SlideShare a Scribd company logo
Kompartemen Bebas
Penyakit Hewan Menular
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Karantina Hewan
Sosialisasi Pembebasan Penyakit Hewan Menular Berbasis Kompartemen – 8 Maret 2021
Perbedaan regionalisasi dan kompartementalisasi
2
Regionalisasi/Zonasi Kompartementalisasi
Zonasi berlaku untuk
subpopulasi hewan yang
utamanya ditentukan
berdasarkan geografis
Kompartementalisasi berlaku
untuk subpopulasi hewan yang
utamanya ditentukan oleh
manajemen dan praktik-praktik
budidaya yang berkaitan dengan
biosekuriti
Sumber: OIE Code, Chapter 4.4. Zoning and Compartmentalisation.
Penggunaan ke-dua konsep
▪ Pengendalian/pemberantasan penyakit
▫ Zoning diterapkan secara progresif dengan pendekatan secara
bertahap (stepwise approach).
▫ mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien di
wilayah tertentu dari suatu negara.
▪ Perdagangan internasional
▫ diterapkan untuk membatasi perluasan penyakit ke suatu area
terbatas yang ditentukan, sambil mempertahankan status
wilayah untuk mendapatkan dan mempertahankan akses
pasar untuk komoditas tertentu.
3
Sumber: Presentasi David Wilson “The OIE’s approach to zones and compartments”
7 kriteria KOMPARTEMEN
1. Prinsip-prinsip untuk menetapkan suatu kompartemen
(Artikel 4.5.2.)
2. Pemisahan suatu kompartemen dari sumber infeksi
potensial (Artikel 4.5.3.)
3. Dokumentasi faktor-faktor penting untuk pemenuhan
penetapan kompartemen (Artikel 4.5.4.)
4. Surveilans agen atau penyakit (Artikel 4.5.5.)
5. Kemampuan dan prosedur diagnostik (Artikel 4.5.6.)
6. Respon darurat dan pelaporan (Artikel 4.5.7.)
7. Supervisi dan kontrol suatu kompartemen (Artikel 4.5.8.)
4
Sumber: OIE Code, Chapter 4.5. Application of Compartmentalisation.
1. Prinsip-prinsip penetapan kompartemen
▪ Batasnya ditetapkan secara jelas, termasuk lokasi dari semua
komponennya:
▫ unit kandang (peternakan)
▫ unit-unit fungsional terkait, seperti:
• pabrik pakan;
• rumah potong hewan/abatoir;
• rendering plant;
• dsbnya.
▪ Pemisahan epidemiologi antara hewan di dalam kompartemen
dengan hewan di luar kompartemen.
5
Sumber: OIE Code, Chapter 4.5. Application of Compartmentalisation.
Kompartemen
Diskripsi hubungan
fungsional (jarak dan
pemisahan fisik)
antara kompartemen
dengan unit terkait,
jika tidak termasuk
dalam kompartemen
6
Sumber: OIE Checklist on the
Practical Application of
Compartmentalisation. Nov 2012.
2. Pemisahan epidemiologi kompartemen
1. Faktor-faktor fisik dan spasial
yang mempengaruhi biosekuriti
2. Faktor-faktor infrastruktur
3. Biosekuriti
4. Sistim penelusuran (Traceability)
7
Sumber: OIE Code, Chapter 4.5. Application of
Compartmentalisation.
2.1. Faktor-faktor fisik dan spasial
▪ Tinjauan terhadap faktor geografis diperlukan untuk memastikan
bahwa batas fungsional memberikan pemisahan kompartemen yang
memadai dari populasi hewan yang berdekatan dengan status
kesehatan yang berbeda. Perlu disediakan PETA dan jarak!
▪ Faktor-faktor yang dapat mengubah tingkat kepercayaan yang dicapai
melalui biosekuriti dan surveilans:
▫ Status penyakit di area berdekatan, atau ada kaitan epidemiologik
dengan kompartemen yang tidak dapat dikelola;
▫ Lokasi peternakan terdekat (status kesehatan berbeda atau ada
‘buffer ’ yang menghalangi kontak langsung/penyebaran aerosol).
▫ Pertimbangan penyebaran lingkungan dari agen penyakit (iklim
yang mempengaruhi daya tahan virus).
8
Sumber: Scott A. et al. (2006). The Concept of compartmentalisation. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 25 (3), 873-879.
2.2. Faktor-faktor infrastruktur (1)
▪ Perumahan;
▪ Pagar atau pemisah fisik yang efektif lainnya (informasi detil
seperti tinggi, material, ukuran lubang kawat dan kedalaman);
▪ Fasilitas untuk orang masuk termasuk kontrol akses, area ganti
pakaian dan mandi (shower);
▪ Akses kendaraan termasuk prosedur pembersihan dan disinfeksi;
▪ Kontrol penggunaan dan rute kendaraan dengan akses ke
kompartemen;
▪ Fasilitas bongkar muat ternak;
▪ Fasilitas isolasi untuk ternak baru masuk;
▪ Fasilitas untuk bahan dan peralatan yang baru dimasukkan;
▪ Fasilitas untuk menyimpan pakan dan produk obat-obatan hewan;
9
2.2. Faktor-faktor infrastruktur (2)
▪ Pembuangan karkas, kotoran kandang dan limbah;
▪ Suplai air;
▪ Tindakan-tindakan untuk mencegah paparan mekanik atau vektor
hidup seperti insekta, rodensia dan burung liar;
▪ Sistim ventilasi;
▪ Penjelasan tentang alur kerja dalam unit;
▪ Peralatan khusus yang kontak dengan hewan serta prosedur
pembersihan dan disinfeksi saat dimasukkan ke kompartemen;
▪ Prosedur pembersihan dan disinfeksi yang diterapkan untuk setiap
unit dalam peternakan, informasi tentang diagram yang mencakup
aspek-aspek di atas.
10
Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
2.3. Rencana Biosekuriti (1)
1. Alur potensial untuk introduksi dan penyebaran agen penyakit ke
dalam kompartemen, termasuk: pergerakan hewan, rodensia, hewan,
suspensi udara, artropoda, kendaraan, orang, produk biologik,
peralatan, fomit, pakan, saluran air, drainase atau cara lain;
2. ‘Critical control point’ (CCP) untuk setiap alur;
3. Tindakan-tindakan untuk memitigasi setiap CCP;
4. Standar operational prosedur (SOP);
5. Rencana kontinjensi untuk mengatasi setiap potensi perubahan
faktor risiko di masa depan;
6. Prosedur pelaporan ke Otoritas Veteriner;
7. Program untuk edukasi dan training pekerja;
8. Program surveilans yang dijalankan secara tepat.
11
Sumber: OIE Code, Article 4.5.3. Separation of a compartment from potential sources of infection.
2.3. Biosekuriti (2) - SOP
▪ SOP Training pekerja/petugas;
▪ SOP Skema jaminan mutu (jika ada);
▪ SOP Kontrol pergerakan hewan;
▪ SOP Kesehatan hewan;
▪ SOP Kontrol pergerakan manusia;
▪ SOP Kontrol atas kendaraan;
▪ SOP Keamanan pakan dan sumber air
▪ SOP Manajemen risiko lingkungan
▪ SOP Keamanan dan kekuatan
bangunan dan peralatan
12
Standar operasional
prosedur (SOP)
▪ untuk manajemen dan
praktik-praktik budidaya
▪ didokumentasikan secara
penuh dan dicatat
▪ diaudit (oleh Otoritas
Veteriner) untuk
memastikan kepatuhan
terhadap biosekuriti.
2.4. Sistim Penelusuran
▪ Semua hewan dalam kompartemen harus diidentifikasi dan
didaftar secara individual sehingga sejarah dan gerakannya
dapat didokumentasikan dan diaudit (kecuali untuk broiler
dan D.O.C.).
▪ Semua pergerakan hewan masuk dan keluar kompartemen
harus dicatat di tingkat kompartemen, dan ketika
diperlukan, berdasarkan analisis risiko, disertifikasi oleh
Otoritas Veteriner.
▪ Pergerakan dalam kompartemen tidak perlu disertifikasi
tetapi harus dicatat di tingkat kompartemen.
13
Sumber: OIE Code, Article 4.5.3. Separation of a compartment from potential sources of infection.
3. Dokumentasi
▪ Dokumen catatan pergerakan
hewan
▪ Dokumen catatan produksi,
termasuk kelahiran & kematian
▪ Sumber pakan
▪ Hasil uji laboratorium
▪ Log akses/buku harian akses
keluar masuk pekerja/tamu
▪ Dokumen catatan penyakit dan
pengobatan
14
▪ Dokumen catatan vaksinasi
terdiri dari program vaksinasi,
tipe vaksin untuk tujuan
pencegahan penyakit di bawah
supervisi dokter hewan
▪ Penggunaan obat-obatan hewan
atau zat berbahaya, di bawah
supervisi dokter hewan
▪ Dokumen catatan rencana dan
pelaksanaan biosekuriti
▪ Dokumen catatan training
pekerja/petugas
4. Surveilans
4.1. Surveilans internal
(sampel dikumpulkan dari unit kandang dalam kompartemen)
▫ memastikan deteksi dini pada kejadian agen penyakit masuk ke
subpopulasi; atau
▫ memastikan kepercayaan yang diinginkan mengenai status bebas
penyakit.
4.2. Surveilans eksternal
(sampel dikumpulkan dari area di luar kompartemen)
▫ memastikan hasil biosekuriti yang efektif dalam kompartemen;
▫ kombinasi surveilans pasif dan aktif untuk mencapai hasil itu;
▫ surveilans bertarget terutama mencakup unit epidemiologi yang
berdekatan atau yang memiliki hubungan epidemiologik potensial
dengan kompartemen.
15
5. Kemampuan dan prosedur diagnostik
▪ Daftar laboratorium yang ditunjuk secara resmi yang digunakan
untuk menguji dan mengonfirmasi hasil;
▪ Untuk setiap laboratorium, kapasitas laboratorium mematuhi
persyaratan surveilans;
▪ Tipe uji yang diterapkan untuk penyakit yang ditentukan;
▪ Volume sampel yang dapat ditangani untuk setiap uji;
▪ Prosedur dan metoda untuk memastikan kendali mutu (quality
control);
▪ Prosedur pelaporan umum hasil uji dan pelaporan cepat hasil
positif.
16
Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
6. Respon darurat dan notifikasi
▪ Jika diduga ada kejadian penyakit yang ditentukan untuk
kompartemen, manajemen kompartemen harus segera melapor ke
Otoritas Veteriner.
▫ Jika dikonfirmasi, Otoritas Veteriner harus segera mencabut
status kompartemen dan harus memberitahu negara-negara
pengimpor mengikuti ketentuan Artikel 5.3.7.
▪ Manajemen kompartemen harus melapor ke Otoritas Veteriner
tentang kejadian tersebut dan menginisiasi peninjauan ulang
terhadap rencana biosekuriti untuk menentukan apakah ada
pelanggaran dalam biosekuriti.
▫ Jika terdeteksi pelanggaran biosekuriti yang signifikan, status
kompartemen harus ditangguhkan.
17
7. Supervisi dan kontrol kompartemen
TANGGUNG JAWAB OTORITAS VETERINER:
1. mengembangkan dan menerapkan dasar hukum yang diperlukan
untuk menetapkan, mengakui dan mensupervisi kompartemen;
2. mengembangkan kemitraan yang efektif dengan manajemen
kompartemen dan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman
yang baik tentang struktur dan operasi berbagai sektor peternakan
(produksi dan non-produksi);
3. memastikan sistim berjalan untuk pemberian sertifikat resmi yang
kredibel tentang status kesehatan dari kompartemen, dan komoditi
yang diperdagangkan dari kompartemen;
18
Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
7. Supervisi dan pengendalian kompartemen
TANGGUNG JAWAB OTORITAS VETERINER (lanjutan):
4. merancang dan mempublikasikan kriteria umum dan model
biosekuriti yang berlaku untuk kompartemen, bermitra dengan
industri;
5. mengkaji secara regular data saintik dan menilai ulang faktor
risiko, untuk memastikan bahwa SOP akan terus sesuai dengan
situasi;
6. mengembangkan dan mengimplementasikan audit dan mengkaji
prosedur untuk memastikan bahwa SOP yang disepakati sedang
dilaksanakan.
19
Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
7. Supervisi dan pengendalian kompartemen
OTORITAS VETERINER MENYIAPKAN DETIL tentang:
▪ Prosedur persetujuan kompartemen
▪ Prosedur penangguhan, pencabutan dan pemulihan komparteman
▪ Komunikasi persetujuan kompartemen, penangguhan atau
pemulihan kepada mitra dagang
▪ Otoritas audit
▫ Akreditasi auditor
▫ Training auditor
▪ Prosedur pelaksanaan audit
▪ Frekuensi audit
▪ Laporan audit dan tindakan lanjutan
20
Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
7. Supervisi dan pengendalian kompartemen
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN KOMPARTEMEN:
1. mengembangkan kemitraan yang efektif dan kredibel dengan Otoritas
Veteriner;
2. melaksanakan rencana bioskuriti dan mengkompilasi dokumentasi
yang relevan untuk audit;
3. melaporkan segera ke Otoritas Veteriner tentang:
a. setiap perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi status
kesehatan dari kompartemen;
b. setiap kasus terduga penyakit dan setiap perubahan status baseline
kesehatan hewan;
c. setiap pelanggaran tindakan-tindakan biosekuriti sesuai dengan
rencana biosekuriti.
21
Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
Syarat kompartemen bebas sesuai OIE
Selain kepatuhan terhadap Chapter 4.4. dan 4.5. OIE TAHC tentang
kompartementalisasi, juga harus mematuhi syarat dalam:
▪ Chapter 1.4. tentang surveilans kesehatan hewan;
▪ Chapter 3.1. tentang Veterinary Services dan Chapter 3.2. tentang
Evaluasi Veterinary Services;
▪ Chapter 4.2. tentang Prinsip-prinsip Umum Identifikasi dan
Penelusuran Hewan Hidup dan Chapter 4.3. tentang Disain dan
Implementasi Sistim Identifikasi untuk Mencapai Penelusuran Hewan;
▪ Semua chapter penyakit yang relevan dengan kompartemen:
▫ Chapter 10.4. tentang Infeksi dengan Virus Avian Influenza;
▫ Chapter 8.4. tentang Infeksi Brucella abortus, B. melitensis dan B. suis
▫ Chapter 15.1. tentang Infeksi dengan Virus African Swine Fever.
22
Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
Kompartemen Bebas
Avian influenza
23
Penetapan status kompartemen AI
1. AI wajib dilaporkan (notifiable) di seluruh wilayah negara, program
peningkatan kesadaran masyarakat AI telah dijalankan, dan semua
laporan terduga AI telah dilakukan penyidikan ke lapangan dan
apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan laboratorium;
2. Surveilans yang tepat dijalankan untuk menunjukkan adanya
infeksi pada keadaan tidak ada gejala klinis pada ayam, dan risiko
yang timbul dari unggas selain ayam; hal ini dapat dicapai dengan
program surveilans AI sesuai dengan Artikel 10.4.27.–10.4.33.;
3. Pertimbangkan semua faktor epidemiologik untuk terjadinya AI
dan perspektif sejarahnya.
24
Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.2. Determination of the avian
influenza status of a country, zone or compartment.
Syarat kompartemen bebas
25
Bebas AI Bebas HPAI
Kompartemen dapat
dinyatakan bebas AI jika
dapat menunjukkan
infeksi virus AI tidak ada
di kompartemen dalam 12
bulan terakhir.
Kompartemen dapat dinyatakan bebas
HPAI pada unggas jika:
1. dapat menunjukkan infeksi HPAI tidak
ada di kompartemen dalam 12 bulan
terakhir, meskipun status terkait LPAI
tidak diketahui; atau
2. tidak memenuhi kriteria bebas AI,
tetapi setiap virus yang terdeteksi tidak
teridentifikasi sebagai HPAI.
Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.3. Country, zone or compartment free from avian influenza. Artikel 10.4.4.
Country, zone or compartment free from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry.
Unit-unit kandang dalam kompartemen
Sumber: Fune G. Zoning
and Compartmentalisation
in animal disease
control/trading purposes.
Training Seminar for OIE
Delegates from Europe.
Lyon, 5-6 November 2009.
26
Mendapatkan kembali status bebas
▪ Jika infeksi terjadi di kompartemen yang sebelumnya bebas, status
bebas AI dapat diperoleh kembali:
1. Dalam kasus infeksi virus HPAI, 3 bulan setelah dilakukan
kebijakan ‘stamping-out’ (termasuk disinfeksi seluruh peternakan
terdampak), asalkan surveilans telah dilakukan dalam periode 3
bulan tersebut.
2. Dalam kasus infeksi virus LPAI, unggas dapat tetap dipelihara
untuk dipotong untuk konsumsi manusia setelah memenuhi
persyaratan untuk daging ayam segar (Artikel 10.4.19.) atau
kebijakan ‘stamping-out’ telah dilakukan; dalam kedua kasus, 3
bulan setelah dilakukan disinfeksi seluruh peternakan terdampak,
asalkan surveilans telah dilakukan dalam periode 3 bulan tersebut.
27
Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.3. Country, zone or compartment free from avian influenza.
Dokumentasi bebas AI atau HPAI (1)
1. Setiap negara yang mendeklarasikan kompartemen unggas bebas AI
atau HPAI harus menyediakan bukti adanya program surveilans yang
efektif dengan syarat:
a. menunjukkan tidak ada infeksi virus AI atau virus HPAI, selama 12
bulan sebelumnya dalam populasi unggas yang rentan (vaksinasi dan
non-vaksinasi).
b. melakukan identifikasi infeksi virus AI melalui deteksi virus dan uji
antibodi.
c. menargetkan populasi unggas dengan risiko spesifik terkait dengan tipe
produksi, kemungkinan kontak langsung atau tidak langsung dengan
burung liar, flok berbeda umur, pola perdagangan lokal, termasuk pasar
unggas hidup, penggunaan air permukaan yang terkontaminasi, dan
adanya lebih dari satu spesies dan biosekuriti yang buruk.
28
Dokumentasi bebas AI atau HPAI (2)
2. Syarat tambahan bagi kompartemen yang mempraktikkan vaksinasi:
a. jika digunakan untuk mencegah penularan virus HPAI sebagai
bagian dari program pengendalian penyakit;
b. tingkat kekebalan flok yang diperlukan untuk mencegah
penularan tergantung pada ukuran flok, komposisi (misalnya
spesies) dan kepadatan populasi unggas yang rentan.
c. keputusan memvaksinasi hanya spesies tertentu atau subpopulasi
unggas lainnya berdasarkan epidemiologi AI di kompartemen.
d. Pada semua flok yang divaksinasi, ada kebutuhan untuk
melakukan uji virulogik dan serologik untuk memastikan tidak
adanya sirkulasi virus.
29
Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.30. Documentation of freedom from avian influenza or
freedom from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry
Dokumentasi bebas AI atau HPAI (2)
2. Syarat tambahan bagi kompartemen yang mempraktikkan vaksinasi
(lanjutan):
e. Pengggunaan unggas sentinel dapat memberikan bukti lebih lanjut
mengenai tidak adanya sikulasi virus.
f. Uji harus diulang setidaknya setiap 6 bulan atau pada interval
yang lebih pendek sesuai dengan risiko di kompartemen.
g. Bukti yang menunjukkan efektivitas program vaksinasi juga harus
disediakan.
30
Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.30. Documentation of freedom from avian influenza or
freedom from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry
‘Buffer zone’ dari kompartemen
Contoh:
Peternakan ayam,
Pekan Nenas, Johor
31
1 km
1 km
1 km
1 km
Sumber: Powerpoint on
Compartmentalization for
Newcastle Disease, Avian
Influenza and Salmonella
(Avian Farm)..
32
KEUNTUNGAN KERUGIAN
1. Vaksinasi mengurangi risiko
infeksi.
1. Vaksinasi tidak memberikan 100%
proteksi.
2. Jumlah virus yang lebih tinggi
diperlukan untuk menginfeksi
hewan yang divaksinasi.
2. Flok yang divaksinasi masih
terinfeksi jika ada paparan virus
lapangan dengan tingkat tinggi.
3. Flok yang divaksinasi kecil
kemungkinannya untuk terkena AI.
3. Menutupi terjadinya wabah penyakit.
4. Jika terjadi wabah pada flok yang
divaksinasi:
a) penyebaran lebih lambat;
b) kematian berkurang.
4. Risiko menyebar.
5. Vaksinasi tanpa surveilans dapat
mengarah pada infeksi endemik LPAI.
6. Surveilans yang ketat adalah benar-
benar esensial.
7. Biaya surveilans yang ketat dalam
skala besar mahal.
FAKTA VAKSINASI AI
Surveilans internal
Permentan No. 28/Permentan/OT. 140/5/2008
▪ Unit sampel: sampel diambil menurut jumlah unggas per flok (tabel
berikut)
▪ Hasil serologis: Titer HI > 1:16 (4 log2) pada lebih besar dari 70-80%
sampel yang diuji untuk membuktikan vaksinasi efektif.
▪ Sampel usap kloaka/trakea dipool per 5 sampel (20 sampel uji).
▪ Hasil virulogi: Apabila ada PCR positif, maka dilakukan pengambilan
sampel ulang setelah 21 hari. Apabila negatif, dinyatakan bebas AI.
▪ Pengambilan sampel (tabel di atas) secara regular 1 kali per 12 bulan.
33
Jumlah
sampel
Sampel
darah
Uji
Sampel swab
Kloaka/Trakea
Uji
Flok 10 - 20 HI 100 PCR
Monitoring flok yang divaksinasi
UNGGAS SENTINEL (jika diperlukan)
▪ Minimum 10 – 20 ekor unggas sentinel yang tidak divaksinasi yang
diidentifikasi secara jelas ditempatkan random dalam setiap kandang.
▪ Unggas sentinel akan segera menunjukkan:
▫ morbiditas/mortalitas jika HPAI bersirkulasi;
▫ antibodi jika LPAI bersirkulasi; atau
▫ tidak memperlihatkan gejala klinis infeksi HPAI.
▪ Jika unggas sentinel mati dan diuji dengan ‘rapid test’, maka flok
dianggap positif AI dan harus dimusnahkan.
34
Surveilans eksternal
▪ Surveilans pasif:
▫ Berdasarkan sistim pelaporan (i-SIKHNAS) – database
epidemiologi elektronik yang berisikan data kasus (sakit, mati,
positif uji).
▪ Surveilans aktif:
▫ Pengambilan sampel dilakukan sistematis dan terstruktur.
▫ Dikompilasi secara regional/nasional.
1. Surveilans AI berbasis risiko di Pasar Unggas Hidup (PUH);
2. Surveilans bertarget pada peternakan unggas ras dan buras
(backyard) berisiko tinggi; dan
3. Surveilans untuk prasyarat bebas lalu lintas peternakan unggas
komersial oleh Karantina hewan.
35
Kelompok Ternak
Bebas Brucellosis
(Herd Free)
36
‘Herd’ (Kelompok ternak)
▪ Kelompok ternak (herd) artinya sejumlah hewan dari satu
jenis yang dipelihara bersama-sama di bawah kendali
manusia atau sekumpulan hewan liar yang cenderung
berkelompok.
37
▪ Suatu kelompok ternak
biasanya dianggap sebagai
unit epidemiologi.
Sumber: OIE TAHC (2020). Glossary.
Bebas infeksi Brucella tanpa vaksinasi
Untuk memenuhi syarat bebas infeksi Brucella tanpa vaksinasi, maka
suatu ‘herd ’ harus mengikuti ketentuan:
1. ‘Herd ’ berada di suatu negara/zona bebas infeksi Brucella tanpa
vaksinasi dalam kategori hewan yang relevan dan ‘herd ’ disertifikasi
bebas tanpa vaksinasi oleh Otoritas Veteriner; ATAU
2. ‘Herd ’ berada di suatu negara/zona bebas infeksi Brucella dengan
vaksinasi dalam kategori hewan yang relevan dan ‘herd ’ disertifikasi
bebas tanpa vaksinasi oleh Otoritas Veteriner, dan tidak ada hewan
dari ‘herd ’ telah divaksinasi dalam 3 tahun terakhir; ATAU
3. ‘Herd ’ yang memenuhi syarat seperti pada slide berikut.
38
Sumber: OIE Code, Article 8.4.10. Herd or flock free from infection with Brucella in
bovids, sheep and goats, camelids or cervids without vaccination.
Syarat ‘herd’ bebas Brucella tanpa vaksinasi
1. Infeksi Brucella pada hewan merupakan penyakit wajib dilaporkan
(notifiable) di seluruh wilayah negara;
2. Tidak ada hewan dalam kategori hewan yang relevan dalam ‘herd ’
yang telah divaksinasi dalam 3 tahun terakhir;
3. Tidak ada kasus terdeteksi dalam ‘herd ’ setidaknya setahun yang lalu;
4. Hewan yang menunjukkan gejala klinis konsisten dengan infeksi
Brucella seperti keguguran telah dilakukan uji diagnostik yang
diperlukan dengan hasil negatif;
5. Untuk setidaknya setahun yang lalu, tidak ada bukti infeksi Brucella di
‘herd ’ yang lain dalam satu peternakan, atau tindakan-tindakan telah
dilaksanakan untuk mencegah setiap penularan infeksi Brucella dari
‘herd ’ yang lain;
Sumber: OIE Code, Artikel 8.4.10. Herd or flock free from infection with Brucella in
bovids, sheep and goats, camelids or cervids without vaccination.
Syarat ‘herd’ bebas Brucella tanpa vaksinasi
6. Dua kali uji telah dijalankan dengan hasil negatif terhadap semua
hewan dewasa kelamin, kecuali jantan dikastrasi dan betina
disterilkan, yang ada dalam ‘herd ’ pada saat pengujian:
a. uji pertama dilakukan setidaknya sebelum 3 bulan setelah
pemotongan kasus terakhir; dan
b. uji kedua dilakukan dengan interval lebih dari 6 bulan dan kurang
dari 12 bulan.
Sumber: OIE Code, Chapter 8.4. Infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis.
Bebas infeksi Brucella dengan vaksinasi
Untuk memenuhi syarat bebas infeksi Brucella dengan vaksinasi, maka
suatu ‘herd ’ harus mengikuti ketentuan:
1. ‘Herd ’ berada di suatu negara/zona bebas infeksi Brucella dengan
vaksinasi dalam kategori hewan yang relevan dan ‘herd ’ disertifikasi
bebas dengan vaksinasi oleh Otoritas Veteriner; ATAU
2. ‘Herd ’ yang memenuhi syarat seperti pada slide berikut.
41
Sumber: OIE Code, Article 8.4.10. Herd or flock free from infection with Brucella in
bovids, sheep and goats, camelids or cervids without vaccination.
Syarat ‘herd’ bebas Brucella dengan vaksinasi
1. Infeksi Brucella pada hewan merupakan penyakit wajib dilaporkan
(notifiable) di seluruh wilayah negara;
2. Hewan yang divaksinasi dari kategori hewan yang relevan telah
diidentifikasi secara permanen;
3. Tidak ada kasus terdeteksi dalam ‘herd ’ setidaknya setahun yang lalu;
4. Hewan yang menunjukkan gejala klinis konsisten dengan infeksi
Brucella seperti keguguran yang telah dilakukan uji diagnostik yang
diperlukan dengan hasil negatif;
5. Untuk setidaknya setahun yang lalu, tidak ada bukti infeksi Brucella di
‘herd ’ yang lain dalam satu peternakan, atau tindakan-tindakan telah
dilaksanakan untuk mencegah setiap penularan infeksi Brucella dari
‘herd ’ yang lain;
Sumber: OIE Code, Artikel 8.4.11. Herd or flock free from infection
with Brucella in bovids, sheep and goats with vaccination.
Syarat ‘herd’ bebas Brucella dengan vaksinasi
6. Dua kali uji telah dijalankan dengan hasil negatif terhadap semua
hewan dewasa kelamin, kecuali jantan dikastrasi dan betina
disterilkan, yang ada dalam ‘herd’ pada saat pengujian:
a. uji pertama dilakukan setidaknya sebelum 3 bulan setelah
pemotongan kasus terakhir; dan
b. uji kedua dilakukan dengan interval lebih dari 6 bulan dan kurang
dari 12 bulan.
Sumber: OIE Code, Chapter 8.4. Infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis.
Pengujian brucellosis untuk ‘herd’
44
Setiap ternak
dewasa
> 1 tahun
‘Herd ’
RBT CFT
CFT -
RBT CFT
CFT -
CFT +
dipotong
Setelah >6 –
<12 bulan
Setiap ternak
dewasa
> 1 tahun
‘Herd ’
RBT CFT
CFT -
RBT CFT
CFT -
CFT +
dipotong
Setelah >6 –
<12 bulan
TAHUN 1 TAHUN 2
3 bulan
Uji 1 Uji 1
Uji 2 Uji 2
Faktor risiko brucellosis
▪ Tingkat infeksi pada ternak pengganti dari peternakan yang tidak
disertifikasi bebas brucellosis lebih tinggi dibandingkan dari peternakan
yang disertifikasi bebas brucellosis (OR = 4,84; p < 0,001).
▪ Risiko peternakan sapi potong lebih tinggi dibandingkan dengan
peternakan sapi perah (OR = 3,61; p = 0,017).
▪ Peternakan yang menggunakan kawin alam dengan pejantan dari ‘herd’
yang tidak disertifikasi berisiko lebih tinggi dari peternakan yang
menggunakan IB (OR = 2,45; p = 0,037), tetapi jika pejantan datang dari
peternakan bebas brucellosis, peternakan dengan kawin alam berisiko
lebih rendah (OR = 0,30; p = 0,004) dibandingkan dengan menggunakan
IB, apakah semen bekunya berasal dari ‘herd’ bebas brucellosis atau
semen cair dari ‘herd’ yang tidak dikontrol.
45
Sumber: Cárdenas et al. BMC Veterinary Research (2019) 15:81
Mempertahankan status bebas
1. Kasus keguguran dimonitor dan diambil sampel untuk pengujian;
2. Pengujian secara regular setiap tahun, semua ternak dewasa > 1 tahun
diuji RBT, dan apabila RBT positif dilanjutkan dengan CFT.
3. Ternak yang diintroduksi ke dalam ‘herd ’ harus disertai dengan SKKH
yang menyatakan bahwa:
a. negara/zona bebas infeksi Brucella tanpa vaksinasi; ATAU
b. Negara/zona bebas infeksi Brucella dengan vaksinasi dan tidak
divaksinasi dalam 3 tahun terakhir; ATAU
c. ‘Herd ’ bebas infeksi Brucella dengan atau tanpa vaksinasi dan tidak
divaksinasi dalam 3 tahun terakhir dan diuji dalam waktu 30 hari
sebelum pemberangkatan dengan hasil CFT negatif.
46
Sumber: OIE Code, Article 8.4.10. Herd or flock free from infection with Brucella in
bovids, sheep and goats, camelids or cervids without vaccination.
Kompartemen Bebas
African Swine Fever
47
Syarat kompartemen bebas ASF (Artikel 15.1.5.)
1. ASF adalah penyakit wajib dilaporkan di seluruh wilayah negara, dan
semua jenis babi menunjukkan gejala klinis atau lesi patologik terduga
ASF dilakukan investigasi lapangan dan laboratorium yang tepat;
2. Progam peningkatan kesadaran berkelanjutan diberlakukan untuk
mendorong pelaporan semua jenis babi yang menunjukkan gejala klinis
atau lesi patologik terduga ASF;
3. Otoritas Veteriner memiliki pengetahuan terkini tentang:
a. semua kelompok babi domestik dan tangkapan liar di negara, zona
atau kompartemen;
b. keberadaan spesies babi liar dan babi liar Afrika, distribusinya dan
habitatnya di negara atau zona;
4. Untuk babi domestik dan tangkapan liar, program surveilans yang
tepat sesuai dengan sesuai Artikel 15.1.28.–15.1.31. dan 15.1.33.
48
Surveilans ASF di kompartemen
▪ Artikel 15.1.28.: Surveilans ASF dalam bentuk program berkelanjutan
yang didisain untuk:
▫ membentuk populasi yang rentan di kompartemen yang bebas dari
infeksi virus ASF; atau
▫ mendeteksi introduksi virus ASF ke dalam populasi yang bebas.
▪ Artikel 15.1.29.: sistim surveilans menjadi tanggung jawab Otoritas
Veteriner yang harus terdiri dari hal-hal berikut:
1. sistim resmi dan berkelanjutan untuk mendeteksi dan menginvestigasi
kasus-kasus ASF;
2. prosedur pengumpulan dan transportasi sampel yang cepat dari kasus-
kasus terduga ke laboratorium;
3. kemampuan uji laboratorium yang tepat untuk diagnosis ASF;
4. sistim untuk mencatat, mengelola dan menganalisis data diagnostik dan
surveilans.
49
Peternakan babi = Kompartemen
PT Alegrindo Nusantara
+ 40.190 ekor
Negatif ASF
50
PT Indo Tirta Suaka
+ 185.762 ekor
Negatif ASF
Surveilans internal
▪ Tujuan:
1. Mendeteksi cepat virus ASF jika masuk ke dalam kompartemen;
2. Mendemonstrasikan kebebasan dari ASF dalam kompartemen.
▪ Sensitivitas surveilans bergantung pada:
▫ desain prevalensi yang dipilih;
▫ sensitivitas uji diagnostik;
▫ besaran sampel (misal jumlah hewan yang diuji/diamati).
▪ Desain prevalensi yang digunakan untuk mendemonstrasikan
kebebasan dari infeksi biasanya dalam kisaran 1% hingga 10%.
▪ Bisa gunakan EpiTools; RiskSur; atau lainnya.
51
Sumber: OIE (2021). Compartmentalization Guidance. African Swine Fever.
Penutup
▪ Kompartementalisasi adalah strategi untuk mengelola risiko
kesehatan hewan, tanpa perlu menganggu perdagangan.
▪ Kompartemen bebas bukan suatu persyaratan tetapi alternatif.
▪ Pelaksanaan kompartementalisasi yang berhasil bergantung pada
prosedur sertifikasi resmi yang transparan dan dapat diverifikasi.
▪ Kesempatan untuk mengembangkan dan memperkuat kemitraan
antara produsen dan pemerintah.
▪ OIE tidak memberikan pengakuan status kompartemen bebas di
suatu negara, hanya memberikan persetujuan untuk dipublikasikan
apabila diajukan melalui mekanisme ‘self declaration’.
52
Sumber: Zepeda C. An approach for the implementation of compartmentalization.
Terima kasih!

More Related Content

What's hot

Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Tata Naipospos
 
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Tata Naipospos
 
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Penyakit Eksotik di Wilayah Indonesia - Rakornas Kepri, Tanjung P...
Kewaspadaan Penyakit Eksotik di Wilayah Indonesia - Rakornas Kepri, Tanjung P...Kewaspadaan Penyakit Eksotik di Wilayah Indonesia - Rakornas Kepri, Tanjung P...
Kewaspadaan Penyakit Eksotik di Wilayah Indonesia - Rakornas Kepri, Tanjung P...
Tata Naipospos
 
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Tata Naipospos
 
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Tata Naipospos
 
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Tata Naipospos
 
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Tata Naipospos
 
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Tata Naipospos
 
Potensi Kerugian Ekonomi Akibat PMK - Suatu Laporan ke OIE - LSM PATAKA, Jaka...
Potensi Kerugian Ekonomi Akibat PMK - Suatu Laporan ke OIE - LSM PATAKA, Jaka...Potensi Kerugian Ekonomi Akibat PMK - Suatu Laporan ke OIE - LSM PATAKA, Jaka...
Potensi Kerugian Ekonomi Akibat PMK - Suatu Laporan ke OIE - LSM PATAKA, Jaka...
Tata Naipospos
 
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Tata Naipospos
 
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Tata Naipospos
 
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Tata Naipospos
 
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Tata Naipospos
 
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Tata Naipospos
 
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Tata Naipospos
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Tata Naipospos
 
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Tata Naipospos
 
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Tata Naipospos
 

What's hot (20)

Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
Peran Dokter Hewan Dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba - Webinar Ditjen...
 
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
 
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kewaspadaan Penyakit Eksotik di Wilayah Indonesia - Rakornas Kepri, Tanjung P...
Kewaspadaan Penyakit Eksotik di Wilayah Indonesia - Rakornas Kepri, Tanjung P...Kewaspadaan Penyakit Eksotik di Wilayah Indonesia - Rakornas Kepri, Tanjung P...
Kewaspadaan Penyakit Eksotik di Wilayah Indonesia - Rakornas Kepri, Tanjung P...
 
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
Persyaratan Kelompok Ternak Bebas Brucellosis - Presentasi Zoom, 1 Maret 2021
 
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
Mempertahankan Status Bebas PMK Indonesia Sesuai Ketentuan OIE - Pusvetma, Su...
 
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
Konsep Kompartemen Bebas Avian Influenza - Komnas FBPI, Kemenko Kesra, 2006
 
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
 
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
Strategi Vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Ditkeswan-AIHSP, 4-6 Januari 2022
 
Potensi Kerugian Ekonomi Akibat PMK - Suatu Laporan ke OIE - LSM PATAKA, Jaka...
Potensi Kerugian Ekonomi Akibat PMK - Suatu Laporan ke OIE - LSM PATAKA, Jaka...Potensi Kerugian Ekonomi Akibat PMK - Suatu Laporan ke OIE - LSM PATAKA, Jaka...
Potensi Kerugian Ekonomi Akibat PMK - Suatu Laporan ke OIE - LSM PATAKA, Jaka...
 
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
Penerapan Konsep 'One Health' di Peternakan dan Pasar Unggas dengan Mengoptim...
 
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
 
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
Persyaratan Pemasukan Sapi Dari Negara Berisiko Tinggi PMK - Pusat KH dan Keh...
 
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
Epidemiologi, Vaksin dan Vaksinasi PMK - Direktorat Kesehatan Hewan, 8-9 Agus...
 
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
Pengendalian dan Penanganan African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan - Presentas...
 
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
Penyakit-penyakit Hewan Yang Wajib Dilaporkan (Notifiable Animal Diseases) - ...
 
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
Mengenal ASF dan Mekanisme Penanganannya di Babi Hutan - KLHK, 2 Juni 2021
 

Similar to Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Maret 2021

Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Tata Naipospos
 
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Tata Naipospos
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Tata Naipospos
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Tata Naipospos
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Tata Naipospos
 
Materi bimbingan Akreditasi RS SNARS Ed.1 Pokja SKP
Materi bimbingan Akreditasi RS SNARS Ed.1 Pokja SKPMateri bimbingan Akreditasi RS SNARS Ed.1 Pokja SKP
Materi bimbingan Akreditasi RS SNARS Ed.1 Pokja SKP
Muhammad Kristyan
 
Skp
SkpSkp
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Tata Naipospos
 
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptxMateri Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
fauzichandra95
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Tata Naipospos
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Tata Naipospos
 
KULIAH PAKAR_AK 020722.pdf
KULIAH PAKAR_AK 020722.pdfKULIAH PAKAR_AK 020722.pdf
KULIAH PAKAR_AK 020722.pdf
AturutYansen
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Tata Naipospos
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Tata Naipospos
 
kelompok 9 penanganan spesimen jaringan tubuh.pptx
kelompok 9 penanganan spesimen jaringan tubuh.pptxkelompok 9 penanganan spesimen jaringan tubuh.pptx
kelompok 9 penanganan spesimen jaringan tubuh.pptx
laboratoriummuaraemb
 
Pmm teori haccp
Pmm teori haccpPmm teori haccp
Pmm teori haccp
zulfanadia95
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Tata Naipospos
 
BAB 8 Manajemen Penunjang Layanan klinis.pptx
BAB 8 Manajemen Penunjang Layanan klinis.pptxBAB 8 Manajemen Penunjang Layanan klinis.pptx
BAB 8 Manajemen Penunjang Layanan klinis.pptx
MabrurAttafsir
 

Similar to Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Maret 2021 (20)

Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
Prinsip-prinsip Kompartementalisasi - DItkeswan - Presentasi Zoom, 5 Oktober ...
 
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
Sistim Biosekuriti Pembibitan Sapi Potong Dalam Rangka Kompartemen Bebas Peny...
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
Perjanjian Internasional yang Mengikat Negara Dalam Isu Veteriner - LKKV PDHI...
 
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
Kerja Sama Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembebasan Penyakit Hewan - Pusat ...
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
 
Materi bimbingan Akreditasi RS SNARS Ed.1 Pokja SKP
Materi bimbingan Akreditasi RS SNARS Ed.1 Pokja SKPMateri bimbingan Akreditasi RS SNARS Ed.1 Pokja SKP
Materi bimbingan Akreditasi RS SNARS Ed.1 Pokja SKP
 
Skp
SkpSkp
Skp
 
Skp
SkpSkp
Skp
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptxMateri Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
Materi Sosialisasi Permentan_Bogor_Sept 2022_11m.pptx
 
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
Optimalisasi Peran Karantina Hewan sebagai Otoritas Veteriner di Perbatasan d...
 
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
Menyikapi Pemasukan Ternak/Produk Hewan Berbasis Zona - Puslitbangnak, Bogor,...
 
KULIAH PAKAR_AK 020722.pdf
KULIAH PAKAR_AK 020722.pdfKULIAH PAKAR_AK 020722.pdf
KULIAH PAKAR_AK 020722.pdf
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
 
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
Analisis Situasi Penyakit Mulut dan Kuku di India (Bag. 1) - Ditjen PKH, Bogo...
 
kelompok 9 penanganan spesimen jaringan tubuh.pptx
kelompok 9 penanganan spesimen jaringan tubuh.pptxkelompok 9 penanganan spesimen jaringan tubuh.pptx
kelompok 9 penanganan spesimen jaringan tubuh.pptx
 
Pmm teori haccp
Pmm teori haccpPmm teori haccp
Pmm teori haccp
 
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
Workshop Kurikulum Legislasi dan Etika Veteriner - FKH UGM, 25 November 2021
 
BAB 8 Manajemen Penunjang Layanan klinis.pptx
BAB 8 Manajemen Penunjang Layanan klinis.pptxBAB 8 Manajemen Penunjang Layanan klinis.pptx
BAB 8 Manajemen Penunjang Layanan klinis.pptx
 

More from Tata Naipospos

Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdfRisk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Tata Naipospos
 
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Tata Naipospos
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Tata Naipospos
 
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Tata Naipospos
 
Harmonisasi Pelaksanaan AMR Dengan Regulasi Internasional - Direktorat Kawasa...
Harmonisasi Pelaksanaan AMR Dengan Regulasi Internasional - Direktorat Kawasa...Harmonisasi Pelaksanaan AMR Dengan Regulasi Internasional - Direktorat Kawasa...
Harmonisasi Pelaksanaan AMR Dengan Regulasi Internasional - Direktorat Kawasa...
Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdfRisk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
 
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
Bahan Pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian PMK - Ditkeswan-AIHSP, 24...
 
Harmonisasi Pelaksanaan AMR Dengan Regulasi Internasional - Direktorat Kawasa...
Harmonisasi Pelaksanaan AMR Dengan Regulasi Internasional - Direktorat Kawasa...Harmonisasi Pelaksanaan AMR Dengan Regulasi Internasional - Direktorat Kawasa...
Harmonisasi Pelaksanaan AMR Dengan Regulasi Internasional - Direktorat Kawasa...
 

Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular - Ditkeswan - Presentasi Zoom, 8 Maret 2021

  • 1. Kompartemen Bebas Penyakit Hewan Menular Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan Sosialisasi Pembebasan Penyakit Hewan Menular Berbasis Kompartemen – 8 Maret 2021
  • 2. Perbedaan regionalisasi dan kompartementalisasi 2 Regionalisasi/Zonasi Kompartementalisasi Zonasi berlaku untuk subpopulasi hewan yang utamanya ditentukan berdasarkan geografis Kompartementalisasi berlaku untuk subpopulasi hewan yang utamanya ditentukan oleh manajemen dan praktik-praktik budidaya yang berkaitan dengan biosekuriti Sumber: OIE Code, Chapter 4.4. Zoning and Compartmentalisation.
  • 3. Penggunaan ke-dua konsep ▪ Pengendalian/pemberantasan penyakit ▫ Zoning diterapkan secara progresif dengan pendekatan secara bertahap (stepwise approach). ▫ mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien di wilayah tertentu dari suatu negara. ▪ Perdagangan internasional ▫ diterapkan untuk membatasi perluasan penyakit ke suatu area terbatas yang ditentukan, sambil mempertahankan status wilayah untuk mendapatkan dan mempertahankan akses pasar untuk komoditas tertentu. 3 Sumber: Presentasi David Wilson “The OIE’s approach to zones and compartments”
  • 4. 7 kriteria KOMPARTEMEN 1. Prinsip-prinsip untuk menetapkan suatu kompartemen (Artikel 4.5.2.) 2. Pemisahan suatu kompartemen dari sumber infeksi potensial (Artikel 4.5.3.) 3. Dokumentasi faktor-faktor penting untuk pemenuhan penetapan kompartemen (Artikel 4.5.4.) 4. Surveilans agen atau penyakit (Artikel 4.5.5.) 5. Kemampuan dan prosedur diagnostik (Artikel 4.5.6.) 6. Respon darurat dan pelaporan (Artikel 4.5.7.) 7. Supervisi dan kontrol suatu kompartemen (Artikel 4.5.8.) 4 Sumber: OIE Code, Chapter 4.5. Application of Compartmentalisation.
  • 5. 1. Prinsip-prinsip penetapan kompartemen ▪ Batasnya ditetapkan secara jelas, termasuk lokasi dari semua komponennya: ▫ unit kandang (peternakan) ▫ unit-unit fungsional terkait, seperti: • pabrik pakan; • rumah potong hewan/abatoir; • rendering plant; • dsbnya. ▪ Pemisahan epidemiologi antara hewan di dalam kompartemen dengan hewan di luar kompartemen. 5 Sumber: OIE Code, Chapter 4.5. Application of Compartmentalisation.
  • 6. Kompartemen Diskripsi hubungan fungsional (jarak dan pemisahan fisik) antara kompartemen dengan unit terkait, jika tidak termasuk dalam kompartemen 6 Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. Nov 2012.
  • 7. 2. Pemisahan epidemiologi kompartemen 1. Faktor-faktor fisik dan spasial yang mempengaruhi biosekuriti 2. Faktor-faktor infrastruktur 3. Biosekuriti 4. Sistim penelusuran (Traceability) 7 Sumber: OIE Code, Chapter 4.5. Application of Compartmentalisation.
  • 8. 2.1. Faktor-faktor fisik dan spasial ▪ Tinjauan terhadap faktor geografis diperlukan untuk memastikan bahwa batas fungsional memberikan pemisahan kompartemen yang memadai dari populasi hewan yang berdekatan dengan status kesehatan yang berbeda. Perlu disediakan PETA dan jarak! ▪ Faktor-faktor yang dapat mengubah tingkat kepercayaan yang dicapai melalui biosekuriti dan surveilans: ▫ Status penyakit di area berdekatan, atau ada kaitan epidemiologik dengan kompartemen yang tidak dapat dikelola; ▫ Lokasi peternakan terdekat (status kesehatan berbeda atau ada ‘buffer ’ yang menghalangi kontak langsung/penyebaran aerosol). ▫ Pertimbangan penyebaran lingkungan dari agen penyakit (iklim yang mempengaruhi daya tahan virus). 8 Sumber: Scott A. et al. (2006). The Concept of compartmentalisation. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 25 (3), 873-879.
  • 9. 2.2. Faktor-faktor infrastruktur (1) ▪ Perumahan; ▪ Pagar atau pemisah fisik yang efektif lainnya (informasi detil seperti tinggi, material, ukuran lubang kawat dan kedalaman); ▪ Fasilitas untuk orang masuk termasuk kontrol akses, area ganti pakaian dan mandi (shower); ▪ Akses kendaraan termasuk prosedur pembersihan dan disinfeksi; ▪ Kontrol penggunaan dan rute kendaraan dengan akses ke kompartemen; ▪ Fasilitas bongkar muat ternak; ▪ Fasilitas isolasi untuk ternak baru masuk; ▪ Fasilitas untuk bahan dan peralatan yang baru dimasukkan; ▪ Fasilitas untuk menyimpan pakan dan produk obat-obatan hewan; 9
  • 10. 2.2. Faktor-faktor infrastruktur (2) ▪ Pembuangan karkas, kotoran kandang dan limbah; ▪ Suplai air; ▪ Tindakan-tindakan untuk mencegah paparan mekanik atau vektor hidup seperti insekta, rodensia dan burung liar; ▪ Sistim ventilasi; ▪ Penjelasan tentang alur kerja dalam unit; ▪ Peralatan khusus yang kontak dengan hewan serta prosedur pembersihan dan disinfeksi saat dimasukkan ke kompartemen; ▪ Prosedur pembersihan dan disinfeksi yang diterapkan untuk setiap unit dalam peternakan, informasi tentang diagram yang mencakup aspek-aspek di atas. 10 Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
  • 11. 2.3. Rencana Biosekuriti (1) 1. Alur potensial untuk introduksi dan penyebaran agen penyakit ke dalam kompartemen, termasuk: pergerakan hewan, rodensia, hewan, suspensi udara, artropoda, kendaraan, orang, produk biologik, peralatan, fomit, pakan, saluran air, drainase atau cara lain; 2. ‘Critical control point’ (CCP) untuk setiap alur; 3. Tindakan-tindakan untuk memitigasi setiap CCP; 4. Standar operational prosedur (SOP); 5. Rencana kontinjensi untuk mengatasi setiap potensi perubahan faktor risiko di masa depan; 6. Prosedur pelaporan ke Otoritas Veteriner; 7. Program untuk edukasi dan training pekerja; 8. Program surveilans yang dijalankan secara tepat. 11 Sumber: OIE Code, Article 4.5.3. Separation of a compartment from potential sources of infection.
  • 12. 2.3. Biosekuriti (2) - SOP ▪ SOP Training pekerja/petugas; ▪ SOP Skema jaminan mutu (jika ada); ▪ SOP Kontrol pergerakan hewan; ▪ SOP Kesehatan hewan; ▪ SOP Kontrol pergerakan manusia; ▪ SOP Kontrol atas kendaraan; ▪ SOP Keamanan pakan dan sumber air ▪ SOP Manajemen risiko lingkungan ▪ SOP Keamanan dan kekuatan bangunan dan peralatan 12 Standar operasional prosedur (SOP) ▪ untuk manajemen dan praktik-praktik budidaya ▪ didokumentasikan secara penuh dan dicatat ▪ diaudit (oleh Otoritas Veteriner) untuk memastikan kepatuhan terhadap biosekuriti.
  • 13. 2.4. Sistim Penelusuran ▪ Semua hewan dalam kompartemen harus diidentifikasi dan didaftar secara individual sehingga sejarah dan gerakannya dapat didokumentasikan dan diaudit (kecuali untuk broiler dan D.O.C.). ▪ Semua pergerakan hewan masuk dan keluar kompartemen harus dicatat di tingkat kompartemen, dan ketika diperlukan, berdasarkan analisis risiko, disertifikasi oleh Otoritas Veteriner. ▪ Pergerakan dalam kompartemen tidak perlu disertifikasi tetapi harus dicatat di tingkat kompartemen. 13 Sumber: OIE Code, Article 4.5.3. Separation of a compartment from potential sources of infection.
  • 14. 3. Dokumentasi ▪ Dokumen catatan pergerakan hewan ▪ Dokumen catatan produksi, termasuk kelahiran & kematian ▪ Sumber pakan ▪ Hasil uji laboratorium ▪ Log akses/buku harian akses keluar masuk pekerja/tamu ▪ Dokumen catatan penyakit dan pengobatan 14 ▪ Dokumen catatan vaksinasi terdiri dari program vaksinasi, tipe vaksin untuk tujuan pencegahan penyakit di bawah supervisi dokter hewan ▪ Penggunaan obat-obatan hewan atau zat berbahaya, di bawah supervisi dokter hewan ▪ Dokumen catatan rencana dan pelaksanaan biosekuriti ▪ Dokumen catatan training pekerja/petugas
  • 15. 4. Surveilans 4.1. Surveilans internal (sampel dikumpulkan dari unit kandang dalam kompartemen) ▫ memastikan deteksi dini pada kejadian agen penyakit masuk ke subpopulasi; atau ▫ memastikan kepercayaan yang diinginkan mengenai status bebas penyakit. 4.2. Surveilans eksternal (sampel dikumpulkan dari area di luar kompartemen) ▫ memastikan hasil biosekuriti yang efektif dalam kompartemen; ▫ kombinasi surveilans pasif dan aktif untuk mencapai hasil itu; ▫ surveilans bertarget terutama mencakup unit epidemiologi yang berdekatan atau yang memiliki hubungan epidemiologik potensial dengan kompartemen. 15
  • 16. 5. Kemampuan dan prosedur diagnostik ▪ Daftar laboratorium yang ditunjuk secara resmi yang digunakan untuk menguji dan mengonfirmasi hasil; ▪ Untuk setiap laboratorium, kapasitas laboratorium mematuhi persyaratan surveilans; ▪ Tipe uji yang diterapkan untuk penyakit yang ditentukan; ▪ Volume sampel yang dapat ditangani untuk setiap uji; ▪ Prosedur dan metoda untuk memastikan kendali mutu (quality control); ▪ Prosedur pelaporan umum hasil uji dan pelaporan cepat hasil positif. 16 Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
  • 17. 6. Respon darurat dan notifikasi ▪ Jika diduga ada kejadian penyakit yang ditentukan untuk kompartemen, manajemen kompartemen harus segera melapor ke Otoritas Veteriner. ▫ Jika dikonfirmasi, Otoritas Veteriner harus segera mencabut status kompartemen dan harus memberitahu negara-negara pengimpor mengikuti ketentuan Artikel 5.3.7. ▪ Manajemen kompartemen harus melapor ke Otoritas Veteriner tentang kejadian tersebut dan menginisiasi peninjauan ulang terhadap rencana biosekuriti untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam biosekuriti. ▫ Jika terdeteksi pelanggaran biosekuriti yang signifikan, status kompartemen harus ditangguhkan. 17
  • 18. 7. Supervisi dan kontrol kompartemen TANGGUNG JAWAB OTORITAS VETERINER: 1. mengembangkan dan menerapkan dasar hukum yang diperlukan untuk menetapkan, mengakui dan mensupervisi kompartemen; 2. mengembangkan kemitraan yang efektif dengan manajemen kompartemen dan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang struktur dan operasi berbagai sektor peternakan (produksi dan non-produksi); 3. memastikan sistim berjalan untuk pemberian sertifikat resmi yang kredibel tentang status kesehatan dari kompartemen, dan komoditi yang diperdagangkan dari kompartemen; 18 Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
  • 19. 7. Supervisi dan pengendalian kompartemen TANGGUNG JAWAB OTORITAS VETERINER (lanjutan): 4. merancang dan mempublikasikan kriteria umum dan model biosekuriti yang berlaku untuk kompartemen, bermitra dengan industri; 5. mengkaji secara regular data saintik dan menilai ulang faktor risiko, untuk memastikan bahwa SOP akan terus sesuai dengan situasi; 6. mengembangkan dan mengimplementasikan audit dan mengkaji prosedur untuk memastikan bahwa SOP yang disepakati sedang dilaksanakan. 19 Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
  • 20. 7. Supervisi dan pengendalian kompartemen OTORITAS VETERINER MENYIAPKAN DETIL tentang: ▪ Prosedur persetujuan kompartemen ▪ Prosedur penangguhan, pencabutan dan pemulihan komparteman ▪ Komunikasi persetujuan kompartemen, penangguhan atau pemulihan kepada mitra dagang ▪ Otoritas audit ▫ Akreditasi auditor ▫ Training auditor ▪ Prosedur pelaksanaan audit ▪ Frekuensi audit ▪ Laporan audit dan tindakan lanjutan 20 Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
  • 21. 7. Supervisi dan pengendalian kompartemen TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN KOMPARTEMEN: 1. mengembangkan kemitraan yang efektif dan kredibel dengan Otoritas Veteriner; 2. melaksanakan rencana bioskuriti dan mengkompilasi dokumentasi yang relevan untuk audit; 3. melaporkan segera ke Otoritas Veteriner tentang: a. setiap perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi status kesehatan dari kompartemen; b. setiap kasus terduga penyakit dan setiap perubahan status baseline kesehatan hewan; c. setiap pelanggaran tindakan-tindakan biosekuriti sesuai dengan rencana biosekuriti. 21 Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
  • 22. Syarat kompartemen bebas sesuai OIE Selain kepatuhan terhadap Chapter 4.4. dan 4.5. OIE TAHC tentang kompartementalisasi, juga harus mematuhi syarat dalam: ▪ Chapter 1.4. tentang surveilans kesehatan hewan; ▪ Chapter 3.1. tentang Veterinary Services dan Chapter 3.2. tentang Evaluasi Veterinary Services; ▪ Chapter 4.2. tentang Prinsip-prinsip Umum Identifikasi dan Penelusuran Hewan Hidup dan Chapter 4.3. tentang Disain dan Implementasi Sistim Identifikasi untuk Mencapai Penelusuran Hewan; ▪ Semua chapter penyakit yang relevan dengan kompartemen: ▫ Chapter 10.4. tentang Infeksi dengan Virus Avian Influenza; ▫ Chapter 8.4. tentang Infeksi Brucella abortus, B. melitensis dan B. suis ▫ Chapter 15.1. tentang Infeksi dengan Virus African Swine Fever. 22 Sumber: OIE Checklist on the Practical Application of Compartmentalisation. November 2012.
  • 24. Penetapan status kompartemen AI 1. AI wajib dilaporkan (notifiable) di seluruh wilayah negara, program peningkatan kesadaran masyarakat AI telah dijalankan, dan semua laporan terduga AI telah dilakukan penyidikan ke lapangan dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan laboratorium; 2. Surveilans yang tepat dijalankan untuk menunjukkan adanya infeksi pada keadaan tidak ada gejala klinis pada ayam, dan risiko yang timbul dari unggas selain ayam; hal ini dapat dicapai dengan program surveilans AI sesuai dengan Artikel 10.4.27.–10.4.33.; 3. Pertimbangkan semua faktor epidemiologik untuk terjadinya AI dan perspektif sejarahnya. 24 Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.2. Determination of the avian influenza status of a country, zone or compartment.
  • 25. Syarat kompartemen bebas 25 Bebas AI Bebas HPAI Kompartemen dapat dinyatakan bebas AI jika dapat menunjukkan infeksi virus AI tidak ada di kompartemen dalam 12 bulan terakhir. Kompartemen dapat dinyatakan bebas HPAI pada unggas jika: 1. dapat menunjukkan infeksi HPAI tidak ada di kompartemen dalam 12 bulan terakhir, meskipun status terkait LPAI tidak diketahui; atau 2. tidak memenuhi kriteria bebas AI, tetapi setiap virus yang terdeteksi tidak teridentifikasi sebagai HPAI. Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.3. Country, zone or compartment free from avian influenza. Artikel 10.4.4. Country, zone or compartment free from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry.
  • 26. Unit-unit kandang dalam kompartemen Sumber: Fune G. Zoning and Compartmentalisation in animal disease control/trading purposes. Training Seminar for OIE Delegates from Europe. Lyon, 5-6 November 2009. 26
  • 27. Mendapatkan kembali status bebas ▪ Jika infeksi terjadi di kompartemen yang sebelumnya bebas, status bebas AI dapat diperoleh kembali: 1. Dalam kasus infeksi virus HPAI, 3 bulan setelah dilakukan kebijakan ‘stamping-out’ (termasuk disinfeksi seluruh peternakan terdampak), asalkan surveilans telah dilakukan dalam periode 3 bulan tersebut. 2. Dalam kasus infeksi virus LPAI, unggas dapat tetap dipelihara untuk dipotong untuk konsumsi manusia setelah memenuhi persyaratan untuk daging ayam segar (Artikel 10.4.19.) atau kebijakan ‘stamping-out’ telah dilakukan; dalam kedua kasus, 3 bulan setelah dilakukan disinfeksi seluruh peternakan terdampak, asalkan surveilans telah dilakukan dalam periode 3 bulan tersebut. 27 Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.3. Country, zone or compartment free from avian influenza.
  • 28. Dokumentasi bebas AI atau HPAI (1) 1. Setiap negara yang mendeklarasikan kompartemen unggas bebas AI atau HPAI harus menyediakan bukti adanya program surveilans yang efektif dengan syarat: a. menunjukkan tidak ada infeksi virus AI atau virus HPAI, selama 12 bulan sebelumnya dalam populasi unggas yang rentan (vaksinasi dan non-vaksinasi). b. melakukan identifikasi infeksi virus AI melalui deteksi virus dan uji antibodi. c. menargetkan populasi unggas dengan risiko spesifik terkait dengan tipe produksi, kemungkinan kontak langsung atau tidak langsung dengan burung liar, flok berbeda umur, pola perdagangan lokal, termasuk pasar unggas hidup, penggunaan air permukaan yang terkontaminasi, dan adanya lebih dari satu spesies dan biosekuriti yang buruk. 28
  • 29. Dokumentasi bebas AI atau HPAI (2) 2. Syarat tambahan bagi kompartemen yang mempraktikkan vaksinasi: a. jika digunakan untuk mencegah penularan virus HPAI sebagai bagian dari program pengendalian penyakit; b. tingkat kekebalan flok yang diperlukan untuk mencegah penularan tergantung pada ukuran flok, komposisi (misalnya spesies) dan kepadatan populasi unggas yang rentan. c. keputusan memvaksinasi hanya spesies tertentu atau subpopulasi unggas lainnya berdasarkan epidemiologi AI di kompartemen. d. Pada semua flok yang divaksinasi, ada kebutuhan untuk melakukan uji virulogik dan serologik untuk memastikan tidak adanya sirkulasi virus. 29 Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.30. Documentation of freedom from avian influenza or freedom from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry
  • 30. Dokumentasi bebas AI atau HPAI (2) 2. Syarat tambahan bagi kompartemen yang mempraktikkan vaksinasi (lanjutan): e. Pengggunaan unggas sentinel dapat memberikan bukti lebih lanjut mengenai tidak adanya sikulasi virus. f. Uji harus diulang setidaknya setiap 6 bulan atau pada interval yang lebih pendek sesuai dengan risiko di kompartemen. g. Bukti yang menunjukkan efektivitas program vaksinasi juga harus disediakan. 30 Sumber: OIE Code, Artikel 10.4.30. Documentation of freedom from avian influenza or freedom from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry
  • 31. ‘Buffer zone’ dari kompartemen Contoh: Peternakan ayam, Pekan Nenas, Johor 31 1 km 1 km 1 km 1 km Sumber: Powerpoint on Compartmentalization for Newcastle Disease, Avian Influenza and Salmonella (Avian Farm)..
  • 32. 32 KEUNTUNGAN KERUGIAN 1. Vaksinasi mengurangi risiko infeksi. 1. Vaksinasi tidak memberikan 100% proteksi. 2. Jumlah virus yang lebih tinggi diperlukan untuk menginfeksi hewan yang divaksinasi. 2. Flok yang divaksinasi masih terinfeksi jika ada paparan virus lapangan dengan tingkat tinggi. 3. Flok yang divaksinasi kecil kemungkinannya untuk terkena AI. 3. Menutupi terjadinya wabah penyakit. 4. Jika terjadi wabah pada flok yang divaksinasi: a) penyebaran lebih lambat; b) kematian berkurang. 4. Risiko menyebar. 5. Vaksinasi tanpa surveilans dapat mengarah pada infeksi endemik LPAI. 6. Surveilans yang ketat adalah benar- benar esensial. 7. Biaya surveilans yang ketat dalam skala besar mahal. FAKTA VAKSINASI AI
  • 33. Surveilans internal Permentan No. 28/Permentan/OT. 140/5/2008 ▪ Unit sampel: sampel diambil menurut jumlah unggas per flok (tabel berikut) ▪ Hasil serologis: Titer HI > 1:16 (4 log2) pada lebih besar dari 70-80% sampel yang diuji untuk membuktikan vaksinasi efektif. ▪ Sampel usap kloaka/trakea dipool per 5 sampel (20 sampel uji). ▪ Hasil virulogi: Apabila ada PCR positif, maka dilakukan pengambilan sampel ulang setelah 21 hari. Apabila negatif, dinyatakan bebas AI. ▪ Pengambilan sampel (tabel di atas) secara regular 1 kali per 12 bulan. 33 Jumlah sampel Sampel darah Uji Sampel swab Kloaka/Trakea Uji Flok 10 - 20 HI 100 PCR
  • 34. Monitoring flok yang divaksinasi UNGGAS SENTINEL (jika diperlukan) ▪ Minimum 10 – 20 ekor unggas sentinel yang tidak divaksinasi yang diidentifikasi secara jelas ditempatkan random dalam setiap kandang. ▪ Unggas sentinel akan segera menunjukkan: ▫ morbiditas/mortalitas jika HPAI bersirkulasi; ▫ antibodi jika LPAI bersirkulasi; atau ▫ tidak memperlihatkan gejala klinis infeksi HPAI. ▪ Jika unggas sentinel mati dan diuji dengan ‘rapid test’, maka flok dianggap positif AI dan harus dimusnahkan. 34
  • 35. Surveilans eksternal ▪ Surveilans pasif: ▫ Berdasarkan sistim pelaporan (i-SIKHNAS) – database epidemiologi elektronik yang berisikan data kasus (sakit, mati, positif uji). ▪ Surveilans aktif: ▫ Pengambilan sampel dilakukan sistematis dan terstruktur. ▫ Dikompilasi secara regional/nasional. 1. Surveilans AI berbasis risiko di Pasar Unggas Hidup (PUH); 2. Surveilans bertarget pada peternakan unggas ras dan buras (backyard) berisiko tinggi; dan 3. Surveilans untuk prasyarat bebas lalu lintas peternakan unggas komersial oleh Karantina hewan. 35
  • 37. ‘Herd’ (Kelompok ternak) ▪ Kelompok ternak (herd) artinya sejumlah hewan dari satu jenis yang dipelihara bersama-sama di bawah kendali manusia atau sekumpulan hewan liar yang cenderung berkelompok. 37 ▪ Suatu kelompok ternak biasanya dianggap sebagai unit epidemiologi. Sumber: OIE TAHC (2020). Glossary.
  • 38. Bebas infeksi Brucella tanpa vaksinasi Untuk memenuhi syarat bebas infeksi Brucella tanpa vaksinasi, maka suatu ‘herd ’ harus mengikuti ketentuan: 1. ‘Herd ’ berada di suatu negara/zona bebas infeksi Brucella tanpa vaksinasi dalam kategori hewan yang relevan dan ‘herd ’ disertifikasi bebas tanpa vaksinasi oleh Otoritas Veteriner; ATAU 2. ‘Herd ’ berada di suatu negara/zona bebas infeksi Brucella dengan vaksinasi dalam kategori hewan yang relevan dan ‘herd ’ disertifikasi bebas tanpa vaksinasi oleh Otoritas Veteriner, dan tidak ada hewan dari ‘herd ’ telah divaksinasi dalam 3 tahun terakhir; ATAU 3. ‘Herd ’ yang memenuhi syarat seperti pada slide berikut. 38 Sumber: OIE Code, Article 8.4.10. Herd or flock free from infection with Brucella in bovids, sheep and goats, camelids or cervids without vaccination.
  • 39. Syarat ‘herd’ bebas Brucella tanpa vaksinasi 1. Infeksi Brucella pada hewan merupakan penyakit wajib dilaporkan (notifiable) di seluruh wilayah negara; 2. Tidak ada hewan dalam kategori hewan yang relevan dalam ‘herd ’ yang telah divaksinasi dalam 3 tahun terakhir; 3. Tidak ada kasus terdeteksi dalam ‘herd ’ setidaknya setahun yang lalu; 4. Hewan yang menunjukkan gejala klinis konsisten dengan infeksi Brucella seperti keguguran telah dilakukan uji diagnostik yang diperlukan dengan hasil negatif; 5. Untuk setidaknya setahun yang lalu, tidak ada bukti infeksi Brucella di ‘herd ’ yang lain dalam satu peternakan, atau tindakan-tindakan telah dilaksanakan untuk mencegah setiap penularan infeksi Brucella dari ‘herd ’ yang lain; Sumber: OIE Code, Artikel 8.4.10. Herd or flock free from infection with Brucella in bovids, sheep and goats, camelids or cervids without vaccination.
  • 40. Syarat ‘herd’ bebas Brucella tanpa vaksinasi 6. Dua kali uji telah dijalankan dengan hasil negatif terhadap semua hewan dewasa kelamin, kecuali jantan dikastrasi dan betina disterilkan, yang ada dalam ‘herd ’ pada saat pengujian: a. uji pertama dilakukan setidaknya sebelum 3 bulan setelah pemotongan kasus terakhir; dan b. uji kedua dilakukan dengan interval lebih dari 6 bulan dan kurang dari 12 bulan. Sumber: OIE Code, Chapter 8.4. Infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis.
  • 41. Bebas infeksi Brucella dengan vaksinasi Untuk memenuhi syarat bebas infeksi Brucella dengan vaksinasi, maka suatu ‘herd ’ harus mengikuti ketentuan: 1. ‘Herd ’ berada di suatu negara/zona bebas infeksi Brucella dengan vaksinasi dalam kategori hewan yang relevan dan ‘herd ’ disertifikasi bebas dengan vaksinasi oleh Otoritas Veteriner; ATAU 2. ‘Herd ’ yang memenuhi syarat seperti pada slide berikut. 41 Sumber: OIE Code, Article 8.4.10. Herd or flock free from infection with Brucella in bovids, sheep and goats, camelids or cervids without vaccination.
  • 42. Syarat ‘herd’ bebas Brucella dengan vaksinasi 1. Infeksi Brucella pada hewan merupakan penyakit wajib dilaporkan (notifiable) di seluruh wilayah negara; 2. Hewan yang divaksinasi dari kategori hewan yang relevan telah diidentifikasi secara permanen; 3. Tidak ada kasus terdeteksi dalam ‘herd ’ setidaknya setahun yang lalu; 4. Hewan yang menunjukkan gejala klinis konsisten dengan infeksi Brucella seperti keguguran yang telah dilakukan uji diagnostik yang diperlukan dengan hasil negatif; 5. Untuk setidaknya setahun yang lalu, tidak ada bukti infeksi Brucella di ‘herd ’ yang lain dalam satu peternakan, atau tindakan-tindakan telah dilaksanakan untuk mencegah setiap penularan infeksi Brucella dari ‘herd ’ yang lain; Sumber: OIE Code, Artikel 8.4.11. Herd or flock free from infection with Brucella in bovids, sheep and goats with vaccination.
  • 43. Syarat ‘herd’ bebas Brucella dengan vaksinasi 6. Dua kali uji telah dijalankan dengan hasil negatif terhadap semua hewan dewasa kelamin, kecuali jantan dikastrasi dan betina disterilkan, yang ada dalam ‘herd’ pada saat pengujian: a. uji pertama dilakukan setidaknya sebelum 3 bulan setelah pemotongan kasus terakhir; dan b. uji kedua dilakukan dengan interval lebih dari 6 bulan dan kurang dari 12 bulan. Sumber: OIE Code, Chapter 8.4. Infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis.
  • 44. Pengujian brucellosis untuk ‘herd’ 44 Setiap ternak dewasa > 1 tahun ‘Herd ’ RBT CFT CFT - RBT CFT CFT - CFT + dipotong Setelah >6 – <12 bulan Setiap ternak dewasa > 1 tahun ‘Herd ’ RBT CFT CFT - RBT CFT CFT - CFT + dipotong Setelah >6 – <12 bulan TAHUN 1 TAHUN 2 3 bulan Uji 1 Uji 1 Uji 2 Uji 2
  • 45. Faktor risiko brucellosis ▪ Tingkat infeksi pada ternak pengganti dari peternakan yang tidak disertifikasi bebas brucellosis lebih tinggi dibandingkan dari peternakan yang disertifikasi bebas brucellosis (OR = 4,84; p < 0,001). ▪ Risiko peternakan sapi potong lebih tinggi dibandingkan dengan peternakan sapi perah (OR = 3,61; p = 0,017). ▪ Peternakan yang menggunakan kawin alam dengan pejantan dari ‘herd’ yang tidak disertifikasi berisiko lebih tinggi dari peternakan yang menggunakan IB (OR = 2,45; p = 0,037), tetapi jika pejantan datang dari peternakan bebas brucellosis, peternakan dengan kawin alam berisiko lebih rendah (OR = 0,30; p = 0,004) dibandingkan dengan menggunakan IB, apakah semen bekunya berasal dari ‘herd’ bebas brucellosis atau semen cair dari ‘herd’ yang tidak dikontrol. 45 Sumber: Cárdenas et al. BMC Veterinary Research (2019) 15:81
  • 46. Mempertahankan status bebas 1. Kasus keguguran dimonitor dan diambil sampel untuk pengujian; 2. Pengujian secara regular setiap tahun, semua ternak dewasa > 1 tahun diuji RBT, dan apabila RBT positif dilanjutkan dengan CFT. 3. Ternak yang diintroduksi ke dalam ‘herd ’ harus disertai dengan SKKH yang menyatakan bahwa: a. negara/zona bebas infeksi Brucella tanpa vaksinasi; ATAU b. Negara/zona bebas infeksi Brucella dengan vaksinasi dan tidak divaksinasi dalam 3 tahun terakhir; ATAU c. ‘Herd ’ bebas infeksi Brucella dengan atau tanpa vaksinasi dan tidak divaksinasi dalam 3 tahun terakhir dan diuji dalam waktu 30 hari sebelum pemberangkatan dengan hasil CFT negatif. 46 Sumber: OIE Code, Article 8.4.10. Herd or flock free from infection with Brucella in bovids, sheep and goats, camelids or cervids without vaccination.
  • 48. Syarat kompartemen bebas ASF (Artikel 15.1.5.) 1. ASF adalah penyakit wajib dilaporkan di seluruh wilayah negara, dan semua jenis babi menunjukkan gejala klinis atau lesi patologik terduga ASF dilakukan investigasi lapangan dan laboratorium yang tepat; 2. Progam peningkatan kesadaran berkelanjutan diberlakukan untuk mendorong pelaporan semua jenis babi yang menunjukkan gejala klinis atau lesi patologik terduga ASF; 3. Otoritas Veteriner memiliki pengetahuan terkini tentang: a. semua kelompok babi domestik dan tangkapan liar di negara, zona atau kompartemen; b. keberadaan spesies babi liar dan babi liar Afrika, distribusinya dan habitatnya di negara atau zona; 4. Untuk babi domestik dan tangkapan liar, program surveilans yang tepat sesuai dengan sesuai Artikel 15.1.28.–15.1.31. dan 15.1.33. 48
  • 49. Surveilans ASF di kompartemen ▪ Artikel 15.1.28.: Surveilans ASF dalam bentuk program berkelanjutan yang didisain untuk: ▫ membentuk populasi yang rentan di kompartemen yang bebas dari infeksi virus ASF; atau ▫ mendeteksi introduksi virus ASF ke dalam populasi yang bebas. ▪ Artikel 15.1.29.: sistim surveilans menjadi tanggung jawab Otoritas Veteriner yang harus terdiri dari hal-hal berikut: 1. sistim resmi dan berkelanjutan untuk mendeteksi dan menginvestigasi kasus-kasus ASF; 2. prosedur pengumpulan dan transportasi sampel yang cepat dari kasus- kasus terduga ke laboratorium; 3. kemampuan uji laboratorium yang tepat untuk diagnosis ASF; 4. sistim untuk mencatat, mengelola dan menganalisis data diagnostik dan surveilans. 49
  • 50. Peternakan babi = Kompartemen PT Alegrindo Nusantara + 40.190 ekor Negatif ASF 50 PT Indo Tirta Suaka + 185.762 ekor Negatif ASF
  • 51. Surveilans internal ▪ Tujuan: 1. Mendeteksi cepat virus ASF jika masuk ke dalam kompartemen; 2. Mendemonstrasikan kebebasan dari ASF dalam kompartemen. ▪ Sensitivitas surveilans bergantung pada: ▫ desain prevalensi yang dipilih; ▫ sensitivitas uji diagnostik; ▫ besaran sampel (misal jumlah hewan yang diuji/diamati). ▪ Desain prevalensi yang digunakan untuk mendemonstrasikan kebebasan dari infeksi biasanya dalam kisaran 1% hingga 10%. ▪ Bisa gunakan EpiTools; RiskSur; atau lainnya. 51 Sumber: OIE (2021). Compartmentalization Guidance. African Swine Fever.
  • 52. Penutup ▪ Kompartementalisasi adalah strategi untuk mengelola risiko kesehatan hewan, tanpa perlu menganggu perdagangan. ▪ Kompartemen bebas bukan suatu persyaratan tetapi alternatif. ▪ Pelaksanaan kompartementalisasi yang berhasil bergantung pada prosedur sertifikasi resmi yang transparan dan dapat diverifikasi. ▪ Kesempatan untuk mengembangkan dan memperkuat kemitraan antara produsen dan pemerintah. ▪ OIE tidak memberikan pengakuan status kompartemen bebas di suatu negara, hanya memberikan persetujuan untuk dipublikasikan apabila diajukan melalui mekanisme ‘self declaration’. 52 Sumber: Zepeda C. An approach for the implementation of compartmentalization.