Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Perencanaan Teknis dan Manajemen PersampahanJoy Irman
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-3 : Tata Cara Survei dan Pengkajian.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Perencanaan Teknis dan Manajemen PersampahanJoy Irman
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Isu, permasalahan dan tantangan pengelolaan persampahanJoy Irman
Isu, Permasalahan, dan Tantangan dalam pengelolaan persampahan yang mencakup aspek tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan swasta, dan peraturan perundangan.
Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-3 : Tata Cara Survei dan Pengkajian.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
1. JAKSTRANAS DAN EVALUASI JAKSTRADA
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jakarta, 24 Juli 2019
1
KASUBDIT SAMPAH SPESIFIK DAN DAUR ULANG
DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3
2. DASAR HUKUM JAKSTRANAS:
PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA PERLU MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN
DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH
2
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2017
Tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 2017
Diundangkan di Jakarta tanggal 24 Oktober 2017
3. A. ARAH KEBIJAKAN :
▪ PENINGKATAN KINERJA DI BIDANG PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
▪ PENINGKATAN KINERJA DI BIDANG PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
A. STRATEGI, PROGRAM, DAN TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
3
MUATAN JAKSTRANAS
(Perpres No. 97 Tahun 2017)
4. PENGURANGAN
SAMPAH
30% PADA TAHUN 2025 DARI
TIMBULAN SAMPAH NASIONAL
PENANGANAN
SAMPAH
70% PADA TAHUN 2025 DARI
TIMBULAN SAMPAH NASIONAL
1. PEMBATASAN TIMBULAN
SAMPAH
2. PENDAURAN ULANG
SAMPAH
3. PEMANFAATAN KEMBALI
SAMPAH
1. PEMILAHAN
2. PENGUMPULAN
3. PENGANGKUTAN
4. PENGOLAHAN
5. PEMROSESAN AKHIR
ARAH KEBIJAKAN TARGET PROGRAM
1. STRATEGI
PENGURANGAN
2. STRATEGI PENANGANAN
1. PROGRAM
PENGURANGAN
2. PROGRAM
PENANGANAN
PARADIGMA JAKSTRANAS:
PENGURANGAN SAMPAH DI
SUMBER, MENUNJUKKAN TEKAD KUAT
PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
MELALUI PERUBAHAN PERILAKU DAN
BUDAYA UNTUK MENJADI GERAKAN
MASYARAKAT
PENGATURAN JAKSTRANAS (Perpres Nomor 97/2017)
4
5. PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH SERTA TARGET PENGURANGAN
DAN PENANGANGAN SAMPAH TAHUN 2017-2025
INDIKATOR
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyeksi timbulan
sampah (juta ton) 65.8 66.5 67.1 67.8 68.5 69.2 69.9 70.6 71.3
Target Pengurangan
Sampah
(juta ton)
9.89
(15%)
12
(18%)
13.4
(20%)
14
(22%)
16.4
(24%)
17.99
(26%)
18.9
(27%)
19.7
(28%)
20.9
(30%)
Target Penanganan
Sampah
(juta ton)
47.3
(72%)
48.5
(73%)
53.7
(80%)
50.8
(75%)
50.7
(74%)
50.52
(73%)
50.3
(72%)
50.1
(71%)
49.9
(70%)
CATATAN:
Capaian 100 persen di tahun 2019 (20% pengurangan dan 80% penanganan) adalah target dalam
RPJMN dan Renstra KLHK. Namun perlu effort yang kuat untuk mencapai target tersebut dan
target utama Perpres No. 97/2017 adalah pada tahun 2025 sampah terkelola 100% melalui
pengurangan 30% dan penanganan 70% . 5
6. PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS
6
MENTERI/KEPALA LPNK DALAM MENETAPKAN
KEBIJAKAN SEKTORAL TERKAIT PENGELOLAAN
SAMPAH
GUBERNUR DALAM MENETAPKAN JAKSTRADA
PROVINSI PERATURAN GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA DALAM MENETAPKAN
JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
J
A
K
S
T
R
A
N
A
S
6 BULAN SETELAH
PERPRES KELUAR
1 TAHUN SETELAH
PERPRES KELUAR
RPJPN DAN RPJMN
PEMANGKU KEPENTINGAN:
1.32 K/L TERKAIT,
2.DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA
3.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
4.PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
5.DUNIA USAHA
6.PENGELOLA KAWASAN
Pembagian tugas dalam Jakstranas
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018
Tentang
Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
Ditetapkan di Jakarta tanggal 21 April 2018
Diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juni 2018
TATA CARA DAN TEKNIS PENYUSUNAN JAKSTRADA
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
7
8. IDENTIFIKASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH
Pengurangan
Timbulan Sampah
Penanganan
Sampah
▪ Pembatasan Timbulan
sampah
▪ Pemanfaatan Sampah
▪ Daur Ulang Sampah
▪ Pemilahan
▪ Pengumpulan
▪ Pengangkutan
▪ Pengolahan
▪ Pemrosesan Akhir Sampah
1.Penggunaan tumbler/ tempat
makan
2.Menggunakan tas belanja
3.Pembatasan kantong plastik
di ritel modern
4.Lubang Biopori
5.Takakura
6.Bank Sampah
1.TPS 3R
2.Pusat Daur Ulang Sampah
3.Biodigester
4.Proses Termal
5.Sanitary/Control Landfil
6.dll
▪ Kebijakan daerah
▪ Peraturan Gubernur/
Bupati/ Walikota
▪ Sistem insentif/
disinsentif
8
9. PELAKSANAAN KEGIATAN JAKSTRADA
1. Tahun 2018, Direktorat Pengelolaan Sampah telah melakukan pendampingan Penyusunan
Jakstrada di 6 (enam) Regional P3E KLHK dan sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 267
yang terdiri dari :
a. 13 Provinsi yang menyampaikan dokumen Jakstrada
b. 254 Kab/Kota yang menyampaikan dokumen Jakstada
2. Tahun 2019, juga telah dilakukan kegiatan pendampingan penyusunan Jakstrada di 4 (empat)
regional yaitu:
a. Regional Sulawesi Maluku (27 - 28 Maret 2019)
b. Regional Sumatera (25 - 26 April 2019)
c. Regional Bali dan Nusa Tenggara (8 - 9 Mei 2019)
d. Regional Jawa (21 - 22 Mei 2019)
e. Regional Papua (29 - 30 Juli 2019) → ON PROGRESS
f. Regional Kalimantan (direncanakan bulan Agustus 2019)
3. Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Jakstrada dilakukan Direktorat Pengelolaan Sampah,
Ditjen PSLB3 dengan Kantor P3E di masing-masing regional. 9
10. 10
DOKUMEN JAKSTRADA PROVINSI
update data per 22 Juli 2019
15
6
14
Sudah dittd Gubernur
tapi belum lengkap
Menyerahkan draft
Belum menyusun
Catatan belum lengkap :
▪ Belum menyampaikan neraca
sampah tahun 2017 (baseline)
sampai dengan tahun 2025.
▪ Belum menyampaikan rekapan data
sampah kabupaten/kota tahun 2017
s.d tahun 2025
11. 11
DOKUMEN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA
update data per 22 Juli 2019
200
94
55
165 Sudah dittd kepala daerah
dan lengkap
Sudah dittd kepala
daerah, belum lengkap
Menyerahkan draft
Belum menyusun
Catatan belum lengkap :
▪ Belum menyampaikan neraca
sampah tahun 2017 (baseline)
sampai dengan tahun 2025.
12. MONITORING
12
LAPORAN
JAKSTRADA
EVALUASI
a.PEMBANDINGAN ANTARA CAPAIAN
DENGAN TARGET PERENCANAAN
b.HAMBATAN PELAKSANAAN.
DASAR PERBAIKAN
JAKSTRADA
PROVINSI DAN
KAB/KOTA
PENDANAAN:
1.APBD
2.SUMBER DANA LAINNYA YANG SAH SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a.UNTUK PROVINSI → MENTERI
TEMBUSAN MENDAGRI, MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
b.UNTUK KABUPATEN/KOTA →
GUBERNUR
FORMAT LAPORAN
SESUAI PERMENLHK
NO. P.10/2018 pada
Lampiran III
13. PERMASALAHAN
Banyak daerah belum memahami tata cara
penyusunan Jakstrada (misalnya neraca
sampah belum mencerminkan strategi
program, belum melibatkan sektor informal
dalam data pengurangan sampah, dan
masih banyaknya strategi, program dan
target yang belum diisi oleh daerah sesuai
Lampiran 2)
Kurangnya data pembatasan
dan pengurangan timbulan
sampah → kurangnya akurasi
data yang baik
Data di beberapa daerah belum sesuai
template dalam Permen 10 tahun 2018
Masih banyak provinsi belum mempunyai
data real pengelolaan sampah kab/kotanya
Masih banyak daerah yang belum
menyampaikan neraca sampah
tahun 2017 s.d 2025
Kurangnya pelibatan OPD lainnya
sebagai sektor pendukung;
13
Data Jakstrada yang disampaikan ke
KLHK belum terimplementasi secara
efektif
14. TINDAK LANJUT
Akan dilakukan Rakornas dengan 32 K/L yang terlibat
dalam penyusunan Jakstranas
KLHK akan memantau implementasi Jakstrada yang telah
disampaikan oleh Provinsi/Kab/Kota
KLHK tetap akan melakukan pendampingan kepada
pemerintah daerah yang belum menyusun Jakstradanya
sampai dengan akhir tahun 2019
Disampaikan surat dari Dirjen PSLB3 no: S.259/PSLB3/PS/PLB.0/7/2019
tanggal 11 Juli 2019 perihal hasil pelaksanaan Jakstrada Tahun 2018
kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota
14
1
3
2
4
15. 15
“PERLU KOMITMEN DAN PARTISIPASI SEMUA PIHAK DALAM
MENYELESAIKAN JAKSTRADA SEBAGAI DASAR BAGI DAERAH
UNTUK MENYUSUN PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH”
16. 16
No Provinsi
Kab/Kota/Prov.
sudah ada Jakstrada
SUDAH TTD
(PERGUB/PERWALI/PERBUP)
Provinsi/Kab/Kota sudah
ada Jakstrada (DRAFT)
Kab/Kota/Provinsi
Belum kumpulkan Jakstrada
1 Aceh
1 Provinsi
7 Kab/Kota
14 Kab/Kota
2 Kab/Kota
2 Sumatera Utara 6 Kab/Kota 1 Provinsi 27 Kab/Kota
3 Sumatera Barat
1 Provinsi
17 Kab/Kota
1 Kab 1 Kab
4 Riau
1 Provinsi
9 Kab/Kota
- 3 Kab
5 Jambi 11 Kab/Kota 1 Provinsi TIDAK ADA
6 Sumatera Selatan
1 Provinsi
17 Kab/Kota
TIDAK ADA TIDAK ADA
7 Bengkulu
1 Provinsi
3 Kab
2 Kab 5 Kab/Kota
8 Lampung 10 Kab/Kota 1 Kab
1 Provinsi Lampung
4 Kab/Kota
9 Kepulauan Bangka Belitung 6 Kab/Kota TIDAK ADA
1 Provinsi
1 Kab
10 Kepulauan Riau
1 Provinsi
6 Kab/Kota
1 Kab TIDAK ADA
11
D.K.I. Jakarta TIDAK ADA Provinsi DKI Jakarta 6 Kab/Kota
12 Jawa Barat
1 Provinsi
21 Kab/Kota
2 Kab/Kotra 4 Kab
13 Jawa Tengah
1 Provinsi
27 Kab/Kota
5 Kab/Kota 3 Kab
17. 17
No Provinsi
Kab/Kota/Prov.
sudah ada Jakstrada
SUDAH TTD
(PERGUB/PERWALI/PERBUP)
Provinsi/Kab/Kota sudah
ada Jakstrada (DRAFT)
Kab/Kota/Provinsi
Belum kumpulkan Jakstrada
14 D.I. Yogyakarta
1 Provinsi
4 Kab/Kota
TIDAK ADA 1 Kab
15 Jawa Timur
1 Provinsi
35 Kab/Kota
3 Kab TIDAK ADA
16 Banten 2 Kab/Kota 3 Kab/Kota
1 Provinsi
3 Kab/Kota
17 Bali
1 Provinsi
9 Kab/Kota
TIDAK ADA TIDAK ADA
18 Nusa Tenggara Barat 2 Kab/Kota 1 Prov 7 Kab/Kota
19 Nusa Tenggara Timur
1 Provinsi
9 Kab/Kota
6 Kab/Kota 7 Kab
20 Kalimantan Barat 5 Kab/Kota 2 Kab
1 Provinsi
7 Kab/Kota
21 Kalimantan Tengah 6 Kab/Kota
1 Provinsi
3 Kab/Kota
5 Kab
22 Kalimantan Selatan
1 Provinsi
13 Kab/Kota
TIDAK ADA TIDAK ADA
23 Kalimantan Timur 7 Kab/Kota 1 Kab
1 Provinsi
2 Kab
24 Kalimantan Utara 1 Kab TIDAK ADA
1 Provinsi
4 Kab/Kota
25 Sulawesi Utara 6 Kab/Kota 2 Kab
1 Provinsi
7 Kab/Kota
26 Sulawesi Tengah 4 Kab/Kota TIDAK ADA
1 Provinsi
9 Kab/Kota
27 Sulawesi Selatan
1 Provinsi
20 Kab/Kota
2 Kab 2 Kab
18. 18
No Provinsi
Kab/Kota/Prov.
sudah ada Jakstrada
SUDAH TTD
(PERGUB/PERWALI/
PERBUP)
Provinsi/Kab/Kota
sudah ada
Jakstrada (DRAFT)
Kab/Kota/Provinsi
Belum kumpulkan Jakstrada
28
Sulawesi
Tenggara
8 Kab/Kota 2 Kab
1 Provinsi
7 Kab/Kota
29 Gorontalo 6 Kab/Kota 1 Provinsi TIDAK ADA
30 Sulawesi Barat
1 Provinsi
4 Kab/Kota
1 Kab 1 Kab
31 Maluku 1 Kota 1 Kab
1 Provinsi
9 Kab/Kota
32 Maluku Utara 3 Kab/Kota 1 Kab
1 Provinsi
6 Kab/Kota
33 Papua 7 Kab/Kota 1 Kab
1 Provinsi
21 Kab/Kota
34 Papua Barat 2 Kab 1 Kab
1 Provinsi
10 Kab/Kota
19. 19
1. Wajib di Tanda Tangani oleh Gubernur / Bupati / Wali Kota
2. Wajib di sampaikan ke KLHK sebagai bahan evaluasi tiap tahun
FORMAT NERACA SAMPAH SESUAI PERMENLHK NO. P.10/2018
PADA LAMPIRAN I
20. 20
1. Wajib di Tanda Tangani oleh Gubernur / Bupati / Wali Kota
2. Wajib di sampaikan ke KLHK sebagai bahan evaluasi tiap tahun bersama neraca sampah.
FORMAT LAPORAN SESUAI PERMENLHK NO. P.10/2018
PADA LAMPIRAN III