1. i
LAPORAN HASIL OBSERVASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN
KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG
Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Hukum Pajak
Dosen pengampu
Drs. Tijan, M,Si
Natal Kristiono S.Pd, M.H.
Disusun Oleh
Aziz Zindani 3301412021
Nickael Wilmi Winalda 3301412039
Kurnia Agustin 3301412048
Andyani Oktarini 3301412041
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGER SEMARANG
2014
2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya, “Laporan observasi Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan
Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota semarang ” ini dapat kami selesaikan tepat
waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara
langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam memberikan idenya dalam
penyusunan makalah, serta kami mengucapkan terima kasih kepada para
narasumber yang telah memberikan informasinya kepada kami mengenai
informasinya tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan
Kalisegoro Kecamatan Gunungpati.
Kami merasa dalam pembuatan laporan ini sangat jauh dari sempurna,
sehingga diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk laporan ini, dan
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkannya.
Semarang, 27 April 2014
Penyusun
3. iii
DAFTAR ISI
Halaman Sampul................................................................................................. i
Kata Pengantar .................................................................................................... ii
Daftar Isi.............................................................................................................. iii
BAB I Pendahuluan ............................................................................................ 1
a. Latar Belakang ........................................................................................ 1
b. Rumusan Masalah................................................................................... 2
c. Tujuan ..................................................................................................... 2
BAB II Kajian teori............................................................................................. 4
BAB III Metode Observasi ................................................................................. 6
a. Metode..................................................................................................... 6
b. Sumber Data............................................................................................ 6
c. Teknik Pengumpulan Data...................................................................... 6
BAB IV Hasil dan Pembahasan .......................................................................... 7
a. Deskrisi Lokasi ....................................................................................... 7
b. Gambaran umum pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan
Kalisegoro Kecamatan Gunungpati ........................................................ 7
c. Prosedur pemungutan dan pengelolan pajak bumi dan bangunan di
Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati....................................... 8
d. Tingkat partisipasi warga serta hambatan – hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kelurahan
Kalisegoro kecamatan Gunungpati kota Semarang .......................... . 8
BAB V Penutup .................................................................................................. 10
Daftar Pustaka..................................................................................................... 11
Lampiran ............................................................................................................. 12
4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem perpajakan di Indonesia , ada dua kelompok pajak yang terkait
dengan lembaga yang berwenang memungut pajak , yaitu pajak pusat dan pajak
daerah. Pembagian pajak ini terkait dengan hirarkhi pemerintahan yang berwenang
menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan / penerimaan
negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar
hierarkhi pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian pembagian
pajak menurut lembaga pemungutanya di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak
pusat dan pajak daerah.
Pajak daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 terbagi atas lima pajak
provinsi dan sebelas pajak kabupaten/ kota salah satu pajak kabupaten/ kota yang
diatur dalam undang – undang ini adalah pajak bumi dan bangunan di pedesaana
dan perkotaan yang akan menjadi topik membahasan kali ini. Pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta
laut wilayah kabupaten / kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman dan atau
laut (Siahaan 2010 : 16).
Melihat fenomena dan realitas yang ada negara Republik Indonesia yang
kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris. Bumi
termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai
fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang 1945. Sehingga pembayaran pajak sangat memberi
andil yang kuat terhadap kemakmuran di Indonesia. Salah satunya adalah dalam
pajak bumi dan bangunan di pedesaaan dan perkotaan. Dengan membayar pajak
yang sesuai dengan prinsip – prinsip perpajakan dan dengan ketepatan waktu yang
5. 2
telah ditentukan maka pembangunan daerah akan berjalan lancar. tanpa pajak,
sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang
pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai
proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan,
sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang
yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam
rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga
negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas
atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal
dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu
negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan
pembiayaan pembangunan. Begitu pula yang terjadi di sebuah kelurhan di
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pelaksanaan pemungutan pajak dan
bangunan sudah berjalan cukup baik walupun masih mendapatkan kendala –
kendala masyarakat yang masih acuh dengan pembayaran pajak.
Berangkat dari latar belakang diatas maka kami melakukan observasi
pelaksanaan pajak bumi dan banguan di kelurahan Kalisegoro Kecamatan
Gunungpati Kota Semarang.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di
Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati?
2. Bagaimana prosedur pemungutan dan pengelolan pajak bumi dan bangunan
di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati ?
3. Bagaimanakah tingkat partisipasi warga serta hambatan – hambatan yang
terjadi dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan di
kelurahan kalisegoro kecamatan gunungpati kota semarang ?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari observasi ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui gambaran umum pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di
Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati.
6. 3
2. Mengetahui prosedur pemungutan dan pengelolan pajak bumi dan
bangunan di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati.
3. Mengetahui tingkat partisipasi warga serta hambatan – hambatan yang
terjadi dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan di
kelurahan kalisegoro kecamatan gunungpati kota semarang.
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
a. Waktu
Senin, 21 April 2014
b. Tempat Pelaksanaan
Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Semarang.
7. 4
BAB II
KAJIAN TEORI
1. Pengertian Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian
pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya
Mardiasmo (2011 : 1). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”
Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2)
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung
tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan
Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Banguan di Pedesaaan dan
Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Subjek Pajak dan wajib pajak pada pajak Bumi dan bangunan di Pedesaan
dan Perkotaan
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi, dan atau, memperoleh manfaat atas bumi, dan atau, memiliki
bangunan, dan atau, menguasai bangunan, dan atau, memperoleh manfaat atas
bangunan. Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar
pajak. (BookletPBB hal 2).
8. 5
4. Dasar Pengenaan PBB
Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan
per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar
pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajarb, perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya, nilai perolehan baru, penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
(booklet PBB hal:2)
9. 6
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode
Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis/lisan yang berasal dari penjelasan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak
Bumi Bangunan (PBB) di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunung Pati dengan
melakukan wawancara dengan Lurah Kalisegoro Kecamatan Gunung pati.
Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan holistik yang artinya latar ilmiah di
teliti secara utuh, obyektif dan apa adanya tanpa mengubah sedikit atau seluruh
bagian satuan kajian yang diteliti.
Metode kualitatif dipakai karena metode ini lebih mudah apabila
berhadapan dengan kenyataan yang ada. Satuan kajian dari penelitian ini adalah
berupa suatu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan
Kalisegoro Kecamatan Gunung pati Semarang.
B. Sumber Data
Data yang penyusun himpun sebagai dasar penelitian laporan observasi ini
merupakan data yang berasal dari arsip Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunung
pati Semarang dan narasumber. Selain itu penyusun juga menggunakan berbagai
buku referensi sebagai dasar untuk menjabarkan kajian teori mengenai Perpajakan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan penyusun dalam menghimpun informasi dari
narasumber mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan yaitu
Teknik wawancara langsung kepada narasumber.
10. 7
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi
Kelurahan Kalisegoro beralamat di Jl. Kalisegoro Raya No. 24 Kecamatan
Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada ketinggian 200 mdpl.
Kelurahan Kalisegoro ditempati oleh 894 kepala keluarga. Dengan luas tanah
2.876.774 m2,
luas bangunan yang terdapat pada kelurahan ini yaitu 47.794 m2.
Untuk total obyek pajak di kelurahan Kalisegoro ada 2.438 SPPT, dengan
pendapatan hasil pajak untuk ketetapan tahun 2014 sekitar Rp. 173.626.120, 00.
B. Gambaran umum pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan
Kalisegoro Kecamatan Gunungpati
Pelaksanaan pajak bumi dan bangunan dikelurahan Kalisegoro hampir sama
halnya dengan dikelurahan pada umumnya yaitu ditangani oleh petugas pengurus
pajak bumi dan bangunan di kelurahan Kalisegoro beliau bernama bapak Tri
Winarna. Total objek pajak dikelurahan ini adalah 2438 SPPT dengan rincian luas
tanah 2.876.774 m2
dan luas bangunan 47.794 m2
serta pokok ketetapan pada tahun
2014 atau pendapatan dari objek pajak diatas ± Rp. 173.626.120,00.
Pemungutan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya dilaksanakan
sekitar bulan Maret – Agustus setiap tahunnya dari terbitnya SPPT dari DPKAD ke
kelurahan kemudian ke RT hingga sampai ke wajib pajak yang bersangkutan.
Setelah wajib pajak mendapatkan SPPT maka dia wajib membayarkan pajaknya ke
beberapa tempat yang sudah ditentukan untuk pembayaran pajak, diantaranya yaitu
Kantor Kecamatan , Kelurahan Sekaran , Kelurahan Sadeng dan Kelurahan
Mangunsari disinilah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, tak jarang juga
para wajib pajak dikelurahan Kalisegoro membayarkan langsung ke kantor
Kelurahan Kalisegoro namun statusnya adalah menitip, Kemudian dari petugas
pajak di kelurahan Kalisegoro menyetorkan ke Kantor Kecamatan atau ke
kelurahan – kelurahan yang telah ditentukan kemudian disetorkan ke pemerintah
daerah untuk dikelola untuk keperluan pembangunan dan keperluan – keperluan
daerah lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.
11. 8
C. Prosedur pemungutan dan pengelolan pajak bumi dan bangunan di
Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati
Sistematika alur pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang yaitu :
1. DPKAD (Dinas Pendapatan dan Kas Asli Daerah) mengeluarkan SPPT
pada awal bulan april dan Kelurahan mengambil di DPKAD.Lalu SPPT
tersebut direkap per RT sesuai alamat pemilik oleh kelurahan
Kalisegoro.SPPT di kelurahan Kalisegoro dibagikan 13 Blok objek pajak.
2. Kelurahan membuat berita acara.Untuk penyerahan SPPT oleh lurah kepada
RW, RW menyerahkan SPPT tersebut kepada RT, lalu RT membagikan
kepada warga, setiap Kartu keluarga mendapat 1 SPPT.
3. Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Pangunan boleh di bayarkan langsung
ke kelurahan, tetapi lebih baik di bayarkan ke tempat yang sudah disediakan
oleh pihak kelurahan, tempat-tempat yang sudah disediakan antara lain di
Kelurahan Sekaran, Kelurahan Sadeng, dan Kelurahan Mangunsari.
4. Bagi warga yang terlambat membayar dapat dikenakan denda sebesar 2 %
perbulan, untuk keterlambatan 1,5 sampai 2 Tahun.Setelah itu diputihkan
atau dihanguskan.
D. Tingkat partisipasi warga serta hambatan – hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kelurahan kalisegoro
kecamatan gunungpati kota semarang
1) Tingkat Partisipasi Warga dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi
Bangunan di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Semarang.
Dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di
kelurahan Kalisegoro tingkat partisipasi dalam pembayaran Pajak Bumi
Bangunan (PBB) cukup baik, sudah banyak warga yang sadar dan tepat waktu
dalam membayar Pajak, hanya sebagian warga yang terlambat dalam
pembayaran Pajak, hal tersebut karena kesibukan yang dimiliki setiap warga
sehingga terkesan lupa untuk membayar pajak tepat waktu.
Pihak pejabat kelurahannya ikut membantu memfalisitasi dalam
pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan, sehingga warga Kelurahan Kalisegoro
12. 9
merasa mudah dalam membayar Pajak. Selain itu pihak pemerintah daerah
mempunyai strategi baru dalam meningkatkan partisipasi warga untuk
membayar Pajak tepat waktu dengan cara memberikan sebuah undian doorprize
kepada setiap warga apabila warga tersebut membayar tepat pada waktunya,
sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk membayar Pajak.
2) Hambatan – Hambatan dalam Pemungutan Pajak di Kelurahan Kalisegoro
Sebuah peraturan yang dibuat tidaklah semulus sesuai dengan yang
diinginkan begitu pula dalam pemungutan pajak yang terjadi di kelurahan
Kalisegoro
1. Kurang sadarnya masyarakat akan pentinggnya pajak
2. Dalam pendistribusian SPPT kepada wajib pajak sulit dilakukan karena
banyaknya warga di Kelurahan kalisegoro sulit ditemui.
3. Banyak warga yang telat dalam membayar pajak dengan alasan belum ada
uang untuk membayar.
Hambatan – hambatan seperti diatas haruslah dihilangkan karena
mengetahui pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Upayanya yaitu dengan
Pihak pejabat kelurahannya ikut membantu memfalisitasi dalam pelaksanaan Pajak
Bumi Bangunan, sehingga warga Kelurahan Kalisegoro merasa mudah dalam
membayar Pajak dan tidak luput pula pemberian doorprize kepada setiap warga
apabila warga tersebut membayar tepat pada waktunya, sehingga masyarakat
berbondong-bondong untuk membayar Pajak.
13. 10
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. UU No. 28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Banguan di Pedesaaan dan Perkotaan
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Alur Pembayaran PBB Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, Kota
Semarang yaitu (1) DPKAD (Dinas Pendapatan dan Kas Asli Daerah)
mengeluarkan SPPT pada awal bulan april dan Kelurahan mengambil di
DPKAD.Lalu SPPT tersebut direkap per RT sesuai alamat pemilik oleh
kelurahan Kalisegoro.SPPT di kelurahan Kalisegoro dibagikan 13 Blok objek
pajak (2) Kelurahan membuat berita acara.Untuk penyerahan SPPT oleh lurah
kepada RW, RW menyerahkan SPPT tersebut kepada RT, lalu RT membagikan
kepada warga, setiap Kartu keluarga mendapat 1 SPPT. (3) Dalam Pembayaran
Pajak Bumi dan Pangunan boleh di bayarkan langsung ke kelurahan, tetapi lebih
baik di bayarkan ke tempat yang sudah disediakan oleh pihak kelurahan,
tempat-tempat yang sudah disediakan antara lain di Kelurahan Sekaran,
Kelurahan Sadeng, dan Kelurahan Mangunsari. (4) Bagi warga yang terlambat
membayar dapat dikenakan denda sebesar 2 % perbulan, untuk keterlambatan
1,5 sampai 2 Tahun.Setelah itu diputihkan atau dihanguskan.
3. Tingkat partisipasi dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) cukup
baik, sudah banyak warga yang sadar dan tepat waktu dalam membayar Pajak,
hanya sebagian warga yang terlambat dalam pembayaran Pajak. Untuk
mengatasi warga yang telat dalam pembayaran pajak dengan pemberian
doorprize.
B. Saran
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya dilakukan secara teratur
untuk memeratakan pembangunan didaerah pada khususnya dan Indonesia pada
umunya. Dan dari pihak pemerintah terutama yang dekat dekat masyrakatnya yaitu
pihak kelurahan untuk selalu mengingatkan dalam membayar Pajak.
14. 11
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo.2011.Perpajakan Edisi Revisi 2011.Yogyakarta:Penerbit Andi.
Siahaan, Marihot P.2010.Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan
Indonesia.Yogyakarta: Graha Ilmu
Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
Booklet Pajak Bumi dan Bangunan.2013.Seri PBB. Diunduh dalam bentuk
BookletPBB.pdf tanggal 13 April 2014.
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.
Republik Indonesia.Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
