Dokumen ini membahas kebutuhan, hak, dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan mereka terbagi menjadi fisik, sosial/emosional, dan pendidikan. Mereka berhak mendapat pendidikan khusus sesuai kebutuhan mereka. Sebagai warga negara, anak berkebutuhan khusus juga memiliki kewajiban seperti mengikuti pendidikan dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan khusus. Ia menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhannya, serta memiliki tanggung jawab untuk mengikuti pendidikan dasar. Dokumen tersebut juga mengutip beberapa pasal dalam undang-undang terkait hak anak berkebutuhan khusus dalam
Modul ini membahas hakikat pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan menjelaskan definisi dan jenis kebutuhan khusus, sejarah perkembangan pendidikan khusus di Indonesia, dan berbagai model layanan pendidikan khusus seperti segregasi, integrasi, dan inklusi.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan berbasis hak asasi manusia, mulai dari definisi pendidikan dan hak asasi manusia, prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas, hak dan kewajiban warga negara terkait pendidikan, serta kerangka kerja aksi Dakar tentang pendidikan berbasis hak asasi manusia.
Sharing Bimtek Guru Pembimbing Khusus Materi Hari ke-2 SMP Ibrahimy Sukorejo ...ZainulHasan13
Materi Pembelajaran Hari 2 10102022
Sharing Hasil Bimtek Guru Pembimbing Khusus
SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
Hakikat Pendidikan Inklusif
Pendahuluan
Terdapat beberapa hal yang harus Saudara pahami mengenai pendidikan inklusif, yaitu bahwa:
Pendidikan inklusif tidak sama dengan konsep pendidikan integrasi/terpadu.
Pendidikan inklusif punya makna jauh lebih luas dari pada pendidikan integrasi.
Pendidikan inklusif tidak sekedar memindahkan atau menempatkan penyandang disabilitas/PDBK di sekolah reguler.
Dalam pendidikan inklusif, semua anak harus diterima di sekolah tanpa syarat dan program sekolah harus menyesuaikan kebutuhan anak. Sedangkan dalam pendidikan integrasi anak baru dapat diterima di sekolah jika anak dapat menyesuaikan proram yang ada di sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan khusus. Ia menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhannya, serta memiliki tanggung jawab untuk mengikuti pendidikan dasar. Dokumen tersebut juga mengutip beberapa pasal dalam undang-undang terkait hak anak berkebutuhan khusus dalam
Modul ini membahas hakikat pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan menjelaskan definisi dan jenis kebutuhan khusus, sejarah perkembangan pendidikan khusus di Indonesia, dan berbagai model layanan pendidikan khusus seperti segregasi, integrasi, dan inklusi.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan berbasis hak asasi manusia, mulai dari definisi pendidikan dan hak asasi manusia, prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas, hak dan kewajiban warga negara terkait pendidikan, serta kerangka kerja aksi Dakar tentang pendidikan berbasis hak asasi manusia.
Sharing Bimtek Guru Pembimbing Khusus Materi Hari ke-2 SMP Ibrahimy Sukorejo ...ZainulHasan13
Materi Pembelajaran Hari 2 10102022
Sharing Hasil Bimtek Guru Pembimbing Khusus
SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
Hakikat Pendidikan Inklusif
Pendahuluan
Terdapat beberapa hal yang harus Saudara pahami mengenai pendidikan inklusif, yaitu bahwa:
Pendidikan inklusif tidak sama dengan konsep pendidikan integrasi/terpadu.
Pendidikan inklusif punya makna jauh lebih luas dari pada pendidikan integrasi.
Pendidikan inklusif tidak sekedar memindahkan atau menempatkan penyandang disabilitas/PDBK di sekolah reguler.
Dalam pendidikan inklusif, semua anak harus diterima di sekolah tanpa syarat dan program sekolah harus menyesuaikan kebutuhan anak. Sedangkan dalam pendidikan integrasi anak baru dapat diterima di sekolah jika anak dapat menyesuaikan proram yang ada di sekolah.
Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Kel. 1).pdfpnrantingbadal
Makalah pemeliharaan anak setelah penceraian orang tua ini di tunjukan untuk pembelajaran agama islam dengan baik jelas efisien, makalah ini disusun guna menjadi acuan dalam pembelajaran dan perilaku
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan sosialisasi tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di masyarakat dan lingkungan pendidikan di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ABK sehingga ABK dapat mendapatkan hak, pendidikan, dan pelayanan yang sesuai. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai ABK
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan sosialisasi tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di masyarakat dan lingkungan pendidikan di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ABK dan hak-hak mereka dalam pendidikan. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi mulai dari survei, perencanaan, pel
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut mendasarkan perlindungan anak pada 4 prinsip KHA yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan pendapat anak. UU tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anak, tujuan perlindungan anak,
Tugas Presentasi Makalah Perkembangan Masa AnakIvarizkyArifah
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan masa anak awal dan akhir, mulai dari kebutuhan dasar, aspek perkembangan, periode golden age, permainan dan belajar anak, serta strategi guru dalam pembelajaran."
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pengasuhan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat secara jasmani dan rohani.
Pendidikan anak usia dini merupakan masa penting untuk stimulasi perkembangan seluruh aspek anak, seperti sosial, kognitif, bahasa, dan motorik. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini meliputi pembelajaran melalui bermain, lingkungan yang kondusif, dan pendekatan terpadu untuk mengembangkan potensi maksimal anak.
UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi tersebut."
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan kesejahteraan anak. UU ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan, serta berhak mendapat bantuan jika tidak mampu atau mengalami masalah. UU ini juga mengatur tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan anak, sanksi bagi orang tua
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang ini meliputi non-diskriminasi, kepentingan ter
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani, jasmani, dan sosial melalui perawatan, asuhan, dan bimbingan. Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, serta upaya-upaya kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas konsep pendidikan seumur hidup dari berbagai perspektif seperti ideologi, ekonomi, sosiologi, filsafat, dan teknologi. Pendidikan seumur hidup bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh dan berkelanjutan sepanjang hayat melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan peranan media massa dalam pendidikan seumur hidup.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-h
Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Kel. 1).pdfpnrantingbadal
Makalah pemeliharaan anak setelah penceraian orang tua ini di tunjukan untuk pembelajaran agama islam dengan baik jelas efisien, makalah ini disusun guna menjadi acuan dalam pembelajaran dan perilaku
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan sosialisasi tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di masyarakat dan lingkungan pendidikan di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ABK sehingga ABK dapat mendapatkan hak, pendidikan, dan pelayanan yang sesuai. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai ABK
Dokumen tersebut membahas pelaksanaan sosialisasi tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di masyarakat dan lingkungan pendidikan di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ABK dan hak-hak mereka dalam pendidikan. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi mulai dari survei, perencanaan, pel
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut mendasarkan perlindungan anak pada 4 prinsip KHA yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan pendapat anak. UU tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anak, tujuan perlindungan anak,
Tugas Presentasi Makalah Perkembangan Masa AnakIvarizkyArifah
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan masa anak awal dan akhir, mulai dari kebutuhan dasar, aspek perkembangan, periode golden age, permainan dan belajar anak, serta strategi guru dalam pembelajaran."
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pengasuhan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat secara jasmani dan rohani.
Pendidikan anak usia dini merupakan masa penting untuk stimulasi perkembangan seluruh aspek anak, seperti sosial, kognitif, bahasa, dan motorik. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini meliputi pembelajaran melalui bermain, lingkungan yang kondusif, dan pendekatan terpadu untuk mengembangkan potensi maksimal anak.
UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi tersebut."
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan kesejahteraan anak. UU ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan, serta berhak mendapat bantuan jika tidak mampu atau mengalami masalah. UU ini juga mengatur tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan anak, sanksi bagi orang tua
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang ini meliputi non-diskriminasi, kepentingan ter
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani, jasmani, dan sosial melalui perawatan, asuhan, dan bimbingan. Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, serta upaya-upaya kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas konsep pendidikan seumur hidup dari berbagai perspektif seperti ideologi, ekonomi, sosiologi, filsafat, dan teknologi. Pendidikan seumur hidup bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh dan berkelanjutan sepanjang hayat melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan peranan media massa dalam pendidikan seumur hidup.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-h
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. Kebutuhan serta hak dan kewajiban
anak berkebutuhan khusus
KELOMPOK 3 :
1.Delyafani
2.Nurlina Batubara
3.Cindy
4.Irma
5.Dorti Situmorang
2. KEGIATAN BELAJAR 3
KEBUTUHAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS
A. KEBUTUHAN ANAK BERKELAINAN (BERKEBUTUHAN KHUSUS)
Setiap makhluk mempunyai kebutuhan. Sebagai makhluk Tuhan yang dianggap mempunyai
derajat tertinggi di antara makhluk lainnya, manusia mempunyai kebutuhan yang barangkali
paling banyak dan kompleks.
Sebagaimana dikemukakan oleh Maslow (dalam Kolesnik, 1984) manusia sebagai makhluk
tertinggi memang mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks, mulai dari kebutuhan yang
sangat mendasar (basic needs), seperti makan, tempat tinggal, dan rasa aman, sampai
dengan kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Tidak berbeda dengan orang-orang
normal, para penyandang kelainan juga mempunyai kebutuhan yang sama. Untuk
memudahkan pemahaman terhadap kebutuhan penyandang kelainan ini, kita akan
mengelompokannya menjadi kebutuhan fisik/kesehatan, kebutuhan sosial/emosional, dan
kebutuhan pendidikan.ketiga kelompok kebutuhan ini akan mencakup kebutuhan yang
berkaitan dengan kondisi kelainan.
3. B. HAK PENYANDANG KELAINAN
Sebagai warga negara, para penyandang kelainan mempunyai hak yang sama
dengan warga negara lainnya. Dalam pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa seua
warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam
Bab IV Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Dari Bab IV tersebut, ada empat ayat yang dapat dijadikan acuan dalam
menentukan hak para penyandang kelainan.
Pasal 6
Yang dikutip
dari Bab IV
No.20 Tahun
2003
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Setiap warga negaramempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu.
Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
berhak memperoleh pendidikan khusus.
Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.
4. Hak untuk mendapat pendidikan bukan hanya dilindungi dalam Undang-undang satu negara,
tetapi tercantum dalam Deklarasi Umum hak-hak Kemanusiaan 1948 (The 1948 Universal
Declaration of Human Rights), kemudian diperbaharui pada Konferensi Dunia tentang
Pendidikan untuk semua, Tahun 1990 (The 1990 World Conference on Education for All),
yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa hak tersebut adalah untuk semua, terlepas dari
perbedaan yang dimiliki oleh individu. Pada tanggal 7-10 Juni 1994, diselenggarakan
Konferensi Dunia tentang Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Salamanca,
Spanyol yang dihadiri oleh 92 negara dan 25 organisasi internasional. Dalam konferensi
tersebut dimantapkan komitmen tentang Education for All, dan dikeluarkan kerangka kerja
untuk Pendidikan ABK yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi setiap negara dalam
penyelanggaraan Pendidikan Khusus.
Kerangka kerja tersebut dilandasi oleh kepercayaan tentang hak anak atas pendidikan, yang
anatara lain menyebutkan bahwa:
1. Setiap anak punya hak yang fundamental untuk mendapat pendidikan
2. Setiap anak punya karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang unik.
5. 3. Sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan diimplementasikan dengan
mempertimbangkan perbedaan yang besar dalam karakteristik dan kebutuhan anak.
4. Mereka yang mempunyai kebutuhan belajar khusus (ABK) harus mempunyai akses ke sekolah
biasa yang seyogianya menerima mereka dalam suasana pendidikan yang berfokus pada
anak sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka.
5. Sekolah biasa dengan orientasi inklusif (terpadu) ini merupakan sarana paling efektif untuk
melawan sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang mau menerima kedatangan ABK.
C. KEWAJIBAN PENYANDANG KELAINAN
Sebagai warga negara para penyandang kelainan juga mempunyai kewajiban yang harus
dipenuhi. Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas, Bab IV Pasal 6 menetapkan
bahwa:
1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar;
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan
pendidikan.
6. Kesimpulan:
Pada dasarnya kebutuhan ABK dan anak normal adalah sama
seperti sama" membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, rasa
aman, penerimaan di masyarakat, kesehatan, teman hidup.
Namun hanya saja mereka membutuhkan bantuan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, baik bantuan alat maupun orang
lain agar mereka dapat menjalani kehidupannya. Kebutuhan
tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan fisik/kesehatan,
kebutuhan sosio-emosional, kebutuhan pendidikan. Kebutuhan
fisik mengharuskan ABK melakukan mobilitas/pergerakan yang
pada orang normal dapat melakukannya sendiri, namun pada ABK
tunadaksa, mereka membutuhkan kursi roda dan harus difasilitasi
seperti jalan miring sebagai pengganti tangga sehingga
memudahkan mobilitas mereka.