Kebijakan Pendidikan Masyarakat
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•94 views
Beragam kebijakan pendidikan masyarakat secara global dan nasional
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to Kebijakan Pendidikan Masyarakat
Similar to Kebijakan Pendidikan Masyarakat (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kebijakan Pendidikan Masyarakat
- 1. Kebijakan Pendidikan Masyarakat Global & Nasional
- 2. Literature Review 1. Pembukaan UUD 1945 2. UU SISDIKNAS No 20 Th 2003 3. UU Otonomi Daerah 4. Peraturan menteri tentang mutu dan akreditasi pendidikan 5. Regulasi tentang jenis dan satuan- satuan PNF/Penmas 1. Lifelong learning 2. Education for All (EFA) 3. Kesepakatan Joutin Dakkar 4. Millenium Development Goals (MDGs) 5. Sustainable Development Goals (SGDs) Kebijakan Global Kebijakan Nasional
- 3. 1. Lifelong Learning Pembelajaran sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru, pamong, atau pendidik. -Delker (1974)
- 4. 02 Education for All (EFA) deklarasi universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan “setiap orang memiliki hak untuk pendidikan” Kesepakatan Joutin Dakkar 6 capaian: PAUD Pendidikan Dasar Kecakapan Hidup Kesetaraan Pengarusutamaan Gender Mutu Pendidikan 03
- 5. MDGs 4
- 6. SDGs 4
- 7. Literature Review Pasal 31 ayat 1 “Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan" Alinea ke-4 salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa 1. Pembukaan UUD 1945 Kebijakan Nasional
- 8. 2.UU SISDIKNAS No 20 Th 2003 (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat Pasal 27 (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pasal 13 Pasal 55 Pendidikan berbasis Masyarakat
- 9. —3. UU Otoda UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 (1) “Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.”
- 10. 04 Peraturan menteri tentang mutu dan akreditasi pendidikan - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 11. 5. Regulasi tentang jenis dan satuan-satuan PNF/Penmas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan LKP Kober PKBM Majelis Taklim Pasal 100 BAB IV Pasal 105 Pasal 104 Pasal 106 PNF PAUD- NF Pasal 103 Pasal 107
- 12. Program Pendidikan Pasal 111 Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Pasal 112 Pendidikan Keaksaraan Pasal 113 Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja Pasal 108 Pendidikan Kecakapan Hidup Pasal 109 PAUD Pasal 110 Pendidikan Kepemudaan Pasal 114 Pendidikan Kesetaraan
- 13. THANK YOU