rencana kegiatan tim manajemen 2018

1. RENCANA KEGIATAN TINGKAT MANAJEMEN (RKTM)
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PENANGGUNG JAWAB : SUSILAWATI, SP, M.Si
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

2. 1. Judul RKTM
2. Unit Kerja
3. Alamat Unit Kerja
4. Sumber Dana
5. Status Penelitian
6. Penanggung Jawab
a. Nama
b. Pangkat/Golongan
c. Jabatan
7. Lokasi
8. Agroekosistem
9. Tahun Mulai
10. Tahun Selesai
Koordinator Program,
Budi Raharjo, STP, M.Si
NIP. 19710828 200003 1001
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Pengkajiandan
Pengembangan Teknologi Pertanian
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP. 19680415 199203 1 001
LEMBAR PENGESAHAN
: Pembayaran Gaji dan Tunjangan
: BPTP Sumatera Selatan
Alamat Unit Kerja : Jl. Kol. H. Barlian No. 83 Km. 6
Sumatera Selatan
: DIPA TA. 2018 BPTP Sumatera Selatan
Penelitian (L/B) : Lanjutan
Penanggung Jawab
: Susilawati, SP, M.Si
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d
: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
: Provinsi Sumatera Selatan
: -
: 2018
: 2018
Koordinator Program, Penanggung Jawab
RKTM
Budi Raharjo, STP, M.Si Susilawati, SP, M.Si
NIP. 19710828 200003 1001 NIP. 19700810 200312 2 001
Kepala Balai Besar Pengkajiandan
Pengembangan Teknologi Pertanian
Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Selatan
Haris Syahbuddin, DEA Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi
19680415 199203 1 001 NIP. 19641104 199203 1 001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Jl. Kol. H. Barlian No. 83 Km. 6 Palembang 30153
Sumatera Selatan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Penanggung Jawab
SP, M.Si
19700810 200312 2 001
Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Sumatera Selatan
Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi
19641104 199203 1 001

3. RINGKASAN
1. Judul : Pembayaran gaji dan tunjangan
2. Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera
Selatan
3. Lokasi : Sumatera Selatan
4. Status (L/B) : Lanjutan
5. Tujuan : Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas
pengadaan sarana dan prasarana.
7. Keluaran : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan meliputi
pembayaran gaji dan non gaji, SAKPA meningkat
8. Hasil : Pengelolaan keuangan dapatterlaksanadenganbaikdanlancar
9. PrakiraanManfaat : Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan dengan baik,
akan memberikan manfaat bagi seluruh pegawai BPTP
Sumatera Selatan, petani, petugas lapang dan stakeholder
yang lain
10. PrakiraanDampak : Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan dengan baik
akan memberikan dampak yang nyata untuk tercapainya
tujuan pelaksanaan kegiatan pada tataran Balai Besar
Pengkajian (BBP2TP, eselon II), Badan Litbang Pertanian,
Kementerian Pertanian, KPPN wilayah, Kanwil DJPB
Palembang dan Kementerian Keuangan
11. Prosedur : Kegiataniniakandilakukansesuaidengankopetensisumberdaya
manusia yang adadenganmengedepankannilai-nilaikejujuran,
kedisiplinan, keterbukaan, rasa tanggung jawab, kerjasama
yang baik, kebersamaan, ketekunan dan kepuasan.
12. JangkaWaktu : 1 (satu) tahun

4. I. PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor
16/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006, dimaksudkan dalam
rangka mempercepat alih teknologi pertanian guna mendukung pembangunan
pertanian daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian di
wilayah. Hal tersebut sangat sejalan dan bersifat antisipatif terhadap jiwa UU
No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999, bahwa desentralisasi perlu dilakukan dalam
bidang penelitian dan pengembangan teknologi pertanian untuk akselerasi adopsi
teknologi dan lebih mendekatkan pelayanan penelitian kepada masyarakat.
Untuk menjaga kesinambungan kegiatan penelitian, pengkajian, dan penyuluhan,
BPTP berperan sebagai jembatan antara sistem penelitian dan penyuluhan
sehingga keberadaan BPTP di setiap propinsi memiliki peran strategis dalam
mengakomodasikan kepentingan pusat dan daerah. Hal ini terkait dengan
keberadaan BPTP sebagai unit kerja mitra Balai Penelitian untuk melaksanakan
penelitian strategis, sesuai dengan hasil beberapa studi terhadap lembaga
penelitian di luar negeri yang mengindikasikan bahwa keberadaan BPTP sebagai
unit pusat yang vital bagi Litbang Pertanian, masih sangat relevan.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dari Badan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) Pertanian dengan mandat melaksanakan penelitian dan
pengkajian regional, keberadaan BPTP Sumsel diharapkan dapat menjadi center
of excellence dalam penyediaan dan pelayanan teknologi pertanian yang tepat
guna dan lokalita. Kegiatan penelitian dan pengkajian (litkaji) yang dilakukan
BPTP Sumsel akan bermanfaat positif apabila proses perencanaan, pelaksanaan
dan output yang dihasilkan dapat terukur (akuntable) secara kuantitas dan
kualitas. Untuk itu, adalah menjadi penting memahami titik kritis (critical point)
yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tupoksi yang diemban dengan
sungguh-sungguh memperhatikan beberapa aspek, antara lain : (1) kegiatan
penelitian dan pengkajian dilakukan guna menghasilkan teknologi terapan tepat
guna spesifik lokasi pada Farming System Zone (FSZ) dan sesuai dengan kondisi

5. sosial ekonomi petani, (2) memperkuat keterkaitan antara peneliti-penyuluh dan
petani dalam proses percepatan dan transfer teknologi pertanian, (3) Sinkronisasi
program BPTP Sumsel dengan program pertanian Pemerintah Daerah dalam
pembangunan pertanian, dan (4) selalu meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan (jiwa korps dan profesionalisme) seluruh sumberdaya manusia
lingkup BPTP Sumsel.Seiring perubahan lingkungan strategis yang ditandai
dengan adanya perubahan sistem penganggaran dari keproyekan menjadi
anggaran terpadu (unified budget) maka Departemen Pertanian telah
membentuk Satuan Kerja (Satker) dan menerapkan Anggaran Berbasis Kas
Menuju Akrual.
Upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuanganuntuk mendukung
peningkatan kinerja BPTP Sumseldilakukan melalui pembayaran gaji dan non
gaji, SAKPA. Terbayarnya gaji sesuai dengan hak pegawai (jabatan,
pangkat/golongan ruang, masa kerja) secara tepat waktu akan berakibat pada
terlaksananya tugas atau tanggung jawab pegawai secara perorangan yang
secara simultan akan berdampak pada tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh
balai. Hal tersebut disebabkan gaji dan tunjangan merupakan sumber utama
pendapatan pegawai di BPTP Sumatera Selatan, sehingga akan memberikan
pengaruh pada kinerjanya.
1.2. Dasar Pertimbangan
Tingkat kepuasan masyarakatterhadappelayanan BPTP SumateraSelatan.
1.3. Tujuan
Menyelenggarakan layanan perkantoran meliputi pembayaran
gaji/lembur/vakasi pegawai.
1.4. Output yang Diharapkan
Terselenggaranya layanan perkantoran meliputi pembayaran
gaji/lembur/vakasi pegawai tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

6. 1.5. Perkiraan Manfaat Dan Dampak
Manfaat :
Meningkatnyakinerjapengkajian,
perakitandanpengembanganteknologipertaniantepatgunaspesifiklokasi di BPTP
Sumatera
Selatanmelaluipengelolaankeuangandenganpembayarangajidantunjangantepatwa
ktudansesuaiperaturan yang berlaku.
Dampak :
1. Internal
Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan penatausahaan perkantoran dengan
baik, yang akan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh seluruh
personil BPTP Sumatera Selatan. Terbayarnya gaji sesuai dengan hak
pegawai (jabatan, pangkat/golongan ruang, masa kerja) secara tepat waktu
akan berakibat pada terlaksananya tugas atau tanggung jawab pegawai
secara perorangan yang secara simultan akan berdampak pada tercapainya
tujuan yang ingin dicapai oleh balai. Hal tersebut disebabkan gaji dan
tunjangan merupakan sumber utama pendapatan pegawai di BPTP Sumatera
Selatan, sehingga akan memberikan pengaruh pada kinerjanya.
2. Eksternal
Secara eksternal, akan penyelenggaraan dan penatausahaan satker yang
optimal akan memberikan kemudahan dalam komunikasi dan koordinasi
dengan Balai Besar Pengkajian (BBP2TP, eselon II), Badan Litbang Pertanian
dan Kementerian Pertanian serta seluruh stake holder baik pusat dan daerah.

7. II. PROSEDUR
2.1. Pendekatan
Kegiatan ini akan dilakukan sesuai dengan kompetensi sumber daya
manusia yang ada dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan,
keterbukaan, rasa tanggung jawab, kerjasama yang baik, kebersamaan,
ketekunan dan kepuasan. Strategi yang dilakukan untuk mencapai luaran, yaitu
pengembangan SDM melalui kursus, pelatihan dan workshop.
2.2. RuangLingkup
Ruang lingkup kegiatan meliputi: peningkatan akuntabilitas pengelolaan
keuangan meliputi pembayaran gaji dan non gaji, SAKPA meningkat
2.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan pembayaran gaji dan tunjangan antara lain :
a. Menyusunorganisasidanpengelolaanggaran
b. Melaksanakaninventarisasikegiatandankelengkapandokumensumberpenatau
sahaankeuangan
c. MenyusunataumemperbaharuiSOP danmensosialisasikan
d. Melaksanakan BKU danbuku-bukupembantu
e. Melaksanakanpembuatandaftargaji
f. MengajukanSPP danSPM
g. MelaksanakanpengisiankartuDozir.
h. Melakukanpemayarangajitepatwaktu
i. Menatausahakanarsippembayarangajidantunjangan
Tahapan layanan perkantoran
yaitutahapankegiatanmelakukanindentifikasidaninventerisasidanmelaksanakanpe
mbayaransesuaitagihanjasasetiapbulannya.

8. III. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN
3.1. Tenaga Yang TerlibatDalamKegiatan
No. Nama/NIP
Jabatandalam
Kegiatan
UraianTugas
Alokasi
Waktu
(jam/mg)
1. Susilawati, S.P. PenanggungJawabke
giatan
Mengkoordinirdariperenc
anaansampaipelaporan
6
2. Drs. H. Zulkarnain Idrus, M.Si Pelaksanakegiatan Melaksanakankegiatan 4
3. H. Herman Susila, S.H. Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
4. Lince Sitorus, S.E. Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
5. Drs. H. Muhammad Syahrul Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
6. Triasther A., S.S. Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
7. Drs. H. Yusairin Abu Hujus Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
8. Dra. Hj. Masrifawati Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
9. Erni Herawati, S.E. Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
10. Azizah Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
11. Rosidah, SE Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 4
12. Susno Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 2
13. Anita Karlina, SE Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 2
14. Muhtiar Fikri, A.Md Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 2
15. Sugiyanto Pelaksana kegiatan Melaksanakan kegiatan 2
3.2. Jangka Waktu Kegiatan
NO. Uraian Kegiatan
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia: fungsional, teknis
administrasi dan pengelolaan
administrasi kepegawaian
x x x x x x x
2. Meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan meliputi
pembayaran gaji dan non gaji, SAKPA
x x x x x x x x x x x X
3. Meningkatkan pengelolaan rumah
tangga balai dan pemeliharaan fungsi
sarana dan prasarana
x x x x
4. Meningkatkan transparansi, efisiensi
dan efektifitas pengadaan sarana dan
prasarana.
x x x x

10. DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
KeputusanKepalaBadanPenelitiandanPengembanganPertanianNomor:
31/Kpts/OT.160/J/2/07 TentangRincianTugasPekerjaanEselon IV
BalaiPenelitiandanBalaiPengkajianTeknologiPertanian
Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap.
Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan No.72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2014.
Peraturan Menteri Pertanian No.23/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman
Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/8/2011 Tentang Pedoman
Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.17/Permentan/OT.140/33/2014 Tentang Rincian
Tugas Sub Bagian Tata Usaha.
Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman
Administrasi Kementerian Pertanian.