1. UNDANG-UNDANG NO. 14/2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

2. Fenomena Global
 Era keterbukaan informasi telah dikenal di
hampir seluruh negara dan pemerintah harus
mulai membuka diri terhadap informasi yang
sangat diperlukan oleh publik untuk dapat
diakses.
 Sudah ada 50 negara yang telah mempunyai
UU kebebasan atas informasi, termasuk
Indonesia. 30 negara lainnya sedang dalam
proses penyusunan (Laporan dari Freedom of
Information Center, London)

3. Latar Belakang
 Proses Demokratisasi
 Transparansi informasi memungkinkan
masyarakat berpartisipasi aktif mengontrol
jalannya pemerintahan
 Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good
governance
 Perkembangan iptek
 Kini masyarakat dapat memperoleh informasi
dengan mudah dan cepat, sehingga mereka
menuntut hak untuk mendapatkan informasi
secara mudah dan cepat dari penyelenggara
negara

4. Dampak Positif UU KIP
 Transparansi dan akuntabilitas badan-badan
publik
 Akselerasi pemberantasan KKN
 Optimalisasi perlindungan hak-hak
masyarakat terhadap pelayanan publik
 Persaingan usaha secara sehat
 Terciptanya kepemerintahan yang baik dan
tata kelola badan-badan publik
 Akselerasi demokratisasi

5. Kebijakan Dasar
Pasal 28F UUD 1945
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.

6. Arah yang ingin dicapai
 Pengelolaan informasi yang berkualitas
 Pelayanan informasi secara mudah, cepat,
dan biaya ringan
 Kinerja badan publik yang transparan, efektif,
efisien, dan akuntabel

7. Tujuan UU KIP
 Menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana pembuatan kebijakan
publik, proses pengambilan keputusan publik,
beserta alasannya
 Mendorong partisipasi masyarakat
 Mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik
 Mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa
 Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan badan publik

8. UU KIP
 Bab 1 : Ketentuan Umum
 Bab 2 : Asas Dan Tujuan
 Bab 3 : Hak & Kewajiban Pengguna Informasi Publik dan Hak
& Kewajiban Badan Publik
 Bab 4 : Informasi yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan
 Bab 5 : Informasi yang Dikecualikan
 Bab 6 : Mekanisme Memperoleh Informasi
 Bab 7 : Komisi Informasi
 Bab 8 : Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui
Komisi Informasi
 Bab 9 : Hukum Acara Komisi
 Bab 10 : Gugatan Ke Pengadilan dan Kasasi
 Bab 11 : Ketentuan Pidana
 Bab 12 : Ketentuan Lain-lain
 Bab 13 : Ketentuan Peralihan
 Bab 14 : Ketentuan Penutup

9. Hak & Kewajiban Pemohon Informasi Publik
 Hak
 Memperoleh informasi
 Melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri
pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi
 Menyebarluaskan informasi
 Mengajukan permintaan disertai alasan
 Mengajukan gugatan
 Kewajiban
 Menggunakan informasi publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
 Menyantumkan sumber informasi publik, baik untuk
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan
publikasi

10. Hak dan Kewajiban Badan
Publik
Hak
 Menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan
 Menolak permintaan informasi yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
(penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas)
 Kewajiban
 Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi
publik yang berada di bawah kewenangannya
 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan
 Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik,
efisien sehingga dapat diakses secara mudah
 Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang
diambil (pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan negara)
 Dapat memanfaatkan sarana dan media, baik elektronik maupun
non elektronik

11. Jenis-jenis Informasi
 Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala
 Informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta
 Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 Informasi yang dikecualikan
 Informasi yang diperoleh berdasarkan
permintaan

12. Komisi Informasi
 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri
yang berfungsi menjalankan undang‐ undang
ini dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan pedoman teknis pelayanan
informasi publik dan menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.

13. Komisi Informasi
 Terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi
Provinsi, dan jika dibutuhkan, Komisi Informasi
Kabupaten/Kota
 Anggota Komisi Informasi pusat berjumlah 7 (tujuh)
orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur
masyarakat.
 Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau
kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang
mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat
 Calon anggota komisi informasi diajukan oleh
presiden/gubernur untuk di uji kepatutan dan kelayakan
oleh DPR/DPRD.
 Penetapan anggota komisi informasi dilakukan oleh

14. Komisi Informasi
 Tugas
 Menerima, memeriksa dan memutus permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi yang diajukan oleh setiap
pengguna informasi publik berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.
 Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi
publik
 Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis
 Bertanggung jawab kepada Presiden/gubernur/ walikota/
bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPR/DPRD

15. Ketentuan Pidana
 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara
melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
 Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan,
dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara
berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta,
informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik
yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang
ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk
media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan
kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

16. Ketentuan Pidana
 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses
dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang
dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, b, d, f, g,
h, dan huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan pidana denda paling banyak rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).
 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses
dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang
dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf
e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah).
 Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang
tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi
orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau denda paling banyak rp5.000.000,00 (lima juta

17. TERIMA KASIH
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Balikpapan