Many people might tell you that yoga and Pilates are similar - aimed at providing therapeutic values both mentally and physically. There are, however, a few differences between these two!
Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu PNS dan Aplikasinya Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 01 Tahun 2013 serta Simulasi
Ketentuan-Ketentuan BUP (Batas Usia Pensiun) dan JAFUNG (Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan) yang memiliki Pensiun Sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
BIMTEK KEPEGAWAIAN “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”
UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Strategi menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Undangan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 54/2010, Perubahan kedua Perpres No.70/2012. Serta Perubahan ke IV Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Inpres
No.1 Tahun 2015 dan Ujian Sertifikasi Nasional Tingkat Dasar
Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Keu desa lki baru 2015
1. Jakarta, 08 Juli 2015
Nomor : 009.3/LKI/BIMTEK/VII/2015
Lamp : 1 (satu) Berkas Proposal
Perihal : Pelaksanaan Diklat Pemerintahan Tahun Anggaran 2015
Dengan hormat,
1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengakui keberadaan Pemerintah Desa sebagai salah satu tingkat pemerintahan setelah
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diparipurnakan pada
tanggal 18 Desember 2013 dan telah ditandatangani pengesahannya di Jakarta tertanggal 15
Januari 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah khususnya Pemerintah Desa
dalam menjalankan organisasi pemerintahan desa maka Media Riset, Pendidikan dan
Pelatihan - Lembaga Kajian Indonesia (LKI), akan menyelenggarakan Bimtek tentang
“Tugas Dan Tanggungjawab Camat Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 serta Manajemen Pemerintah Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Sosialisasi UU
NO. 06 Tahun 2014 Tentang Desa”. yang akan dilaksanakan pada beberapa daerah,
jadwal dan tempat kegiatan terlampir.
4. Mengingat pentingnya acara ini, kami mengharapkan kepada Bapak/ibu Pimpinan untuk
dapat mengirimkan peserta agar dapat mengikuti pelatihan tersebut. Untuk Konfirmasi
pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia di nomor Telp/fax.
(022) 6078479 KONTAK PERSON : HP. 0821 3001 2331, 0822 1444 1000 (Sdr.Ramli).
Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.
Hormat kami,
Ketua Lembaga Kajian Indonesia
HARUN KUSNI, SE
NIK. 029 11108 001
Kepada Yth,
Kepala Dinas, Badan dan Kantor
Provinsi/Kota/Kabupaten
di –
T e m p a t.
Media riset pendidikan dan pelatihan
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT. NO. 149 / D.III.I/ I / 2011
Kantor Utama: Jl. Kapausari - Amanah No. 2 Gd. Lantai 1,2 Tangkerang Timur, Pekanbaru – Riau
Jakarta : Jl. Kelapa Dua No. 45.Telp./Fax. (021) 49773989. E.Mail : lembagakajian Indonesia@yahoo.co.id
Bandung : Jl. Melong Asih, Komp. Saibi No.5. Telp./Fax. (022) 6078479, Email. sekretariatlki@yahoo.com
2. KERANGKA ACUAN
Tugas Dan Tanggungjawab Camat Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 serta Manajemen Pemerintah Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Sosialisasi UU
NO. 06 Tahun 2014 Tentang Desa
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..............................
A. MATERI POKOK BIMTEK DAN NARASUMBER
I. Materi yang akan disampaikan sebagai berikut:
1. Strategi Penyusunan APBDesa dan Strategi Perumusan Penerimaan Kas Desa
2. Strategi Perumusan Pembelanjaan Dana Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
APBDesa (Perka LKPP 14/2013)
3. Studi Kasus Pengadaan Barang/Jasa APBDesa
4. Strategi Penyusunan Pertanggung-jawaban APBDesa
5. Pembentukan Kecamatan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hubungan kerja
6. Persyaratan , Perencanaan dan Pendanaan serta Pembinaan dan Pengawasan
7. Tugas ,kewenangan dan tanggungjawab Bendahara (lanjutan)
8. Kedudukan, Tugas , kewenangan dibidang Tugas Umum Pemerintahan dan
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota
9. Pelaksanaan tugas dalam mengkoordinasikan :
a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penerapan dan penegakkan hukum
b. Pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum
c. Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
d. Pembinaan penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Kelurahan
II. Narasumber :
1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI
B. MAKSUD DAN TUJUAN BIMTEK
i. Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam reformasi
birokrasi
ii. Tujuan dari Bimtek adalah:
a. untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Baik Camat/Kelurahan dan Desa
mengenai Undang-undang Desa
C. KUALIFIKASI PESERTA
Peserta Bimbingan Teknis hendaknya dari setiap satuan kerja sebagai berikut ;
Biro Pemerintahan dan Kepegawaian Provinsi
Bagian Organisasi dan Tatalaksana di Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota
Bagian TU/Kepegawaian Setda/Setwan/Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah
Staf Bagian Pemerintahan dan Kepegawaian yang direkomendasikan.
D. BIAYA BIMTEK
Biaya Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing
peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut:
Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta
Fasilitas sudah termaksud biaya:
1. Pelatihan selama 2 hari
2. Tanda Peserta Bimtek
3. Konsumsi (Coffe Break 4x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x
4. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah)
5. Menginap 3 Malam Twin Share
6. Tas Eksklusif dan Sertifikat Bimtek
E. PENUTUP
Dengan dilaksanakannya Pelatihan Kepegawaian ini, diharapkan para peserta dapat
memahami dan mengerti serta dapat menerapkannya di Instansi dimana mereka bertugas,
dan dapat menyelesaikan masalah terkait dengan Pemerintahan.
3. JADWAL & AGENDA KEGIATAN
Tugas Dan Tanggungjawab Camat Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 serta Manajemen Pemerintah Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Sosialisasi UU
NO. 06 Tahun 2014 Tentang Desa
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................................................
AGENDA KEGIATAN HARI I
10.00 - 22.00 : Registrasi Peserta serta Check-in Hotel
AGENDA KEGIATAN HARI II
08.00 - 09.00 : Registrasi Ulang
09.00 - 10.00 : Strategi Penyusunan APBD Desa dan Strategi Perumusan Penerimaan Kas Desa
10.00 - 10.15 : Coffee Break
10.15 - 12.00 : Strategi Perumusan Pembelanjaan Dana Desa dan Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa APBD Desa (Perka LKPP 14/2013)
12.00 - 13.00 : ISHOMA
13.00 - 14.00 : Studi Kasus Pengadaan Barang/Jasa APBD Desa
14.00 - 15.00 : Strategi Penyusunan Pertanggung-jawaban APBD Desa
15.00 - 15.15 : Coffee Break
15.15 - 17.00 : Pembentukan Kecamatan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta
Hubungan kerja
AGENDA KEGIATAN HARI III
08.00 - 09.00 : Registrasi Ulang
09.00 - 10.00 : Persyaratan , Perencanaan dan Pendanaan serta Pembinaan dan Pengawasan
10.00 - 10.15 : Coffee Break
10.15 - 12.00 : - Tugas ,kewenangan dan tanggungjawab Bendahara (lanjutan)
- Kedudukan, Tugas , kewenangan dibidang Tugas Umum Pemerintahan dan
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati/Walikota
12.00 - 13.00 : ISHOMA
13.00 - 15.00 : Pelaksanaan tugas
15.00 - 15.15 : Coffee Break
15.15 - 17.00 : Penutupan Acara dan Pembagian Seritifikat Pelatihan serta Coffee Break
AGENDA KEGIATAN HARI IV
08.00 - 13.00 : Check-out Hotel
.......................................................................................................................................................
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
INSTANSI : __________________________________________________________________________
Nama-nama Peserta yang mengikuti Bimtek sebagai berikut :
NO NAMA PESERTA TELP. / HP
1. :______________________________________________ : ______________________________________
2. :______________________________________________ : ______________________________________
3. :______________________________________________ : ______________________________________
- Bersama ini berkenan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pada nagkatan ke :
.........................
- Dengan Menyertakan Biaya Pelatihan Rp. 4.500.000,- ( Empat juta lima ratus ribu
rupiah ) / Peserta
Fasilitas :
1. Pelatihan selama 2 hari
2. Tanda Peserta Bimtek
3. Konsumsi (Coffe Break 4x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x
4. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah)
5. Menginap 3 Malam Twin Share
6. Tas Eksklusif dan Sertifikat Bimtek
Yang Menugaskan
Catatan :
- Calon peserta harap dikonfirmasi melalui telp./fax 022 / 6078479
SMS (Nama Lengkap, NIP dan Instansi) melalui Hp 082115050115 /
- 085314471100
- Pendaftaran Terakhir 2 hari sebelum pelaksanaan