Dokumen ini membahas kode etik guru di Indonesia, yang meliputi definisi, tujuan, fungsi, dan sanksi bagi pelanggar. Kode etik ditetapkan untuk menjaga martabat profesi guru, kesejahteraan anggota, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, di dalamnya terdapat panduan perilaku yang diharapkan dipatuhi oleh setiap guru dalam menjalankan tugasnya.

1. 1
MAKALAH PROFESI KEPENDIDIKAN
KODE ETIK GURU
Disusun oleh:
Desi Permata Sari (06081181320012)
Maria Mareta Simalango (06081181320018)
Meisindi Galuh Kurnia (06081181320024)
Palantini (06081281320009)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2015

2. 2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI........................................................................................................................2
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang...............................................................................................................3
1.2 Rumusan Masalah..........................................................................................................3
1.3 Tujuan ............................................................................................................................4
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kode Etik Guru............................................................................................5
2.2 Tujuan Kode Etik Guru..................................................................................................6
2.3 Fungsi Kode Etik Guru..................................................................................................7
2.4 Sanksi Pelanggaran Kode Etik.......................................................................................7
2.5 Kode Etik Guru Indonesia .............................................................................................8
PENUTUP
3.1 Kesimpulan ..................................................................................................................10
3.2 Saran.............................................................................................................................10
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................11

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan. Berbicara
mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesi guru. Pada saat ini profesi guru
merupakan salah satu profesi yang banyak diminati oleh kebanyakan siswa dan siswi, hal
tersebut karena guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan bangsa ini,
guru yang baik dan berkualitas dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang
berkualitas juga, begitu pun sebaliknya, seorang guru yang tidak berkualitas akan
menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal dan bahkan bisa menjadi bangsa
yang terjajah lagi, selain itu saat ini profesi guru dijamin kesejahteraan hidupnya. Oleh
karena itu, orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang guru. Namun, menjadi
seorang guru bukanlah hal yang mudah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain
adalah syarat admistrasi, teknis, psikis, dan fisik, selain itu seorang guru juga harus
memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
Namun,kebanyakan orang-orang yang telah menjadi seorang guru dalam menjalankan
profesinya tersebut tidak jarang melakukan penyimpangan atau pun pelanggaran terhadap
norma-norma menjadi seorang guru, sehingga pemerintah menetapkan suatu aturan atau
norma-norma yang harus dipatuhi oleh para guru di Indonesia yang dikenal dengan “Kode
Etik Guru”. Dengan adanya Kode Etik Guru ini, diharapkan para guru dapat menjalankan
tugasnya dengan baik sebagaimana telah ditetapkan dalam Kode Etik Guru tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Untuk memudahkan penulis dalam menyusun makalah ini, maka penulis merumuskan
beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:
1. Apakah pengertian kode etik guru?
2. Apakah tujuan kode etik guru?
3. Apakah fungsi kode etik terhadap guru?
4. Apakah sanksi pelanggaran terhadap kode etik?
5. Bagaimana Kode Etik Guru Indonesia?

4. 4
1.3 Tujuan
Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan pengertian kode etik guru
2. Untuk menjelaskan tujuan kode etik guru
3. Untuk menjelaskan fungsi kode etik terhadap guru
4. Untuk menjelaskan sanksi pelanggaran terhadap kode etik
5. Untuk menjelaskan Kode Etik Guru Indonesia

5. 5
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kode Etik Guru
Interpretasi tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Berikut ini ada
beberapa pengertian mengenai kode etik:
 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28
menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman
sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam Penjelasan
Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri
Sipil sebagai aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan
hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan
pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai
negeri. Dari uraian ini dapat di simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap,
tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari- hari.
 Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode
Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga
PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiaan bekerja sebagai guru (PGRI, 1973).
Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia
terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman
tingkah laku.
 Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), Pasal 43, dikemukakan sebagai
berikut: (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam
pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2)
Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat
perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.
Sedangkan Secara harfiah, “kode etik” berarti sumber etik. Etik berasal dari
perkataan ethos, yang berarti watak. Istilah etik (ethica) mengandung makna nilai-nilai
yang mendasari perilaku manusia. Etik di sini berarti tata susila (etika) atau hal-hal yang
berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sehingga kode etik
adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau

6. 6
pekerjaan. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau
aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “kode etik guru” diartikan sebagai aturan
tata-susila keguruan. Aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-
pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha. Maksud dari kode etik guru di sini adalah
norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antar guru dengan lembaga
pendidikan (sekolah); guru dengan sesama guru; guru dengan peserta didik; dan guru
dengan lingkungannya. Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi guru memerlukan kode
etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut.
2.2 Tujuan Kode Etik Guru
Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk
kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan
mengadakan kode etik adalah sebagai berikut (R. Hermawan S, 1979);
a. Menjunjung tinggi martabat profesi.
Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka
tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap
kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan
anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.
b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual, emosional, dan
mental).Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan
menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan
tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap
tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik
umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan
profesinya.
c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi
para anggota profesidapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab
pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan
ketentuan-ketentuanyang perlu dilakukan para anggota profesi dalammenjalankan
tugasnya.

7. 7
d. Untuk meningkatkan mutu profesi
Kode etik memuat norma norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha
untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina
organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi
menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan
memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi,
meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.
2.3 Fungsi Kode Etik Guru
Pada dasarnya kode etik berfungsi sebagai perlindungan dan pengembangan bagi
profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi.
Gibson and Mitchel (1995;449), sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota
suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta
pertanggungjawaban jika anggota profesi yang bertindak di luar kewajaran.
Secara umum fungsi kode etik guru adalah sebagai berikut:
a. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga terhindar dari penyimpangan profesi.
b. Agar guru bertanggungjawab atas profesinya.
c. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal.
d. Agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
e. Agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri.
f. Agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.
2.4 Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Pada umumnya, kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap,
tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi
moral. Barangsiapa melanggar kode etik maka akan mendapat celaan dari rekan-rekannya,
sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi
profesi.

8. 8
2.5 Kode Etik Guru Indonesia
Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan
Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air, pertama dalam Kongres
XIII di Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun
1989 juga di Jakarta. Adapun rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman
guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari sembilan item berikut:
1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia
seutuhnya yang berjiwa Pancasila. (Guru harus mengabdikan dirinya secara ikhlas
untuk menuntun dan mengantarkan anak didik seutuhnya, baik jasmani maupun rohani
agar menjadi insan pembangunan yang menghayati dan mengamalkan serta
melaksanakan berbagai aktivitasnya dengan mendasarkan pada sila-sila Pancasila.
Guru harus membimbing anak didiknya kearah hidup yang selaras, serasi dan
seimbang)
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional. (Guru harus mendesain
program pengajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap anak didik)
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan
bimbingan dan pembinaan. (Guru perlu mendapatkan informasi secara lengkap
mengenai diri anak didik. Dengan mengetahui keadaan dan karakteristik anak didik ini,
maka akan sangat membantu bagi guru dan siswa dalam upaya menciptakan proses
belajar-mengajar yang optimal)
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses
belajar-mengajar. (Bagaimana guru itu dapat menciptakan kondisi-kondisi optimal,
sehingga anak itu bisa belajar, harus belajar, perlu dididik dan perlu bimbingan)
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya
untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
(Sesuai dengan tri pusat pendidikan, masyarakat ikut bertanggung jawab atas
pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, guru juga harus membina hubungan baik
dengan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana proses belajar
mengajar)
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan
martabat profesinya. (Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guru
harus selalu meningkatkan mutu profesinya, baik dilaksanakan secara perseorangan
ataupun secara bersama-sama. Hal ini sangat penting, karena baik buruknya layanan
mempengaruhi citra guru ditengah-tengah masyarakat)

9. 9
7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan
sosial. (Guru perlu membina hubungan dengan sesama guru secara keseluruhan agar
meningkatkan kelancaran mekanisme kerja, bahkan juga sebagai langkah-langkah
peningkatan mutu profesi guru secara kelompok)
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI
sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. (Untuk meningkatkan pelayanan dan sarana
pengabdiannya, organisasi PGRI harus tetap dipelihara, dibina bahkan ditingkatkan
mutu dan kekompakkannya. Sebab dengan peningkatan mutu organisasi berarti akan
mampu merencanakan dan melaksanakan program yang bermutu dan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat)
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. (Guru
adalah bagian warga negara yang merupakan aparat pemerintah di bidang pendidikan.
Sehingga guru haruslah memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah
digariskan oleh pemerintah mengenai bagaimana menangani persoalan-persoalan
pendidikan. Dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu,
diharapkan proses pendidikan berjalan lancar sehingga bisa menopang pelaksanaan
pembangunan bangsa secara integral)
Dengan memahami sembilan butir kode etik guru seperti diuraikan di atas,
diharapkan dapat menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru dalam
menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah
serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka Kode Etik
Guru Indonesia dapat menjadi alat yang amat penting untuk pembentukan sikap
professional pada anggota profesi kependidikan dalam hal ini adalah guru.

10. 10
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari makalah tersebut adalah :
1. Bahwa kode etik guru merupakan aturan tata-susila keguruan. Aturan-aturan
tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari
segi usaha.
2. Tujuan kode etik guru antara lain adalah menjunjung tinggi martabat profesi,
menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan
pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, dan meningkatkan
mutu organisasi profesi.
3. Fungsi kode etik guru antara lain adalah agar guru memiliki pedoman dan arah yang
jelas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab atas profesinya, terhindar
dari perpecahan dan pertentangan internal, meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan, membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri dan
terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.
4. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barangsiapa melanggar
kode etik maka akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang
dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi.
5. Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan
sikap professional pada anggota profesi kependidikan dalam hal ini adalah guru.
3.2 Saran
Dengan adanya kode etik guru, sebaiknya sebagai seorang guru yang professional harus
mematuhi kode etik guru tersebut, tidak melakukan tindakan-tindakan yang
menyimpang dari kode etik guru, dan dalam melaksanakan profesi keguruan haruslah
sesuai dengan kode etik guru yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

11. 11
DAFTAR PUSTAKA
Soetjipto, dkk. 1994. Profesi Keguruan. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
Sardiman A.M. 2007. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. PT Raja Grafindo Persada:
Jakarta
Purwanto Ngalim. 2005. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya
Offset: Bandung
http://syadiashare.com/kode-etik-guru-di-indonesia.html (di posting tanggal 11 Maret 2011,
pada hari minggu pukul 10:30)
wrks.itb.ac.id/app/images/files_produk_hukum/uu_14_2005.pdf (diposting tanggal 11 Maret 2011,
pada hari minggu pukul 10:30)
www.4shared.com/office/Bod3Ajru/kode-etik-guru-indonesia.html(di posting tanggal 12 Maret
2011, pada hari Senin pukul 13:30)
file.upi.edu/.../ETIKA.../pert_4_dan_5_kode_etik_guru.pdf (diposting tanggal 12 Maret 2011,
pada hari Senin pukul 13:30)
www.uin-malang.ac.id/index.php?...kode-etik-guru. (diposting tanggal 12 Maret 2011, pada hari
Senin pukul 13:30)