1. OPTIMALISAI PEMANFAATAN
LAHAN PEKARANGAN
DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
DAN EKONOMI KELUARGA
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
H. ABD. ASIS AHMAD, STP
KOORD. FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
KABUPATEN, DPKP KAB. MAROS
2. PANGAN merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia
memiliki hak untuk memenuhi hak kebutuhan pangannya.
Agar kebutuhan pangan masyarakat bisa tercapai maka pelu
dilakukan beberapa usaha. Salah satunya adalah dengan cara
mewujudkan KETAHANAN PANGAN
PENDAHULUAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari:
(1)tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun
mutunya;
(2)aman;
(3)merata; dan
(4)terjangkau.
PENGERTIAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
4. Undang-undang No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam
UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi
terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan,
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan”.
PENGERTIAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
5. Aspek ketahanan pangan terdiri dari :
• Ketersediaan jumlah Pangan,
• Keamanan Pangan, dan
• Keterjangkauan harga Pangan.
Ketersediaan pangan dibagi menjadi dua, yaitu :
• Cadangan pangan pemerintah
• Cadangan pangan masyarakat.
ASPEK KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
6. Program utama Badan Ketahanan Pangan adalah program diversifikasi
dan ketahanan pangan masyarakat. Program tersebut diwujudkan
melalui beberapa fokus kegiatan :
• Pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan dan rawan
pangan
• Stabilitas harga dan pasokan pangan
• Peningkatan diversifikasi pangan
• Pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
• Analisis, Kajian, dan Kebijakan
STRATEGI MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
7. Pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan dan
rawan pangan
Kegiatan ini diwujudkan melalui program :
• Pekarangan Pangan Lestari (P2L),
• Pengembangan Korporasi Usaha Tani,
• Program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), dan
• Program Pertanian Keluarga (Agro Farming).
PROGRAM UTAMA BADAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
8. Stabilitas harga dan pasokan pangan
Kegiatan ini diwujudkan melalui :
• Pengembangan usaha pangan masyarakat,
• Monitoring harga dan pasokan pangan, serta cadangan
pangan.
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
PROGRAM UTAMA BADAN KETAHANAN PANGAN
9. Peningkatan diversifikasi pangan
Kegiatan ini diwujudkan melalui :
• Pengembangan industri pangan lokal dan gerakan konsumsi
pangan beragam bergizi seimbang dan aman.
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
PROGRAM UTAMA BADAN KETAHANAN PANGAN
10. Pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar asal
tumbuhan
Kegiatan ini diwujudkan melalui :
• Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar serta
penguatan kelembagaan OKKP (Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan). Melakukan pengawasan sistem jaminan mutu
pangan hasil pertanian.
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
PROGRAM UTAMA BADAN KETAHANAN PANGAN
11. BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan
penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan
gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna
mewujudkan hidup sehat, aktif, dan
12. BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN
13. BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KRPL / P2L
Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 sampai
dengan tahun 2019 telah melaksanakan Kegiatan Kawasan
Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan
lahan, sejak tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi
Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L.
14. BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang
dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-
sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan
secara berkelanjutan
Kegiatan P2L dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan,
aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung
program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi
penurunan stunting.
15. BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
TUJUAN KEGIATAN P2L
Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan,
lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif yang
bertujuan :
1. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan
pangan untuk rumah tangga.
2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan
pangan yang berorientasi pasar.
16. BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS
PENUMBUHAN P2L
PENERIMA MANFAAT :
Kelompok Tani / Taruna Tani / KUB /
KWT / Lembaga Masyarakat lainnya
yang lokasi pekarangan dalam 1
kawasan
SASARAN LOKASI:
Kabupaten / Kota yang rentan
rawan pangan, pemantapan
ketahanan pangan, dan/atau
Kebupaten/Kota Intervensi
penurunan stunting di 34
provinsi
