Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai strategi penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sesuai peraturan baru.
3. Bimbingan teknis ini akan membahas strategi per
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Ketentuan-Ketentuan BUP (Batas Usia Pensiun) dan JAFUNG (Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan) yang memiliki Pensiun Sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Undangan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 54/2010, Perubahan kedua Perpres No.70/2012. Serta Perubahan ke IV Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Inpres
No.1 Tahun 2015 dan Ujian Sertifikasi Nasional Tingkat Dasar
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Ketentuan-Ketentuan BUP (Batas Usia Pensiun) dan JAFUNG (Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan) yang memiliki Pensiun Sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Undangan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 54/2010, Perubahan kedua Perpres No.70/2012. Serta Perubahan ke IV Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Inpres
No.1 Tahun 2015 dan Ujian Sertifikasi Nasional Tingkat Dasar
The Italia GRI 2015 returns to Milan for its 2nd edition on the 3rd and 4th November. The official programme has been released and you can view it here.
With more than 100 local and international investors, developers and lenders, this event provides the perfect platform to meet both local key players and global investors ready to do business.
Engage in informal and interactive discussions, meet new business partners and find a unique opportunity to advance your business.
100+ participants that will be at the event include senior level executives from CDP Immobiliare, Aareal Bank, Invel Real Estate, First Atlantic Real Estate, ECE Projektmanagement and many more real estate developers, investors and lenders active in Italy.
Official Programme released, find out how to join us at http://www.globalrealestate.org/Italia2015
Excel Physiotherapy and Wellness offers step-by-step health and wellness coaching programs, equipping you with valuable tools to help you make positive steps towards lasting change.
Our coaching programs are tailored to you, ensuring they fit with your goals, your schedule and your lifestyle.
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu PNS dan Aplikasinya Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 01 Tahun 2013 serta Simulasi
BIMTEK KEPEGAWAIAN “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”
Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
1. Media riset pendidikan dan pelatihan
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT. NO. 149 / D.III.I/ I / 2011
Kantor Utama : Jl. Kapausari - Amanah No. 2 Gd. Lantai 1,2 Tangkerang Timur, Pekanbaru – Riau
Jakarta : Jl. Kelapa Dua No. 45.Telp./Fax. (021) 49773989. E.Mail : lembagakajian Indonesia@yahoo.co.id
Bandung : Jl. Melong Asih, Komp. Saibi No.5. Telp./Fax. (022) 6078479, Email. sekretariatlki@yahoo.com
Jakarta, 10 Juni 2015
No : 010/LKI/VI/2015
Lamp. : 3 Lembar
Hal : Undangan Bimtek / Diklat Nasional
Kepada Yth.
Kepala Dinas, Badan dan Kantor
Prov/Kab/Kota
di-
Tempat
Dengan Hormat,
Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang
menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maka Lembaga Kajian Indonesia, akan
menyelenggarakan Bimtek mengenai Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan
Daerah akan dilaksanakan pada, jadwal dan tempat pelaksanaan terlampir.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kepada Pimpinan agar dapat
mengikutsertakan unsur staf/pegawai/bagian yang terkait pada kegiatan tersebut. Konfirmasi
pendaftaran peserta dapat menghubungi Telp./Fax ((022) 6078479 KONTAK PERSON :
HP. 0821 3001 2331, 0822 1444 1000 (Sdr.Ramli).
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.
Ketua Lembaga Kajian Indonesia
HARUN KUSNI, SE
NIK. 029 11108 001
BIMBINGAN TEKNIS
2. STRATEGI PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
I. Materi yang akan disampaikan sebagai berikut:
1. Perencanaan Pembangunan Perkotaan dan Kawasan Kumuh
2. Strategi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah
3. Sitem Perencanaan Pembangunan Antar Daerah
4. Strategi Pemerataan Pembangunan
II. Nara Sumber :
1. H. Ma’mun Hermawan 2. Agus Yusuf Arianto
i. Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah.
ii. Tujuan dari Bimtek adalah:
a. untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan peraturan yang baru;
b. untuk meningkatkan pemahaman peserta pada strategi pembangunan daerah
terkait perencanaan pembangunan daerah
Peserta Bimbingan Teknis hendaknya dari setiap satuan kerja sebagai berikut
Pimpinan/Anggota Panitia Anggaran DPRD/Pemda ( Provinsi/Kabupaten/Kota)
Badan/Dinas Bagian Perencanaan dari setiap SKPD
Bagian Keuangan, Bagian Anggaran, Bagian Umum serta Bagian Tata Usaha atau Staf yang
direkomendasikan.
Biaya Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing
peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut:
Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta
Fasilitas sudah termaksud biaya:
1. Pelatihan selama 2 hari
2. Tanda Peserta Bimtek
3. Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x
4. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah)
5. Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
6. Tas Eksklusif
7. Sertifikat Bimtek
Diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat
daerah dapat dibangun, melaksanakan reformasi manajemen system penganggaran yang
baik mampu melaksanakan perencanaan strategi secara benar dengan memprioritaskan
kepentingan umum yang dituangkan dalam APBD
A. MATERI POKOK BIMTEK DAN NARA SUMBER
E. PENUTUP
B. MAKSUD DAN TUJUAN BIMTEK
C. KUALIFIKASI PESERTA
D. BIAYA BIMTEK
3. JADUAL & AGENDA KEGIATAN
STRATEGI PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
AGENDA KEGIATAN HARI I
10.00 - 22.00 : Registrasi Peserta serta Check-in Hotel
AGENDA KEGIATAN HARI II
08.00 - 09.00 : Registrasi Ulang
09.00 - 09.45 : Pembukaan dan Sambutan : Ketua Panitia
09.45 - 10.00 : Coffee Break
10.00 - 12.00 : Perencanaan Pembangunan Perkotaan
12.00 - 13.00 : ISHOMA
13.00 - 14.00 : Perencanaan Pembangunan Perkotaan
15.00 - 15.15 : Perencanaan Pembangunan Kawasan Kumuh
15.00 - 15.15 : Coffee Break
15.50 - 17.00 : Strategi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah
AGENDA KEGIATAN HARI III
08.00 - 09.00 : Registrasi Ulang
09.00 - 09.45 : Sitem Perencanaan Pembangunan Antar Daerah
09.45 - 10.00 : Coffee Break
10.00 - 12.00 : Strategi Pemerataan Pembangunan
12.00 - 13.00 : ISHOMA
13.00 - 15.00 : Studi Kasus
15.00 - 15.15 : Penutupan Acara dan Pembagian Seritifikat Pelatihan serta Coffee Break
AGENDA KEGIATAN HARI IV
08.00 - 13.00 : Check-out Hotel
..................................................................................................................................................
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Instansi : ......................................................................................................................
Telepon / Fax : ......................................................................................................................
NO NAMA PESERTA NIP NO HP PESERTA
1
2
3
4
5
Bersama ini berkenan untuk mengikuti Bimtek/Diklat yang diselenggarakan Pada:
Tanggal Pelaksanaan : ...........................................
Tempat Pelaksanaan : ...........................................
Dengan Biaya Kontribusi :Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta
Yang Menugaskan
___________________