SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Sekretariat
PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DAN KEBUTUHAN LISTRIK DI KEK
Februari 2020
2
Pembagian Peran dalam Pengembangan KEK
Peran Pemerintah Daerah:
 Sebagai penerima manfaat terbesar, Pemda harus ikut
bertanggung jawab dalam penciptaan iklim berusaha yang
kondusif dalam bentuk keamanan, ketertiban dan
pemberian insentif daerah
 Memberikan kemudahan dalam pelayanan dan bantuan
kemudahan dalam penyediaan lahan.
Peran Pemerintah Pusat:
 Menetapkan norma standar, pedoman & manualnya
 Memberikan insentif dan kemudahan
 Dukungan dalam mensinergikan pembangunan
infrastruktur wilayah.
Peran Swasta:
Pengembangan KEK yang dilakukan oleh dunia usaha
diharapkan mampu menjadi lokomotif dalam menggerakkan
ekonomi regional
Konsep dasar KEK adalah pemberian insentif pada Badan Usaha dan Pelaku Usaha
yang melakuka kegiatan investasi di kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Diharapkan dengan adanya insetif tersebut dapat meningkatkan daya saing produk
yang dihasilkan di KEK
Konsep Dasar Pengembangan KEK
KONSEP DASAR & PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGEMBANGAN KEK
3
KERANGKA
REGULASI
KERANGKA REGULASI PENYELENGGARAAN KEK
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus sebagai amanah UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal
Kelembagaan KEK
Peraturan Presiden No. 33
Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional dan Dewan Kawasan
KEK Sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden No.
124 Tahun 2012 dan Peraturan
Presiden No. 150 Tahun 2014
 Peraturan Presiden No. 96
Tahun 2015 tentang Fasilitas
dan Kemudahan di KEK
 Peraturan Pelaksana PP No. 96
Tahun 2015
Peraturan Fasilitas Fiskal
dan Non Fiskal
Pengaturan Pengusulan Pembentukan KEK
Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian No. 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengusulan KEK
Susunan keanggotaan Dewan
Nasional KEK
Keputusan Presiden No. 8
Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus
Tatacara pengusulan dan
penetapan KEK
Peraturan Pemerintah No. 1
Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Kawasan
Ekonomi Khusus
4
Mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk
pertumbuhan ekonomi, antara lain indsutri, pariwisata, dan
perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan
Mempersiapkan pengembangan daerah melalui pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan
antar wilayah
Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi
lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi
04
03
02
Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang
memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis
SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
01
TAHAP PEMBANGUNAN DAN
PENYELENGGARAAN KEK
6
Pembangunan
Penetapan
KEK
Penunjukan Badan
Usaha Pembangun
dan/atau Pengelola
Pembentukkan
Kelembagaan
3 Tahun Pembangunan KEK
Pelimpahan Kewenangan
Insentif & Kemudahan
perizinan
Pelaporan & Evaluasi (setiap bulan ke
12, bulan ke 24, bulan ke 36)
Penyediaan Infrastruktur wilayah
Untuk memastikan terwujudnya KEK selama 3 tahun disusun rencana aksi hingga dilakukan evaluasi kesiapan
beroperasi
Berdasarkan keputusan Ketua
Dewan Nasional KEK.
Kriteria Kesiapan beroperasi:
 Kesiapan infrastruktur di
Kawasan
 Kesiapan SDM
 Kesiapan Perangkat
Pengendali Administrasi
Operasi KEK
Setelah KEK ditetapkan, KEK tersebut diberikan waktu paling
lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi dan
dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya
(Pasal 25 PP No 1/2020)
(Pasal 42 PP No 1/2020)
7
PETA SEBARAN 15 KEK | 11 Beroperasi dan 4 Tahap
Pembangunan
KEBUTUHAN DAN ISU STRATEGIS
KETENAGALISTRIKAN DI KEK
9
KEBUTUHAN DAN ISU STRATEGIS KETENAGALISTRIKAN DI KEK
No KEK KEBUTUHAN LISTRIK KETERSEDIAAN SAAT INI
PENYEDIA/
PROVIDER
PERKEMBANGAN DAN ISU STRATEGIS
1 Sei Mangkei
500 MW
(s.d Tahun 2025)
60 MW PLN
• Telah tersedia gardu induk PLN di Kawasan (bersumber dari PLTA Kuala Tanjung dan sistem
kelistrikan di Sumbagut).
• Isu Kehandalan/ Realiabilitas: Sering terjadinya kedipan atau voltage flicker, sehingga sangat
mempengaruhi proses produksi karena adanya sejumlah mesin produksi yang sangat sensitive.
• Saat ini di dalam Kawasan juga telah terbangun PLTBg (2,1 MW) dan PLT Biomass (2x3,5 MW),
namun PLTBg dan PLT Biomass tsb belum beroperasi komersial.
2 Mandalika
28 MW
(pada tahun 2021)
30 MW PLN
Saat ini telah tersedia gardu induk sebesar 30 MW di dekat Kawasan Mandalika untuk mengaliri listrik
KEK dan sekitarnya. Kebutuhan listrik di KEK Mandalika saat ini sekitar 1,4 MW, namun demikian akan
meningkat menjadi 28 MW pada saat konstruksi sejumlah hotel dan Sport Complex (MotoGP) selesai.
3 Palu
240 MW
(s.d Tahun 2025)
30 MW PLN Saat ini tersedia listrik dengan kapasitas 30 MW. Sedang dibangun GI dengan kapasitas 150 KV (Tahap
Konstruksi)
4 Kendal
31 MW
(Kebutuhan Tahap I, pada
tahun 2020)
2,1 MW/bulan
(berdasarkan kontrak UP ke
PLN)
PLN
• Isu Kehandalan/ Realiabilitas: Pelayanan regular saat ini masih sering trip dan ada gangguan
• Dibutuhkan dukungan gardu dan tarif premium yang kompetitif (tarif I4)
• BUPP menyapaikan keluhan atas harga listrik curah di KEK Kendal yang lebih mahal daripada harga
jual PLN ke retail industri, padahal BUPP KEK Kendal telah membangun infrastruktur/kabel/gardu
sendiri untuk kawasan
5 Tanjung Kelayang
33 MW
(s.d Tahun 2039)
2,1 MW PLN Kebutuhan listrik di kawasan tersambung dari PLN sebesar 2.1 MW untuk kantor Administrator KEK
dan Hotel Sheraton
10
KEBUTUHAN DAN ISU STRATEGIS KETENAGALISTRIKAN DI KEK (2)
No KEK
KEBUTUHAN LISTRIK
(ULTIMATE)
KETERSEDIAAN SAAT INI
PENYEDIA/
PROVIDER
PERKEMBANGANDAN ISU STRATEGIS
6 Sorong
50 MW
(pada tahun 2022)
26 MW
(untuk kebutuhan Kota &
Kabupaten Sorong)
PLN
Saat ini telah tersedia PLTMG 50 MW milik PLN dan PLTMG Jeflio 15 MW
(diluar KEK). Untuk pelabuhan dan industri eksisting disediakan aliran listrik dari
Gardu Induk Sorong 26 MW
7 Singhasari
30 MW
(s.d Tahun 2030)
2 MW PLN Kebutuhan tahap I dan tahap II masing-masing sebesar 15 MW
8 Galang Batang
75 MW
(pada tahun 2020)
2,1 MW PLN
Kebutuhan listrik di kawasan tersambung dari PLN sebesar 2.16 MW untuk
perkantoran dan project site. Saat ini PT BAI selaku BUPP sedang membangun
PLTU stage I sebesar 150 MW dan akan ditingkatkan hingga 2.860 MW
75 MW
(PLTU dalam pembangunan)
BAI
9 Bitung
100 MW
(s.d Tahun 2025)
30 MW PLN Saat ini tersedia 30 MW eksisting, PLN dapat menyediakan 80 MW siap pakai.
10 Tanjung Lesung
100 MW
(s.d. Tahun 2025)
10 MW PLN
Telah tersedia GI Tanjung Lesung dengan kapasitas 2 x 60 MVA. Pembangunan
GI sudah selesai dgn kapasitas 60 MVA, tetapi belum dapat beroperasi karena
menunggu selesai pembangunan menara SUTT dari GI Menes ke GI Tanjung
Lesung sepanjang 43 Km
11 MBTK
144 MW
(s.d Tahun 2025)
30 MW PLN Kapasitas 30 MW telah memenuhi kebutuhan tahap I
11
KEBUTUHAN DAN ISU STRATEGIS KETENAGALISTRIKAN DI KEK (3)
No KEK KEBUTUHAN LISTRIK KETERSEDIAAN SAAT INI
PENYEDIA/
PROVIDER
PERKEMBANGAN DAN ISU STRATEGIS
12 Arun Lhokseumawe
350 MW
(s.d Tahun 2027)
75 MW
PIM dan
PHE
Tersedia pembangkit listrik PLTMG di PT PIM (35 MW) dan PHE/PAG (40 MW)
yang eksisting. PT Patriot selaku BUPP KEK dalam proses menyediakan utilitas
listrik sebesar 50 MW (PLTMG) dan secara bertahap ditingkatkan hingga 350
MW
13 Morotai
30 MW
(s.d Tahun 2025)
2,5 MW PLN Kebutuhan listrik tersambung oleh PLN yang saat ini masih menggunakan trafo
Jaringan Tegangan Rendah
14 Likupang
12 MW
(Kebutuhan Tahap I s.d 2030)
20 Kva (Genset) PLN
Saat ini telah tersedia back up Genset kapasitas 20 Kva oleh MPRD selaku
BUPP. Kebutuhan listrik tahap pertama dari PLN sebesar 12 MW sampai tahun
2030 dan bertahap sampai tahun 2040 sebesar 34 MW
15 Tanjung Api-api
753,87 MW
(s.d Tahun 2025)
60 MW PLN Tersedia gardu induk kapasitas 60 MW di kawasan yang memenuhi kebutuhan
tahap I
12
TERIMA KASIH
LAMPIRAN
PROFIL KEK
14
PROFIL SEI MANGKEI
BUPP
PT Perkebunan Nusantara III
LUAS LAHAN
2,002.77 Ha
Sei Mangkei
SEZ
PROFIL
Industri
Pengolahan
Kelapa Sawit
Industri
Pengolahan
Karet
LANDASAN HUKUM
PP No 29 Tahun 2012
Beroperasi
27 Januari 2015
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
PROYEKSI TENAGA KERJA
83.304 Orang
• Pembangunan
Kawasan Rp 5,1
Triliun
• investasi Pelaku
Usaha 123,3 Triliun
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
DAMPAK EKONOMI
Perkiraan output Rp 92.1
Triliun pertahun terhadap
ekonomi nasional setelah
beroperasi penuh Pariwisata Logistik
±115 km dari
Kualanamu Airport
±50 km dari Pelabuhan
Kuala Tanjung
Tersedia : 60 MW
Jalan Tersedia
Tersedia : 69 liter/second
15
PROFIL KEK MANDALIKA
BUPP
PT ITDC
LUAS LAHAN
1,035.67 Ha
PROFIL INFRASTRUKTUR
23 km dari Lombok
International Airport
46 km dari Pelabuhan
Lembar
Tersedia: 30 MVAm
11 km jalan terbangun
dalam kawasan
LANDASAN HUKUM
PP Nomor 52 Tahun
2014
Beroperasi:
20 Oktober 2017
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Pariwisata
PROYEKSI TENAGA KERJA
58.700 Orang
Tersedia : 34 liter/detik
NILAI INVESTASI
• Pembangunan
Kawasan Rp 5,4
Triliun;
• investasi Pelaku
Usaha Rp 40 Triliun
DAMPAK EKONOMI
Perkiraan output Rp 16,9
Triliun pertahun terhadap
ekonomi nasional setelah
beroperasi penuh
16
PALU
BUPP
PT Bangun Palu Sulawesi
Tengah (BPST)
LUAS LAHAN
1,500 Ha
PROFIL INFRASTRUKTUR
26 km dari Mutiara SIS Al
Jufri Airport
1 km dari Pelabuhan
Pantoloan
Jalan Kawasan telah
terbangun
- Tersedia : 15 liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP No 31 Tahun 2014
Beroperasi :
27 September, 2017
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Industri
Pengolahan Kakao
Industri Pengolahan
Nikel dan Biji Besi
Logistik
Industri
Rumput Laut
- Tersedia : 20 MW
PROYEKSI TENAGA KERJA
51.000 Orang
Industri Pengolahan
Rotan
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
• Pembangunan
Kawasan Rp 5,7
Triliun
• investasi Pelaku
Usaha Rp 92,4 Triliun
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
17
PROFIL KEK KENDAL
BUPP
PT Kawasan Industri
Kendal
LUAS LAHAN
1,000 Ha
PROFIL INFRASTRUKTUR
23 km dari Bandara
Ahmad Yani
27 km dari Pelabuhan
Tanjung Emas
Kabupaten Kendal dilewati
oleh Jalur Tol Semarang –
Pejagan serta Jalur Pantura
LANDASAN HUKUM
PP Nomor 85 Tahun 2019
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
PROYEKSI TENAGA KERJA
80.000 Orang (2025)
NILAI INVESTASI
• Pembangunan
Kawasan Rp 4,8 Triliun
• investasi Pelaku Usaha
(FDI) Rp 250-270
Triliun
DAMPAK EKONOMI
Meningkatkan kontribusi
Jawa Tengah terhadap
PDB nasional dari 8,7%
menjadi 11-12%
Tekstil dan
Busana
Makanan
dan
Minuman
Elektronik
TARGET
• Target FDI USD 5 Miliar
(5 tahun pertama)
• Target ekspor USD 500
juta/tahun (setelah 5
tahun);
• Target substitusi impor
USD 250 juta/tahun
(setelah 5 tahun);
• Target penyerapan
tenaga kerja langsung
20.000 orang
• Target penyerapan
tenaga kerja tidak
langsung 60.000 orang
Otomotif
Furnitur Logistik
KEK
18
TANJUNG KELAYANG
BUPP
PT Belitung Pantai Intan
selaku Wakil Konsorsium
Belitung Maritime
Ecotourism Development
LUAS LAHAN
324.4 Ha
PROFIL INFRASTRUKTUR
36 km dari HAS
Hanandjoeddin Airport
22 km dari Pelabuhan
Tanjung Pandan
- Tersedia : 2,1 MVA
- Future capacity: 33 MVA
6 km jalan Kawasan telah
tersedia
Tersedia 4 liter/ detik
- Future capacity: 110 liter/
detik
LANDASAN HUKUM
PP Nomor 6 Tahun 2016
Beroperasi :
14 Maret 2019
Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Pariwisata
PROYEKSI TENAGA KERJA
23.645 Orang
• Pembangunan
Kawasan Rp 1,3
Triliun
• investasi Pelaku
Usaha Rp 9 Triliun
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
DAMPAK EKONOMI
Perkiraan output Rp 1,3
Triliun pertahun terhadap
ekonomi nasional setelah
beroperasi penuh
19
SORONG
BUPP
PT Malamoi Olom Wobok
(MOW)
LUAS LAHAN
523,7 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
15.024 Orang
PROFIL INFRASTRUKTUR
30 km dari Domine Eduard
Osok Airport
- Pelabuhan Arar dalam
tahap pembangunan dan
terintegrasi ke Kawasan
- 35 km dari Pelabuhan
Sorong
Tersedia : 9 MW
Jalan Kawasan Telah
terbangun
Tersedia : 15 liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP Nomor 33 Tahun 2016
Beroperasi :
11 Oktober 2019
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Industri Hasil
hutan dan
Perkebunan
(Sagu)
Logistik
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
• Pembangunan
Kawasan Rp 3,1
Triliun
• investasi Pelaku
Usaha Rp 32,5 Triliun
Industri Pengolahan
Nikel
Industri
Pengolahan
Kelapa Sawit
20
SINGHASARI
BUPP
Konsorsium
• PT Pengembangan
Pariwisata Indonesia
• PT Intelegensia
Grahatama
• PT Cakrawala Mandala
Nusantara
LUAS LAHAN
120.3 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
6.863 Orang
PROFIL
LANDASAN HUKUM
PP No 68 Tahun 2019
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Pengembangan
Teknologi
Pariwisata
DAMPAK EKONOMI
• Sumbangan devisa
sebesar Rp 23,6
Miliar (hingga tahun
2030)
• Kontribusi KEK
terhadap PDRB
Kabupaten Malang
tahun 2030 sebesar
Rp 135,33 Miliar
INFRASTRUKTUR
15 km dari Bandara Abdul
Rachman Saleh
110 km dari Pelabuhan
Tanjung Perak
Jalan Nasional Gempol -
Malang
90 km dari Bandara
Internasional Juanda
Rencana jalan tol Pandaan –
Malang (Target full
beroperasi 2019)
10 km Stasiun Kereta Api
Kota Malang
21
GALANG BATANG
BUPP
PT Bintan Alumina Indonesia
LUAS LAHAN
2,333. 6 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
23.200 Orang
PROFIL
20 km dari Raja Haji
Fisabilillah Airport
Pelabuhan Tersedia
Tersedia : 0.8 MW
2.6 km jalan aspal tersedia
Tersedia : 60 liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP No 42 Tahun 2017
Beroperasi :
8 Desember 2018
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan RIau
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Logistik
Industri
Pengolahan
Bauksit
NILAI INVESTASI
Rp 36,25 Triliun hingga
2027
22
BITUNG
BUPP
PT Membangun Sulut Hebat
(MSH)
LUAS LAHAN
534 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
30.000 Orang
PROFIL INFRASTRUKTUR
36 km dari Sam Ratulangi
Airport
7 km dari Perikanan
Samudera Seaport
Tersedia : 30 MW
415 m jalan telah terbangun
Tersedia : 15 liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP Nomor 32 Tahun 2014
Beroperasi :
1 April 2019
Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Industri
Farmasi
Industri
Pengolahan
Perikanan
Logistik
Industri
Pengolahan
Kelapa
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
• Pembangunan
Kawasan Rp 2,3
Triliun
• investasi Pelaku
Usaha Rp 32,9 Triliun
23
TANJUNG LESUNG
BUPP
PT Banten West Java
Tourism Development (BWJ)
LUAS LAHAN
1,500 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
85.000 Orang
PROFIL INFRASTRUKTUR
180 km dari Soekarno-Hatta
International Airport
192 km dari Pelabuhan
Tanjung Priok
- Tersedia : 20 KV
and 1 substation
- Future Capacity : 70 KV
(2019)
- 5.11 km Jalan Row 50
tahap pembangunan
- 1.7 km Row 35 tahap
pembangunan
- 1,92 km Row 35 B tahap
pembangunan
Tersedia : 4.7 liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP Nomro 26 Tahun 2012
Beroperasi:
23 Februari 2015
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Pariwisata
• Pembangunan
Kawasan Rp 4,2
Triliun
• investasi Pelaku
Usaha Rp 92,4 Triliun
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
DAMPAK EKONOMI
Perkiraan output Rp 16
Triliun pertahun terhadap
ekonomi nasional setelah
beroperasi penuh
24
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
BUPP
PT Maloy Batuta Trans
Kalimantan (MBTK)
LUAS LAHAN
557.34 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
PROFIL
55.700 Orang
INFRASTRUKTUR
-118 km dari Tanjung Bara
Airport
- 280 km dari APT Pranoto
Airport
- 406 km dari Sultan Aji
Muhammad Sulaiman
Sepinggan Airport
Pelabuhan Multipurpose
Maloy di dalam Kawasan
tahap pembangunan (target
beroperasi 2019)
11.44 km jalan akses telah
tersedia
Kapasitas: 200 liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP Nomor 85 Tahun 2014
Beroperasi :
1 April 2019
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Industri
Pengolahan
Kayu
Industri
Pengolahan
Kelapa Sawit
Logistik
DAMPAK EKONOMI
Peningkatan PDRB Kab.
Kutai Timur sebesar Rp
4,67 Triliun (pada tahun
20125)
Industri
Energi
25
ARUN LHOKSEUMAWE
BUPP
PT Patriot Nusantara Aceh
(PT Patriot)
LUAS LAHAN
2,622.48 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
40.000 Orang
PROFIL INFRASTRUKTUR
13 km dari
Malikussaleh Airport
Pelabuhan Krueng
Geukueh
Tersedia : 219 MW
Jalan Tersedia
Tersedia : 14.46 liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP No 5 Tahun 2017
Beroperasi :
14 Desember 2018
Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Lhokseumawe
City
North
Aceh
Industri
Energi
Industri
Petrokimia
Logistik
• Pembangunan
Kawasan Rp 151
Miliar
• Investasi Pelaku
Usaha Rp 51,3 Triliun
dalam 10 tahun
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
Industri
Pengolahan
Kelapa Sawit
Industri
Pengolahan
Kayu
26
MOROTAI
BUPP
PT Jababeka Morotai
LUAS LAHAN
1.101, 76 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
30.000 Orang
PROFIL INFRASTRUKTUR
10 km dari Bandara Pitoe
Morotai
- 20 km dari Pelabuhan
Wayabula
- 10 km dari Pelabuhan
Daruba
- Tersedia : 106 kVa
- Future Capacity : 180
MW (2020)
1.6 km jalan aspal tersedia di
dalam kawasan
- Tersedia : 9.25
liter/detik (pump well)
- Future Capacity : 30
liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP No 32 Tahun 2014
Beroperasi :
1 April 2019
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Pariwisata
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
• Pembangunan
Kawasan Rp 6,8
Triliun
• investasi Pelaku
Usaha Rp 30,44
Triliun
DAMPAK EKONOMI
Perkiraan output Rp 1,4
Triliun pertahun terhadap
ekonomi nasional setelah
beroperasi penuh
Logistik
Industri
Pengolahan
Perikanan
27
PROFIL KEK LIKUPANG
BUPP
LUAS LAHAN
197,4 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
65.300 Orang
LANDASAN HUKUM
PP No 84Tahun 2019
KEGIATAN UTAMA
Pariwisata
PT Minahasa Permai Resort
Development (MPRD)
41 km dari Bandara
Internasional Sam Ratulangi
PROFIL
NILAI INVESTASI
• Pembangunan
Kawasan Rp2,1 Triliun
• investasi Pelaku Usaha
Rp5 Triliun
DAMPAK EKONOMI
Sumbangan devisa
sebesar Rp 22,5 T
(hingga tahun 2030)
TARGET
Peningkatan jumlah
wisatawan sebesar 400 ribu
orang pada tahun 2025
28
TANJUNG API API
BUPP
PT Sriwijaya Mandiri Sumsel
(SMS)
LUAS LAHAN
2,030 Ha
PROYEKSI TENAGA KERJA
PROFIL
149.000 Orang
INFRASTRUKTUR
70 km dari Sultan Mahmud
Badarrudin II Airport
2,5 km dari Tanjung Api-
Api Seaport
Tersedia : 2 x 60 MW
65 km dari Jalan Nasional
Palembang – Tanjung Api-Api
Future Capacity : 1,500,000
liter/detik
LANDASAN HUKUM
PP Nomor 51 Tahun 2014
Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan
MASTERPLAN
KEGIATAN UTAMA
Industri
Pengolahan
Karet
Industri
Petrokimia
Logistik
Industri
Pengolahan
Kelapa Sawit
PERKIRAAN NILAI
INVESTASI
• Pembangunan
Kawasan Rp 12,3
Triliun
• investasi Pelaku
Usaha Rp 125 Triliun
DAMPAK EKONOMI
Peningkatan output sebesar
Rp 128 Triliun pertahun
terhadap ekonomi nasional
setelah beroperasi penuh

More Related Content

Similar to KONSEP DASAR & PEMBAGIAN PERAN PENGEMBANGAN KEK

PRESENTASI Indonesia investment week
PRESENTASI Indonesia investment weekPRESENTASI Indonesia investment week
PRESENTASI Indonesia investment weekTaufik Hidayat
 
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxMenko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxjenalabidin17
 
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdfy = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdfekosudarmanto4
 
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptxRPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptxKisriYanti
 
TRANSISI ENERGI KALIMANTAN.pptx
TRANSISI ENERGI KALIMANTAN.pptxTRANSISI ENERGI KALIMANTAN.pptx
TRANSISI ENERGI KALIMANTAN.pptxTrias25
 
ORASI WISUDA ISTN 17 Okt 2015
ORASI WISUDA ISTN 17 Okt 2015ORASI WISUDA ISTN 17 Okt 2015
ORASI WISUDA ISTN 17 Okt 2015Amiral Aziz
 
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdfModul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdfssuser6f5f19
 
POWER POINT TPM Final.pptx
POWER POINT TPM Final.pptxPOWER POINT TPM Final.pptx
POWER POINT TPM Final.pptxkharismanp2
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimGalih Putro
 
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
Ki batang  warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...Ki batang  warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...TV Desa
 
KAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdfKAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdfhalim292382
 
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima PinjamanAhmad Abdul Haq
 
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdapGandabhaskara Saputra
 
content-capaian-kinerja-sektor-esdm-2023-dan-target-2024-.pdf
content-capaian-kinerja-sektor-esdm-2023-dan-target-2024-.pdfcontent-capaian-kinerja-sektor-esdm-2023-dan-target-2024-.pdf
content-capaian-kinerja-sektor-esdm-2023-dan-target-2024-.pdfssuser8462a9
 

Similar to KONSEP DASAR & PEMBAGIAN PERAN PENGEMBANGAN KEK (20)

KEK present 2019
KEK present 2019KEK present 2019
KEK present 2019
 
PRESENTASI Indonesia investment week
PRESENTASI Indonesia investment weekPRESENTASI Indonesia investment week
PRESENTASI Indonesia investment week
 
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxMenko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
 
MakalahSektorEnergi
MakalahSektorEnergiMakalahSektorEnergi
MakalahSektorEnergi
 
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdfy = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
 
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptxRPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
RPIK BABAR 2023 - 2043.pptx
 
TRANSISI ENERGI KALIMANTAN.pptx
TRANSISI ENERGI KALIMANTAN.pptxTRANSISI ENERGI KALIMANTAN.pptx
TRANSISI ENERGI KALIMANTAN.pptx
 
ORASI WISUDA ISTN 17 Okt 2015
ORASI WISUDA ISTN 17 Okt 2015ORASI WISUDA ISTN 17 Okt 2015
ORASI WISUDA ISTN 17 Okt 2015
 
Buma news up to january 2017
Buma news up to january 2017Buma news up to january 2017
Buma news up to january 2017
 
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdfModul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
 
Rencana Rinci KEK Jawa Barat
Rencana Rinci KEK Jawa BaratRencana Rinci KEK Jawa Barat
Rencana Rinci KEK Jawa Barat
 
Permen esdm 03 thn 2016
Permen esdm 03 thn 2016Permen esdm 03 thn 2016
Permen esdm 03 thn 2016
 
POWER POINT TPM Final.pptx
POWER POINT TPM Final.pptxPOWER POINT TPM Final.pptx
POWER POINT TPM Final.pptx
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
Ki batang  warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...Ki batang  warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
 
Bappenas
BappenasBappenas
Bappenas
 
KAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdfKAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdf
 
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
 
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
 
content-capaian-kinerja-sektor-esdm-2023-dan-target-2024-.pdf
content-capaian-kinerja-sektor-esdm-2023-dan-target-2024-.pdfcontent-capaian-kinerja-sektor-esdm-2023-dan-target-2024-.pdf
content-capaian-kinerja-sektor-esdm-2023-dan-target-2024-.pdf
 

Recently uploaded

Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptxObyMoris1
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiGustiAdityaR
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxHakamNiazi
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 

Recently uploaded (20)

Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 

KONSEP DASAR & PEMBAGIAN PERAN PENGEMBANGAN KEK

  • 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Sekretariat PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KEBUTUHAN LISTRIK DI KEK Februari 2020
  • 2. 2 Pembagian Peran dalam Pengembangan KEK Peran Pemerintah Daerah:  Sebagai penerima manfaat terbesar, Pemda harus ikut bertanggung jawab dalam penciptaan iklim berusaha yang kondusif dalam bentuk keamanan, ketertiban dan pemberian insentif daerah  Memberikan kemudahan dalam pelayanan dan bantuan kemudahan dalam penyediaan lahan. Peran Pemerintah Pusat:  Menetapkan norma standar, pedoman & manualnya  Memberikan insentif dan kemudahan  Dukungan dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur wilayah. Peran Swasta: Pengembangan KEK yang dilakukan oleh dunia usaha diharapkan mampu menjadi lokomotif dalam menggerakkan ekonomi regional Konsep dasar KEK adalah pemberian insentif pada Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang melakuka kegiatan investasi di kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya insetif tersebut dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan di KEK Konsep Dasar Pengembangan KEK KONSEP DASAR & PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGEMBANGAN KEK
  • 3. 3 KERANGKA REGULASI KERANGKA REGULASI PENYELENGGARAAN KEK UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagai amanah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Kelembagaan KEK Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 150 Tahun 2014  Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK  Peraturan Pelaksana PP No. 96 Tahun 2015 Peraturan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Pengaturan Pengusulan Pembentukan KEK Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan KEK Susunan keanggotaan Dewan Nasional KEK Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Tatacara pengusulan dan penetapan KEK Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
  • 4. 4 Mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain indsutri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan Mempersiapkan pengembangan daerah melalui pengembangan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi 04 03 02 Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 01
  • 6. 6 Pembangunan Penetapan KEK Penunjukan Badan Usaha Pembangun dan/atau Pengelola Pembentukkan Kelembagaan 3 Tahun Pembangunan KEK Pelimpahan Kewenangan Insentif & Kemudahan perizinan Pelaporan & Evaluasi (setiap bulan ke 12, bulan ke 24, bulan ke 36) Penyediaan Infrastruktur wilayah Untuk memastikan terwujudnya KEK selama 3 tahun disusun rencana aksi hingga dilakukan evaluasi kesiapan beroperasi Berdasarkan keputusan Ketua Dewan Nasional KEK. Kriteria Kesiapan beroperasi:  Kesiapan infrastruktur di Kawasan  Kesiapan SDM  Kesiapan Perangkat Pengendali Administrasi Operasi KEK Setelah KEK ditetapkan, KEK tersebut diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi dan dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya (Pasal 25 PP No 1/2020) (Pasal 42 PP No 1/2020)
  • 7. 7 PETA SEBARAN 15 KEK | 11 Beroperasi dan 4 Tahap Pembangunan
  • 8. KEBUTUHAN DAN ISU STRATEGIS KETENAGALISTRIKAN DI KEK
  • 9. 9 KEBUTUHAN DAN ISU STRATEGIS KETENAGALISTRIKAN DI KEK No KEK KEBUTUHAN LISTRIK KETERSEDIAAN SAAT INI PENYEDIA/ PROVIDER PERKEMBANGAN DAN ISU STRATEGIS 1 Sei Mangkei 500 MW (s.d Tahun 2025) 60 MW PLN • Telah tersedia gardu induk PLN di Kawasan (bersumber dari PLTA Kuala Tanjung dan sistem kelistrikan di Sumbagut). • Isu Kehandalan/ Realiabilitas: Sering terjadinya kedipan atau voltage flicker, sehingga sangat mempengaruhi proses produksi karena adanya sejumlah mesin produksi yang sangat sensitive. • Saat ini di dalam Kawasan juga telah terbangun PLTBg (2,1 MW) dan PLT Biomass (2x3,5 MW), namun PLTBg dan PLT Biomass tsb belum beroperasi komersial. 2 Mandalika 28 MW (pada tahun 2021) 30 MW PLN Saat ini telah tersedia gardu induk sebesar 30 MW di dekat Kawasan Mandalika untuk mengaliri listrik KEK dan sekitarnya. Kebutuhan listrik di KEK Mandalika saat ini sekitar 1,4 MW, namun demikian akan meningkat menjadi 28 MW pada saat konstruksi sejumlah hotel dan Sport Complex (MotoGP) selesai. 3 Palu 240 MW (s.d Tahun 2025) 30 MW PLN Saat ini tersedia listrik dengan kapasitas 30 MW. Sedang dibangun GI dengan kapasitas 150 KV (Tahap Konstruksi) 4 Kendal 31 MW (Kebutuhan Tahap I, pada tahun 2020) 2,1 MW/bulan (berdasarkan kontrak UP ke PLN) PLN • Isu Kehandalan/ Realiabilitas: Pelayanan regular saat ini masih sering trip dan ada gangguan • Dibutuhkan dukungan gardu dan tarif premium yang kompetitif (tarif I4) • BUPP menyapaikan keluhan atas harga listrik curah di KEK Kendal yang lebih mahal daripada harga jual PLN ke retail industri, padahal BUPP KEK Kendal telah membangun infrastruktur/kabel/gardu sendiri untuk kawasan 5 Tanjung Kelayang 33 MW (s.d Tahun 2039) 2,1 MW PLN Kebutuhan listrik di kawasan tersambung dari PLN sebesar 2.1 MW untuk kantor Administrator KEK dan Hotel Sheraton
  • 10. 10 KEBUTUHAN DAN ISU STRATEGIS KETENAGALISTRIKAN DI KEK (2) No KEK KEBUTUHAN LISTRIK (ULTIMATE) KETERSEDIAAN SAAT INI PENYEDIA/ PROVIDER PERKEMBANGANDAN ISU STRATEGIS 6 Sorong 50 MW (pada tahun 2022) 26 MW (untuk kebutuhan Kota & Kabupaten Sorong) PLN Saat ini telah tersedia PLTMG 50 MW milik PLN dan PLTMG Jeflio 15 MW (diluar KEK). Untuk pelabuhan dan industri eksisting disediakan aliran listrik dari Gardu Induk Sorong 26 MW 7 Singhasari 30 MW (s.d Tahun 2030) 2 MW PLN Kebutuhan tahap I dan tahap II masing-masing sebesar 15 MW 8 Galang Batang 75 MW (pada tahun 2020) 2,1 MW PLN Kebutuhan listrik di kawasan tersambung dari PLN sebesar 2.16 MW untuk perkantoran dan project site. Saat ini PT BAI selaku BUPP sedang membangun PLTU stage I sebesar 150 MW dan akan ditingkatkan hingga 2.860 MW 75 MW (PLTU dalam pembangunan) BAI 9 Bitung 100 MW (s.d Tahun 2025) 30 MW PLN Saat ini tersedia 30 MW eksisting, PLN dapat menyediakan 80 MW siap pakai. 10 Tanjung Lesung 100 MW (s.d. Tahun 2025) 10 MW PLN Telah tersedia GI Tanjung Lesung dengan kapasitas 2 x 60 MVA. Pembangunan GI sudah selesai dgn kapasitas 60 MVA, tetapi belum dapat beroperasi karena menunggu selesai pembangunan menara SUTT dari GI Menes ke GI Tanjung Lesung sepanjang 43 Km 11 MBTK 144 MW (s.d Tahun 2025) 30 MW PLN Kapasitas 30 MW telah memenuhi kebutuhan tahap I
  • 11. 11 KEBUTUHAN DAN ISU STRATEGIS KETENAGALISTRIKAN DI KEK (3) No KEK KEBUTUHAN LISTRIK KETERSEDIAAN SAAT INI PENYEDIA/ PROVIDER PERKEMBANGAN DAN ISU STRATEGIS 12 Arun Lhokseumawe 350 MW (s.d Tahun 2027) 75 MW PIM dan PHE Tersedia pembangkit listrik PLTMG di PT PIM (35 MW) dan PHE/PAG (40 MW) yang eksisting. PT Patriot selaku BUPP KEK dalam proses menyediakan utilitas listrik sebesar 50 MW (PLTMG) dan secara bertahap ditingkatkan hingga 350 MW 13 Morotai 30 MW (s.d Tahun 2025) 2,5 MW PLN Kebutuhan listrik tersambung oleh PLN yang saat ini masih menggunakan trafo Jaringan Tegangan Rendah 14 Likupang 12 MW (Kebutuhan Tahap I s.d 2030) 20 Kva (Genset) PLN Saat ini telah tersedia back up Genset kapasitas 20 Kva oleh MPRD selaku BUPP. Kebutuhan listrik tahap pertama dari PLN sebesar 12 MW sampai tahun 2030 dan bertahap sampai tahun 2040 sebesar 34 MW 15 Tanjung Api-api 753,87 MW (s.d Tahun 2025) 60 MW PLN Tersedia gardu induk kapasitas 60 MW di kawasan yang memenuhi kebutuhan tahap I
  • 14. 14 PROFIL SEI MANGKEI BUPP PT Perkebunan Nusantara III LUAS LAHAN 2,002.77 Ha Sei Mangkei SEZ PROFIL Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Karet LANDASAN HUKUM PP No 29 Tahun 2012 Beroperasi 27 Januari 2015 Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA PROYEKSI TENAGA KERJA 83.304 Orang • Pembangunan Kawasan Rp 5,1 Triliun • investasi Pelaku Usaha 123,3 Triliun PERKIRAAN NILAI INVESTASI DAMPAK EKONOMI Perkiraan output Rp 92.1 Triliun pertahun terhadap ekonomi nasional setelah beroperasi penuh Pariwisata Logistik ±115 km dari Kualanamu Airport ±50 km dari Pelabuhan Kuala Tanjung Tersedia : 60 MW Jalan Tersedia Tersedia : 69 liter/second
  • 15. 15 PROFIL KEK MANDALIKA BUPP PT ITDC LUAS LAHAN 1,035.67 Ha PROFIL INFRASTRUKTUR 23 km dari Lombok International Airport 46 km dari Pelabuhan Lembar Tersedia: 30 MVAm 11 km jalan terbangun dalam kawasan LANDASAN HUKUM PP Nomor 52 Tahun 2014 Beroperasi: 20 Oktober 2017 Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Pariwisata PROYEKSI TENAGA KERJA 58.700 Orang Tersedia : 34 liter/detik NILAI INVESTASI • Pembangunan Kawasan Rp 5,4 Triliun; • investasi Pelaku Usaha Rp 40 Triliun DAMPAK EKONOMI Perkiraan output Rp 16,9 Triliun pertahun terhadap ekonomi nasional setelah beroperasi penuh
  • 16. 16 PALU BUPP PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) LUAS LAHAN 1,500 Ha PROFIL INFRASTRUKTUR 26 km dari Mutiara SIS Al Jufri Airport 1 km dari Pelabuhan Pantoloan Jalan Kawasan telah terbangun - Tersedia : 15 liter/detik LANDASAN HUKUM PP No 31 Tahun 2014 Beroperasi : 27 September, 2017 MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Industri Pengolahan Kakao Industri Pengolahan Nikel dan Biji Besi Logistik Industri Rumput Laut - Tersedia : 20 MW PROYEKSI TENAGA KERJA 51.000 Orang Industri Pengolahan Rotan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah • Pembangunan Kawasan Rp 5,7 Triliun • investasi Pelaku Usaha Rp 92,4 Triliun PERKIRAAN NILAI INVESTASI
  • 17. 17 PROFIL KEK KENDAL BUPP PT Kawasan Industri Kendal LUAS LAHAN 1,000 Ha PROFIL INFRASTRUKTUR 23 km dari Bandara Ahmad Yani 27 km dari Pelabuhan Tanjung Emas Kabupaten Kendal dilewati oleh Jalur Tol Semarang – Pejagan serta Jalur Pantura LANDASAN HUKUM PP Nomor 85 Tahun 2019 Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA PROYEKSI TENAGA KERJA 80.000 Orang (2025) NILAI INVESTASI • Pembangunan Kawasan Rp 4,8 Triliun • investasi Pelaku Usaha (FDI) Rp 250-270 Triliun DAMPAK EKONOMI Meningkatkan kontribusi Jawa Tengah terhadap PDB nasional dari 8,7% menjadi 11-12% Tekstil dan Busana Makanan dan Minuman Elektronik TARGET • Target FDI USD 5 Miliar (5 tahun pertama) • Target ekspor USD 500 juta/tahun (setelah 5 tahun); • Target substitusi impor USD 250 juta/tahun (setelah 5 tahun); • Target penyerapan tenaga kerja langsung 20.000 orang • Target penyerapan tenaga kerja tidak langsung 60.000 orang Otomotif Furnitur Logistik KEK
  • 18. 18 TANJUNG KELAYANG BUPP PT Belitung Pantai Intan selaku Wakil Konsorsium Belitung Maritime Ecotourism Development LUAS LAHAN 324.4 Ha PROFIL INFRASTRUKTUR 36 km dari HAS Hanandjoeddin Airport 22 km dari Pelabuhan Tanjung Pandan - Tersedia : 2,1 MVA - Future capacity: 33 MVA 6 km jalan Kawasan telah tersedia Tersedia 4 liter/ detik - Future capacity: 110 liter/ detik LANDASAN HUKUM PP Nomor 6 Tahun 2016 Beroperasi : 14 Maret 2019 Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Pariwisata PROYEKSI TENAGA KERJA 23.645 Orang • Pembangunan Kawasan Rp 1,3 Triliun • investasi Pelaku Usaha Rp 9 Triliun PERKIRAAN NILAI INVESTASI DAMPAK EKONOMI Perkiraan output Rp 1,3 Triliun pertahun terhadap ekonomi nasional setelah beroperasi penuh
  • 19. 19 SORONG BUPP PT Malamoi Olom Wobok (MOW) LUAS LAHAN 523,7 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA 15.024 Orang PROFIL INFRASTRUKTUR 30 km dari Domine Eduard Osok Airport - Pelabuhan Arar dalam tahap pembangunan dan terintegrasi ke Kawasan - 35 km dari Pelabuhan Sorong Tersedia : 9 MW Jalan Kawasan Telah terbangun Tersedia : 15 liter/detik LANDASAN HUKUM PP Nomor 33 Tahun 2016 Beroperasi : 11 Oktober 2019 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Industri Hasil hutan dan Perkebunan (Sagu) Logistik PERKIRAAN NILAI INVESTASI • Pembangunan Kawasan Rp 3,1 Triliun • investasi Pelaku Usaha Rp 32,5 Triliun Industri Pengolahan Nikel Industri Pengolahan Kelapa Sawit
  • 20. 20 SINGHASARI BUPP Konsorsium • PT Pengembangan Pariwisata Indonesia • PT Intelegensia Grahatama • PT Cakrawala Mandala Nusantara LUAS LAHAN 120.3 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA 6.863 Orang PROFIL LANDASAN HUKUM PP No 68 Tahun 2019 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Pengembangan Teknologi Pariwisata DAMPAK EKONOMI • Sumbangan devisa sebesar Rp 23,6 Miliar (hingga tahun 2030) • Kontribusi KEK terhadap PDRB Kabupaten Malang tahun 2030 sebesar Rp 135,33 Miliar INFRASTRUKTUR 15 km dari Bandara Abdul Rachman Saleh 110 km dari Pelabuhan Tanjung Perak Jalan Nasional Gempol - Malang 90 km dari Bandara Internasional Juanda Rencana jalan tol Pandaan – Malang (Target full beroperasi 2019) 10 km Stasiun Kereta Api Kota Malang
  • 21. 21 GALANG BATANG BUPP PT Bintan Alumina Indonesia LUAS LAHAN 2,333. 6 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA 23.200 Orang PROFIL 20 km dari Raja Haji Fisabilillah Airport Pelabuhan Tersedia Tersedia : 0.8 MW 2.6 km jalan aspal tersedia Tersedia : 60 liter/detik LANDASAN HUKUM PP No 42 Tahun 2017 Beroperasi : 8 Desember 2018 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan RIau MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Logistik Industri Pengolahan Bauksit NILAI INVESTASI Rp 36,25 Triliun hingga 2027
  • 22. 22 BITUNG BUPP PT Membangun Sulut Hebat (MSH) LUAS LAHAN 534 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA 30.000 Orang PROFIL INFRASTRUKTUR 36 km dari Sam Ratulangi Airport 7 km dari Perikanan Samudera Seaport Tersedia : 30 MW 415 m jalan telah terbangun Tersedia : 15 liter/detik LANDASAN HUKUM PP Nomor 32 Tahun 2014 Beroperasi : 1 April 2019 Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Industri Farmasi Industri Pengolahan Perikanan Logistik Industri Pengolahan Kelapa PERKIRAAN NILAI INVESTASI • Pembangunan Kawasan Rp 2,3 Triliun • investasi Pelaku Usaha Rp 32,9 Triliun
  • 23. 23 TANJUNG LESUNG BUPP PT Banten West Java Tourism Development (BWJ) LUAS LAHAN 1,500 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA 85.000 Orang PROFIL INFRASTRUKTUR 180 km dari Soekarno-Hatta International Airport 192 km dari Pelabuhan Tanjung Priok - Tersedia : 20 KV and 1 substation - Future Capacity : 70 KV (2019) - 5.11 km Jalan Row 50 tahap pembangunan - 1.7 km Row 35 tahap pembangunan - 1,92 km Row 35 B tahap pembangunan Tersedia : 4.7 liter/detik LANDASAN HUKUM PP Nomro 26 Tahun 2012 Beroperasi: 23 Februari 2015 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Pariwisata • Pembangunan Kawasan Rp 4,2 Triliun • investasi Pelaku Usaha Rp 92,4 Triliun PERKIRAAN NILAI INVESTASI DAMPAK EKONOMI Perkiraan output Rp 16 Triliun pertahun terhadap ekonomi nasional setelah beroperasi penuh
  • 24. 24 MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN BUPP PT Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) LUAS LAHAN 557.34 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA PROFIL 55.700 Orang INFRASTRUKTUR -118 km dari Tanjung Bara Airport - 280 km dari APT Pranoto Airport - 406 km dari Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport Pelabuhan Multipurpose Maloy di dalam Kawasan tahap pembangunan (target beroperasi 2019) 11.44 km jalan akses telah tersedia Kapasitas: 200 liter/detik LANDASAN HUKUM PP Nomor 85 Tahun 2014 Beroperasi : 1 April 2019 Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Industri Pengolahan Kayu Industri Pengolahan Kelapa Sawit Logistik DAMPAK EKONOMI Peningkatan PDRB Kab. Kutai Timur sebesar Rp 4,67 Triliun (pada tahun 20125) Industri Energi
  • 25. 25 ARUN LHOKSEUMAWE BUPP PT Patriot Nusantara Aceh (PT Patriot) LUAS LAHAN 2,622.48 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA 40.000 Orang PROFIL INFRASTRUKTUR 13 km dari Malikussaleh Airport Pelabuhan Krueng Geukueh Tersedia : 219 MW Jalan Tersedia Tersedia : 14.46 liter/detik LANDASAN HUKUM PP No 5 Tahun 2017 Beroperasi : 14 Desember 2018 Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Lhokseumawe City North Aceh Industri Energi Industri Petrokimia Logistik • Pembangunan Kawasan Rp 151 Miliar • Investasi Pelaku Usaha Rp 51,3 Triliun dalam 10 tahun PERKIRAAN NILAI INVESTASI Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Kayu
  • 26. 26 MOROTAI BUPP PT Jababeka Morotai LUAS LAHAN 1.101, 76 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA 30.000 Orang PROFIL INFRASTRUKTUR 10 km dari Bandara Pitoe Morotai - 20 km dari Pelabuhan Wayabula - 10 km dari Pelabuhan Daruba - Tersedia : 106 kVa - Future Capacity : 180 MW (2020) 1.6 km jalan aspal tersedia di dalam kawasan - Tersedia : 9.25 liter/detik (pump well) - Future Capacity : 30 liter/detik LANDASAN HUKUM PP No 32 Tahun 2014 Beroperasi : 1 April 2019 Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Pariwisata PERKIRAAN NILAI INVESTASI • Pembangunan Kawasan Rp 6,8 Triliun • investasi Pelaku Usaha Rp 30,44 Triliun DAMPAK EKONOMI Perkiraan output Rp 1,4 Triliun pertahun terhadap ekonomi nasional setelah beroperasi penuh Logistik Industri Pengolahan Perikanan
  • 27. 27 PROFIL KEK LIKUPANG BUPP LUAS LAHAN 197,4 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA 65.300 Orang LANDASAN HUKUM PP No 84Tahun 2019 KEGIATAN UTAMA Pariwisata PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) 41 km dari Bandara Internasional Sam Ratulangi PROFIL NILAI INVESTASI • Pembangunan Kawasan Rp2,1 Triliun • investasi Pelaku Usaha Rp5 Triliun DAMPAK EKONOMI Sumbangan devisa sebesar Rp 22,5 T (hingga tahun 2030) TARGET Peningkatan jumlah wisatawan sebesar 400 ribu orang pada tahun 2025
  • 28. 28 TANJUNG API API BUPP PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) LUAS LAHAN 2,030 Ha PROYEKSI TENAGA KERJA PROFIL 149.000 Orang INFRASTRUKTUR 70 km dari Sultan Mahmud Badarrudin II Airport 2,5 km dari Tanjung Api- Api Seaport Tersedia : 2 x 60 MW 65 km dari Jalan Nasional Palembang – Tanjung Api-Api Future Capacity : 1,500,000 liter/detik LANDASAN HUKUM PP Nomor 51 Tahun 2014 Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan MASTERPLAN KEGIATAN UTAMA Industri Pengolahan Karet Industri Petrokimia Logistik Industri Pengolahan Kelapa Sawit PERKIRAAN NILAI INVESTASI • Pembangunan Kawasan Rp 12,3 Triliun • investasi Pelaku Usaha Rp 125 Triliun DAMPAK EKONOMI Peningkatan output sebesar Rp 128 Triliun pertahun terhadap ekonomi nasional setelah beroperasi penuh