Pkn 1

A.KETERBUKAAN DAN KEADILAN
1.Makna Keadilan
Kata keadilan sebenarnya berasal dari kata “adil”. Kata adil berasal dari bahasa Arab “adl”yang
berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan. Menurut pandangan umum,
keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang
berhak menerimanya. Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga fulsuf
terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoles, Plato, dan Thomas Hobbes.
Aristoles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-
tiap orang memperolehbagian yang sama. Aristoles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu :
(1) Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang
telah diberikannya; (2) Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan
jasa-jasa yang diberikannya; (3) Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu sesuai
dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita; (4) akaeadilan konvesional, yakni perbuatan
apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan;
dan (5) Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang
lain yang tercemar.
Sedangkan Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) Keadilan moral, yakni suatu
perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang
seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan
dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil
berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.
Adapun Thomas Hobbes menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah
didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Ada teori keadilan lain yang dikemukakan oleh
Prof.Dr. Notonegoro, SH, yaitu leadilan loyalitas atau keadilan hokum, yakni suatu keadaan adil jika
sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

2.Makna Keterbukaan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam
sebuah Negara demokrasi. Keterbukaan berasal dari kata buka atau terbuka yang berarti terlihat,
kelihatan, tampak. Pemerintahan yang terbuka atau transparan adalah pemerintahan yang
menjalankan kekuasaannya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan yang membuka kontrol
masyarakat yang dipimpinnya.

3.Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
Negara neningkatkan spesialisasinya dibidang keamanan dan ketertiban umum, yang berarti
menjamin keselamatan jiwa dan harta benda warga negaranya.
Negara meningkatkan spesialisasi di bidang pertahanan Negara. Julius Caesar pernah mengatakan
bahwa “kalau menghendaki perdamaian, siapkanlah peperangan (civis pacem para bellum).
Negara meningkatkan profesionalisme dalam pemerintahan dalam negeri, melalui terlaksananya
hubungan timbal-balik yang erat antara unitpemerintahan pusat dan unit-unit pemerintahan
terkecil. Aktivitas tersebut ada yang bersifat routine (rutin), dan ada pula yang bersifat future
(perencanaan kedepan).
a.Aktifitas yang bersiafat rutin selalu dilakukan secara berulang-ulang, seperti pemeliharaan
kesehatan rakyat, perawatan invrastruktur, atau pemungutan pajak.
b.Aktifitas yang bersifat future adlah persiapan untuk menghadapi masa depan.

Sehubungan dengan ini, James Wilford Garner berpendapat bahwa Negara memiliki 3 tujuan
berikut:
a.Tujuan Negara yang asli (utama, langsung)
b.Tujuan Negara sekunder
c.Tujuan Negara dalam bidang peradaban

B.PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN
1.Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya sehingga terbentuk
hubungan yang tidak imbang antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang di
kuasai.
Prilaku birokasi selalu di warnai dengan sikap sopan yang harus dilakukan oleh orang yang
kekuasaanya lebih rendah. Ini berdampak pada lemahnya kreatifitas dan efektifitas pelayanan
public. Selain itu, pada akhirnya birokrat bawahan tidak mempunyai inisiatif sendiri.
Reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hokum secara menyuluruh,
perubahan sikap mental dan budaya birokrat, serta perubahaan pola piker dan komitmen
pemerimtah serta partai politik. Harus terdapat kejrlasan batas antara pejabat karier dan pejabat
politik, baik birokrasi pusat maupun daerah. Menurut Eko Prasojo (2005), ada dua arah yang harus di
tuju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia.

2.Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan

Pendapat tentanga penyimpangan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton, bahwa “
The power Tends To Corrupt . . .” (kekuasaan cenderung unruk korup). Bahkan , “. . . And Absolute
Power corrupts Absolutely ” ( . . . dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korup yang absolut
pula).
Pendapat di atas tampaknya cocok dengan kondisi pemerintahan di Indonesia selama lebih dari 30
tahun di bawah kekuasaan pemerintahan orde baru yang otoriter. Untuk melaksanakan keinginan
politik (Political Will ) dari MPR tersebut, di bentuklah Undang-undang baru sebagai berikut.
1.UU No.28 tahun 1998 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. Keluarnya UU ini
berarti UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi diperbaharui.
2.Presiden selaku kepala Negara membentuk komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)
berdasarkan Keppres No. 127 tahun 1999 sebagai lembaga independen.

Ternyata upaya di atas hanyalah sebatas peraturan yang hanya berfungsi sebagai slogan semata.
Dalam laporan Word Economic Forum yang berjudul The Global Competitiveness Report 1999,
kondisi Indonesia yang tertburuk di antara 59 negara yang di teliti.
Adapun dampak dari pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut.
1.Tumbuh dan berkembangnya KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) ada hampir semua aspek
kehidupan yang melingkupi semua tingkat.
2.Pejabat atau Kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang
kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun straregi bagaimana modalnya bisa kembali.
Akibatnya, terjadilah berbagai “penyunatan” anggaran bagi rakyat miskin.
3.Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap
fasilitas public akan terus dikurang ( mungkin sampai 0%)

4.Menimbulkan jurang pemisah yuang begitu dalam antara si kaya dan si miskin . akibatnya,
masyarakatb yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan.

3.Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Di Negara Lain
C.Sikap Keterbukaan Dan Keadilan
1.Sikap Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa Dan Bernegara
Prasyarat keterbukaan harus di mulai dari penguasa dan rakyatnya. Rakyat harus melakukun control
bagi terwujudnya sebuah system pemerintahaan yang berisi dan transparan.
Adapun syarat-syarat bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka (transparan) dan bersih adalah
sebagai berikut :
a.Control internal penyelenggaraan Negara berupa penanaman keimanaan yang berdimensi akhlak
atau moral individu.
b.Perbaikan control masyarakat. Masyarakat perduli terhadap tindak korupsi yang di lakukan oleh
anggota masyarakat dan penyelenggaraan Negara
c.Perbaikan budaya yang kondistif, dengan cara memperbaiki bidaya yang sudah rusak, misalnya
budaya yang menganggap pejabat kaya raya adalah lumrah, budaya takut mengkritik dan budaya
takut mengontrol.
d.Perbaikan system politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan control masyarakat dalam
penyelenggaraan Negara.
2.E-Government : Keterbukaan Pemerintah di Era Digital

a.Penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu.
b.Tujuan pemanfaatanya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efesien.

3.Tahapan dan Manfaat E-Government
Model e-government yang di terapkan di luar negri adalah empat tahap perkembangan e-
government dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh adalah model penahapan e-
government yang di terapkan di Salandia Baru yang di gambarkan memiliki empat tahap atau fase.
Fase pertama, fase penampilan website (web presence).
Fase kedua, interaksi. Fase ketiga, transaksi. Keempat, fase transformasi.
Dalam e-government, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah di
lakukan melalui internet. Kegunaan lainya adalah kecepatan pelayanaan, yang berarti penghematan
yang sangat besar, baik dalam waktu maupun energy atau sumber daya.

4.Bentuk Penerapan E-government
Penggunaan e-government menghasilkan hubungan dalam bentuk seperti : G2C (government To
Citizen), G2B (Government To Business Enterprises), dan G2G ( inter-agency relationship ).
Bentuk-bentuk pelayanaan yang di berikan dapat berupa :
a. Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk/pelajar) Dan paspor;
b. Pembayaran pajak, listrik, dan lain-lain;
c. E-employment;
d. E-procurement (tender melalui internet)
e. Pendaftaran pemilu (election card);
f. Penyampain keluhan atas jumlah dan kualitas pelayanan;

g. Saran-saran atas proses pelayanaan;
h. Saran-saran politik, baik pada level kebijakan maupun personal;
i. Informasi tentang kegiatan (event) pemerintah maupun masyarakat;
j. Informasi kredit/pinjaman, kesehatan, nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
k. Pelayanan hukum dan statistic (kelahiran, pernikahan, dan kematian, sertifikat tanah, dan izin
usaha).

5.Penerapan dan Tantangan
Kehadiran teknologi informasi yang berbasiskan internet di institusi pemerintah ditandai dengan
munculnya berbagai website di tiap-tiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ,
Tantangan berikutnya adalah adnya hambatan dalam dalam mekanisme pasar yang memperlambat
laju penetrasi perasaan jaringan informasi dan pemanfaatanya bagi kegiatan penerintahan, bisnis,
pelayanan public, serta kegiatan masyarakat.
masih adanya daerah serta kelompok social yang sukar mendapatkan pelayanaan jaringan informasi
secara konsional merupakan tantangan yang juga harus di hadapi. Apabila tidak di atasi secara
khusus, maka dapat mengakibatkan timbulnya Digital DVD.

D.Kesejahteraan Sosial: Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara
Keadaan social yang telah menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan masalah social
yang penting untuk Negara di atasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah menigkat tajam di saat
wajib belajar sedang giat-giatnya di galakan.

1)Jaminan UUD 1945
Dengan berjalanya mekanisme ekonomi kerakyatan yang menciptakan kesempatan yang adil
terhadap sumber-sumber modal kesejah teraan masyarakat dapat di pelihara agar tidak jatuh
kejurang kemiskinan. Akumulasi modal yang hanya berputar pada segelintir kalangan masyarakat
pada masa Orde Baru merupakan kejahatan struktur yang tidak boleh terulang kembali.

2)Bantuan Dan Rehabilitasi Sosial
Bantuan social adalah bantuan bersifat sementara yang di berikan kepada fakir miskin agar mereka
dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang di anut,
maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut di berikan dan di kelola dalam sebuah kelompok
usaha bersama yang ada dalam pembinaan pemerintah.

3)Proses Pemberian Bantuan
Dalam proses rehabilitasi social ini, fakir miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan kesadaran
bersuadaya, pembinaan, mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan dan pembinaan
kesadaran hidup bernasyarakat.

4)Jaringan Pengamanaan Nasional
Salah satu bentuk pelaksanaan program ini adalah kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang
mampu bertahan untuk menampung tenaga kerja yang terkena PHK

5)Partisipasi Masyarakat

Salah satunya adalah keputrusan Mentri Sosial No.19 tahun 1998, yang memberikan weenang
kepada masyarakat yang menyelengarakan pelayanaan kesejahteraan social bagi fakir miskin untuk
melakukan pengumpulan dana serta menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.
6)Transparansi
Langkah Transparansi harus di lakukan agar evesiensi bantuan dapat terjamin. Adanya transparansi
sangat di butuhkan dalam proses pemberian bantuan untuk memberikan kepastian bahwa dana
bantuan telah di manfaatkan sesuai dengan peruntukanya.

7)Hak Dan Kewajiban Dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial
Warganegara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan :
a. Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan social yng sebaik-baikya
b. Fakir miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari Negara.
c. Fakir berhak mendapatkan sarana bantuan dan rehabilitas social [pasal 2 peraturan pemerintah RI
no.42 tahun 1981.
d. Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.
e. Pemerintahan wajib mengusahakan system ekonomi yang berpihak pada rakyat bayak.

E.PERILAKU POSITIF TERHADAP UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN
Sudah sepatutnya kita semua bersikap positif terhadap upaya wujudnya keadilan selayaknya
pemerintah bersungguh-sungguh melakukan upaya menciptakan keadilan sosial.

f.BERPARTISIPASI DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN
8) menurut sulatsmo besar Dari perubahan [ amandemen ] UUD 1945 adalah perubahan pasal 34
ayat 2 yang secara tegas menunjukkan keinginan politik untuk melaksanakan system jaminan sosial
dalam mewujudkan kesejahtaraan rakyat.

F. BERPARTISIPASI DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN
1.prinsip universal
(1) System jaminan sosial adalah sebuah instrument sosial untuk mewujudkan kesejshteraan rakyat
.masyarakat juga harus memikul kewajiban untuk memikul kewajiban untuk memperoleh tingkat
kesejahtaraannya sendiri.
2.Sistem jaminan nasional
Kegotongroyongan ini tercermin dari konstribusi masing-masing, yang di tetapkan berdasafkan
angka relative dan pendapatan.
Pertama, untuk membangunsistem jaminan sosial diperlukan solidaritas sosial, kegotongroyongan
antara seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, kepersertaan system jaminan sosial bersifat wajib, sesuai perundangan yang berlaku.
Ketiga, penyelenggaraan system jaminan sosial harus bersifat non profit (nirlaba), meskipun harus
dilakukan sesuai prinsip-prisip penyelenggaraan yang baik (good governance)
Keempat, penyelenggaran system jaminan sosial harus mengacu prinsip-prinsip yang aman .tidak
boleh mengacu likuiditas penyelenggaraan program .
Kelima, sistem jaminan sosial di selenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial,sehingga prinsip
hokum bilangan banyak [the law of large numbers] harus di pegang teguh.
Keenam, sistem jaminan sosial hendaklah dibedakan dengan’’ bantuan sosial’’ yang seluruh biayanya
dijamin Negara.

3.LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN
Persepsi yang harus dilakukan di samakan itu diantaranya adalah;
Pertama , wujud kegotongroyongan yang belum berjalan sebagaimana mestinya .
Kedua ,prinsip pengelolaan dana yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana di
kemukakan di atas .
Ketiga, kebijakan investasi dana tampaknya juga belum terarah. Aspek kehati-hati serta keamanan
investasi masih perlu ditingkatan.
Keempat, pemahaman terhadap prinsip asuransi sosial bahwa mekanisme asuransi harus
mempertimbangkan sungguh-sungguh hukum bilangan banyak (the law of large numbers).

BAB I

PENDAHULUAN

Keterbukaan dan keadilan sangatlah penting serta dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara sebab jika tanpa adanya keterbukaan dan keadilan maka tidak terwujudlah
pemerintahan yang baik. Pengertian pemerintahan yang baik:

1. Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen
pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,
pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan
penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
2. UNDP, Good Governance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di
antara sektor swasta dan masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Pemeritahan yang baik adalah
pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas,
supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Ciri atau karakteristik, prinsip Good Governance menurut UNDP :

1. Partisipasi (participation), yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan
keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan Hukum (rule of low), yaitu hukum harus adil tanpa pandang bulu.
3. Tranparan (transparency), yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah
diakses masyarakat. informasi harus memadai agar dapat dipantau rakyat melalui
media massa, tv, radio atau internet.
4. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi
diupayakan untuk melayani berbagai pihak (stakeholder).
5. Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented), yaitu bertindak sebagai mediator bagi
kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.

6. Berkeadilan (equity), yaitu memberikan kesempatan yang sama baik pada laki
maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), yaitu segala proses dan
kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan
kebutuhan melalui pemamfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan baik.
8. Akuntabilitas (Accountability), yaitu para pengambil keputusan baik pemerintah,
swasta dan masyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik.
9. Bervisi strategis (stratrgic Vision), yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki
perspektif yang luas dan jangka panjang dalam menyelenggaraan dan pembangunan
dengan mempertimbangkan aspek historis, kultur dan kompleksitas sosial.
10. Kesalingketerkaitan (Interrelated), yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat
dan terkait (mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.

Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN pasal 3 yaitu:

1. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatn dan
keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian
keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan
perlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik peraturan
yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyelenggara negar dan hasilnya harus
dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, keterbukaan dan keadilan perlu diprioritaskan di dalam kehidupan
berbangsa dan negara. Keterbukaan pemerintah ini mengarah pada kebijakan pemerintah
secara demokrasi pada masyarakat. Dalam pemerintahan Indonesia terdapat indikator-
indikator yang perlu diketengahkan untuk menciptakan Negara demokrasi yang
sesungguhnya. Salah satu indikator tersebut adalah belum adanya transparansi dalam
penyelenggaraan Negara dan diterimanya partisipasi politik warga secara utuh.

Tanpa transparansi regulasi politik , hukum, ekonomi, dan budaya, maka setiap keputusan
para tokoh-tokoh politik yang berperan dalam pemerintahan hanya akan menjadi bumerang
bagi kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Contoh tidak adanya transparansi adalah
demonstrasi besar-besaran mahasiswa kepada para tokoh-tokoh politik atau banyak terjadi
konflik atau perbuatan yang berbaur radikalisme di berbagai wilayah NKRI.

BAB II

KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI KONFLIK DI BERBAGAI
WILAYAH NKRI

1. A. MAKNA KETERBUKAAN

Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara
harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi
atau tidak ada keraguan. Dengan demikian Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan
yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan
lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau
transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual
mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan

Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau
penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi,
supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah.
Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas, tidak dilakukan
secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa
diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang
menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan.

Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan :

1. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan
semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.
2. Dasar penyelenggaraan pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,
agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan
rakyat.
3. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap
informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga
mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan
rasional.

Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle:

1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan
dan sudah dibuatnya.
2. Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai
dkumen pemerintah melalui parlemen.
3. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat
parlemen.
4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai
baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai
penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yang tidak boleh
diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang.

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal informasi yang tidakboleh diketahui
publik yaitu:

1. Pertimbangan-pertimbangan kabinet.
2. Nasehat politis yang diberikan kepada menteri.
3. Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hidup
demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.
4. Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta.
5. Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.

Menurut Freedom of Information Act di Amerika Serikat, ada 9 informasi yang bersifat
rahasia namun tidak wajib tergantung pada suatu lembaga, yaitu :

1. Mengenai keamanan nasional dan politikluar negeri (rencana militer, persenjataan,
data iptek tentang keamanan nasional dan data CIA)
2. Ketentuan internal lembaga.
3. Informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik.
4. Informasi bisnis yang bersifat sukarela.
5. Memo internal pemerintah.
6. Informasi pribadi (personal privacy).
7. Data yang berkenaan dengan penyidikan.
8. Informasi lembaga keuangan.
9. Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya.

Dengan demikian, makna keterbukaan yang dimaksudkan adalah:

1. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam iklim politik, dimana setiap
warga negara berhak mengemukakan pendapatnya sejauh tidak bertentangan
pancasila dan UUD 1945.
2. Pemerintah dikatakan terbuka apabila memenuhi empat unsur yaitu:

Pemerintah menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuh.
Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan yang luas untuk mengetahui isi
dokumen pemerintah.
Terbukanya sidang pemerintahan bagi masyarakat dan media massa.
Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana.

1. B. MAKNA KEADILAN

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan
haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakuai dan diperlakukan sesuai dengan
harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa
membedakan suku, keurunan, dan agamanya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945,
dan GBHN, kata adil terdapat pada:

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV
3. GBHN 1999-2004 tentang visi

Keadilan berasal dari kata adil. Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal
dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak
memihak, tidak sewenang-wenang.

Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :

Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak.
Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.
Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut
aturan yang berlaku.
Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan
kewajibannya.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak
sewenang-wenang dan tidak memihak. Thomas Hobbes menjelaskan suatu perbuatan
dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Sehingga
pengertian keadilan yang dimaksud di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

1. Sebagai tindakan yang tidak berdasar kesewenang-wenangan.
2. Sebagai suatu tindakan yang berdasarkan norma.
3. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.
4. Tidak berat sebelah atau tidak memilih ke salah pihak.
5. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah.

1. C. MACAM-MACAM KEADILAN
2. A. Pembagian keadilan menurut Aristoteles:
1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat
jasa-jasa yang dilakukannya atau keadilan yang memberikan kepada masing-
masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang
(diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang).

Contoh:

Adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang
mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A.
Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang,maka
menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil.

1. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa
yang telah dibuatnya atau keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang
apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan
berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan.

Contoh:

Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai
dengan kinerjanya selama ini.
Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh
penghargaan dari presiden.

1. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang
lain kepada kita.
2. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang telah menaati segala peraturang
perundang-undangan yang telah diwajibkan.

Contoh:

Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas.
Adalah adil bila Polisi lalu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yang
berlaku.

1. Keadilan Menurut Teori Perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha
memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

1. B. Pembagian keadilan menurut Plato:
1. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adila secara moral
apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan
kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan
perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.
3. C. Notonegoro

Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadan
dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1. D. DAMPAK DARI ADA DAN TIDAK ADANYA KETERBUKAAN DALAM
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dampak postif dari adanya keterbukaan:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.
2. Meningkatnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Mencegah terjadinya KKN.
4. Menciptakan hubungan harmonis yang timbal balik antara penyelenggara negara
dengan rakyat.
5. Meningkatkan potensi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
6. Dapat mengungkapkan ketidak-adilan sehingga dapat menunjang terciptanya jaminan
keadilan sesuai dengan hak asasi setiap manusia.
7. Menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat,
8. Membicarakan secara terbuka masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan
bersama sebagai bangsa,
9. Menyampaikan kritik, koreksi, saran, dan untuk melakukan control.

Dampak negatif dari adanya keterbukaan:

1. Aspek sosial budaya yaitu keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya
budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia.
2. Aspek ideologi, yaitu keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan
berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian
suatu bangsa Indonesia.

Dampak dari tidak adanya keterbukaan:

1. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tak berfungsi
optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk
kepentingan umum. Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri.
Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa keadilan, sebab hukum bisa
dibeli.
2. Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi
pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmi berbelit-belit dan
mahal. Invesrtor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga
perekonomian tidak tumbuh maksimal.
3. Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup
diarahkan semarta untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa
memerdulikan moral dan etika agama seperti korupsi.
4. Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitas aparat
yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu
mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.
5. Di bidang HAM, Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik, unjuk
rasa, masyarakat tidak berdaya terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin.

1. E. DAMPAK DARI ADA DAN TIDAK ADANYA KEADILAN DALAM

Dampak dari adanya keadilan:

1. Warga negara hidup damai, sejahtera, dan tentram.
2. Tidak adanya kecemburuan antara masyarakat dengan pejabat/pemerintah
3. Tidak adanya pertentangan antara masyarakat dan pemerintah di dalam menerapkan
dan me;aksanakan kebijakan publik,
4. Tidak adanya kesenjangan sosial dan disintegrasi bangsa.

Dampak dari tidak adanya keadilan:

1. Terjadi kecemburuan antara masyarakat dengan pejabat/pemerintah
2. Terjadi pertentangan antara masyarakat dan pemerintah di dalam menerapkan dan
melaksanakan kebijakan publik,
3. Terjadi kesenjangan sosial dan disintegrasi bangsa.
4. Pertikaian antar suku bangsa dapat menyebabkan perpecahan wilayah.

1. F. HUBUNGAN KETERBUKAAN DENGAN ASPEK LAIN DALAM
2. Keterbukaan dan Demokrasi

Keterbukaan bukan hanya untuk para pemerintahan malinkan pula berguna untuk
masyarakat. Keterbukaan merupakan ciri pokok demokrasi sehingga memunculkan sikap
kedewasaan dalam masyarakat dan memunculkan pula sikap demokrasi.

Dalam persoalan tertentu masyarakat Indonesia masih mengandung kepekaan yang tajam.
Hal itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terbuka dan dewasa
terhadap sesamanya. Alasan masyarakat harus terbuka terhadap permasalahan yang kompleks
adalah agar tidak terjadi “main hakim sendiri “ karena Indonesia merupakan negara hukum
maka diperlukan tenaga para penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

1. Keterbukaan dan Pembangunan Politik

Masyarakat pada umumnya memiliki dua kemungkinan yakni semakin terbuka, maka
semakin demokrasi, atau semakin tertutup, semakin otoriter. Bagi negara-negara yang
masyarakat dan para pemerintahannya terbuka tentu negara tersebut akan semakin
berkembang. Dalam perkembangan tersebut akan semakin banyak pro dan kontra antara
masyarakat dan tokoh-tokoh politik. Walaupun cukup sulit keterbukaan tersebut akan
membuahkan hasil yang memajukan kehidupan dalam bermasyarakat.

Demokratisasi bukan hanya berarti terbuka, tetapi yang lebih pokok adalah melalui
keterbukaan itu. Masyarakat dan pemerintah yang secara tidak langsung dituntut untuk
menjalankan keterbukaan itu dengan baik. Batu ujian dalam keterbukaan itu apabila sorotan
dan pendapat itu berbeda atau bahkan mengenai kepentingan pemegang kekuasaan. Bobot
keterbukaan masyarakat dapat menunjukkan tingkatan suatu masyarakat. Masyarakat yang
terbelakang, banyak hal yang dipandang sebagai sesuatu yang tabu dan tak patut di
perbincangkan. Sedangkan mengenai tingkat pendidikan seseorang dapat menjadi
perbincangan sekelompok orang tertentu. Hal ini menunjukkan masyarakat masih kurang
dalam sikap kritis dan dewasa. Hal ini bertolak belakang dengan public debate atau debat
terbuka yang merupakan ciri masyarakat maju.

1. G. PENTINGNYA KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM

Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam
menyampaikan aspirasi dan pendapat yang membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung
dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Berbagai
aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama dapat menjadikan bangsa ini mudah mencapai
suatu keadilan. Jika masyarakat suatu bangsa telah ikut berperandan menyumbangkan
aspirasi dan pendapatnya, persatuan akan lebih mudah terwujud. Hal itu dikarenakan mereka
merasa mempunyai cita-cita, tujuan, dan peranan yang sama ketebukaan yang mensyaratkan
kesediaan semua pihak untuk menerima kenyataan merupakn pluralitas. Selain itu, di
dalamnya juga muncul perbedaan pendapat.

Pada dasarnya kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikutinya memuat
arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehubungan dengan itu, semua
kebijaksanaan publik dan dan peraturannya membutuhkan dukungan masyarakat untuk bisa
efektif. Penentangan oleh masyarakat tehadap sejumlah kebijaksanaan dan peraturan yang
ada secar empirik lebih banyak dikarenakan oleh kurangnya keterlibatan publik dalam tahap
kebijaksanaan. Jika hal itu dibiarkan begitu saja maka makin besar keinginan rakyat untuk
selalu mengadakan pembaharuan, tetapi rakyat tidak tau arahnya sehingga mereka akan
mudah kehilangan kendali dan emosianal. Rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah
dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa. Sebaliknya, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu dipupuk dan
diperhatikan akan menghasilkan suatu kebijakan publik dan peraturan umum yang mengatur

masyarakat dengan baik. Dengan demikian keterbukaan dan keadilan adalah persyaratan bagi
terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kita.

1. H. SIKAP YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI KETERBUKAAN
DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Selain keterbukaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya adalah
menciptakan keadilan. Persatuan bangsa dan keutuhan negara hanya akan terwujud jika
tedapat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan merupakan unsur yang sangat
esential dalam kehidupan manusia. Semua orang berharap mendapatkan jaminan dan rasa
keadilan. Dalam kehidupan sekarang, musuh terbesar bangsa adalah ketidakadilan.

Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, kesenjangan, pertentangandan disintegerasi
bangsa. Jika kita amati lebih jauh keadaan negara kita ini, pertentangan antar suku bangsa
dalam perpecahan wilayah bersumber dari ketidakadilan. Karena diperlakukan tidak adil,
antara anak bangsa dapat bertikaidan antar golongan saling berseteru. Dengan demikian,
keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa dan keutuhan negara.

1. I. SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
2. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu
upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, seperti:

Berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentang
keterbukaan dan keadilan.
Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara.
Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan.
Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip
keterbukaan.
Mengajukan kritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan.
Menumbuhkan dan mempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari
keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.
Menghormati dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menempatkan anggota masyarakat berkedudukan sama dalam hokum dan
pemerintahan.

1. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang bertugas
untuk menjamin keadilan dan perilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan
jaminan keadilan, seperti :

Mengetahui hal-hal yang mendasar tentang keadilan.
Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan
dengan keadilan.
Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan.
Menghargai tindakan berbagai pihak yang memperkuat jaminan keadilan.
Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan
keadilan.

Membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.
Berperan aktif memberikan masukkan dan saran dalam proses politik dan perumusan
kebijakan publik.
Ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan agar terlaksana pemerintah yang baik
dan bebas dari KKN.

BAB III

PENUTUP

1. A. KESIMPULAN

Keterbukaan dan keadilan sangatlah penting serta dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara sebab jika tanpa adanya keterbukaan dan keadilan maka tidak terwujudlah
pemerintahan yang baik serta tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagaiman
yang di cita-citakan bangsa Indonesia sebagai tujuan nasional di dalam menjaga keutuhan
NKRI yang tercantum di dalam dasar negara (pancasila) dan konstitusi (UUD 1945). Dengan
demikian, keterbukaan dan keadilan perlu diprioritaskan di dalam kehidupan berbangsa dan
negara. Hal ini dikarenakan apabila tidak adanya keterbukaan dan keadilan maka akan timbul
tindakan atau perbuatan yang berbaur radikalisme di berbagai wilayah NKRI. Oleh karena
itu, mengingat bahwa keterbukaan dan keadilan maka perlu ditanamkan sikap keterbukaan
dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana nantinya jika semua ini
dilaksanakan sesuai prosedur dan berkesinambungan akan menciptakan kehidupan yang
sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional dari kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia.

1. B. SARAN

Dengan adanya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka
kita harus memahami dan menerapkannya sehingga nantinya tidak akan timbul tindakan
ataupun konflik yang sering terjadi di wilayah NKRI dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. 1. Priyo Sukonto, Bambang. 2009. Panduan Belajar Kelas 12 SMA IPA/IPS
Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Primagama
2. http://afrokendonesia.blogspot.com/2011/04/keterbukaan-dalam-kehidupan-
berbangsa.html.15/05/2011.02:47
3. http://halil4.wordpress.com/2010/01/06/bab-3-keterbukaan-dan-
keadilan/.15.05/2011.02:35
4. http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-
pemerintahan/.15/05/2011.02:30
5. http://metro.kompasiana.com/2011/03/30/amuk-massa-di-indonesia-dalam-perspektif-
keadilan/15/05/2011.02:45
6. http://sramdas.blogdetik.com/keterbukaan-dan-keadilan/15/05/2011.02:50

Pkn 1

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to Pkn 1

Similar to Pkn 1 (20)

Pkn 1