Makalah ini membahas tentang tarif dan tata cara pemungutan pajak di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, hukum pajak materi dan formil, pengelompokan pajak, serta sistem dan asas pemungutan pajak.
Makalah ini membahas tentang perpajakan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat untuk negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan. Ada beberapa jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, daerah, dan negara. Fungsi pajak antara lain sebagai sumber pendapatan negara, alat pengaturan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.
Makalah ini membahas tentang tarif dan tata cara pemungutan pajak di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, hukum pajak materi dan formil, pengelompokan pajak, serta sistem dan asas pemungutan pajak.
Makalah ini membahas tentang perpajakan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat untuk negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan. Ada beberapa jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, daerah, dan negara. Fungsi pajak antara lain sebagai sumber pendapatan negara, alat pengaturan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...enggar fajri hasti
Makalah ini membahas tentang perpajakan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat untuk negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan. Ada beberapa jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, pajak daerah, dan pajak negara. Pajak bermanfaat untuk anggaran negara, mengatur ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Lembaga pengelola p
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional Indonesia, hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan pidana, serta asas-asas yang diterapkan dalam penyusunan hukum pajak. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut
Bendahara memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pemungutan pajak. Bendahara berwenang memungut beberapa jenis pajak negara seperti PPh, PPN, PBB, dan beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan reklame. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU dan sistem yang sederhana agar tidak mengganggu perekonomian serta dapat dilakukan secara ef
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis pajak di Indonesia yang dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea meterai, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum pajak di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan:
1. Pengertian pajak menurut beberapa ahli yaitu sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung.
2. Fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengaturan kebijakan pemerintah.
3. Sistem dan asas pemung
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti sebagai sumber pendapatan negara, alat pengaturan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Terdapat berbagai jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, penghasilan, dan pertambahan nilai.
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti sebagai sumber pendapatan negara, alat regulasi, dan pemerataan pendapatan. Terdapat beberapa jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, serta pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...enggar fajri hasti
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti sebagai sumber pendapatan negara, alat pengaturan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Terdapat berbagai jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, penghasilan, dan pertambahan nilai.
Dokumen tersebut membahas tentang peran korban dalam terjadinya tindakan kriminal menurut para ahli. Korban dapat memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan karena gaya hidup dan kelakuan korban. Contohnya adalah korban kejahatan perkosaan yang keluar malam seorang diri dengan berpakaian seksi serta korban kejahatan politik yang mengkritik keras pejabat pemerintah.
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
Tugas ini membahas tiga topik utama yaitu: 1) jenis bunuh diri berdasarkan kasus seorang pengusaha yang bangkrut, 2) apakah mempelajari perilaku penjahat dapat membuat seseorang berprilaku jahat, dan 3) model coercion-consensus menurut Teori Austin Turk tentang ketertiban sosial.
More Related Content
Similar to Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak terutang posisi hukum pajak.pdf
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...enggar fajri hasti
Makalah ini membahas tentang perpajakan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat untuk negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan. Ada beberapa jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, pajak daerah, dan pajak negara. Pajak bermanfaat untuk anggaran negara, mengatur ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Lembaga pengelola p
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional Indonesia, hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan pidana, serta asas-asas yang diterapkan dalam penyusunan hukum pajak. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut
Bendahara memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pemungutan pajak. Bendahara berwenang memungut beberapa jenis pajak negara seperti PPh, PPN, PBB, dan beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan reklame. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU dan sistem yang sederhana agar tidak mengganggu perekonomian serta dapat dilakukan secara ef
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis pajak di Indonesia yang dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea meterai, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum pajak di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan:
1. Pengertian pajak menurut beberapa ahli yaitu sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung.
2. Fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengaturan kebijakan pemerintah.
3. Sistem dan asas pemung
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti sebagai sumber pendapatan negara, alat pengaturan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Terdapat berbagai jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, penghasilan, dan pertambahan nilai.
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti sebagai sumber pendapatan negara, alat regulasi, dan pemerataan pendapatan. Terdapat beberapa jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, serta pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...enggar fajri hasti
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti sebagai sumber pendapatan negara, alat pengaturan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Terdapat berbagai jenis pajak seperti pajak langsung, tidak langsung, penghasilan, dan pertambahan nilai.
Similar to Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak terutang posisi hukum pajak.pdf (20)
Dokumen tersebut membahas tentang peran korban dalam terjadinya tindakan kriminal menurut para ahli. Korban dapat memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan karena gaya hidup dan kelakuan korban. Contohnya adalah korban kejahatan perkosaan yang keluar malam seorang diri dengan berpakaian seksi serta korban kejahatan politik yang mengkritik keras pejabat pemerintah.
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
Tugas ini membahas tiga topik utama yaitu: 1) jenis bunuh diri berdasarkan kasus seorang pengusaha yang bangkrut, 2) apakah mempelajari perilaku penjahat dapat membuat seseorang berprilaku jahat, dan 3) model coercion-consensus menurut Teori Austin Turk tentang ketertiban sosial.
Menurut pandangan mazhab positif, upaya pencarian sebab musabab kejahatan akibat penggunaan teknologi informasi seperti cybercrime dan penyebaran informasi hoaks adalah dengan mempelajari faktor-faktor individual pelaku kejahatan dan lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi perilaku pelaku. Kejahatan dianggap timbul dari interaksi antara unsur biologis, psikologis, dan lingkungan sosial pelaku.
Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat orang belajar kejahatan berdasarkan teori asosiasi diferensial karena pengaruh lingkungan dan kelompok dapat mempengaruhi individu. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland pada 1934 dengan 9 proposisi utama seperti kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial dan definisi yang mendukung pelanggaran hukum.
Konflik antar pelajar yang diakhiri dengan kekerasan tanpa tujuan yang jelas merupakan contoh konflik tanpa tujuan menurut teori Turk. Turk mengemukakan istilah konflik otoritas untuk menjelaskan konflik yang terjadi karena ketidaksesuaian antara individu dengan otoritas.
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfIndra Sofian
Perjanjian antara Kino dan Udin terkait pinjaman kamera adalah perjanjian pinjam pakai. Udin bertanggung jawab untuk mengganti kamera milik Kino yang hilang saat dipinjamkannya kepada Udin. Kino memiliki bukti kuat berupa saksi dan pesan singkat dari Udin yang mengakui akan mengganti kamera tersebut.
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Indra Sofian
Pernikahan Valdhy dengan putri kepala kampung tidak sah karena tidak memenuhi syarat pernikahan menurut hukum Indonesia. Putri masih di bawah umur minimal menikah yaitu 16 tahun, dan Valdhy juga tidak mendapat izin dari istri pertamanya. Pernikahan ini dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan.
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Indra Sofian
Pernikahan Indri dengan Erick yang dilakukan di Amerika sah menurut hukum Indonesia karena dilakukan sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Amerika, tempat pernikahan dilangsungkan. Pernikahan ini juga sesuai dengan agama Kristen yang dianut Erick. Selama pencatatan dilakukan di dalam 1 tahun sejak kembali ke Indonesia, pernikahan ini diakui keabsahannya.
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Indra Sofian
Diskusi mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan SPT yang telah
disampaikan wajib pajak untuk memastikan kebenarannya. Pemeriksaan dapat dilakukan
melalui scoring SPT, bank data pemerintah, laporan pihak ketiga, atau sistem acak. Youtube
merupakan objek pajak bagi pelaku usaha yang mendapat manfaat dari iklan, namun
penonton tidak perlu membayar PPN karena bukan pengusaha
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Indra Sofian
Dokumen tersebut membahas tentang apakah menonton video melalui internet seperti Youtube merupakan objek PPN yang harus dibayar. Dokumen menjelaskan bahwa Youtube merupakan objek PPN bagi pelaku usaha yang mendapat manfaat dari iklan, namun penonton Youtube sebagai konsumen tidak perlu membayar PPN karena bukan pengusaha kena pajak.
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak terutang posisi hukum pajak.pdf
1. TUGAS TUTORIAL 1
NIM : 042051183
NAMA : INDRA SOFIAN
Matakuliah :
HUKUM PAJAK DAN ACARAPERPAJAKAN/
HKUM4407
2. Hal 1 dari 4
Yth. Bapak Fransiscus Xaverius Sumarja
Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor
menyampaikan jawaban jawaban dari Tugas Tutorial 1 berikut:
Soal :
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan
melaporkan pajaknya sebagai wujud kontribusi terhadap pembiayaan
negara dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang telah membayar
pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak
tersebut. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan
secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan negara dan
pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat
Indonesia, sehingga slogan pajak dari rakyat untuk rakyat bukan isapan
jempol belaka.Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN kini
dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena memang
manfaat pajak sepenuhnya untuk masyarakat dan negara.
1. Dari bacaan di atas, peranan pajak dalam pembangunan negara
Indonesia?
Jawaban:
Peranan pajak dalam pembangunan negara Indonesia adalah:
1) Penerimaan Negara Republik Indonesia terbesar berasal dari pajak. Pajak
sebagai sumber pendapatan APBN untuk digunakan pembangunana
infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat dimana manfaat pajak sepenuhnya untuk masyarakat dan
negara. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN kini dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pajak adalah sarana untuk
mewujudkan kesejahteraan, yaitu menuju rakyat yang adil dan makmur,
sehingga harus memenuhi syarat:
a. Adil dan tidak terlalu membebani masyarakat
b. Peruntukannya jelas
2) Pajak memiliki fungsi stabilitas karena pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan
3. Hal 2 dari 4
2. Mengapa negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menghitung sendiri pajak yang terhutang? Jelaskan pendapat Anda!
Jawaban:
Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada
tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan
perpajakan yang dibuat oleh colonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan
ordonansi PPd 1944). Indonesia telah mengganti sistem pemungutan
pajaknya dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment
(menghitung sendiri pajak yang terutang) dalam pemungutan pajak.
Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak
yang menjadi kewajibannya dimana wajib pajak menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang. Salah satu latar belakangnya adalah agar ada
perubahan sikap/kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara
sukarela. Dengan adanya self assessment diharapkan kepatuhan memenuhi
kewajiban perpajakan secara sukarela, pemerintah mengharapkan agar
dengan wajib pajak menghitung, mebayar dan melaporkan pajak dengan
benar dapat mendukung terhadap pengumpulan penerimaan negara guna
pembangunan.
3. Jelaskan posisi hukum pajak berdasarkan skemanya dengan hukum
lainnya yang berlaku di Indonesia!
Jawaban:
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak
dan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak di Indonesia menganut paham
imperative. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda.
Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap Pajak oleh wajib pajak yang telah
ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak
tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar
pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, dimana hukum pajak
merupakan hukum khusus (lex specialis) dari hukum publik yang mengatur
4. Hal 3 dari 4
hubungan antara orang/badan dengan negara. Adapun kedudukan hukum
pajak secara scehematis dapat diuraikan sebagai berikut1
:
1) Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang/badan
dengan orang/badan lainnya dan bersifat individual.
Hukum privat meliputi:
a. Hukum perdata
b. Hukum dagang
2) Hukum Publik, yaitu hukum mengatur hubungan antara orang/badan
sebagai individu dengan Lembaga negara dan hubungan antara Lembaga
negara denga Lembaga negara lainnya.
a. Hukum Tata Negara;
b. Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara;
c. Hukum Pajak;
d. Hukum Pidana.
Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mempunyai
kekhususan berkaitan dengan penerimaan negara, Berbeda dengan Hukum
Tata Negara yang mengatur fungsi dan tugas alat perlengkapan negara, dan
Hukum Administrasi Negara yang mengatur penyelenggaraan tata
pemerintahan serta Hukum Pidana yang berkaitan dengan saksi pidana
terhadap pelaku kejahatan baik kejahatan secara umum maupun yang
merugikan keuangan negara (korupsi). Berkaitan dengan pembagian pajak
menurut kedudukan hukum, dimana kedudukan pajak berada dalam lingkup
hukum publik, apabila terdapat konflik antara hukum privat dan hukum publik
maka yang lebih diutamakan adalah hukum publik2
.
Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan revisi dari Bapak
Terima kasih
Salam
042051183 – INDRA SOFIAN
1
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020. Hal. 2.6
2
Ibid. Hal. 2.6-2.7
5. Hal 4 dari 4
SUMBER REFERENSI:
Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.
Modul:
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan.
Cetakan Kedua, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.
Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-1 Mata
Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. “Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pajak”.
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021.
Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-2. Mata
Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. “Penggolongan Pajak dan Peranan
Pajak Bagi Negara”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021.
Halaman Web:
https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional
https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan
https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-
indonesia/