Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 660/4919/SJ, 2012 etentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah
Memorandum Program - 7 Lokakarya MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 660/4919/SJ, 2012 etentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah
Memorandum Program - 7 Lokakarya MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. SKT KEMENTRIAN KEUANGAN RI S – 3067 KT/ WPJ.06/KP.0203/2018
SKT KEMENKUM - HAM. AHU – 0012619.AH.01.07. TAHUN 2018
Sekretariat : Jln. Tanah Abang V. No 59 Jakarta Pusat Telp/Fax: (021) 22623662
Website: pusdikkemnas.com, Email: pusdiklatlsmap.info@gmail.com
Nomor : B.069/JKT–PUSDIKLAT LSMAP/II/2020 Jakarta, 10 Februari 2020
Lampiran : Susunan Acara & Formulir Pendaftaran
Perihal : Undangan Bimbingan Teknis
Kepada Yth,
Kepala Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi, Kabupaten dan Kota
Camat, Lurah/ Kades, Kepala Kampung/ Distrik
Direktur RSUD Provinsi, Kabupaten dan Kota
Di –
Tempat
Dengan Hormat,
Para pejabat Instansi Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Struktur Organisasi
Perangkat Daerah (SOPD) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Sistem Peningkatan Kinerja,
cara Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), strategi Perencanaan Kinerja (RENJA), Analisis Lingkungan (SWOT), Evaluasi
Kinerja SKPD dan Teknik Perumusan Indikator Kinerja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Yang
terakhir adalah LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang
ditangani oleh Pemda. Untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan.
Untuk itu kami dari Lembaga Studi Akuntansi Dan Pemerintahan ( PUSDIKLAT LSMAP ) Bersama Narasumber dari
Kemenkeu RI, Kemendagri RI, BPKP RI akan Menyelengarakan Bimtek dengan Tema : “Teknik Penyusunan RENSTRA
dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019” yang akan dilaksanakan pada :
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
1. Tanggal 20 – 21 Februari 2020
2. Tanggal 27 – 28 Februari 2020
3. Tanggal 05 – 06 Maret 2020
4. Tanggal 12 – 13 Maret 2020
5. Tanggal 19 – 20 Maret 2020
6. Tanggal 26 – 27 Maret 2020
Hotel Ibis Styles Jakarta,
Jl. Fachruddin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat.
Hotel Serela Merdeka,
Jl. Purnawarman, Bandung.
Hotel Ibis Styles Jakarta,
Jl. Fachruddin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat.
Hotel Fave Yogyakarta,
Jl. I Dewa Nyoman Oka, Yogyakarta.
Hotel Ibis Styles Jakarta,
Jl. Fachruddin, Tanah Abang, Jakarta
Pusat.
Hotel Dafam Savvoya Bali,
Jl. Mertanadi, Seminyak, Bali.
Untuk Mendukung Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bimtek, Diberitahukan Bahwa :
1. Biaya Kontribusi untuk satu peserta pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah). Sudah termasuk Penginapan Hotel Selama 4 Hari 3 Malam, 1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta. modul, tas,
materi/ makalah, ballpoint, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung. Regristrasi/ Chek in
dilakukan 1 hari sebelum pelaksanan Bimtek dan Chek out 1 hari setelah pelaksanaan.
2. Biaya Non Akomodasi/ Tanpa Penginapan Hotel Sebesar : Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Untuk konfirmasi kepesertaan, mohon untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke Sekretariat
PUSDIKLAT-LSMAP melalui Fax : (021) 22623662 atau via Email : pusdiklatlsmap.info@gmail.com selambat-
lambatnya 1 hari sebelum kegiatan.
4. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Hubungi Panitia CALL, WA : 0811 157 8484 / 0812 8780 8484.
Demikian kami sampaikan undangan ini, atas perhatian dan keikutsertaan Bapak / Ibu dan Saudara / I, kami ucapkan
terima kasih.
Hormat Kami
LEMBAGA STUDI MANAJEMEN AKUNTANSI DAN PEMERINTAHAN
Salahuddin, S.M.
( Ketua Umum )
2. SUSUNAN ACARA BIMBINGAN TEKNIS :
“Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019”
HARI PERTAMA
WAKTU HARI PERTAMA
12.00 – 19.00 Registrasi Peserta/Check In
HARI KEDUA
WAKTU HARI KEDUA
08.00 – 09.00
09.00 – 11.30
o Absensi Peserta, Pembukaan dan Foto Bersama
1). Perencanaan Kinerja (Performance Planning) Instansi Pemerintah;
2). Perumusan Strategi dan Perencanaan Strategi;
3). Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11.30 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 16.00 4). Penyusunan LAKIP, Format dan Sistematika Pelaporan;
5). Penyusunan LAKIP, Substansi dan Problematika Kinerja Instansi Pemerintah;
6). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dalam LAKIP;
Nara Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI/Kementerian Keuangan RI/ BPKP
16.00 – 16.30 Tanya Jawab dan Penutup Materi Pembahasan Hari Pertama
HARI KETIGA
WAKTU HARI KETIGA
08.00 – 08.30
08.30 – 11.30
o Absensi Peserta
7). Latar Belakang Penyusunan PP No. 13 Tahun 2019;
8). Ruang Lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9). Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11.30 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 16.30 11). Ruang Lingkup Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
12). Penyusunan dan Penyampaian LKPJ;
13). Ruang Lingkup Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(RLPPD);
14). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15). Penyusunan dan Sinergitas Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Kunci
(IKK).
Nara Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI/Kementerian Keuangan RI/ BPKP
16.30 – 17.00 Penutupan Kegiatan dan Pembagian Sertifikat
HARI KEEMPAT
WAKTU HARI KEEMPAT
11.30 Check Out Hotel
Catatan :
*Surat asli dapat diterima saat registrasi ulang,
*Selain jadwal diatas, kami menerima kerjasama Bimtek sesuai tupoksi OPD minimal 10 Orang peserta.
3. SKT KEMENTRIAN KEUANGAN RI S – 3067 KT/ WPJ.06/KP.0203/2018
SKT KEMENKUM - HAM. AHU – 0012619.AH.01.07. TAHUN 2018
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Tanggal yang Dipilih : ………………………………………………………………………………..........................
Tempat yang Dipilih : ………………………………………………………………………………..........................
Instansi/Perusahaan : ………………………………………………………………………………..........................
Alamat Kantor : ………………………………………………………………………………..........................
Telp. Kantor : ………………………….Fax ………………….…… e-Mail ……………………….............
NO. NAMA LENGKAP PESERTA JABATAN NO. HP
1.
2.
3.
4.
5.
Formulir diisi dan dikirim Via : Konstribusi Biaya :
e-Mail : pusdiklatlsmap.info@gmail.com
WA : 081287808484
Rp. 4.500.000,-/Peserta
( Full Fasilitas )
Rp. 3.500.000,-/Peserta
( Tidak Termasuk Penginapan )
Contact Person
Call : 081287808484
Ceklis ( ) Cara Pembayaran
Tunai saat registrasi Transfer
Fasilitas Peserta
Modul, Tas, Training Kit, Flashdisk 4GB
Lunch, Coffee Break
Sertifikat Pelatihan
BANK MANDIRI KCP Jakarta Graha
No. Rek: 121-00-0738303-1
A.n. Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan
Pemerintahan
PESERTA BERPAKAIAN RAPIH DAN MEMBAWA LAPTOP JIKA DIBUTUHKAN