2. Pada hakikatnya “Desentralisasi“ adalah penyerahan
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
(UU Nomor 23 Tahun 2014, BAB I, Pasal 1 No. 8 tentang
Desentralisasi)
5. Dua Jenis Desentralisasi Pendidikan
1. Desentralisasi
kewenangan di bidang
pendidikan dalam hal
kebijakan pendidikan dan
aspek pendanaannya dari
Pemerintah Pusat ke
pemerintah daerah
(provinsi, kabupaten/kota)
2. Desentralisasi pendidikan
dengan fokus pada
pemberian kewenangan yang
lebih besar di tingkat
sekolah (dikenal dengan
konsep MBS atau Manajemen
Berbasis Sekolah/Madrasah)
8. Kewenangan Pusat (KEMENAG)
dibantu Departemen Agama di daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota)
SEMUA
JENJANG, dari
pendidikan
dasar, menengah,
dan tinggi di
lingkungan
Kemenag
Raudhatul Athfal (RA)
Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Madrasah Aliyah (MA)
Perguruan Tinggi (STAIN, IAIN, UIN dll)
9. Tipologi Kewenangan yang Dapat Termasuk Desentralisasi
(Burki, 1999:57 dalam Subijanto, 2010:536)