Administrasi Perpajakan (praktikum) Kelas A

1. TUGAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PENGELOLAAN SPT PPN
OLEH :
BERTO KRISTANTO PURBA
1201111830
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang maha Esa atas rahmat yang telah
diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu.
Dalam
kesempatan
ini
penulis
mengucapkan
terima
kasih
kepada
Sri
Zuliarni,S.Sos.,MBA. selaku dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Perpajakan
sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul ” Pengelolaan SPT PPN”.
Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan maka penulis mohon
maaf bila dalam penulisan makalah proposal ini banyak terdapat kekurangan. Demi
kesempurnaan tulisan ini maka kritik dan saran yang membangun, penulis terima dengan
senang hati.
Pekanbaru, 22 Oktober 2013
Penulis
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................................................................i
Daftar isi...............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN...................................................................................1
1.1 Latar Belakang......................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah................................................................................1
1.3 Tujuan...................................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN.....................................................................................2
2.1 Pajak..............................................................................................2
2.1.1 Pengertian Pajak.................................................................2
2.1.2 Fungsi pajak.......................................................................2
2.1.3 Penggolongan Jenis – jenis Pajak.......................................3
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.................................................3
2.2 Surat Pemberitahuan ( SPT )..........................................................5
2.2.1 Pengertian SPT..................................................................5
2.2.2 Fungsi SPT........................................................................5
2.2.3 Jenis-Jenis SPT.................................................................6
2.2.4 Batas Waktu Penyampaian SPT.......................................6
2.2.5 Sanksi apabila SPT tidak disampaikan.............................7
2.2.6 Batas waktu Penympaian SPT Tahunan..............................9
2.2.7 Prosedur Penyampaian SPT............................................10
BAB III PENUTUP...........................................................................................11
3.1 Kesimpulan.........................................................................................11
3.2 Saran...................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................12
ii

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam
dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulered). Dalam
fungsi anggaran (budgetair) , pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, untuk
menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan
kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan
atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di
segala bidang.
Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat
menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia ,
salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu pajak yang
menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara.
Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak
konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun
berdasarkan pertimbangan social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan
Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk
mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas sosial.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apakah pengertian dari pajak dan fungsinya?
b. Apakah itu SPT dan bagian-bagiannya?
1.3 Tujuan
Tujuannya agar dapat mengetahui apa itu pajak, bagian-bagian pajak dan fungsinya.
1

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga
dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa
kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum atau pajak merupakan kewajiban kenegaraan
dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional
kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturanperaturan pemerintah.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata
cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal
balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Dari pengertian itu dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam
pajak ialah:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya;
2. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan
dapat dikenakan sanksi;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara
langsung oleh pemerintah;
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak
diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
2.1.2 Fungsi Pajak
2

6. Dibawah ini adalah fungsi pajak Menurut Mardiasmo, dalam buku “perpajakan” ( 2002:1 )
yaitu:
1. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair )
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
Pemerintah.
2. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang sosial ekonomi.
2.1.3 Penggolongan Jenis – jenis Pajak
Dibawah ini penggolongan Jenis – jenis pajak Menurut Mardiasmo dalam buku ”perpajakan”
yaitu:
1.
Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
2.
Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya: Pajak pertambahan nilai
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak
Dibawah ini adalah 3 cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku
”perpajakan”yaitu:
3

7. 1.
Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek ( penghasilan
yang nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2.
Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3.
Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya.
4

8. 2.2 Surat Pemberitahuan ( SPT )
2.2.1 Pengertian SPT
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban
yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.2.2. Fungsi SPT
Fungsi SPT adalah :
-
Bagi
WP
Pajak Penghasilan adalah sebagai
sarana untuk
melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk
melaporkan tentang :
a.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b.
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
c.
Harta dan kewajiban
d.
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan
pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
a.
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
b.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau
melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5

9. - Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
2.2.3 Jenis-Jenis SPT
a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak.
2.2.4 Batas Waktu Penyampaian SPT
a. SPT Masa
Jenis Pajak
Yang Menyampaikan Batas
Waktu
Penyampaian
PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal Tanggal
20
21
berikutnya
Takwim
Bulan
setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Impor PPN Direktorat
dan PPnBM Impor
Bea
Cukai
dan 14
hari
setelah
berakhirnya
Masa
Pajak
PPh Pasal 22 Impor, PPn dan Direktorat
Bea
PPnBM atas Impor ( DJBC ) Cukai
dan 7 hari setelah batas
waktu
penyetoran
Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan
Tanggal
14
bulan
takwim
berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Bahan Bakar
Pertamina
20 hari setelah Masa

10. Pajak berikutnya
PPh Pasal 22 Pemungutan Pemungut Pajak
20 hari setelah Masa
Oleh Badan tertentu
Pajak berakhir
PPh Pasal 23
Pemotong PPh Pasal Tanggal
20
23
berikutnya
Takwim
bulan
setelah Masa Pajak
berikutnya
PPh Pasal 25
Wajib
Pajak
Yang Tanggal
Mempunyai NPWP
20
bulan
Takwim setelah Masa
Pajak berakhir
PPh Pasal 26
Pemotong PPh Pasal Tanggal
26
20
bulan
Takwim setelah Masa
Pajak berakhir
PPN dan PPnbM
PKP
Tanggal
20
bulan
Takwim setelah Masa
Pajak berikutnya
PPN
dan
PPnBM Bendaharawan
Bendaharawan
PPN
dan
PPnBM
14 hari setelah Masa
Pemerintah
Pajak berikutnya
selain Selain Bendaharawan 20 hari setelah Masa
Bendaharawan
Pajak berakhir
b. SPT Tahunan
- WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April.
- WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret.
2.2.5 Sanksi apabila SPT tidak disampaikan
• Denda Administrasi :
7

11. a. SPT Masa :
- PPN
= Rp
500.000,00
- Non PPN
= Rp
100.000,00
b. SPT Tahunan :
- Badan
= Rp. 1.000.000,00
- OP
= Rp.
100.000,00
c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika :
- pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- PKP tetapi tidak membuat FP
- PKP membuat FP tetapi tidak lengkap
- PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu
d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan tindakan
penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya
e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
atas persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan negara.
• Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut.
• Denda Kenaikan
a.
SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak
juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran.
8

12. b.
WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21/23/26
atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan namun kurang, tidak
menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka dikenakan sanksi kenaikan 100%
dalam hak WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat
teguran.
c.
Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan
pajaknya , dikenakan sanksi 100%
d.
WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak
dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%.
• Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka kepadanya
tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.
Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
b.
Belum dilakukan tindakan penyelidikan.
c.
Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal 38,
yaitu alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar ( ada
indikasi penyelundupan ).
d.
Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak yang harus dibayar.
2.2.6 Batas waktu Penympaian SPT Tahunan
Jenis Pajak
Yang menyampaikan Batas Waktu Penyampaian
Pajak
SPT
Wajib Pajak yang Selambatnya
3
bulan
Tahunan
mempunyai NPWP setelah akhir tahin pajak
(biasanya tanggal 31 maret

13. Tahun berikutnya)
PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal Selambatnya
Tahunan
21
3
bulan
setelah akhir Tahun Pajak
2.2.7 Prosedur Penyampaian SPT
a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP ), lalu disalurkan
keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan kepada
para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan
mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk di isi
dengan lengkap, benar dan jelas.
c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut
dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk
diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran pajak.
d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian
Pemeriksaan Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi
kesalahan, misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb ) diperlukan pemeriksaan, untuk
memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan
konsultasi ( waskon ) 1 sampai waskon 1V atau menurut wilayah tempat si Wajib Pajak
tinggal.
e. Bagian pengawasan dan konsultasi ( waskon ) akan memeriksa kesalahan tersebut, Apabila
setelah diperiksa terjadi kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk
diberikan himbauan dan diberikan SKPKB ( surat ketetapan kurang bayar ) dan Wajib Pajak
harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tapi apabila lebih bayar ( lb ) maka Wajib
Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan ( konpensasi )
juga dapat diberikan restitusi
10

14. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Bersadarkan uraian yang saya paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan
dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Dalam pajak ada juga yang dinamakan
SPT yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban
yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.2 Saran
Berdasarkan Uraian diatas sebaikanya dilakukan sosialisasi mengenai pajak kepada
masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apa itu pajak dan apa saja bagian-bagian
penting lainnya. Agar masyarakat lebih efektif dalam menerapkan wajib pajak dijaman
sekarang ini.
11

15. DAFTAR PUSTAKA
Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas
Ekonomi PAAP.
S. Gustiawan, Uwon, 2007, Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
12