Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Karakteristik Organisasi Tempat Ibadah
Akuntabilitas Tempat Ibadah
Click to add title in here
Terdapat 3 Pokok bahasan yang akan kami jelaskan yaitu :
Peran strategik Organisasi Tempat Ibadah3
1
2
Akuntansi Tempat Ibadah
3. Akuntansi Sektor Publik
Kelompok 10
Tidak memerlukan persyaratan khusus
Karakteristik
Organisasi
Tempat Ibadah
1
Tidak berfokus pada laba2
Sumber dana sebagian besar
berasal dari donatur
3
Dimiliki Oleh Publik4
4. Akuntansi Sektor Publik
Kelompok 10
Kekayaan tidak dapat dialihkan
Struktur organisasi tidak tetap
Karakteristik
Organisasi
Tempat Ibadah
Pengambilan keputusan
secara musyawarah
5
6
7
5. Akuntabilitas Tempat Ibadah
Akuntabilitas
Add your title in here
Add your title in here
Akuntabilitas yaitu suatu cara untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas Program
Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas Financial
Bidang-Bidang Akuntabilitas
6. Bidang-Bidang Akuntabilitas
Berkaitan dengan
bagaimana suatu
organisasi dapat
menghindari
penyalahgunaan
Berkaitan dengan
bagaimana organisasi
pengungkapkan
pelaporan program
organisasi.
Akuntabilitas proses
terkait dengan apakah
prosedur yang telah
digunakan dalam
melaksanakan tugas
sudah cukup baik
Akuntabilitas Hukum &
Kejujuran
Description of the contents Akuntabilitas Financial
Berkaitan dengan pengambilan
kebijakan organisasi
Komponen pembentuk
akuntabilitas financial diantaranya
yaitu pengungkapan dan ketaatan
terhadap peraturan
Akuntabilitas
program
Akuntabilitas
Proses
Akuntabilitas Kebijakan
7. Penerapan Akuntabilitas
Dalam sisi
akuntabilitas hukum
dan kejujuran hal ini
dapat dilihat dari
penerapan prosedur
pencatatan
keuangan yang
mengakui
pendapatan dan
pengeluaran saat
terjadi pemasukan
dan pengeluaran
dana
Dalam sisi akuntabilitas kebijakan
dapat dilihat dari pengambilan
keputusan yang melibatkan
masyarakat secara musyawarah
Akuntabilitas financial dapat dilihat dari prosedur
pertanggung jawaban keuangan yang dibuat setiap terjadi
transaksi, laporan bulanan, tri wulan, dan laporan akhir tahun
pada akhir bulan Dzulhijjah.
Dalam sisi
akuntabilitas
program dapat dilihat
dari prosedur
pelaporan tentang
kegiatan yang dibuat
dan dana yang
digunakan
Dalam sisi akuntabilitas proses, hal ini
dapat dilihat dari prosedur pembagian
kerja, mengatur setiap kegiatan yang
akan dilakukan, dan melaporkan
setiap dana yang digunakan
10. Laporan Keuangan
Laporan keuangan tempat ibadah berbentuk
sederhana karena aktifitasnya operasionalnya yang
tidak banyak dan rumit
Bentuk laporan keuangan tempat
ibadah berbeda-beda sesuai
dengan kebutuhannya
11. Peran Organisasi Sektor Publik
Sebagai Universitas Kehidupan
Sebagai Wadah Penanaman, Pembinaan dan
Peningkatan Keimanan
Sebagai Wadah Pengembangan dan
Manajemen Diri
Sebagai Wadah Penyucian dan Pengobatan
Jiwa