kerja Aksi Dakar menekankan pada
penghapusan segala bentuk diskriminasi, dan memprioritaskan anak-anak
dengan kondisi keeksklusivitasan, lemah, marginal dan/atau berkelainan
• Acceptable; agar pendidikan dapat diterima  mengacu pada mutu
pendidikan, dengan meringkas standar hak-hak manusia yang seyogianya
diterapkan dalam proses pembelajaran
• Adaptable; agar pendidikan dapat disesuaikan  prinsip-prinsip utama
hak-hak anak, yaitu pendidikan perlu mengakomodasi dan menyesuaikan
minat utama setiap individu anak –bukan anak yang menyesuikan diri pada
silabus

9. Hubungan antara Pendidikan dan Hak Asasi
• Pendidikan dan hak-hak sebagai proses yang
berhubungan satu sama lain, hal yang satu akan
memperkuat hal yang lain
• Untuk dapat menjamin terakomodasinya minat utama
dari setiap anak, keberadaan hak-hak harus tercakup
dalam sistem pendidikan nasional maupun
internasional.
• Sekolah-sekolah dan kurikulum harus berorientasi
pada upaya penerapan seluruh hak manusia oleh
setiap anggota masyarakat

10. 2 Isu penting
• Penghapusan pekerja anak
• Perkawinan anak di bawah umur
Ketentuan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO); usia
minimum meninggalkan sekolah adalah 14 tahun, dan
beberapa negara mengadopsi ketentuan tersebut dengan
menaikkan usia minimum menjadi 16 tahun.

11. 5 Perjanjian inti HAM tentang hak atas pendidikan
1. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik(International Covenant on Civil and Political
Rights) –1966
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya (International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights) – 1966
3. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial (International Convention on the
Elimination of Forms of Racial Discrimination) -- 1965
4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women) --1979
5. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights
of the Child) --1989

12. Integrasi HAM dalam Pendidikan
• Kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Kebudayaan, bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai
Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
• Tiga perjanjian internasional lain yang menjadi tolok ukur dalam upaya global mencapai
tujuan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan secara khusus untuk menghapus diskriminasi
dalam pendidikan yaitu: (1) Konvensi UNESCO tentang Penentangan Diskriminasi dalam
Pendidikan; (2) Konvensi tentang Penghapusan terhadap Diskriminasi Rasial; dan (3)
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
• Fokus tujuan PUS adalah anak-anak sehingga diprioritaskan pada Konvensi tentang Hak-hak
Anak (KHA)  memberi petunjuk umum terhadap usaha untuk memperbaiki akses
pendidikan bagi anak-anak, dan menjelaskan hak-hak anak yang seyogianya diterapkan di
bidang pendidikan.
• Keterkaitan antara pendidikan dan penghapusan kemiskinan, khususnya penghapusan pekerja
anak  (1) Konvensi tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan (2) Konvensi
tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

13. Keuntungan pendidikan berbasis HAM
• Melalui integrasi, semua strategi pendidikan akan
saling terkait dengan seluruh HAM dan kebebasan-
kebebasan yang bersifat mendasar, seperti halnya hak
untuk bekerja yang berperan penting dalam upaya
penuntasan kemiskinan, hak untuk menikah dan
membentuk suatu keluarga yang berdampak pada
perubahan-perubahan demografi, dan hak untuk
berpartisipasi dalam politik yang menyorot
pentingnya pendidikan untuk membangun seluruh
masyarakat.

14. Pembelajaran berbasis HAM:
1. Larangan Diskriminasi
• Bentuk-bentuk diskriminasi selama ini hanya sebatas
suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau opini politik
• Merujuk Konvensi Hak-Hak Anak; penting diperhatikan
anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
sah/korban perkosaan, pengidap HIV/AIDS, kelompok
minoritas atau memiliki kelainan
• Terdapat cara-cara lain yang memungkinkan anak untuk
didiskriminasi, misalnya ketika mereka bukan berada
dalam kelompok umur yang secara hukum dilindungi;
yang usianya terlalu muda kemungkinan akan akan
ditolak untuk diterima bersekolah, demikian halnya bagi
mereka yang terlalu tua juga akan ditolak

15. Konvensi Hak Anak
• Mengakui adanya kebutuhan khusus dari anak yang
memiliki tingkat kesulitan belajar tertentu. Harus ada
langkah untuk menjamin anak-anak yang memiliki
tingkat kesulitan belajar tertentu memiliki akses yang
efektif atas pendidikan
• Anak-anak penduduk asli atau minoritas; suku
bangsa, agama, bahasa, atau penduduk asli tidak
boleh diabaikan haknya untuk berinteraksi dengan
anggota lain dalam kelompoknya, menikmati
budayanya, mengakui dan menjalankan agamanya
atau menggunakan bahasanya

16. 2. Proses Belajar Mengajar
• Hasil belajar yang diharapkan cenderung direfleksikan dalam definisi-
definisi berbasiskan mutu. Ditinjau dari perspektif pendidikan berdasarkan
hak asasi manusia (HAM), bawaan (intake) dan dampak (impact) perlu
dimasukkan ke dalam kerangka kerja standar (masukan-proses-hasil
belajar), sehingga kerangka kerjanya menjadi intake-input-process-
outcome-impact
• Perjanjian-perjanjian internasional HAM belum sampai pada pendefinisian
pendidikan bermutu; hal ini diserahkan kepada setiap negara. Hukum
HAM internasional hanya mendefinisikan fungsi-fungsi yang harus
dipenuhi oleh pendidikan (seperti penghapusan terhadap diskriminasi, dan
tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan)
• Indikator-indikator yang telah dikembangkan untuk memantau pendidikan
dari perspektif HAM dan kemajuan yang dicapai oleh berbagai negara
berbeda. Terungkap perbedaan antar dan dalam negara, di satu sisi, di
sejumlah sekolah tidak mempunyai perlindungan kesehatan dan
keselamatan lingkungan, dan banyak gurunya yang tidak terlatih dan sering
tidak dibayar, sedangkan di sisi lain terdapat banyak sekolah yang berhasil
baik dalam tes hasil belajar yang diselenggarakan secara internasional.

17. Penilaian terhadap situasi yang ada
sekarang dalam konteks HAM
• Tidak ada sistem pendidikan yang mampu
mengembangkan potensi anak sepenuhnya apabila
sekolahnya kekurangan peralatan, gedung
rusak, tidak aman dan gurunya tidak terlatih
• Penghapusan diskriminasi tidak dapat dicapai melalui
pendidikan bila anak-anak dari kelompok minoritas
belajar di sekolah-sekolah berkualitas rendah

18. Prinsip Pokok Konvensi Hak Anak
• Pendidikan harus direncanakan dan dilaksanakan
berdasarkan minat anak, memerlukan identifikasi dan
penghilangan faktor-faktor penghambat belajar anak.
• Faktor-faktor ini mencakup bahasa pengantar yang
bukan bahasa si anak, atau kurikulum yang tidak
sesuai dengan usia anak.
• Karena itu, pada saat pendaftaran diperlukan
identifikasi dan pencatatan data anak yang terkait
dengan proses pembelajaran

19. 3. Media Pembelajaran
• Fokus dari Kerangka Kerja Aksi Dakar tentang
pendidikan dengan bahasa ibu telah menjelaskan
kendala utama anak dalam belajar
• Apabila anak tidak mengerti bahasa
pengajaran, tidak akan terjadi proses belajar
• Selanjutnya KHA menekankan pentingnya
pengajaran menggunakan bahasa ibu selama
pendidikan awal, dengan menegakkan hukum HAM
internasional ”dengan penjaminan perlakuan
sama, setiap individu berhak mempelajari bahasanya
sendiri selain bahasa resmi

20. 4. Metode Pembelajaran dan evaluasi
• Ada jurang lebar antara pencapaian tujuan pendidikan dengan
praktek pembelajaran untuk membuat anak-anak menghafal
teks-teks agar lulus ujian karena keterbatasan fasilitas atau
kualitas guru rendah
• Masih banyak hanya memperhatikan pengembangan kognitif
(logika). Pembelajaran bersifat hafalan: dogmatis dan tidak
mengarah pada pemahaman dan pembentukan karakter
• Penilaian dengan soal yang sama dan merata dengan tidak
memperhatikan kemampuan peserta setiap didik yang berbeda
• Evaluasi hendaknya tidak membuat anak kehilangan hak
memperoleh pendidikan, atau mengalami tekanan dalam
proses evaluasi tersebut
• Lebih umum; penilaian secara nasional dengan berbagai
keragaman, kekurangan dan potensi disetiap lokasi, apakah
tepat dilakukan?

21. 5. Penerapan disiplin
• Mengajar Vs Menghajar
• Disiplin Vs Kekerasan
• Metode-metode mengajar yang menggunakan
hukuman fisik sebagai motivasi tidak cocok dengan
tujuan inti pendidikan
• Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan

22. Kekerasan terhadap anak
• Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau
emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau
eksploitasi secara komersial atau lainnya yang
mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial
terhadap perkembangan, kesehatan, dan
kelangsungan hidup anak ataupun terhadap
martabatnya dalam konteks hubungan yang
bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan

23. Negara-negara yang melarang
hukuman fisik di sekolah
• Afrika
Selatan, Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belanda,
Belarus, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burkina
Faso, China, Ciprus, Denmark, El
Salvador, Eritria, Estonia, Ethiopia, Filipina, Fiji, Finlandia, Georgia, Jerm
an, Guinea
Bissau, Honduras, Hongkong, Hongaria, Indonesia, Inggris, Iran, Irak, Irla
ndia, Islandia, Israel, Italia, Jepang, Kamerun, Kazakhstan, Kenya, Kolumb
ia, Kongo, Kosta
Rika, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Macedonia, M
alawi, Maladewa, Malta, Mauritius, Mesir, Moldova, Monaco, Mongolia,
Namibia, Norwegia, Oman, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Republik
Cheko, Republik Dominika, Republik Korea, Rusia, Samoa, San
Marino, Selandia Baru, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri
Lanka, Suriname, Swedia, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad dan
Tobago, Turki, Uganda, Ukraina, Uzbakistan, Yunani, Zambia, Zimbabwe

24. Studi Budiartati (1992), mengungkapkan
• Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keras dan
kasar akan membentuk watak
indolen, pasif, inferior, tercekam stigma mentalitas
rendah diri, pasif, agresif, eksploitatif dan mudah
protes atau marah. Dalam kondisi parah ini, tata nilai
yang akan ditanamkan akan sulit karena oto-
aktivitas, rasa percaya diri, pengandalan diri sendiri
hampir punah, hingga timbul mental ”primitif” dan
”sindrom kemiskinan”.

25. Dua hal dalam mempertimbangkan keparahan akibat
kekerasan yang dialami anak
• Bukan saja ditentukan tingkat luka tertentu tapi juga
oleh usia anak. Sesuatu yang tidak membahayakan
bagi orang dewasa belum tentu tidak membahayakan
bagi anak.
• Hubungan si pelaku dengan anak. Jika anak dipukul
orang yang dicintai, luka batin yang dialaminya jauh
lebih menyakitkan dibandingkan jika dilakukan orang
lain (dalam Irwanto: 2000)

26. 6. Anak berkebutuhan khusus
• Anak cacat  anak berkebutuhan khusus (dengan
tingkat kesulitan belajar tertentu) Perlu ada proses
pembelajaran sesuai kebutuhan anak, bukan
memaksakan anak menyesuaikan diri terhadap sistem
• HAM Internasional mensyaratkan pengakuan anak
sebagai individu-individu
• Kurangnya akses terhadap pendidikan bermutu akan
menjauhkan dari lapangan kerja  mempercepat dan
meningkatkan kemiskinan

27. NILAI DAN PRINSIP MENDASAR:
• Persamaan (equality)
• Keadilan (justice)
• Kemerdekaan (freedom)
• Martabat manusia (dignity)
• Universalitas (universality)
• Tak dapat dikecualikan (inalienability)
• Tak dapat dipisahkan (indivisibility)
• Tidak diskriminatif (non-discriminative)

28. Menuju
Sekolah Ramah Anak [SRA]
Sekolah Berbasis HAM

29. Dalam SRA sekolah menjadi:
Tempat yang nyaman dan kondusif bagi anak
untuk melangsungkan proses pembelajaran
• Harus dapat memberikan kesenangan, keleluasaan atau
kebebasan kepada anak untuk melakukan pengembangan diri
dan berekreasi secara optimal
• Hal ini akan melahirkan rasa suka dan termotifasi untuk
berkreatifitas sesuai bakat dan minatnya dan akhirnya akan
dapat membangun kesadaran kritis menuju masyarakat yang
kritis dan mandiri

30. Sekolah bebas dari segala bentuk tindak
kekerasan terhadap anak, baik fisik dan
non fisik
Selama ini kekerasan hanya difahami jika
dilakukan secara fisik padahal kekerasan non
fisik sangat menyakitkan bagi anak
• Sekolah seharusnya tidak semena-mena membuat
aturan dan kebijakan yang mengekang kebebasan
berpikir anak
• Sekolah adalah wadah untuk mencapai harapan dan
cita-cita hingga sekolah seharusnya menjadi sahabat
yang selalu dicintai dan disenangi

31. Prinsip-prinsip SRA
Anak sebagai
pusat
Pembelajaran
Mengutamakan Kelangsungan
kepentingan hidup dan tumbuh
terbaik bagi anak kembang anak
Tidak melakukan
Partisipasi
diskriminasi dalam
anak
bentuk apapun

33. 1. Sikap terhadap murid
a. Penerapan norma agama, sosial dan budaya
setempat
b. Kasih sayang kepada murid, memberikan
perhatian bagi mereka yang lemah dalam
proses belajar
c. Saling menghormati antar murid, antar
tenaga kependidikan dan sesama warga
sekolah

34. 2. Methode pembelajaran
• Proses pembelajaran menyenangkan: siswa tidak merasa
terpaksa, takut atau rendah diri
• Proses pembelajaran efektif melalui metode
kreatif, variatif dan inovatif
• Penggunaan alat bantu
• Kooperatif & interaktif baik belajar individu/kelompok
• Partisipatif, guru sebagai fasilitator
• Pelibatan dalam berbagai aktifitas untuk
mengembangkan kompetensi (praktek)

35. 3. Penataan kelas
• Anak dilibatkan dalam panataan kelas. Penataan bangku
berbaris ke belakang membatasi kreatifitas anak dalam
interaksi dan kerja diskusi kelompok.
• Anak dilibatkan dalam menentukan warna dinding atau
dekorasi dinding kelas sehingga murid menjadi betah
didalam kelas
• Murid dilibatkan dalam memajang hasil karya
murid, hasil ulangan/ test, bahan ajar dan buku sehingga
artistik dan menarik
• Bangku dan kursi sebaiknya ukurannya disesuaikan
dengan ukuran postur anak Indonesia serta mudah digeser
guna mencipatakan kelas yang dinamis

36. 4. Lingkungan sehat
1. Gagasan/pendapat anak menentukan terhadap
lingkungan sekolah (warna dinding, hiasan, kotak
saran, majalah dinding, taman-kebun sekolah, dll)
2. Tersedia fasilitas air bersih, hygiene dan
sanitasi, fasilitas kebersihan dan fasilitas kesehatan
3. Fasilitas sanitasi seperti kamar mandi disesuaikan
dengan postur dan usia anak
4. Ada peraturan mendukung kebersihan dan kesehatan
yang disepakati, dikontrol dan dilaksanakan semua
murid

37. 5. Bebas kekerasan
• Ada kebijakan sekolah: Bebas dari segala bentuk
kekerasan
• Kebijakan tersebut disusun bersama-sama dengan
anak, disosiliasikan dan dilaksanakan bersama

38. 6. Peran orang tua
• Keterlibatan orang tua dalam mengawasi sekolah
baik terhadap keberadaan sekolah, harapan dan cita-
cita anak serta kualitas pendidikan yang didapat
anak, yang tidak semata-mata diukur dari
kemampuan akademis

39. 7. Lingkungan masyarakat
• Lingkungan/masyarakat turut menciptakan
suasana yang aman dan kondusif sebagai
manifestasi dari rasa kepedulian terhadap
sekolah yang merupakan akses anak untuk
tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan
minat anak, sehingga akan tumbuh menjadi
generasi yang cerdas dan kritis sehingga dapat
menjawab tantangan yang ada
ilingkungan/masyarakatnya

40. Rudolf Dreikurs menawarkan langkah menuju
SRA
1. Jadilah guru yang tidak lagi sebagai penguasa kelas/mata
pelajaran atau mata pelajaran (mapel), tetapi pembimbing
kelas/mapel.
2. Kurangi kelantangan suara dan utamakan keramah-tamahan
suara
3. Kurangi sebanyak mungkin nada memerintah dan diganti
ajakan
4. Hindarkan sebanyak mungkin hal-hal yang menekan siswa
5. Hal-hal yang menekan diganti dengan memberi motivasi
sehingga bukan paksaan yang dimunculkan, tetapi memberi
stimulasi
6. Jauhkan sikap guru yang ingin “menguasai” siswa karena
lebih baik ialah mengendalikan. Hal itu terungkap bukan
dengan kata-kata mencela, tetapi kata-kata guru yang
membangun keberanian/kepercayaan diri siswa

41. 7. Guru hendaknya menjauhkan diri dari hanya mencari-cari kesalahan
siswa, tetapi akuilah prestasi sekecil apa pun yang dihasilkan siswa
8. Guru sering berkata, “Aku yang menentukan, kalian menurut saja apa
perintahku,” gantilah dengan “Aku anjurkan/minta, mari kalian ikut
menentukannya juga.
9. Perubahan sikap guru tak akan banyak berarti jika tidak terus
dikomunikasikan kepada siswa, kepala sekolah, orangtua siswa, dan
pihak lain, seperti polisi.
10. Guru hendaknya memberi tahu (dan mengajak siswa) tentang pentingnya
gerakan anti kekerasan di sekolah. Sekecil apa pun tindak kekerasan
terhadap siswa harus didiskusikan dan dicari penyelesaiannya. Laporan
adanya tindak kekerasan juga perlu diakomodasi cepat dan jangan
dibiarkan/tertunda sampai hari berikut.
11. Langkah lebih lanjut yang lebih jitu adalah libatkan siswa menyusun
peraturan sekolah atau mendaftar perilaku yang baik yang harus
ditunjukkan, baik oleh guru maupun siswa, setiap saat. Melibatkan siswa
membuat rambu-rambu atau aturan pasti akan membuahkan hal yang
amat mengejutkan bagi banyak guru.

42. SRA dan MBS
• Konsep Sekolah Ramah Anak (SRA)
melengkapi Konsep Manajemen
Berbasis Sekolah
• SRA bukan mengganti, tetapi menuju
ke arah lebih baik
• SRA bukan membatasi dan mendikte
guru