Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

3. Terus tingkatkan soliditas dan kerja sama,
untuk memberikan yang terbaik kepada
Polri dalam mengabdikan diri kepada
masyarakat, bangsa, dan negara

4. TRANSFORMASI MENUJU POLRI YANG PRESISI YANG
DIPERKENALKAN SEBAGAI
Ide dan gagasan ini berangkat dari hasil pemikiran mendalam
saya, dalam memahami tantangan tugas Polri ke depan, serta
apa yang menjadi harapan masyarakat kepada Polri berdasarkan
saran dan masukan berbagai pihak
POLRI

5. BIDANG PELAYANAN PUBLIK
Polri diharapkan dapat lebih cepat, mudah, serta transparan dengan prosedur yang
sederhana dan tidak berbelit-belit. Dalam hal ini termasuk menghilangkan adanya
pungli dan calo. Sedangkan di bidang Kultur hendaknya setiap personel Polri harus
mampu menampilkan sikap humanis, melayani, tidak bersikap dan berperilaku yang
kasar, menghilangkan kekerasan yang eksesif, koruptif maupun arogansi kewenangan
yang tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Tribrata dan catur Prasetya. Satu hal
yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan budaya kerja atau etos kerja yang
tinggi sehingga mampu mendorong produktifitas kinerja Polri.
Mampu memberikan jaminan rasa aman di masyarakat dengan merespon dan hadir
secara cepat pada setiap situasi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Penegakan
hukum dilaksanakan untuk memberikan rasa keadilan sehingga tidak ada lagi yang
tumpul ke atas tajam ke bawah, “tebang pilih”, maupun keberpihakan dalam proses
penanganan tindak pidana.
TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
BIDANG OPERASIONAL

6. LINGKARAN SURVEI
INDONESIA (LSI)
2019 : 72,1%.
2018 : 87,8%.
LITBANG KOMPAS
2019 : 70,8 %.
2018 : 82,9 %.
ALVARA RESEARCH
2019 : 78,8 %.
2018 : 78,1 %.
SURVEI TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN BARESKRIM
LAYANAN
 PELAYANAN SECARA UMUM
 KEMUDAHAN PROSEDUR PELAYANAN
 KESESUAIAN WAKTU PELAYANAN
SDM
 KOMPETENSI SDM DALAM PELAYANAN
 SIKAP/PERILAKU SDM DALAM PELAYANAN
SARANA/PRASANA
 SARANA/PRASANA PENDUKUNG LAYANAN
4.80
4.72
4.59
4.96
5.12
KETERANGAN
SKALA : 1 (SANGAT BURUK),
2 (BURUK),
3 (AGAK BAIK)
4 (CUKUP BAIK)
5 (BAIK)
6 (SANGAT BAIK)
SURVEI MARKPLUS INC
4.88
4,85
MEAN SCORE

7. Pemolisian prediktif atau predictive policing yang mengedepankan kemampuan
kita untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan
serta potensi gangguan kamtibmas
Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan
responsif dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk
menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan
dan ketertiban
Realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yg terbuka, akuntabel, humanis,
dan mudah untuk diawasi

8. RPJPN 2005 - 2025 RPJMN 2020 - 2024 RKP 2021
RENSTRA 2020-2024
RENJA POLRI 2021
10 ARAH PEMBANGUNAN:
KEMAMPUAN SEKTOR KEAMANAN
MAMPU MENCIPTAKAN KONDISI
AMAN, DAMAI, TERTIB DAN
TENTRAM DI MASYARAKAT
MENJAGA STABILITAS
KAMDAGRI:
DILANDASI TATA KELOLA YANG BAIK DAN
DIBINGKAI KORIDOR HUKUM YANG
BERLAKU SERTA KEAMANAN DALAM
NEGERI YANG KONDUSIF
PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL:
MEMPERKUAT STABILITAS POLITIK
HUKUM DAN KEAMANAN SERTA
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
ROADMAP POLRI:
POLRI YANG PROFESIONAL, BERMORAL
DAN MODERN
TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN POLRI:
PELAYANAN PUBLIK POLRI TERINTEGRASI
DENGAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS,
EFEKTIF, EFISIEN DAN TERUKUR YANG
BERBASIS TI DIGITAL DIDUKUNG
ALMATSUS MODERN
SASARAN PRIORITAS POLRI:
MENJAGA KAMTIBMAS MELALUI
PENINGKATAN DETEKSI AKSI DAN
PENCEGAHAN YANG PROAKTIF TERHADAP
POTENSI KEJAHATAN DAN GANGGUAN
KAMTIBMAS MELALUI PERAN AKTIF
MASYARAKAT
GRAND STRATEGI POLRI 2005- 2025

10. C. TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
B. TRANSFORMASI OPERASIONAL
D. TRANSFORMASI PENGAWASAN
1. PEMANTAPAN KINERJA HARKAMTIBMAS
2. PENINGKATAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM
3. PEMANTAPAN DUKUNGAN POLRI DALAM
PENANGANAN COVID-19 (PC)
4. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
5. MENJAMIN KEAMANAN PROGRAM PRIORITAS
NASIONAL
6. PENGUATAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1. PENGAWASAN PIMPINAN TERHADAP SETIAP
KEGIATAN
2. PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN
3. PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT (PUBLIC
COMPLAINT)
1. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK POLRI
2. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK POLRI
YANG TERINTEGRASI
3. PEMANTAPAN KOMUNIKASI PUBLIK
1. PENATAAN KELEMBAGAAN
2. PERUBAHAN SISTEM DAN METODE
ORGANISASI
3. MENJADIKAN SDM POLRI YANG UNGGUL DI
ERA POLICE 4.0
4. PERUBAHAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN
MODERN DI ERA POLICE 4.0
TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
A. TRANSFORMASI ORGANISASI

11. 174 AKSI YANG
DISESUAIKAN DGN
STRUKTUR ANGGARAN
POLRI DAN RENSTRA
POLRI S.D. 2024
UNTUK MEWUJUDKAN CAPAIAN DALAM TAHAP I
(PROGRAM 100 HARI), TAHAP II, DAN TAHAP III
SECARA LENGKAP AKAN DIBENTUK TIM YANG
BERTUGAS MENJABARKAN, MENGIMPLEMENTASIKAN,
MENGAWASI, DAN MENGEVALUASI YANG DIPIMPIN
OLEH WAKAPOLRI DENGAN DIBANTU IRWASUM POLRI
Perubahan yang dilakukan harus secara cepat
dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Transformasi ini harus menjadi harapan baru
bagi masyarakat (new hope). Lakukan yang
terbaik untuk masyarakat. Transformasi
menuju Polri yang PRESISI harus berorientasi
kepada kepuasan masyarakat, tidak hanya
sekedar narasi atau retorika

12. PROGRAM PERUBAHAN
TEKNOLOGI KEPOLISIAN
MODERN
(POLICE 4.0)
PROGRAM PENATAAN
KELEMBAGAAN
PROGRAM
MENJADIKAN SDM
POLRI YANG UNGGUL
DI ERA POLICE 4.0
PROGRAM PERUBAHAN
SISTEM DAN METODE
ORGANISASI
1
2
3
4
PROGRAM
PRIORITAS
a. PENGUATAN POLSEK DAN POLRES SEBAGAI LINI TERDEPAN PELAYANAN POLRI.
PEMENUHAN 1 KECAMATAN 1 POLSEK.
b. MENJADIKAN POLSEK SEBAGAI BASIS RESOLUSI DENGAN MEMPRIORITASKAN
KEGIATAN HARKAMTIBMAS SEHINGGA POLSEK-POLSEK PADA WILAYAH-WILAYAH
TERTENTU TIDAK LAGI DIBEBANKAN TUGAS PENYIDIKAN
c. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI POLRI
PENYEMPURNAAN PEDOMAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPOLISIAN YANG
PRESISI BERBASIS DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
a. REKRUTMEN PROAKTIF MELALUI JALUR AFFIRMATIVE, TALENT SCOUTING, DAN
PENGHARGAAN MEMILIKI PROPORSI YANG SAMA
b. PENATAAN KEMBALI 8 (DELAPAN) STANDAR PENDIDIKAN KHUSUSNYA PADA PENATAAN
KURIKULUM SEHINGGA DAPAT TERWUJUD BERKELAS DUNIA (WORLD CLASS
STANDARD) OLEH LEMDIKLAT POLRI
c. FUNGSI OPERASIONAL DAN FUNGSI PEMBINAAN HARUS MENDAPATKAN KESEMPATAN
YANG SAMA UNTUK MEMPEROLEH REWARD PEMBINAAN KARIR
d. DIBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA POLWAN SESUAI DENGAN
PROPORSINYA, MINIMAL ADA YANG JADI WAKAPOLDA
e. CIPTAKAN SISTEM SELURUH ANGGOTA POLRI MENDAPATKAN KESEMPATAN YANG
SAMA UNTUK MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN, DAN BERIKAN REWARD BAGI
ANGGOTA YANG SUDAH BERHASIL MENYELESAIKAN PENDIDIKANNYA
f. PENGELOLAAN SDM YANG HUMANIS
g. PENINGKATAN YANKES YANG MEMADAI SAMPAI WILAYAH TERPENCIL
h. PELATIHAN KEPADA PEGAWAI POLRI YANG AKAN MEMASUKI MASA PURNA TUGAS
i. PENINGKATAN JUMLAH RUMDIN UNTUK ANGGOTA POLRI
a. PENYUSUNAN BLUEPRINT PEDOMAN DALAM PENYATUAN DAN HARMONISASI
SISTEM INFORMASI
b. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA POLSEK DAN POLRES YANG RAMAH
UNTUK ANAK DAN DISABILITAS.

13. PENGUATAN POLSEK DAN
POLRES SEBAGAI LINI TERDEPAN
PELAYANAN POLRI
PENATAAN KELEMBAGAAN
POLSEK MEMPRIORITASKAN KEGIATAN
HARKAMTIBMAS, PADA WILAYAH
TERTENTU TIDAK LAGI DIBEBANKAN
TUGAS PENYIDIKAN
a
b
1
PENGUATAN STRUKTUR
ORGANISASI POLRI
C

14. PENYEMPURNAAN PEDOMAN
DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR KEPOLISIAN YANG
PRESISI BERBASIS DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
2 PERUBAHAN SISTEM DAN METODE
ORGANISASI

15. MENJADIKAN SDM POLRI YANG UNGGUL DI ERA
POLICE 4.0
3
a. REKRUTMEN PROAKTIF MELALUI JALUR AFFIRMATIVE, TALENT SCOUTING, DAN
PENGHARGAAN MEMILIKI PROPORSI YANG SAMA
b. PENATAAN KEMBALI 8 (DELAPAN) STANDAR PENDIDIKAN KHUSUSNYA PADA
PENATAAN KURIKULUM SEHINGGA DAPAT TERWUJUD BERKELAS DUNIA (WORLD
CLASS STANDARD) OLEH LEMDIKLAT POLRI
c. FUNGSI OPERASIONAL DAN FUNGSI PEMBINAAN HARUS MENDAPATKAN
KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MEMPEROLEH REWARD PEMBINAAN KARIR
d. DIBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA SESUAI DENGAN PROPORSINYA, MINIMAL
ADA YANG JADI WAKAPOLDA
e. CIPTAKAN SISTEM SELURUH ANGGOTA POLRI MENDAPATKAN KESEMPATAN YANG
SAMA UNTUK MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN, DAN BERIKAN REWARD BAGI
ANGGOTA YANG SUDAH BERHASIL MENYELESAIKAN PENDIDIKANNYA
f. PENGELOLAAN SDM YANG HUMANIS
g. PENINGKATAN YANKES YANG MEMADAI SAMPAI WILAYAH TERPENCIL
h. PELATIHAN KEPADA PEGAWAI POLRI YANG AKAN MEMASUKI MASA PURNA TUGAS
i. PENINGKATAN JUMLAH RUMDIN UNTUK ANGGOTA POLRI

16. PROGRAM
PRIORITAS
POLRI JUGA AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA
MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS UNTUK
MENGABDI SEBAGAI ASN POLRI SESUAI KOMPETENSI

17. PROGRAM
PRIORITAS
PENINGKATAN MOTIVASI DAN KINERJA MAKA
PEMENUHAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI HARUS
DIPERHATIKAN KHUSUSNYA PERUMAHAN, PELAYANAN
KESEHATAN DAN HAK-HAK PEGAWAI LAINNYA

18. PERUBAHAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN
MODERN (POLICE 4.0)
a
b
PENYUSUNAN BLUEPRINT PEDOMAN DALAM
PENYATUAN DAN HARMONISASI SISTEM
INFORMASI
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
POLSEK DAN POLRES YANG RAMAH UNTUK
ANAK DAN DISABILITAS.
4

19. PENATAAN KEMBALI LAYANAN
DARURAT/HOTLINE KEPOLISIAN
DENGAN PEMBERLAKUAN
NOMOR TUNGGAL SECARA
NASIONAL DALAM RANGKA
MERESPON CEPAT ADUAN
MASYARAKAT

20. PROGRAM
PEMANTAPAN
KINERJA
HARKAMTIBMAS
PROGRAM
PENINGKATAN
KINERJA
PENEGAKAN
HUKUM
1
2
PROGRAM
PRIORITAS
a. MANAJEMEN DATA YANG DIKELOLA KE DALAM SATU SISTEM TERINTEGRASI BERBASIS IT
b. PEMBERLAKUAN LAYANAN DARURAT KEPOLISIAN DENGAN NOMOR TUNGGAL SECARA NASIONAL
c. EDUKASI BAGI MASYARAKAT TTG KEJAHATAN SIBER DENGAN MENGHADIRKAN POLISI DUNIA MAYA
d. EVALUASI TERHADAP OPERASI YANG DIGELAR KHUSUSNYA DI DAERAH KONFLIK GUNA TERWUJUDNYA
EFEKTIFITAS PENANGANAN KONFLIK
e. MENJAMIN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT SESUAI DGN AMANAH
UNDANG-UNDANG, NAMUN TIDAK ADA TOLERANSI BAGI YG BERSIFAT MEMECAH BELAH PERSATUAN
DAN KESATUAN BANGSA
f. POLRI HADIR DITENGAH MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN KUALITAS INTERAKSI DGN MASYARAKAT
g. PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN MODERASI KPD POK-POK TERTENTU, DAN MEMBANGUN KERJA
SAMA DENGAN KEMENTERIAN TERKAIT GUNA MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RADIKALISME
h. MENINGKATKAN KEGIATAN KUNJUNGAN KE SATUAN-SATUAN TNI DAN KERJA SAMA DI BIDANG
HARKAMTIBMAS GUNA MEMANTAPKAN SINERGISITAS TNI-POLRI DI TINGKAT PELAKSANA
i. SILATURAHMI DAN KOMUNIKASI DENGAN ORMAS-ORMAS MODERAT YANG BESAR
a. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI LANGKAH UTAMA DLM SETIAP PENYELESAIAN PERKARA
b. PERCEPATAN PENANGANAN KASUS-KASUS YANG MENDAPAT PERHATIAN PUBLIK
c. MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN ASISTENSI TERHADAP APA YANG DILAKUKAN UMKM
d. UTAMAKAN PENCEGAHAN LALUI PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI KEPADA APIP/PIHAK TERKAIT
e. DIGITALISASI SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN MELALUI EMP
f. MENINGKATKAN KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA PENYIDIK DAN KEJAKSAAN
g. ANGGOTA YG TERLIBAT PERKARA NARKOBA PENYELESAIAN PROSES HUKUMNYA (PECAT &
PIDANAKAN)
h. ETLE HARUS DIPERLUAS KE 4 (EMPAT) WILAYAH (CIREBON KOTA, KENDARI, KEBUMEN, DAN
BALIKPAPAN)

21. PROGRAM
PEMANTAPAN
DUKUNGAN POLRI
DALAM
PENANGANAN
COVID-19 (PC)
3
PROGRAM
PRIORITAS
a. MENINGKATKAN KEGIATAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
COVID-19
b. MENERAPKAN DAN MENINGKATKAN PROGRAM KAMPUNG
TANGGUH DI WILAYAHNYA
c. KAMPUNG TANGGUH YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA
PENYEBARAN COVID-19 AKAN SAYA BERIKAN REWARD

22. MANAJEMEN DATA YANG DIKELOLA KE DALAM SATU
SISTEM TERINTEGRASI BERBASIS IT
PEMBERLAKUAN LAYANAN DARURAT KEPOLISIAN DENGAN
NOMOR TUNGGAL SECARA NASIONAL
EDUKASI BAGI MASYARAKAT TENTANG KEJAHATAN SIBER
DENGAN MENGHADIRKAN POLISI DUNIA MAYA
EVALUASI TERHADAP OPERASI DI DAERAH KONFLIK GUNA
TERWUJUDNYA EFEKTIFITAS PENANGANAN KONFLIK
PEMANTAPAN KINERJA HARKAMTIBMAS
a
b
c
d
e
1
POLRI HADIR DITENGAH MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN
KUALITAS INTERAKSI DENGAN MASYARAKAT
f
PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN MODERASI KEPADA
KELOMPOK-KELOMPOK TERTENTU, DAN MEMBANGUN KERJA
SAMA DENGAN KEMENTERIAN TERKAIT GUNA MENGATASI
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RADIKALISME
MENINGKATKAN KEGIATAN KUNJUNGAN KE SATUAN-SATUAN
TNI DAN KERJA SAMA DIBIDANG HARKAMTIBMAS
SILATURAHMI DAN KOMUNIKASI DENGAN ORMAS-ORMAS
MODERAT YANG BESAR
g
h
i
MENJAMIN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYAMPAIKAN
PENDAPAT SESUAI UNDANG-UNDANG

24. PENINGKATAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM
2
a. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI LANGKAH
UTAMA DALAM SETIAP PENYELESAIAN PERKARA
b. PERCEPATAN PENANGANAN KASUS-KASUS YANG
MENDAPAT PERHATIAN PUBLIK
c. MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN ASISTENSI TERHADAP
APA YANG DILAKUKAN UMKM
d. MENGUTAMAKAN PENCEGAHAN MELALUI PEMBERIAN
SURAT REKOMENDASI KEPADA APIP/PIHAK TERKAIT
e. DIGITALISASI SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN MELALUI EMP
f. MENINGKATKAN KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI YANG
BAIK ANTARA PENYIDIK DAN KEJAKSAAN
g. ANGGOTA YANG TERLIBAT PERKARA NARKOBA
PENYELESAIAN PROSES HUKUMNYA (PECAT DAN
PIDANAKAN)
h. ETLE HARUS DIPERLUAS KE 4 (EMPAT) WILAYAH (CIREBON
KOTA, KENDARI, KEBUMEN, DAN BALIKPAPAN)

25. a
b
MENINGKATKAN KEGIATAN
KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN COVID-19
MENERAPKAN DAN
MENINGKATKAN PROGRAM
KAMPUNG TANGGUH DI
WILAYAHNYA
PEMANTAPAN DUKUNGAN POLRI DALAM
PENANGANAN COVID-19 (PC)
3
c
KAMPUNG TANGGUH YANG
BERHASIL MENURUNKAN ANGKA
PENYEBARAN COVID-19 AKAN
SAYA BERIKAN REWARD

26. PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK POLRI
PROGRAM
PEMANTAPAN
KOMUNIKASI
PUBLIK
a. PERUBAHAN PERILAKU DAN WAJAH YANG MELAYANI SERTA PENATAAN
HTCK DAN SOP
b. WUJUDKAN LAYANAN SKCK DENGAN DATA CATATAN KEPOLISIAN YANG
TERINTEGRASI SAMPAI DENGAN TINGKAT POLRES
c. PROSES PENDAFTARAN DAN TES SIM BARU SECARA ONLINE
d. PERPANJANGAN SIM A DAN C TIDAK LAGI DILAKUKAN SECARA FISIK KE
LOKET PELAYANAN, MELAINKAN HARUS BISA SECARA ONLINE
e. PENGESAHAN STNK SECARA ONLINE KAPAN PUN DAN DIMANA PUN
a. BANGUN HUBUNGAN DAN KOMUNIKASI PROAKTIF DENGAN ULAMA,
TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN PEMUDA
b. PADA PROGRAM MEDIA ATAU TELEVISI YANG MENAMPILKAN
KEGIATAN DAN KINERJA POLRI, HARUS MAMPU MENAMPILKAN
SOSOK POLRI YANG HUMANIS
1
2
PROGRAM
PRIORITAS

27. e PENGESAHAN STNK SECARA ONLINE KAPAN PUN DAN
DIMANA PUN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK POLRI
a
b
c
d
PERUBAHAN PERILAKU DAN WAJAH YANG MELAYANI
SERTA PENATAAN HTCK DAN SOP
WUJUDKAN LAYANAN SKCK DENGAN DATA CATATAN
KEPOLISIAN YANG TERINTEGRASI SAMPAI DENGAN
TINGKAT POLRES
PROSES PENDAFTARAN DAN TES SIM BARU SECARA
ONLINE
PERPANJANGAN SIM A DAN C TIDAK LAGI DILAKUKAN
SECARA FISIK KE LOKET PELAYANAN, MELAINKAN
HARUS BISA SECARA ONLINE
1

28. PEMANTAPAN KOMUNIKASI PUBLIK
a
b
BANGUN HUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
PROAKTIF DENGAN ULAMA, TOKOH
AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN
PEMUDA
PADA PROGRAM MEDIA ATAU TELEVISI
YANG MENAMPILKAN KEGIATAN DAN
KINERJA POLRI, HARUS MAMPU
MENAMPILKAN SOSOK POLRI YANG
HUMANIS
2

29. PIMPINAN TURUN
LANGSUNG MELAKUKAN
PENGAWASAN DI
LAPANGAN
PERLU DILAKUKAN
PENATAAN DAN
PEMBENTUKAN HTCK ANTAR
FUNGSI PENGAWASAN
MASYARAKAT HARUS
MUDAH MENYAMPAIKAN
MASUKAN KEPADA POLRI
PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI; DAN
MEMBERIKAN PUNISHMENT SECARA TEGAS
TERMASUK MENINGKATKAN KEPATUHAN
PENGISIAN LHKPN PADA JABATAN TERTENTU
MEMBUKA RUANG SARAN MASUKAN SEBAGAI
SISTEM PENGAWASAN EKSTERNAL POLRI DI
SETIAP SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
1
2
3
PROGRAM
PRIORITAS
FUNGSI PENGAWASAN TIDAK TUMPANG TINDIH
DAN MEMUDAHKAN MASYARAKAT DALAM
MENYAMPAIKAN PENGADUAN
17
SISTEM PENGADUAN ONLINE
TERINTEGRASI DENGAN
FUNGSI PENGAWASAN
LAINNYA
MEMBANGUN SINERGISITAS ANTAR LEMBAGA
PENGAWAS DAN MEMBANGUN SISTEM
PENGAWASAN (HANDLING COMPLAINT ONLINE)
YANG TERINTEGRASI ANTAR LEMBAGA
PENGAWAS
4

30. PIMPINAN TURUN LANGSUNG MELAKUKAN
PENGAWASAN DI LAPANGAN
PENGUATAN PERAN PIMPINAN
1 PERLU DILAKUKAN PENATAAN DAN
PEMBENTUKAN HTCK ANTAR FUNGSI
PENGAWASAN
2
MASYARAKAT HARUS MUDAH
MENYAMPAIKAN MASUKAN KPD POLRI
3

31. MEMBANGUN
SINERGITAS ANTAR
LEMBAGA PENGAWAS
DAN MEMBANGUN
SISTEM
PENGAWASAN
(HANDLING
COMPLAINT ONLINE)
YANG TERINTEGRASI
ANTAR LEMBAGA
PENGAWAS
4 SISTEM PENGADUAN ONLINE TERINTEGRASI DENGAN FUNGSI PENGAWASAN LAINNYA

32. MENDUKUNG TERCIPTANYA EKOSISTEM INOVASI DAN KREATIFITAS YANG MENDORONG KEMAJUAN
INDONESIA
MENAMPILKAN KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI DAN MENJADI TELADAN
02
03
04
05
06
MENJADIKAN POLRI SEBAGAI INSTITUSI YANG PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, TRANSPARANSI
BERKEADILAN (PRESISI)
MENJAMIN KEAMANAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
MENJAGA SOLIDITAS INTERNAL
MENINGKATKAN SINERGISITAS DAN SOLIDITAS TNI POLRI, SERTA BEKERJA SAMA DENGAN APH DAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK MENDUKUNG DAN MENGAWAL PROGRAM PEERINTAH
MENGEDEPANKAN PENCEGAHAN PERMASALAHAN, PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF, DAN
PROBLEM SOLVING
07
01
SETIA KEPADA NKRI DAN SENANTIASA MERAWAT KEBHINEKAAN
08