Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi metrologi legal di Kabupaten Wonosobo. 2. Metrologi legal adalah bagian dari metrologi (ilmu pengukuran) yang diatur secara hukum untuk menjamin ketepatan pengukuran. 3. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya metrologi legal dan Kabupaten Wonosobo dapat menjadi daerah tertib ukur.

1. 1 | B a g i a n P r o k o m p i m
POINTER SAMBUTAN
ACARA SOSIALISASI METROLOGI LEGAL
KABUPATEN WONOSOBO
1. Barangkali istilah “metrologi” masih terdengar asing di
telinga masyarakat. Bukan ilmu tentang cuaca, melainkan
ilmu tentang ukur-mengukur secara luas.
Sedangkan istilah “metrologi legal” mengacu pada bagian
dari metrologi yang diatur secara legal dengan peraturan
perundang-undangan
2. Penerapan Standar Metrologi Legal dalam pembangunan
perekonomian, khususnya sektor perdagangan akan
meningkatkan daya saing produk-produk domestik di pasar
internasional.
Hal ini dikarenakan adanya pengakuan terhadap hasil
pengukuran melalui sistem ketertelusuran yang didasarkan
pada sistem internasional.
3. Disisi lain kegiatan kemetrologian juga merupakan
pondasi untuk membangun daya saing nasional yang
diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Saya menghimbau agar kegiatan ini dilaksanakan secara
serius, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat betul-
betul tercapai, khususnya melalui sektor perdagangan.
4. Kegiatan metrologi di Indonesia diatur dalam UU Nomor
2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2. 2 | B a g i a n P r o k o m p i m
Disamping itu karena pentingnya urusan metrologi, diatur
pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan,
misalnya dalam UU Perlindungan Konsumen, UU
Kesehatan, UU Perindustrian, UU Perdagangan, dan UU
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Sejak diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, kegiatan
metrologi legal utamanya pelayanan tera, tera ulang, dan
pengawasan menjadi urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
5. Berdasarkan amanat tersebut, maka kita selaku Pemerintah
Daerah Kabupaten harus melaksanakan urusan metrologi
legal utamanya pelayanan tera, tera ulang, dan
pengawasan.
Untuk itu saya menghimbau kepada Dinas Perdagangan,
Koperasi, dan UKM selaku penyelenggara urusan
metrologi legal, untuk melaporkan perkembangan
pelaksanaan metrologi legal setiap tahunnya.
6. Meskipun kita masih tertinggal dengan kabupaten/kota lain
dalam penyelenggaraan metrologi legal, saya harap
ditahun 2024 Kabupaten Wonosobo sudah bisa mencapai
daerah tertib ukur.
Tahun 2024 saya harap sudah tidak ditemukan lagi
timbangan yang tidak memiliki tanda tera yang sah, karena
berdasarkan amanat dalam UU Metrologi Legal, hal
tersebut merupakan tindak pidana.

3. 3 | B a g i a n P r o k o m p i m
7. Jangan sampai masyarakat terkena imbas pidana karena
timbangan yang digunakan tidak sesuai undang-undang.
Sudah kewajiban kita sebagai penyelenggara pemerintahan
untuk mewujudkan tertib ukur di Kabupaten Wonosobo.
8. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonosobo mendukung sepenuhnya
penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan metrologi
legal di Kabupaten Wonosobo.
Perlu juga dibentuk wadah tersendiri untuk
menyelenggarakan urusan metrologi legal. Silahkan para
stakeholder terkait segera merumuskan wadah yang paling
cocok, untuk urusan metrologi legal di Kabupaten
Wonosobo, apakah dalam bentuk UPT, Seksi, atau Badan.
9. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim,
kegiatan Sosialisasi Metrologi Legal Kabupaten
Wonosobo dengan tema “Sukseskan Gerakan 3M -
Masyarakat Melek Metrologi Menuju Wonosobo
Daerah Tertib Ukur” saya nyatakan dibuka…

4. 4 | B a g i a n P r o k o m p i m
BUPATI WONOSOBO
SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA
SOSIALISASI METROLOGI LEGAL KABUPATEN
WONOSOBO
SENIN, 29 MARET 2021
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Yang saya hormati:
• Kapolres Wonosobo; AKBP Ganang Nugroho Widhi,
S.I.K., M.T.;
• Wakil Bupati Wonosobo;
• Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, dan Para Pimpinan
Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Wonosobo; dan
• Undangan serta hadirin yang berbahagia.
Puji syukur marilah kita panjatkan ke-Hadirat Allah
SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, atas Rahmat, Hidayah dan
Karunia-Nya, hari ini kita dapat dipertemukan dan
bersilaturahim pada acara, Sosialisasi Metrologi Legal
Kabupaten Wonosobo dalam kondisi sehat wal’afiat.

5. 5 | B a g i a n P r o k o m p i m
Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya atas pelaksanaan Sosialisasi Metrologi
Legal Kabupaten Wonosobo hari ini. Mudah-mudahan setelah
mengikuti acara ini kegiatan penimbangan legal dapat
diterapkan pada seluruh lini bidang perdagangan utamanya di
Kabupaten Wonosobo. Sehingga ketepatan pengukuran
benar-benar terjamin.
Hadirin yang berbahagia,
Barangkali istilah “metrologi” masih terdengar asing di
telinga masyarakat. Bukan ilmu tentang cuaca, melainkan
ilmu tentang ukur-mengukur secara luas. Metrologi
berhubungan erat dengan kehidupan manusia, sejak lahir
hingga akhir hayat. Sedangkan istilah “metrologi legal”
mengacu pada bagian dari metrologi yang diatur secara legal
dengan peraturan perundang-undangan, yang nanti akan
dipaparkan lebih terperinci dalam kegiatan sosialisasi ini.
Penerapan Standar Metrologi Legal dalam
pembangunan perekonomian, khususnya sektor perdagangan
akan meningkatkan daya saing produk-produk domestik di
pasar internasional. Hal ini dikarenakan adanya pengakuan
terhadap hasil pengukuran melalui sistem ketertelusuran yang
didasarkan pada sistem internasional. Sehingga produk
perdagangan domestik dianggap terpercaya karena telah
terukur secara akurat sesuai standar internasional.

6. 6 | B a g i a n P r o k o m p i m
Disisi lain kegiatan kemetrologian juga merupakan
pondasi untuk membangun daya saing nasional yang
diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan
demikian, kegiatan kemetrologian dapat menjadi instrumen
tugas negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD
1945: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum”. Saya meminta agar kegiatan ini dilaksanakan secara
serius, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat betul-betul
tercapai, khususnya melalui sektor perdagangan.
Hadirin yang berbahagia,
Kegiatan metrologi di Indonesia diatur dalam UU
Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Disamping itu
karena pentingnya urusan metrologi, diatur pula dalam
beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya dalam UU
Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, UU Perindustrian,
UU Perdagangan, dan UU Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian. Sejak diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014,
kegiatan metrologi legal utamanya pelayanan tera, tera ulang,
dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

7. 7 | B a g i a n P r o k o m p i m
Berdasarkan amanat tersebut, maka kita selaku
Pemerintah Daerah Kabupaten harus melaksanakan urusan
metrologi legal utamanya pelayanan tera, tera ulang, dan
pengawasan. Untuk itu dalam rangka mencapai maksud
pelaksanaan metrologi legal saya menghimbau kepada Dinas
Perdagangan, Koperasi, dan UKM selaku penyelenggara
urusan metrologi legal, untuk melaporkan perkembangan
pelaksanaan metrologi legal setiap tahunnya.
Meskipun kita masih tertinggal dengan kabupaten/kota
lain dalam penyelenggaraan metrologi legal, saya harap
ditahun 2024 Kabupaten Wonosobo sudah bisa mencapai
daerah tertib ukur. Artinya semua alat ukur takar timbangan
dan perlengkapannya di Kabupaten Wonosobo sudah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
kebenaran pengukuran benar-benar terjamin. Tahun 2024
saya harap sudah tidak ditemukan lagi timbangan yang tidak
memiliki tanda tera yang sah, karena berdasarkan amanat
dalam UU Metrologi Legal, hal tersebut merupakan tindak
pidana.
Jangan sampai masyarakat terkena imbas pidana karena
timbangan yang digunakan tidak sesuai undang-undang.
Sudah kewajiban kita sebagai penyelenggara pemerintahan
untuk mewujudkan tertib ukur di Kabupaten Wonosobo.

8. 8 | B a g i a n P r o k o m p i m
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonosobo mendukung sepenuhnya
penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan metrologi legal
di Kabupaten Wonosobo. Perlu juga dibentuk wadah
tersendiri untuk menyelenggarakan urusan metrologi legal.
Silahkan para stakeholder terkait segera merumuskan wadah
yang paling cocok, untuk urusan metrologi legal di Kabupaten
Wonosobo, apakah dalam bentuk UPT, Seksi, atau Badan.
Hadirin yang berbahagia,
Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim,
kegiatan Sosialisasi Metrologi Legal Kabupaten Wonosobo
dengan tema “Sukseskan Gerakan 3M - Masyarakat Melek
Metrologi Menuju Wonosobo Daerah Tertib Ukur” saya
nyatakan dibuka…
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya
mohon maaf. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi,
melindungi, serta membantu alam setiap upaya yang kita
lakukan demi meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan
masyarakat Wonosobo.

9. 9 | B a g i a n P r o k o m p i m
Tidak lupa saya berpesan, mari tetap patuhi dan
terapkan Protokol Kesehatan, dimanapun dan kapanpun.
Karena diri kita, setiap individu dan masyarakat seluruhnya,
adalah garda terdepan dalam upaya penanganan penyebaran
Covid-19. Tetap kenakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga
Jarak, dan Hindari Kerumunan. Sehat selalu dan tetap
semangat.
Sekian dan terima kasih,
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Bupati Wonosobo
H. Afif Nurhidayat, S.Ag