biar jangan lupa sama ilmu yang pernah didapat, walaupun mungkin tidak atau belum bisa diaplikasikan dalam pekerjaan karena satu dan lain hal ;) yang penting ilmu itu dibagikan, mudah2an bisa bermanfaat. demikian juga presentasi ini, saya buat dari diktat salah satu materi yang diikuti dalam Pelatihan dan Apresiasi Ketahanan Pangan, di Bandung Agustus 2007 Waktu itu disampaikan dengan sangat menarik dan berkesan oleh: Dr.Ir.Yayuk Farida Baliwati, MS (GMSK – IPB) Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Prov. Jawa Barat

1. KOMPONEN, INDIKATOR DAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

2. PENGERTIAN KETAHANAN

3. KONSEP AWAL 1970-an  isuinternasional Food security, konsepdifokuskanpadaketersediaanpanganditingkatnasionalmaupuninternasional Pemicu : Krisispangandunia 1972 – 1974 Kebijakanketahananpangandi Indonesia didasarkanpada: “pendekatanpenyediaanpangan” yang dikenalsebagai FAA (Food Availability Approach)

4. FOOD AVAILABILITY APPROACH Asumsi yang mendasari: JIKA PASOKAN PANGAN TERSEDIA MAKA: Pedagangakanmenyalurkanpangankeseluruhwilayahsecaraefisien Hargapanganakantetapstabilpadatingkatwajarsehinggaterjangkauolehseluruhkeluarga Fenomena HUNGER PARADOX  Meskipun PANGAN CUKUP, sebagianorangmasih MENDERITA KELAPARAN karenatidakmempunyai AKSES YANG CUKUP terhadappangan. FAA tidakmemperhatikanaspekdistribusidanaksesterhadappangan

5. PERGESERAN KONSEP 1990-an  pergeserankonsep Penekanankonseppadaaksespanganditingkatrumahtanggadanindividu. Definisi : “Access for all people at all times to enough food for an active and healthy life”  diterimaluasolehpraktisidanakademisi. Dasardalamkonteksrumahtangga : KONSEPENTITLEMENTatauKemampuanuntukmenguasaipangan. Indonesia mengadopsikonsepdalam UU No. 7 Tahun 1996 tentangPangan. Definisi : Kondisiterpenuhinyapanganbagirumahtangga yang tercermindaritersedianyapangan yang cukup, baikjumlahmaupunmutunya, aman, meratadanterjangkau.

6. KETAHANAN VS SWASEMBADA

7. KOMPONEN DAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN

8. ASPEK KETAHANAN PANGAN Ketersediaanpangansecaracukup, baikdalamjumlahdanmutunya Gizidankesehatan, Ekonomi (dayabeli), Keadilandankesinambungan (merataantarrumahtangga, kelompokmasyarakatataudaerahsesuaikebutuhandanmeratasepanjangwaktu).

10. KEMUDAHAN MEMPEROLEH PANGAN (Food accessibility)

12. SUBSISTEM KETERSEDIAAN PANGAN CAKUPAN ASPEK: Produksi Cadangan, Keseimbanganimpordaneksporpangan. FUNGSI: Menjaminpasokanpanganuntukmemenuhikebutuhanpenduduk, baikdarisisijumlah, kualitas, keragamandankeamanan. ACUAN PENILAIAN KETERSEDIAAN: AKE (AngkaKecukupanEnergi ) = 2200 kal/kapita/hari AKP (AngkaKecukupan Protein) = 57 gram/kapita/hari ACUAN PENILAIAN KERAGAMAN KETERSEDIAAN: Skor PPH (PolaPanganHarapan) = 100

13. SUBSISTEM DISTRIBUSI PANGAN CAKUPAN ASPEK: Aksesibilitasterhadappangan yang meratasecara: Fisik Ekonomi (HargadanDayaBeli) FUNGSI: Mewujudkansistemdistribusi yang efektifdanefisiensebagaiprasyaratuntukmenjamin agar seluruhrumahtanggadapatmemperolehpangandalamjumlahdankualitas yang baiksepanjangwaktu. INDIKATOR KINERJA SUBSISTEM: STABILITAS PASOKAN STABILITAS HARGA

14. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN / SUMBERDAYA ALAMDAN AKSESIBILITAS PANGAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM UNTUK MENJAGA KETAHANAN PANGAN KONDISI LINGKUNGAN SEMAKIN MARGINAL  KECENDERUNGAN KETIDAKTAHANAN PANGAN SEMAKIN BESAR JIKA PANGAN DIPEROLEH MELALUI EKSPLOITASI SDA YANG TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI SEHINGGA TERJADI DEGRADASI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  TIDAK ADA JAMINAN KETAHANAN PANGAN JANGKA PANJANG.

15. SUBSISTEM KONSUMSI PANGAN CAKUPAN ASPEK: Peningkatanpengetahuandankemampuanmasyarakatataspangan, gizidankesehatan yang baik Masyarakatdapatmengatur menu beragam, bergizi, seimbang optimal, sanitasidanhigienitasdanpencegahanpenyakitinfeksidalamlingkunganrumahtangga FUNGSI: Mengarahkan agar polapemanfaatanpanganmemenuhikaidah: Mutu Keragamandankeseimbangangizi Keamanandanhalal Efisiensimencegahpemborosan INDIKATOR KINERJA SUBSISTEM: Polakonsumsimasyarakatdanrumahtangga

18. Iklim

19. Aksesthdsdalam

20. Praktekpengelolaanlahan

21. Pengembanganinstitusi

22. Pasar

23. Konflik regional

26. Peraturanperundang-undangantentang KETAHANAN PANGAN IMPLISIT UUD RI 1945 Pasal 28 ayat 1 amandemenkedua: “Setiaporangberhakuntukhidup, sejahteralahirdanbatin, bertempattinggaldanmendapatkanlingkunganhidup yang baikdansehatsertaberhakmemperolehlayanankesehatan” UU No. 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia; Pasal 9 ayat 1: “Setiaporangberhakuntukhidup, mempertahankanhidupdanmeningkatkantarafkehidupannya.

27. EKSPLISIT UU No.7 Tahun 1996 tentangPangan Menjelaskankonsep, komponensertaparapihak (yaitupmerintahbersamamasyarakat) yang harusberperandalammewujudkanketahananpangan. UU No 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (3) Ketahanapanganmerupakansalahsatuurusan yang wajibdiselenggarakanolehpemerintahandaerahprovinsidanpemerintahandaerahkabupaten / kota, berkaitandenganpelayanandasar UU No. 41 Tahun 2009 tentangPerlindunganLahanPertanianPanganBerkelanjutan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label danIklanPangan Mengaturpembinaandanpengawasandibidang label daniklanpangandalamrangkamenciptakanperdaganganpangan yang jujurdanbertanggungjawab. PP No. 68 Tahun 2002 tentangKetahananPangan Mengaturketahananpanganmencakupaspekketersediaan, adangan, penganekaragaman, pencegahandanpenanggulanganmasalahpangan, peranpemerintahpusatdandaerahsertamasyarakatdanpengembangansumberdayamanusia.

28. PP No. 28 Tahun 2004 tantangKeamanan, MutudanGiziPangan, Mengaturpemasukandanpngeluaranpangankewilayah Indonesia, pengawasandanpembinaansertaperansertamasyarakat Keppres No.132 Tahun 2001 dandisempurnakanmenjadiPerpres No. 83 Tahun 2006 PembentukanDewanKetahananPangan (DKP). Pasal 2, DKP mempunyaitugasmebantuPresidendalam: Merumuskankebijakandalamrangkamewujudkanketahananpangannasional Melaksananakanvaluasidanpengendaliandalamrangkamewujudkanketahananpangannasional Pasal 7 dan 10: Mengarahkanpembentukan DKP PropinsidanKebupaten/Kota untukmengkoordinasikanseluruhkebijakandan program yang terkaitdenganupayamewujudkanketahananpanganditingkatPropinsi/Kabupaten/Kota danNasional PP No. 5 tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengahNasionalTahun 2010-2014 PP No. 41 Tahun 2007 tentangOrganisasiPerangkat Daerah; PembentukanBadanKetahananPanganatau unit kerjastruktural yang menanganiketahananpangan. Unit kerjatersebutdisarankanberbentukkantorataubadan.

29. TUJUAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN Mempertahankanketersediaanenergiperkapita minimal 2200 kkal/hr dan protein 57 g/hr Meningkatkankonsumsipanganperkapitauntukmemenuhikecukupanenergi minimal 2000 kkal/hr dan protein minimal 52 gr/hr Meningkatkankualitaskonsumsipanganmasyarakatdenganskor PPH minimal 80 (padi-padian 275 g, umbi 100 g, panganhewani 150 g, kacang2an 35 g, sayurdanbuah 250 g) Meningkatkankeamanan, mutudanhigienepangan yang dikonsumsi Mengurangijumlah/persentasependudukrawanpangankronis (<80%AKG) danpendudukmiskin minimal 1% pertahun, termasukibuhamil yang anemia danbalitakuranggizi Meningkatkankemandirianpanganmelaluiswasembadaberassecaraberkelanjutan, swasembadajagungtahun 2007, kedele 2015, gulatahun 2009, dagingsapi 2010, sertameminimalkanimporpanganutamalebihrendahdari 10% kebutuhanpenduduk. Meningkatkanrasiolahanperorang (land-man ratio) melaluipenetapanlahanabadiberirigasi minimal 15 juta ha, danlahankering minimal 15 juta ha Meningkatkankemampuanpengelolaancadanganpanganpemerintah Meningkatkanjangkauanjaringandistribusidanpemasaranpangankeseluruhdaerah Meningkatkankemampuannasionaldalammengenali, mengantisipasidanmenanganisecaradinisertamelakukantanggapdaruratmasalahrawanpangandangizi

30. ELEMEN PENTING KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN Menjaminketersediaanpangan Menatapertanahan, tataruangdanwilayah Mengembangkancadanganpangan Mengembangkansistemdistribusipangan yang adildanefisien Menjagastabilitashargapangan Meningkatkanaksesibilitasrumahtanggaterhadappangan Melakukandiversifikasipangan Meningkatkanmutudankeamananpangan Mencegahdanmenanganikeadaanrawanpangandangizi Memfasilitasipenelitiandanpengembangan Meningkatkanperansertamasyarakat Melaksanakankerjasamainternasional Mengembangkansumberdayamanusia Kebijakanmakrodanperdagangan yang kondusif

31. Tolooong..… akuingintumbuhsehatdanpintar