Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kesehatan dan penganggaran kesehatan terpadu di Indonesia. 2. Perencanaan kesehatan meliputi proses identifikasi masalah, penetapan prioritas, tujuan, rencana kegiatan, sasaran, waktu, organisasi, anggaran, dan evaluasi. 3. Alokasi anggaran kesehatan Indonesia belum mencapai 5% dari APBN seperti yang diamanatkan

1. ENDAHWIDYA PURNAMASARI, SKM, M.Kes
STIK BINA HUSADA

2. Keypoint :
 Perencanaan menentukan keberhasilan
 Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT)

3.  Perencanaan :
“Salah satu fungsi administrasi dalam rangka
memecahkan masalah, yang didalamnya
terkandung suatu proses sistematis yang
mempunyai urutan logis ( logical sequence),
artinya suatu langkah dalam proses perencanaan
adalah konsekuensi logis dari langkah
sebelumnya”
(FKM UI, 2010)

4. Perencanaan Kesehatan
Suatu proses yang terdiri dari langkah- langkah yang
berkesinambungan (sequential). Langkah-langkah tersebut
secara sistematis adalah sebagai berikut :
 Analisis Keadaan & Masalah (Analisis Situasi)
 Perumusan masalah secara spesifik
 Penentuan prioritas masalah
 Penentuan tujuan
 Penentuan alternatif – alternatif untuk mencapai tujuan
 Memiliki alternatif terbaik
 Menguraikan alternatif terbaik & menyusun rencana sumber
daya menjadi rencana operasional

5. Konsep Dasar Perencanaan
• Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk
merumuskan apa yang sesungguhnya ingin
dicapai sebuah organisasi serta bagaimana
sesuatu yang ingin dicapai dapat diwujudkan
melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan
tertentu
• Berhasil tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari
bagaimana cara merencanakan atau dalam kata
lain keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan
perencanaan.

7. Di bidang kesehatan khususnya, proses perencanaan ini pada umumnya
menggunakan pendekatan pemecahan masalah (problem solving) seperti
bagan Proses Perencanaan dibawah ! Secara terinci, langkah-langkah
perencanaan kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Perencanaan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rancangan pemecahan
masalah. Oleh sebab itu, langkah awal dalam perencanaan kesehatan
adalah mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan masyarakat di
lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sumber masalah
kesehatan masyarakat dapat diperoleh dari berbagai cara antara lain :
a. Laporan-laporan kegiatan dari program-program kesehatan yang ada.
b. Survailance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit.
c. Survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan
perencanaan kesehatan.
d. Hasil kunjungan lapangan supervisi, dan sebagainya.

8. 2. Menetapkan Prioritas Masalah
Kegiatan identifikasi masalah menghasilkan segudang masalah kesehatan yang
menunggu untuk ditangani. Oleh karena keterbatasan sumber daya baik biaya,
tenaga dan teknologi maka tidak semua masalah tersebut dapat dipecahkan
sekaligus (direncanakan pemecahannya). Untuk itu harus dipilih masalah mana
yang "feasible" untuk dipecahkan. Proses memilih masalah ini disebut memilih
atau menetapkan prioritas masalah. Pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui
2 cara, yakni :
2.1 Teknik Skoring
Yakni memberikan nilai (scor) terhadap masalah tersebut dengan menggunakan
ukuran (parameter) antara lain :
a. Prevalensi penyakit (prevalence) atau besarnya masalah.
b. Berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut (severity).
c. Kenaikan atau meningkatnya prevalensi (rate increase).
d. Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut (degree of unmeet
need).
e. Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi (social benefit).
f. Teknologi yang tersedia dalam mengatasi masalah (technical feasiblity).
g. Sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah
(resources availability), termasuk tenaga kesehatan.

9. Masing-masing ukuran tersebut diberi nilai berdasarkan justifikasi kita, bila
masalahnya besar diberi 5 paling tinggi dan bila sangat kecil diberi nilai 1.
Kemudian nilai-nilai tersebut dijumlahkan. Masalah yang memperoleh
nilai tertinggi (terbesar) adalah yang diprioritaskan, masalah yang
memperoleh nilai terbesar kedua memperoleh prioritas kedua dan
selanjutnya.
2.2 Teknik Non Skoring
Dengan menggunakan teknik ini masalah dinilai melalui diskusi kelompok,
oleh sebab itu juga disebut "nominal group tecnique (NGT)". Ada 2 NGT
yakni :
2.2.1 Delphi Technique
Yaitu masalah-masalah didiskusikan oleh sekelompok orang yang
mempunyai keahlian yang sama. Melalui diskusi tersebut akan
menghasilkan prioritas masalah yang disepakati bersama.
2.2.2 Delbeq Technique
Menetapkan prioritas masalah menggunakan teknik ini adalah juga melalui
diskusi kelompok namun peserta diskusi terdiri dari para peserta yang
tidak sama keahliannya maka sebelumnya dijelaskan dulu sehingga
mereka mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah
yang akan dibahas. Hasil diskusi ini adalah prioritas masalah yang

10. 3. Menetapkan Tujuan
Menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah
membuat ketetapan-ketetapan tertentu yang ingin dicapai
oleh perencanaan tersebut. Penetapan tujuan yang baik
apabila dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Pada
umumnya dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.
3.1 Tujuan Umum
Adalah suatu tujuan masih bersifat umum dan masih dapat
dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan khusus dan pada
umumnya masih abstrak. Contoh : Meningkatnya status gizi
anak balita di kecamatan Plaju.
3.2 Tujuan Khusus
Adalah tujuan-tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum.
Tujuan khusus merupakan jembatan untuk tujuan umum,
artinya tujuan umum yang ditetapkan akan tercapai apabila
tujuan-tujuan khususnya tercapai.

11. Contoh : Apabila tujuan umum seperti contoh
tersebut di atas dijabarkan ke dalam tujuan
khusus menjadi sebagai berikut :
- Meningkatnya perilaku ibu dalam
memberikkan makanan bergizi kepada anak
balita.
- Meningkatnya jumlah anak balita yang
dittimbang di Posyandu.
- Meningkatnya jumlah anak yang berat
badaannya naik, dan sebagainya.

12. 4. Menetapkan Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan. Pada umumnya kegiatan mencakup 3
tahap pokok, yakni :
- Kegiatan pada tahap persiapan, yakni keggiatan-kegiatan
yang dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan,
misalnya rapat-rapat koordinasi, perizinan dan sebagainya.
- Kegiatan pada tahap pelaksanaan yakni keegiatan pokok
program yang bersangkutan.
- Kegiatan pada tahap penilaian, yakni keggiatan untuk
mengevaluasi seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian
program tersebut.

13. 5. Menetapkan Sasaran (Target Group)
Sasaran (target group) adalah kelompok masyarakat tertentu
yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut.
Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni :
a. Sasaran langsung, yaitu kelompok yang langsung dikenai oleh
program tersebut.
Misalnya kalau tujuan umumnya : Meningkatkan status gizi
anak balita seperti
tersebut di atas maka sasaran langsungnya adalah anak balita.
b. Sasaran tidak langsung adalah kelompok yang menjadi
sasaran antara program
tersebut namun berpengaruh sekali terhadap sasaran
langsung.
Misalnya : seperti contoh tersebut di atas, anak balita sebagai
sasaran langsung sedangkan ibu anak balita sebagai sasaran
tidak langsung. Ibu anak balita, khususnya perilaku ibu dalam
memberikan makanan bergizi kepada anak sangat
menentukan status gizi anak balita tersebut.

14. 6. Waktu
Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung
dengan jenis perencanaan yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang
ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu, waktu
dan kegiatan sebenarnya dapat dijadikan satu dan disajikan dalam
bentuk matriks, yang disebut gant chart. Lihat contoh dibawah !
7. Organisasi dan Staf
Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus staf
atau personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau
program tersebut. Disamping itu juga diuraikan tugas (job
description) masing-masing staf pelaksana tersebut. Hal ini penting
karena masing-masing orang yang terlibat dalam program tersebut
mengetahui dan melaksanakan kewajiban.

15. 8. Rencana Anggaran
Adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai
dengan evaluasi. Biasanya rincian rencana biaya ini
dikelompokkan menjadi :
a. Biaya personalia
b. Biaya operasional
c. Biaya sarana dan fasilitas
d. Biaya penilaian
9. Rencana Evaluasi
Rencana evaluasi sering dilupakan oleh para perencana
padahal hal ini sangat penting. Rencana evaluasi adalah
suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk
menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
tersebut telah tercapai.

16. Penganggaran Kesehatan
Terpadu
 Dalam UU No 6 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, APBN harus mengalokasikan
anggaran kesehatan 5% diluar gaji pegawai.
 Saat ini anggaran Kesehatan yang diajukan
dalam bentuk RKA KL 2013 mencapai kurang
lebih 31,2 trilyun (2,0 7 persen) dari rencana
total APBN 2013 senilai 1.507 Trilyun. Artinya
jika amanat undang-undang adalah 5 persen,
maka seharusnya alokasi anggaran untuk
kesehatan diluar gaji senilai 75,35 trilyun.

17.  Cita-cita untuk mencapai anggaran 5 persen dari
APBN tentu bukan sekedar jumlah nominal.
Kebijakan politik anggaran yang pro terhadap
pelayanan publik harus menjadi titik berat dari pola
anggaran yang ada.
 Namun, apabila kita cermati RKA KL yang diajukan
pemerintah SBY terkait anggaran Kesehatan, yang
diajukan oleh Kemenkes, maka secara gamblang
bisa kita simpulkan bahwa kebijakan politik
anggaran yang tergambar pada postur anggaran
tidak akan membuat rakyat mampu mengakses hak
kesehatan yang diamanatkan oleh konstitusi

18.  Berikut ini beberapa point krusial :
 Alokasi anggaran untuk belanja birokrasi
lebih besar daripada untuk pelayanan
publik.Pelayanan publik : senilai ±15, 3 trilyun
= 49,30 persen dari total anggaran
Kemenkes.Belanja birokrasi : senilai ± 15,8
trilyun = 50,83 persen dari total anggaran
Kemenkes.

19.  Beberapa anggaran yang termasuk kategori
pelayanan publikpun terdapat mata anggaran
yang mengundang pertanyaan.
a. Kegiatan yang tidak jelas lokasi dan output yang
dihasilkan :
 § Laporan pengendalian lalat dan kecoa (592
laporan) senilai ± Rp 1,5 M.
 § Peningkatan rumah tangga ber-PHBS (12
laporan) senilai ±Rp 69,4 M.
 § Penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter
dan dokter gigi (500 laporan) senilai ±Rp 2,88 M.

20. b. Klaim yang plafonnya perlu dipertanyakan besarannya :
§ Klaim rumah sakit (fasyankes) yang melayani pasien
peserta jampersal (10 klaim) senilai Rp 1,559 T. Artinya per
klaim, dana yang anggaran sebesar Rp 155 M.
§ Klaim rumah sakit yang melayani peserta program
Jamkesmas (1,218 klaim) senilai Rp 5,73 T. Artinya per klaim,
dana yang dianggarkan sebesar Rp 4,7 M.
c. Adanya mata anggaran tapi tidak ada program yang tertulis :
§ Di kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian : Rp 155
juta.
§ Di kegiatan peningkatan produksi dan distribusi alat
kesehatan : Rp 984 juta dan 1,4 M
§ Di kegiatan perencanaan dan pendayagunaan SDM
kesehatan senilai 1,39 M dan 1,114 M

21. d. Mata anggaran besar yang dianggap tidak sesuai dengan
nilai ekonomis dari alat tersebut :
 § Anggaran untuk alat kesehatan, kedokteran dan KB
dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia dengan
sumber anggaran dari APBN murni senilai Rp 863,9 M
untuk 22 unit. (PNBP : 0 dan PHLN : 180 M ). Artinya per
unit dianggarkan ± Rp 39,27 M/unit.
 Masih terdapatnya mata anggaran dari belanja birokrasi
yang mengundang pertanyaan :Penambahan daya tahan
tubuh (3.738 pegawai) senilai Rp 757.335.000.
 Artinya per pegawai dialokasikan Rp
202.604.000.Pakaian dinas (8.070 pegawai) senilai Rp 3,1
M. artinya per pegawai mendapat alokasi pakaian
sebesar Rp 373.962.Pembelian kendaraan bermotor di 15
mata anggaran dengan mata anggaran yang berbeda-
beda dan tidak dijelaskan jenis kendaran yang dibeli.

22.  Anggaran kendaraan bermotor mulai dari harga
paling rendah, sedang hingga termahal. Misal :
 Pembelian 2 unit kendaraan bermotor untuk
kegiatan pembinaan pelayanan keperawatan
dan keteknisian medis, dianggarkan Rp 25 juta.
Per unit kendaraan dianggarkan Rp 19 juta
 § Pembelian 1 unit kendaraan bermotor untuk
kegiatan dukungan managemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada progam
pengembangan dan pemberdayaan SDM. Per
unit dianggarkan Rp 400 juta

23.  § Pembelian 132 unit kendaraan bermotor untuk
mendukung pelayanan kesehatan dasar,
dianggarkan Rp 93 M. Per kendaraan Rp 710 juta
 Dua kali pencatatan nama kegiatan di satu kegiatan
yang sama dengan jumlah anggaran yang berbeda :
 § Kegiatan penelitian dan pengembangan biomedis
dan teknologi dasar kesehatan tercatat dua kali
mata anggaran untuk peralatan dan fasilitas
perkantoran untuk 13 unit (Rp 130 juta) dan fasilitas
perkantoran untuk 116 unit (Rp 366 juta)
(Sumber : Komisi X DPR RI Tahun 2012)

24. Jadi,,berdasarkan penganggaran kesehatannya
Harus Ada evaluasi terhadap keseluruhan
mata anggaran di Kemenkes dan Kemenkes
melakukan realokasi anggaran lebih pada
pelayanan publik termasuk memperkuat SDM
kesehatan, penambahan dan peningkatan
fasilitas kesehatan.Menambah anggaran
untuk peserta Jamkesmas non kartu yang
mencapai 2.600.000 jiwa agar tidak
mengurangi peserta Jamkesmas.