percepatan reformasi birokrasi

1. PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
MELALUI PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN
MUNA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KENDARI, 21 – 22 SEPTEMBER 2022
1

2. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI 2
Per Presiden No 81 Tahun 2010
tentang Grand Design RB 2010-2025
• Rancangan Induk Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Nasional
Road Map merupakan operasionalisasi Grand
design Reformasi Birokrasi
• Gelombang I : 2010 – 2014 ( ditetapkan dengan
PerMenPAN –RB Nomor 20 tahun 2010
• Gelombang II : 2015 – 2019 dengan PerMenPAN-
RB No 11 Tahun 2015
• Gelombang III : 2020 – 2024 dengan PerMenPAN-
RB No 25 Tahun 2020

3. orld Class bureaucracy dengan
pelayananpublik yang berkualitas dan
pemerintahan yang efektif-efisien
W
Roadmap RB 2020-2024 merupakan bentuk
operasionalisasi Grand Design
Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun
yaitu tahun 2020-2024 serta dilakukan secara berkelanjutan. Road Map disusun
untuk membantu menjabarkan visi misi dan RPJMN sehingga menjadi acuan bagi
K/L/P dalam melaksanakan RB. Diharapkan Road Map K/L/P yang telah dibuat,
dapat menyesuaikan dengan Road Map ini paling lambat pada akhir tahun2020.
ROADMAP REFORMASI
BIROKRASI 2020-2024
ROAD MAP ini juga mengusung semangat kolaborasi dengan berbagai K/L yang
terkait dalam Reformasi Birokrasi, seperti KEMENKEU, BAPPENAS, BPKP, LAN,
BKN, LKPP, ANRI, KEMENKUMHAM, KEMENDAGRI, DSB

4. REFORMASI BIROKRASI
4

5. Birokrasi
yang
bersih dan
akuntabel
Birokrasi
yang
kapabel
Pelayanan
Publik
yang
Prima
 Deregulasi
 Akuntabilitas
 Pengawasan
 Manajemen
Perubahan
 Deregulasi
 Organisasi
 Tatalaksana
 SDM Aparatur
 Pelayanan
Publik
1
2
3
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
2020-2024
4

6. PERMASALAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
ANTARA LAIN :
6
MASIH RENDAH KOMITMEN DARI PIMPINAN ( KHUSUSNYA PEMDA)
REFORMASI BIROKRASI DIMAKNAI SEBAGAI PEMENUHAN ADMINISTRATIF/ DOKUMEN
PEMAHAMAN RB HANYA SEBATAS PADA TIM SAJA TIDAK DIPAHAMI DI UNIT SEHINGGA
TIDAK TERLIHAT IMPLEMETENTASINYA DI UNIT KERJA
REKOMENDASI HASIL EVALUASI RB OLEH KEMENTERIAN PAN DAN RB, PADA UMUMNYA
TIDAK DITINDAKLANJUTI
RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN KARENA DIANGGAP MENGGANGGU ZONA NYAMAN
(COMFORT ZONE)
MASYARAKAT TIDAK MELIHAT ADANYA PERUBAHAN KARENA INSTANSI TIDAK
MENGKOMUNIKASIKAN /MEMPUBLIKASIKAN HASIL PERUBAHAN KEPADA MASYARAKAT
TIDAK ADA REWARD AND PUNISHMENT

7. LANGKAH-LANGKAH REFORMASI BIROKRASI
7
Mendapatkan komitmen yang kuat dari pimpinan
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Membentuk tim reformasi birokrasi
Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)
Menerapkan manajemen berbasis kinerja
Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins
Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

8. Esensi Reformasi Birokrasi
Upaya untuk
menata ribuan
proses tumpang
tindih antar
fungsi-fungsi
pemerintahan
Upaya menata
ulang proses
birokrasi dari
tingkat (level)
tertinggi hingga
terendah
Upaya merevisi
dan membangun
berbagai regulasi
dan
memodernkan
berbagai
kebijakan
Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata
kelola pemerintahan Indonesia

9. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
Menciptakan birokrasi pemerintah
yang profesional dengan karakteristik
adaptif, berintegritas, berkinerja
tinggi, bebas dan bersih Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, mampu
melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh
nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara.
Area perubahan yang
menjadi tujuan reformasi
birokrasi meliputi seluruh
aspek manajemen
pemerintahan.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI

10. Budaya Kerja Aparatur (culture set
dan mind set) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja
tinggi dan sejahtera
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
S1. Meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja yang
efisien dan efeektif
S2. Terwujudnya
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
S3. Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Tujuan: Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara.
8
AREA
PERUBAHAN
RB

11. PERBAIKAN BERKELANJUTAN
• Hasil penilaian digunakan
sebagai masukan untuk
memperbaiki pelaksanaan RB
secara terus-menerus melalui
siklus rencanakan, laksanakan,
monitoring, dan evaluasi serta
lakukan tindak lanjut perbaikan
KEJUJURAN DALAM PENILAIAN
•Untuk memotret/menilai kemajuan
pelaksanaan RB secara akurat sesuai dengang
kondisi yang senyatanya dalam praktek,
diperlukan kejujuran dalam melakukan
penilaian. Rekayasa/ketidakjujuran justru
tidak akan dapat memberikan informasi
mengenai perbaikan-perbaikan yang harus
dilakukan
PRINSIP PENILAIAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

12. • Seluruh proses perlaksanaan RB
harus didokumentasikan dengan
baik sesuai dengan siklus
rencanakan, laksanakan,
monitoring dan evaluasi serta
lakukan tindak lanjut perbaikan
TERDOKUMENTASI
• Seluruh hasil pelaksanaan RB harus
dibuktikan oleh stakeholder melalui
survey internal dan eksternal
DIBUKTIKAN OLEH
STAKEHOLDER
PRINSIP PENILAIAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

13. METODE EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
Permenpan Nomor 14 Tahun 2014
1
3
13

14. PERBEDAAN ANTARA PMPRB LAMA DAN YANG BARU
LAMA BARU
Obyek evaluasi
adalah instansi
Pemerintah
Survey Internal
hanya survey
internal
organisasi
Pengungkit
hanya melihat
proses
Obyek evaluasi
adalah Instansi
Pemerintah dan
Unit Kerja
Survei Internal
(Integritas
Organisasi dan
Integritas
Jabatan)
Pengungkit
(proses dan
hasil antara)

15. INSTANSI PEMERINTAH DAN UNIT KERJA
Penilaian hanya
melihat kualitas pada
level pusat/instansi
pemerintah
• Nilai merupakan
gabungan dari Proses
di instansi dan unit
• List pertanyaan ada
dua;(1)untuk
instansi;(2)untuk
instansi dan unit

16. Survey Integritas Organisasi
Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks
....dalam skala 0 - 4 dengan rincian:
S
16
No. Komponen Indeks 2018
1. Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi
2. Integritas terkait pengelolaan SDM
3. Integritas terkait pengelolaan anggaran
4. Integritas kesesuaian perintah atasan
dengan aturan dan norma
Total

17. SURVEI INTEGRITAS JABATAN
• Memahami tugas
dan fungsi serta
memahami ukuran
keberhasilan
pekerjaan
• Tidak memahami
tugas dan fungsi
serta tidak
memahami
ukuran
keberhasilan
pekerjaan
• Memahami tugas
dan fungsi tetapi
tidak memahami
ukuran
keberhasilan
pekerjaan
Indeks
Integritas
Jabatan

18. 18
No Provinsi
REFORMASI BIROKRASI
2017 2018
1 Jawa Tengah 76,53 BB 76,80 BB
2 DIY 76,73 BB 78,29 BB
3 Sulawesi Utara 58,56 CC 54,97 CC
4 Sulawesi Tengah 61,36 B 61,80 B
5 Sulawesi Barat 56,12 CC 57,46 CC
6 Sulawesi Tenggara 57,09 CC 58,41 CC
7 Sulawesi Selatan 60,32 B 61,36 B
8 Gorontalo 57,92 CC 58,88 CC
9 Maluku 51,15 CC 51,56 CC
10 Maluku Utara 58,89 CC 57,91 CC
11 Papua 58,03 CC 60,83 B
12 Papua Barat 54,34 CC 57,34 CC

19. POINT PENTING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
1. MENUMBUHKAN SEMANGAT PERUBAHAN PADA JAJARAN PIMPINAN
2. JADIKAN REFORMASI / PERUBAHAN MENJADI KEBUTUHAN INSTANSI
MELALUI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI (PERUBAHAN MIND SET DAN
CULTURE SET, PENERAPAN SAKIP , PENGUATAN PENGAWASAN, DSB)
3. LAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP SELURUH REKOMENDASI PERBAIKAN
4. BUATKAN RENCANA AKSI PERBAIKAN SETIAP AREA PERUBAHAN
5. PERLU MEMPERHATIKAN HARAPAN /KEPUASAN STAKEHOLDERS DENGAN
MELAKUKAN SURVEY SECARA BERKALA DAN MENINDAKLANJUTI KELUHAN
PENERIMA LAYANAN
6. MELAKUKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG MEMENUHI HARAPAN
MASYARAKAT
7. PERLU MEMBUKTIKAN PERUBAHAN YANG TERJADI SETELAH REFORM
8. KOMUNIKASIKAN KEPADA PUBLIK ATAU MASYARAKAT PERUBAHAN APA
YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

20. PENGUATAN
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA
20
S1. Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja yang
efisien dan efeektif

21. MENGAPA PERLU AKUNTABILITAS KINERJA ?
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
UU No. 5 Tahun 2014
Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
UU NOMOR 17/2003, UU NOMOR 1/2004
DAN UU 15/2004
UU NO 28 Tahun 1999 TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG
BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME
Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam
penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good
governance and clean government.
Azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah
AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL.
Makna Akuntabilitas :
“Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya”
Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengintegrasian sistem manajemen keuangan
dan kinerja
Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian
tunjangan, dan pengembangan kompetensi
PERATURAN MENTERI PAN DAN RB
Nomor 53 Tahun 2014

22. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) UNTUK MENDORONG
MONEY FOLLOW PROGRAM
Belanja publik perlu
ditekan, karena
keterbatasan
sumber daya.
Publik menuntut
peningkatan kualitas
pelayanan.
LATAR BELAKANG
Budget Reform:
Dari sekadar alokasi tahunan yang
didistribusikan antarinstansi dan
dilaporkan realisasinya kepada
Legislatif
Menjadi anggaran yang sinkron
dengan perencanaan, operasional,
dan pengukuran kinerja (Super
Budgeting)
Budget
Savings
INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA
©oaching
22

23. ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH
EFISIENSI BIROKRASI
Money Follow
Program
Alokasi anggaran harus
digunakan untuk
program pembangunan
yang bermanfaat bagi
masyarakat, misalnya
infrastruktur,
pengentasan
kemiskinan, pendidikan,
dan kesehatan.
(pemerintahan
berorientasi hasil)
e-
Government
Dalam sistem pemerintahan
elektronik, rakyat bisa
mengakses dokumen-dokumen
pemerintah dan semua hal
dapat dilihat secara transparan,
termasuk soal anggaran publik.
Stop
Pemborosan
Anggaran
Seberapapun anggaran
yang diberikan kepada
K/L/Pemda pasti habis,
tetapi tujuan (hasil)
tidak tercapai.
Fokus
Kinerja,
bukan
SPJ
ASN jangan terlalu
banyak
menghabiskan
waktu dan tenaga
hanya untuk
mengurusi SPJ.
Menghemat jumlah
anggaran yang
dibelanjakan dari
kegiatan-kegiatan yang
tidak penting.
Anggaran digunakan
hanya untuk
membiayai
program/kegiatan
prioritas yang
mendukung
pencapaian tujuan
pembangunan.
Anggaran yang
digunakan
menghasilkan manfaat
besar untuk
masyarakat.
EFISIENSI

24. SISTEM
AKUNTABILITAS
24
ADALAH SISTEM YANG DIRANCANG UNTUK
MEMBANTU PENERIMA AMANAH
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN EFEKTITAS
DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
YANG DIAMANAHKAN

25. CIRI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI
HASIL
MENETAPKAN TUJUAN DAN SASARAN
YANG INGIN DICAPAI
MENGAITKAN DAN MENSELARASKAN
ANTARA TUJUAN DAN CARA MENCAPAINYA
MENENTUKAN INDIKATOR KINERJA
KEBERHASILAN

26. TANTANGAN DAN FOKUS PERBAIKAN
TANTANGAN
Rendahnya komitmen pimpinan
dan kemampuan SDM dalam
mengelola kinerja
Remunerasi belum dilandaskan
pada ukuran kinerja individu yang
tepat
Belum adanya keselarasan
antara ukuran kinerja organisasi
dengan ukuran kinerja individu
FOKUS PERBAIKAN
Mendorong peningkatan
akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah terutama pemerintah
kabupaten / kota
Membangun sistem pengukuran
kinerja individu ASN sebagai
landasan pemberian remunerasi
Membangun keselarasan dan
integrasi antara ukuran kinerja
organisasi dan ukuran kinerja
individu

27. • RPJMD BELUM MEMBERIKAN ARAHAN YANG JELAS
• RENSTRA BELUM SELARAS DENGAN RPJMD
• PENGURAIAN SASARAN STRATEGIS KE DALAM SASARAN YANG LEBIH RENDAH BELUM
BAIK
• PERJANJIAN KINERJA BELUM DI TERAPKAN DENGAN BAIK
• BERBAGAI TARGET TIDAK DAPAT DIWUJUDKAN /MENYIMPANG DARI SASARAN
• INDIKATOR KINERJA TIDAK DIRUMUSKAN DENGAN SMART
• TIDAK TERDAPAT IKU ATAU IKU TIDAK DIRUMUSKAN DENGAN BAIK
• PENGURAIAN IKU BELUM SELARAS
• TIDAK TERDAPAT SISTEM PENGUKURAN KINERJA
• TIDAK TERDAPAT MEKANISME PELAPORAN KINERJA
• LKj TIDAK DISUSUN ATAS DASAR PERJANJIAN KINERJA
• ANALISIS TIDAK DILAKUKAN SECARA MENDALAM
• REKOMENDASI DANGKAL
• TIDAK/BELUM TERDAPAT MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKALA
• APIP BELUM BERFUNGSI DENGAN BAIK ATAU SKPD BELUM MEMBERIKAN PERHATIAN
TERHADAP EVALUASI APIP
• LKj BELUM DIMANFAATKAN U/ PERBAIKAN MGT
PERMASALAHAN UMUM DALAM PENERAPAN SAKIP
• CAPAIAN KINERJA BELUM DIDASARKAN PADA KINERJA OUTCOME
• CAPAIAN KINERJA TIDAK DIDASARKAN PADA KINERJA YANG DIPEROLEH PADA TAHUN-
TAHUN SEBELUMNYA
• SINERGI DENGAN CAPAIAN LAIN MASIH LEMAH

28. PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI
RENCANA
STRATEGIS
SISTEM
AKUNTABIITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA
SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
PERJANJIAN
KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN
TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN
KEPADA PEJABAT YANG
BERKOMPETEN
PENGUKURAN
KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN
PENCAPAIAN TARGET DIUKUR
DENGAN TEPAT
PENGELOLAAN
DATA KINERJA
MEMASTIKAN DATA KINERJA
DIKELOLA DENGAN BAIK
UNTUK MENGETAHUI
PENCAPAIAN DARI TAHUN KE
TAHUN
PELAPORAN
KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA
DILAPORKAN KEPADA PEMBERI
AMANAH SECARA JUJUR
REVIU DAN
EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN
PENCAPAIAN KINERJA
TELAH DIREVIU DAN
DIEVALUASI
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN
BERKELANJUTAN UNTUK
PENINGKATAN KINERJA

29. Langkah – langkah perbaikan
• Memastikan pada RPJMD memberikan tujuan dan
sasaran yang jelas disertai dengan Indikator outcome
• SKPD memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta
mampu merumuskan program dan kegiatan yang
benar-benar mendorong pencapaian kinerja;
• Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh
SKPD;
• Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi
perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
• Budget Reform, memastikan setiap anggaran memiliki
kaitan langsung dengan pencapaian kinerja;
• Kepala daerah melakukan monitoring dan evaluasi
kinerja secara berkala, atas capaian kinerja SKPD;
• Pemberian penghargaan terhadap SKPD berkinerja dan
pemberian hukuman terhadap SKPD tidak berkinerja.

30. 30
NILAI SAKIP
PEMERINTAH
DAERAH DI
PROVINSI
SULAWESI
TENGGARA
Tahun 2017 –
2018
NILAI 2017 PREDIKAT 2017 NILAI 2018 PREDIKAT 2018
Provinsi Sulawesi Tenggara 62,79 B 64,05 B
Kab. Bombana 41,99 C 50,29 CC
Kab. Buton 52,10 CC 53,12 CC
Kab. Buton Selatan 45,05 C 42,28 C
Kab. Buton Tengah Tidak Dievaluasi X 45,99 C
Kab. Buton Utara 40,17 C 60,15 B
Kab. Kolaka 56,49 CC 58,04 CC
Kab. Kolaka Timur 40,57 C 50,40 CC
Kab. Kolaka Utara 50,33 CC 57,11 CC
Kab. Konawe 43,41 C 43,00 C
Kab. Konawe Kepulauan 27,47 D 44,08 C
Kab. Konawe Selatan 60,75 B 62,23 B
Kab. Konawe Utara 45,22 C 60,04 B
Kab. Muna 56,30 CC 58,04 CC
Kab. Muna Barat 35,30 C 38,43 C
Kab. Wakatobi 57,46 CC 60,02 B
Kota Bau-bau 47,56 C 52,07 CC
Kota Kendari 58,11 CC 60,24 B

31. 31
PENGUKURAN KINERJA
PELAPORAN KINERJA
EVALUASI INTERNAL
CAPAIAN KINERJA
PENILAIAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERENCANAAN KINERJA
PEMENUHAN KUALITAS PENERAPAN
6% 15% 9% 30%
5% 12.5% 7.5% 25%
3% 7.5% 4.5% 15%
2% 5% 3% 10%
5% 10% 5% 20%
OUTPUT OUTCOME LAINNYA
80%

32. MINIMUM REQUIREMENT
PEMDA UNIT PK ES3/4 RENCANA AKSI EVALUASI
INTERNAL
CASCADING APLIKASI MANAJEMEN
KINERJA
AA
A
ADA Y ADA Y ADA Y
3/3
OPD
ADA Y ADA Y
ADA,
INTEGRASI
ADA,
IMPLEMENT
ASI
KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y
CASCADING CASCADING CASCADING
BB
ADA Y ADA Y ADA Y
2/3 OPD
ADA Y ADA Y
ADA
ADA,
KUALITAS
KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y
CASCADING CASCADING CASCADING OPD
B
ADA Y ADA Y ADA Y
1/3 OPD
ADA Y ADA P
X X
KWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL T KWAL T
1/3 OPD 1/3 OPD PEMDA
CC
ADA Y ADA Y
X X X X X X
KWAL Y KWAL T
C
ADA Y ADA Y
X X X X X X
KWAL T KWAL T
D
TIDAK
ADA
TIDAK
ADA
X X X X X X

33. ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
33
Peringkat Nilai
AA >90-100
A >80-90
BB >70-80
B >60-70
CC >50-60
C >30-50
D 0-30
Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran
negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.
Nilai akuntabilitas kinerja
mengidentifikasikan kemampuan instansi
pemerintah tersebut untuk:
1. Merencanakan target kinerja,
2. Menyelaraskan apa yang akan
dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan
dengan apa yang akan dikerjakan,
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan
rencana kerja,
5. Melaporkan capaian kinerja selaras
dengan apa yang telah dilaksanakan
dan direncanakan sebelumnya

34. KOMPONEN PENILAIAN
34
Perencanaan
Kinerja
• RPJMD Pemda Provinsi, Kabupaten /Kota
• Rencana Strategis (Renstra) SKPD
• Rencana Kinerja Tahunan (RKPD)
• Penetapan Kinerja (PK)
Pengukuran
Kinerja
• Indikator Kinerja Utama (IKU)
• Mekanisme pengumpulan data kinerja
Pelaporan Kinerja • Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
Evaluasi Internal
• Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal
• Pemantauan pencapaian kinerja
• Evaluasi program
Capaian Kinerja
• Pencapaian target
• Keandalan informasi kinerja
• Benchmark kinerja dengan Kab/kota lain
• Kinerja menurut stakeholder lain

35. IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
Mempertanggung
jawabkan hasil
atas penggunaan
anggaran;
Menetapkan
ukuran dan
target kinerja
yang jelas;
Menghemat
anggaran melalui
kegiatan yang
berdampak
langsung bagi
pencapaian sasaran
pembangunan.
Perumusan sasaran
pembangunan lebih
berorientasi hasil
yang sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat;
Re-focusing
Program/Kegiatan yang
sesuai dengan sasaran
pembangunan tersebut;
Upaya cross-
cutting program
dan kegiatan
sehingga terwujud
sinergitas
(kolaborasi) antar-
instansi.
EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS DISEBABKAN OLEH:
SAKIP MENGGAMBARKAN KEMAMPUAN
INSTANSI DALAM
DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN :
1
6
EFEKTIFITAS EFISIENSI

36. PERENCANAAN KINERJA 36
Menilai kemampuan instansi pemerintah
dalam merencanakan kinerja.
DOKUMEN PERENCANAAN
RPJMD (Perencanaan 5 tahunan Tingkat Pemda)
Rencana Strategis (Renstra) (Perencanaan 5 tahunan tingkat SKPD)
Rencana Kinerja Tahunan (RKPD) (Perencanaan Tahunan)
Penetapan Kinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan)

37. PERENCANAAN KINERJA
37
DOKUMEN PERENCANAAN
• Apakah dokumen telah disusun
• Apakah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja
PEMENUHAN
• Apakah tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah berorientasi
hasil
• Apakah indikator kinerja telah spesifik, terukur, mungkin dicapai,
relevan dan jelas jangka waktunya.
• Apakah target kinerja ditetapkan dengan baik
• Apakah telah selaras dengan dokumen lainnya
• Apakah kegiatan sudah merupakan cara untuk mencapai sasaran
KUALITAS
• Apakah digunakan sebagai acuan dalam dokumen turunannya
• Apakah telah dilakukan reviu secara berkala
• Apakah target kinerja dipergunakan untuk mengukur
keberhasilan
• Apakah realisasi penetapan kinerja telah dimonitor secara
berkala
• Apakah penetapan kinerja dimanfaatkan dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan
PEMANFAATAN

38. PENGUKURAN KINERJA
38
Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam
menyusun ukuran kinerja yang baik dan melakukan
pengukuran kinerja.
•IKU (sesuai Permenpan 9/2007) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)
•Mekanisme pengumpulan data yang memadai:
•Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up-to-date
•Ada kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid
•Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan
•Terdapat penanggungjawab yang jelas
•Jelas waktu deliverynya
•Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data
Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

39. PELAPORAN KINERJA
39
Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja.
• Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban
kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi
• Mengungkapkan keberhasilan/kegagalan, upaya
mencapainya, tantangan/hambatan, dan strategi ke depan.
• Laporan Akuntabilitas ini harus dapat diakses masyarakat
dengan mudah
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

40. EVALUASI INTERNAL
40
Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam
melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan
manajemen kinerja.
• Apakah terdapat pedoman evaluasi internal
• Kualitas pemahaman evaluator internal
• Kualitas rekomendasi perbaikan yang diusulkan
kepada unit kerja
• Apakah terdapat monitoring pencapaian kinerja
• Apakah terdapat evaluasi program kegiatan
Evaluasi internal atas unit kerja

41. CAPAIAN KINERJA
41
Menilai kinerja instansi pemerintah
• Tingkat pencapaian target kinerja
• Tingkat keandalan informasi kinerja
• Tingkat pencapaian kinerja dibandingkan dengan
pemerintah daerah lainnya
• Tingkat pencapaian kinerja menurut stakeholder
lainnya (Opini BPK, Penghargaan, Inovasi, dll)
Capaian kinerja

42. DAMPAK POSITIF PENERAPAN SAKIP
Indikator kinerja terukur dan berorientasi hasil
Fokus sesuai dengan tugas dan fungsi
Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
Akuntabilitas kinerja menjadi terintegrasi
Pelaksanaan tugas dan fungsi selaras RPJMD

43. DAMPAK POSITIF PENERAPAN SAKIP
Terbangun budaya Kinerja di lingkungan instansi
Menghilangkan ego sektoral
Terbangun kerjasama diantara seluruh OPD
Fokus dan mengutamakan kinerja organisasi
Kinerja instansi terlihat nyata dirasakan masyarakat
Kemampuan menghasilkan layanan publik

44. 44
Terima Kasih
SALAM REFORMASI BIROKRASI