-

1. Teori dan Konsep
Keuangan Daerah
Drs. Achmad Lutfi, M. Si.

2. Azas-azas Pemerintahan
1. Azas Sentralisasi
Penyelengaraan kewenangan pemerintahan dilaksanakan
oleh pemerintah pusat sendiri, tidak didelegasikan kepada
pemerintah daerah.
2. Azas Desentralisasi
Terjadi pendelegasian atau penyerahan kewenangan untuk
penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan tertentu
kepada daerah atau tingkat pemerintahan yang lebih
rendah sehingga urusan tersebut kemudian sepenuhnya
menjadi urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan
dan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat atau
tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

3. 3. Azas Dekonsentrasi
Dengan azas ini berarti urusan-urusan yang menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat dalam pelaksanaannya
ditangani oleh aparat pemerintah pusat yang berada di
daerah, instansi vertikal.
4. Azas Tugas Perbantuan (Madebewind)
Dalam azas tugas perbantuan berarti pelaksanaan urusan-
urusan tertentu, yang seharusnya menjadi urusan tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi, oleh tingkat pemerintah an
yang berada di bawahnya.

4. Konsep desentralisasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan
sistem pemerintahan dan pelaksanaan proses pembangunan.
Pelaksanaan desentralisasi yang berwujud pada otonomi
daerah, merupakan gejala yang tidak terhindarkan dan
diimplementasikan oleh hampir seluruh negara di dunia dengan
segala variasinya sesuai kondisi dan karekteristiknya.

5. Sistem pemerintahan disusun sebagai konsekuensi
diterapkannya azas-azas pemerintahan di suatu negara.
Sistem pemerintahan merupakan mekanisme bagaimana
fungsi pemerintahan dijalankan, dimana bentuk
operasionalnya adalah bagaimana suatu urusan/kewenangan
diselenggarakan oleh pemerintah, siapa yang
menjalankannya, kepada siapa harus
dipertanggungjawabkan, termasuk siapa yang harus
menyediakan pendanaannya.

6. Untuk menjalankan kewenangan/kekuasaan yang diberikan
ini, tentunya pemerintah daerah memerlukan sumber daya
yang cukup. Menurut analisis Nellis (1983) dan Mathur
(1983) pada pelaksanaan kewenangan/kekuasaan yang
telah didesentralisasikan di Afrika Utara dan Asia, yang
penting diperhatikan agar desentralisasi dapat berjalan
dengan baik adalah the importance of financial resources,
administrative capacity, and technical support to success full
development planning and management at the regional and
local level.

7. Pendekatan yang Memadukan Pembagian Fungsi
Pemerintahan dan Sumber Pembiayaannya
1. Kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan terlebih
dahulu, baru berdasarkan sumber-sumber keuangan yang
telah dimilikinya kepada daerah diserahkan fungsi-fungsi
atau tugas-tugas tertentu untuk dilaksanakan (function
follow money).
2. Fungsi-fungsi atau tugas-tugas pemerintahan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibagi terlebih
dahulu baru kemudian kepada daerah diberikan sumber-
sumber keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan
fungsi-fungsi yang telah diberikan terlebih dahulu (money
follow function).

8. Pembagian Daerah di Indonesia
1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam
daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang
bersifat otonom.
2. Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah
Administrasi.

9. Dalam rangka Pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk
dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan
Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah-daerah yang ada
(Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota)
berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama
lain.

10. Perspektif Hubungan Keuangan Pusat - Daerah
1. Pengertian yang didasari oleh pengalaman sejarah atau
ideologi yang melihat bahwa keberadaan daerah sudah ada
sejak negara didirikan. Negara merupakan kumpulan atau
terdiri dari daerah-daerah dan daerah dianggap sebagai
unit/unsur yang sangat penting. Maka hubungan pusat -
daerah dilihat sebagai bagian dari keuangan daerah secara
menyeluruh, karena lebih mementingkan daerah-daerah
(daerah otonom).
2. Pengertian yang dilatarbelakangi oleh konsep negara
kesatuan. Sebuah negara dibagi-bagi menjadi beberapa
daerah yang lebih kecil. Kekuasaan terletak di pusat, jika
memungkinkan dapat dibagi ke daerah. Keuangan daerah
merupakan bagian hubungan keuangan pusat - daerah.

11. Konsep Hubungan Keuangan Pusat - Daerah dan
Perimbangan Keuangan Pusat - Daerah
Hubungan Keuangan
Pusat-Daerah
Konsep Perimbangan Keuangan
Pusat-Daerah
Ada multi-level
pemerintah.
Peran daerah sebagai
perpanjangan pusat untuk
pelayanan penduduk
setempat (Wilayah
Administrasi).
Fungsi dan sumber
keuangan.
Peran daerah sebagai
lembaga penyalur aspirasi
dan ungkapan identitas
penduduk setempat
(Daerah Otonom).

12. Hubungan Keuangan
Pusat-Daerah
Konsep Perimbangan Keuangan
Pusat-Daerah
Dengan batas
menentukan tarif.
 Diberi keleluasaan untuk
menghimpun pajak
daerah dan retribusi
daerah sendiri untuk
memperoleh penerimaan
dan keleluasaan dan
untuk menentukan
tarifnya sendiri.

13. Hubungan Keuangan
Pusat-Daerah
Konsep Perimbangan Keuangan
Pusat-Daerah
Bantuan spesifik. Bagi hasil pajak.
Bantuan untuk
mengimbangi
kekurangan berdasarkan
perkiraan Pusat.
Block grant tanpa
pengendalian.

14. Penerimaan Pokok Daerah
1. Psl. 2, UU No. 32/1956
Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Daerah;
Pendapatan Negara yang diserahkan ke daerah; Ganjaran;
Subsidi; Bantuan.
2. Psl. 3, UU No. 25/1999
PAD; Dana Perimbangan; Pinjaman; Lain-lain penerimaan
yang sah.
3. Psl. 5, UU No. 33/2004
Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-
lain Pendapatan) dan Pembiayaan (sisa lebih perhitungan
anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana
cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan).

15. Pendapatan Asli Daerah
1. UU No. 32/1956
Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil perusahaan daerah;
Pendapatan sah yang diatur undang-undang; (Pendapatan
dinas)
2. UU No. 25/1999
Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil perusahaan milik
daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan; Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. UU No. 33/2004
Pajak daerah; Retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan; lain-lain PAD yang sah (hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa
giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan,
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

16. Penyerahan Pajak kepada Daerah
UU No. 32/1956 (Psl. 3) dan PP No. 3/1967
 Daerah Tingkat I (Pajak Verponding Pajak Jalan Pajak
Potong Hewan).
 Daerah Tingkat II (Pajak Verponding Indonesia, Pajak Jalan,
Pajak Potong Hewan, Pajak Kopra, Pajak Pembangunan I ).
UU No. 16/1968
 Pajak Bangsa Asing.
 Pajak Restoran.
 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
UU No. 28/2009
 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

17. Beberapa Jenis Alokasi Keuangan Pusat - Daerah
1. Alokasi Anggaran (Budget Allocation or Vote).
2. Penambahan Modal (Capitalization).
3. Bagi hasil pajak (Tax Sharing).
4. Pinjaman (Loan).
5. Hibah atau bantuan (Grant/subsidize).

18. Bagi Hasil Pajak
1. Dimungkinkan terjadi tax sharing antara pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat kepada daerah.
2. Tidak tertutup kemungkinan terjadi tax sharing, baik secara
vertikal maupun horizontal, dalam praktek pemingutan pajak
oleh pemerintah daerah.

19. Metode Pemberian Alokasi
Keuangan Pusat - Daerah
 By Formula
Alokasi diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya. Kriteria ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah
kriteria ini ditetapkan, selanjutnya kriteria ini diberi bobot untuk
selanjutnya diperhitungkan dengan suatu rumusan tertentu
untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam pemberian alokasi
keuangan kepada suatu daerah.
 By Origin
Alokasi diberikan ke daerah berdasarkan penerimaan yang
diperoleh daerah tersebut dan/atau sumbangan yang diberikan
oleh daerah tersebut kepada pemerintah yang ada diatasnya.
Besarnya perolehan ini selanjutnya jadikan tolak ukur untuk
menetukan berapa besar alokasi yang akan diterima.

20. Jenis-jenis Alokasi Keuangan di Indonesia
 Alokasi keuangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat
kepada daerah disebut dengan Dana Perimbangan.
 Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

21. Dana Bagi Hasil
1. Bersumber dari Pajak
 Pajak Bumi dan Bangunan.
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(dikecualikan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan).
 Pajak penghasilan (Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29).
2. Bersumber dari Sumber Daya Alam
 Kehutanan (IHPH, PSDH).
 Perikanan.
 Pertambangan umum.
 Pertambangan minyak.
 Pertambangan gas alam.
 Pertambangan panas bumi.