Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
Similar to Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Modul 1 Kebijakan Pemerintah ttg Keselamatan Konstruksi_20220311.pdf
- 1. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Disampaikan oleh: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Dalam acara: Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 2. TUJUAN PEMBELAJARAN Mampu Menjelaskan Kebijakan Pemerintah tentang Keselamatan Konstruksi 01 Mampu Menjelaskan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 02 Mampu Menjelaskan Situasi dan Kondisi Keselamatan Konstruksi di Indonesia 03 Mampu Menjelaskan aturan tentang Keselamatan Konstruksi di tempat kerja 04
- 3. 01 LATAR BELAKANG OUTLINE Kebijakan dan Komitmen A Komite Keselamatan Konstruksi B Peningkatan Kualitas SDM C 02 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN KESELAMATAN KONSTRUKSI Action Plan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) D Penerapan Keselamatan Konstruksi di Masa Pandemi Covid-19 E
- 4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI LATAR BELAKANG 1
- 5. LATAR BELAKANG Diagram Venn Peraturan dan Perundangan 1 K4 K3 KK Keselamatan Konstruksi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 6. “SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI” Keselamatan Keteknikan Konstruksi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan Publik Keselamatan & Kesehatan Kerja Keselamatan Lingkungan Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang (IBPRP), Prosedur Kerja Aman, Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), Program Mutu, dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) Bangunan/aset konstruksi Peralatan, material Pemilik/pemberi pekerjaan Tenaga kerja konstruksi Pemasok, tamu, Subpenyedia Jasa Masyarakat di sekitar proyek Masyarakat terpapar Lingkungan kerja Lingkungan terdampak proyek Lingkungan alam Lingkungan terbangun Menjamin Objek yang Diselamatkan Pencegahan Terhadap Metode Pencegahan LATAR BELAKANG Matriks Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 1 Kecelakaan Keteknikan Konstruksi Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja Kecelakaan pada Masyarakat Kecelakaan Lingkungan Kecelakaan Konstruksi
- 7. LATAR BELAKANG SMKK sebagai Sistem Manajemen yang Terintegrasi 1 SMKK PMPM: RMPK, Program Mutu RKK (dan Rancangan Konseptual SMKK) RKPPL RMLLP SMK3 SMM SML SMLL Spesifikasi Teknis, SNI SOP Pedoman Keterangan: SMKK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi SMK3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja RKK Rencana Keselamatan Konstruksi SMM Sistem Manajemen Mutu PMPM Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu RMPK Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi SML Sistem Manajemen Lingkungan RKPPL Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup SMLL Sistem Manajemen Lalau Lintas RMLLP Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan PP Peraturan Pemerintah • PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi • PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perpres Peraturan Presiden Permen Peraturan Menteri • Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK • Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan • Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan • Permen PUPR No. 20 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus • Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau • Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 8. Penggunaan APD di masa sekarang Penggunaan APD di masa dulu 1 LATAR BELAKANG: Budaya Berkeselamatan Perbedaan Budaya Berkeselamatan Dulu dan Sekarang 1
- 9. Penggunaan APD di masa sekarang Penggunaan APD di masa dulu 1 LATAR BELAKANG: Budaya Berkeselamatan Perbedaan Budaya Berkeselamatan Dulu dan Sekarang 1
- 10. CONTOH TENAGA KERJA YANG TIDAK MENGUTAMAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
- 11. 1 LATAR BELAKANG Kebijakan PUPR terkait SMKK 1 Pasal 84I ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 84I ayat (4) SMKK merupakan pemenuhan terhadap standar Kemananan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan…. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. Pasal 61 ayat (3) SMKK harus memenuhi standar Kemananan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa Sistem Manjamenen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- 12. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. 1 LATAR BELAKANG Petugas Keselamatan Konstruksi: Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK 1
- 13. 13 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I ACEH Pengguna Jasa 1.232 Penyedia Jasa 2.168 Jumlah 3.400 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN Pengguna Jasa 492 Penyedia Jasa 1.511 Jumlah 2.003 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR Pengguna Jasa 710 Penyedia Jasa 997 Jumlah 1.707 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Pengguna Jasa 745 Penyedia Jasa 522 Jumlah 1.267 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA Pengguna Jasa 634 Penyedia Jasa 986 Jumlah 1.620 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA Pengguna Jasa 650 Penyedia Jasa 2.629 Jumlah 3.279 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA Pengguna Jasa 795 Penyedia Jasa 1.449 Jumlah 2.244 TOTAL KESELURUHAN Pengguna Jasa 5.258 Penyedia Jasa 10.262 Jumlah 15.520 1 Data per 31 Januari 2020 Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi LATAR BELAKANG Jumlah Petugas K3 Konstruksi per Balai Jasa Konstruksi Wilayah pada Januari 2016 s.d. Januari 2020 1
- 14. 14 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I ACEH Pengguna Jasa 246 Penyedia Jasa 439 Jumlah 685 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN Pengguna Jasa 98 Penyedia Jasa 486 Jumlah 584 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR Pengguna Jasa 516 Penyedia Jasa 1.275 Jumlah 1.791 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Pengguna Jasa 265 Penyedia Jasa 115 Jumlah 380 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA Pengguna Jasa 445 Penyedia Jasa 2.099 Jumlah 2.544 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA Pengguna Jasa 632 Penyedia Jasa 2.326 Jumlah 2.958 BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA Pengguna Jasa 123 Penyedia Jasa 293 Jumlah 416 TOTAL KESELURUHAN Pengguna Jasa 2.325 Penyedia Jasa 7.033 Jumlah 9.358 1 Data per 31 Januari 2022 Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi LATAR BELAKANG Jumlah Petugas Keselamatan Konstruksi per Balai Jasa Konstruksi Wilayah pada Februari 2020 s.d. Januari 2022 1
- 15. 15 1 LATAR BELAKANG Jumlah Petugas K3 Konstruksi per Provinsi pada Januari 2016 s.d. Januari 2020 1 Data per 31 Januari 2020 Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Pengguna Penyedia Total NAD 178 416 594 Sumatera Utara 163 281 444 Sumatera Barat 330 1.202 1.532 Sumatera Selatan 237 98 335 Riau 102 99 201 Kepulauan Riau 222 72 294 Jambi 218 204 422 Bangka Belitung 73 25 98 Bengkulu 65 47 112 Lampung 389 246 635 Banten 56 181 237 DKI Jakarta 452 628 1.080 Jawa Barat 126 177 303 Jawa Tengah 74 381 455 Yogyakarta 11 165 176 Jawa Timur 437 1.766 2.203 Bali 55 181 236 Nusa Tenggara Barat 31 46 77 Provinsi Pengguna Penyedia Total Nusa Tenggara Timur 42 90 132 Kalimantan Utara 19 51 70 Kalimantan Selatan 187 744 931 Kalimantan Tengah 126 195 321 Kalimantan Barat 56 204 260 Kalimantan Timur 104 317 421 Sulawesi Selatan 381 311 692 Sulawesi Utara 74 154 228 Sulawesi Tengah 114 200 314 Sulawesi Barat 29 73 102 Sulawesi Tenggara 64 191 255 Gorontalo 48 68 116 Maluku 358 470 828 Maluku Utara 81 217 298 Papua 245 585 830 Papua Barat 111 177 288 Jumlah 5.258 10.262 15.520
- 16. 16 1 LATAR BELAKANG Jumlah Petugas Keselamatan Konstruksi per Provinsi pada Februari 2020 s.d. Januari 2022 1 Data per 31 Januari 2022 Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Provinsi Pengguna Penyedia Total NAD 15 60 75 Sumatera Utara 0 94 94 Sumatera Barat 145 148 293 Sumatera Selatan 36 75 111 Riau 0 46 46 Kepulauan Riau 50 16 66 Jambi 161 74 235 Bangka Belitung 40 15 55 Bengkulu 3 13 16 Lampung 61 13 74 Banten 0 170 170 DKI Jakarta 376 1.869 2.245 Jawa Barat 69 60 129 Jawa Tengah 43 1.172 1.215 Yogyakarta 48 44 92 Jawa Timur 496 869 1.365 Bali 41 170 211 Nusa Tenggara Barat 4 29 33 Provinsi Pengguna Penyedia Total Nusa Tenggara Timur 0 42 42 Kalimantan Utara 0 0 0 Kalimantan Selatan 25 83 108 Kalimantan Tengah 1 106 107 Kalimantan Barat 33 220 253 Kalimantan Timur 39 77 116 Sulawesi Selatan 299 660 959 Sulawesi Utara 80 246 326 Sulawesi Tengah 37 24 61 Sulawesi Barat 5 72 77 Sulawesi Tenggara 26 113 139 Gorontalo 69 160 229 Maluku 48 36 84 Maluku Utara 0 0 0 Papua 75 161 236 Papua Barat 0 96 96 Jumlah 2.325 7.033 9.358
- 17. LATAR BELAKANG Data Tenaga Kerja Ahli dan Terampil 1 1 Sumber: LPJK, 26 September 2021 *Tingkat Pendidikan Kelas 1: minimal SMA/sederajat Kelas 2: minimal SMP/sederajat Kelas 3: minimal SD/sederajat 0 10 20 30 40 50 60 70 Total Asosiasi Profesi Asosiasi Profesi Terakreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Berlisensi BNSP 62 28 4 Data Asosiasi Profesi dan Lembaga sertifikasi profesi (LSP) 6% 54% 40% TENAGA AHLI Kelas 1 55% Kelas 2 14% Kelas 3 31% TENAGA TERAMPIL Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Total Jumlah 408.065 107.655 233.650 749.370 Sumber: LPJK, 23 Oktober 2021 Ahli Utama 15.667 orang Ahli Madya 151.226 orang Ahli Muda 113.404 orang Total 280.297 orang Sumber: LPJK, 26 September 2021
- 18. 1 LATAR BELAKANG Data Tenaga Kerja Konstruksi Ahli dan Terampil 1 Berdasarkan jumlah S E RT I F I K AT yang diterbitkan Total: 1.029.667 sertifikat Dari total ± 8.300.000 TKK di Indonesia pada tahun 2021, TKK bersertifikat hanya berjumlah 1.029.667 (12.4%) Sumber: LPJK, 23 September 2021 1 27% 73% SKA SKT 12.4% 87.6% Pekerja Ber SKA dan SKT Pekerja Tidak Ber SKA dan SKT 62% 35% 3% AHLI K3 KONSTRUKSI 24.668 ORANG TENAGA AHLI K3 KONSTRUKSI (AHLI, MADYA, DAN MUDA) TAHUN 2019–2021 Sumber: LPJK, 22 Februari 2022 Ahli Utama 727 orang Ahli Madya 8.537 orang Ahli Muda 15.404 orang
- 19. 19 1 1 LATAR BELAKANG Jumlah Ahli K3 Konstruksi per Provinsi di Indonesia 1 Data per 22 Februari 2022 Sumber: LPJK 379 323 446 341 2,200 2,732 146 696 46 98 364 1,136 806 1,551 125 980 132 108 113 74 218 120 214 250 318 633 337 98 83 72 95 48 105 17 222 90 353 213 1,727 1,919 94 455 15 69 213 620 434 196 39 157 16 40 46 1 18 32 222 78 341 507 154 84 31 55 23 23 42 8 727 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Kepulauan Riau Jambi Kep. Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat MUDA MADYA UTAMA
- 20. Efek investasi keselamatan bervariasi tergantung pada Budaya Keselamatan Kondisi Bahaya dalam Proyek Kinerja keamanan meningkat Hubungan antara Investasi Keselamatan dan Biaya Kecelakaan (Zou and Sunindijo, 2015). Total rasio biaya keselamatan (TSCR) adalah jumlah total rasio biaya kecelakaan (TCAR) dan rasio investasi keselamatan (SIR) dan tanda “x” memperlihatkan nilai minimum untuk kinerja keselamatan. Grafik menunjukkan bahwa investasi yang tinggi dalam keselamatan memberikan kinerja keselamatan yang tinggi tetapi jika dilakukan dengan biaya yang berlebihan, akan membuat investasi tersebut secara ekonomis tidak layak dan tidak efektif. Tetapi, ketika tidak ada investasi keselamatan sama sekali, total biaya keselamatan akan timbul secara eksponensial sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi. 1 LATAR BELAKANG Biaya Penerapan SMKK 1
- 21. DAMPAK POSITIF IMPLEMENTASI KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PROYEK Jadwal Biaya ROI* Kecelakaan 43% 39% 51% 71% 13% 15% 5% 6% Positif Negatif Sumber : Safety Management in The Construction Industry : Identifying Risk and Reducing Accident to Improve Site Productivity and Project ROI, 2013, McGrawHill * ROI : Return of Investment MEMPERCEPAT JADWAL PROYEK SELAMA 1 MINGGU ATAU LEBIH MENURUNKAN BIAYA PROYEK SEBESAR 1% ATAU LEBIH MENINGKATKAN ROI* PROYEK SEBESAR 1% ATAU LEBIH 50% 73% 73% 50% lebih cepat kurang dari 1 minggu 31% lebih cepat satu minggu 27% turun sebesar kurang dari 1% 49% turun sebesar 1%-5% 27% meningkat sebesar kurang dari 1% 53% meningkat sebesar 1%-5% MENINGKATKAN NAMA BAIK PERUSAHAAN 82% MENINGKATKAN KUALITAS PROYEK 66% 12% lebih cepat dua minggu 7% lebiih cepat 3 minggu atau lebih 17% turun sebesar 6%-10% 7% turun sebesar 11% atau lebih 15% meningkat sebesar 6%-10% 5% meningkat sebesar 10% atau lebih LATAR BELAKANG 1 Dampak Positif Pemenuhan Standar K4 pada Sektor Konstruksi
- 22. SUBJEK TERDAMPAK DAMPAK LANGKAH PENCEGAHAN Tenaga Kerja • Cedera, luka, meninggal • Menimbulkan keragu-raguan bagi tenaga kerja lainnya • Melakukan tool box meeting sebelum memulai pekerjaan di setiap harinya • Mengikuti pelatihan/pembinaan metode kerja Masyarakat • Cedera, luka, meninggal • Merasa tidak nyaman tinggal disekitar area proyek • Melakukan pengendalian bahaya secara optimal • Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengendalian bahaya yang dapat ditimbulkan oleh proyek tersebut Proyek • Proyek terhenti sementara • Hasil pembangunan terlambat digunakan • Tenaga kerja idle • Peralatan idle • Return of investment mengalami penurunan • Menyusun Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sebelum melakukan pekerjaan Perusahaan • Tidak berkompeten • Nilai saham turun • Menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi • Memberikan pelatihan/pembinaan metode kerja ke tenaga kerjanya LATAR BELAKANG 1 Dampak Negatif Setelah Terjadi Kecelakaan Konstruksi
- 23. Jatuhnya crane (LRT Palembang) JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi- Sukabumi) Jatuhnya crane (Tol Bogor Outer Ring Road/BORR) Girder FO runtuh (Jalan Tol PASPRO) Beton lepas dari crane (LRT Jakarta) Jatuhnya crane (Jalan Tol Jakarta- Cikampek II (El.)) Runtuhnya penopang (Jembatan Ciputrapinggan) Beton girder runtuh (Jalan Tol Pemalang-Batang) 4 Agt 22 Sep 26 Okt 15 Nov 9 Des 29 Okt 16 Nov 30 Des 2017 2018 Jatuhnya besi hollow (Pembangunan Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput) 18 Mar Runtuhnya Pengecoran In Situ Slab Proyek Jalan Tol Manado-Bitung 17 Apr Runtuhnya girder launcher (Proyek DDT Jatinegara) 4 Feb Runtuhnya DPT Mix-Use Development dan Kelongsoran Jalan Raya Gubeng, Surabaya 27 Des Beton girder runtuh (Jalan Tol Depok-Antasari) 2 Jan Jatuhnya crane (Double Track Kereta Api Medan-Badara Kualanamu) 30 Apr Box girder runtuh (LRT Jakarta) 22 Jan Jatuhnya bekisting pier head PCB 34 (Proyek Tol Becakayu) 20 Feb Longsor pada galian (Proyek Pipa Rusun Penjaringan) 01 Mei Launcher roboh (Tol Solo Kertosono) 22 Mei 13 Jul Lepasnya Cross Girder (Jembatan Kali Kuto) Robohnya Perancah (Proyek Jalan Tol Pandaan–Malang) 1 Agt Kecelakaan Konstruksi Minor Kecelakaan Konstruksi Major 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kecelakaan Konstruksi pada Tahun 2017-2018 1
- 24. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAN KONSTRUKSI (Instruksi Menteri PUPR No. IK.01.01-Mn/248 Tanggal 21 Februari 2018) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi
- 25. 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kecelakaan Konstruksi Tahun 2019 1 Robohnya Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Struktur Atas Rumah Pompa Durolis Riau 4 Jan Runtuhnya Jembatan Gantung Banjasari II Pacitan 25 Jan Jatuhnya I-Steel Girder saat mobilisasi proyek Japek II 22 Mei Jatuhnya besi siku pada Proyek Pembangunan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung 15 Juni Runtuhnya Formwork Pierhead pada Proyek Pembangunan Tol BORR Tahap 2 Seksi 3A 10 Juli Kelongsoran Jalan pada Proyek Pembangunan Underpass Kentungan Yogyakarta 23 Juli Kegagalan Pengecoran Box Traffic Ramp 8 pada Proyek Pembangunan Tol Depok–Antasari 8 Okt Kebakaran Pipa BBM Proyek Kereta Cepat Jakarta– Bandung 22 Okt Patahnya boom crane pada saat erection di proyek BORR 2 Des Keruntuhan Dinding Penahan Tanah (DPT) pada Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Tahap III Paket 2, Muara Baru, Jakarta Utara 4 Des Tergulingnya Girder saat Pengangkutan pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu 16 Agt
- 26. 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kecelakaan Konstruksi Tahun 2020 1 10 Februari 2020 Terlepasnya Boom pada Service Crane dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan Tol Pekanbaru–Dumai Seksi 4 25 Februari 2020 Banjir pada Tol Jakarta-Cikampek (Arah Jakarta) KM 9 dan KM 19 Akibat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung 21 Juli 2020 Keruntuhan Dinding Pembatas Hotel Awann Sewu Semarang 7 Agustus 2020 Runtuhnya Scaffolding pada Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium 12 Agustus 2020 Banjir Tol Padaleunyi KM 130A Akibat Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung 16 Agustus 2020 Keruntuhan Pierhead pada Proyek Pembangunan Tol Cibitung–Cilincing 15 September 2020 Kelongsoran Lereng pada Proyek Bendungan Manikin/Tefmo Paket 2 26 September 2020 Jatuhnya Material Stress Bar pada Proyek Pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol Dalam Kota Seksi Semanan– Sunter–Pulogebang 15 November 2020 Bergesernya Abutment dan Gelagar Overpass Mulya Mekar pada Proyek Pembangunan Simpang Susun Sadang Tol Jakarta–Cikampek II Selatan
- 27. 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kecelakaan Konstruksi Tahun 2021 1 28 Februari 2021 Keruntuhan Struktur Baja Coal Shed Storage di Proyek PLTU Sambelia Lombok Timur 16 April 2021 Penurunan Tanah pada Abutment dan Retaining Wall pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan 1 Juni 2021 Amblasnya Jalan Detour di Jalan Nasional Ruas Padalarang– Purwakarta Terdampak Pembangunan Terowongan 8 Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) 29 April 2021 Bencana Tanah Longsor di Lokasi Pembangunan PLTA Peaker Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan 5 November 2021 Runtuhnya Launcher Girder pada Proyek Tol Cibitung– Cilincing Seksi 2 STA 19+000 18 November 2021 Keruntuhan Bangunan pada Rehab Total Gedung SMAN 96 Jakarta 5 Desember 2021 Runtuhnya Pier Head saat Pembongkaran pada Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung 15 Oktober 2021 Runtuhnya Crane pada Pekerjaan Pembongkaran Menara Air PDAM Tirta Asasta Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
- 28. 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kegagalan Bangunan 1 Ambruknya selasar Gedung BEI, Jakarta 15 Januari 2018 Ambruknya Jembatan Widang, Tuban (Jawa Timur) 17 April 2018 6 Januari 2020 Ambruknya Gedung Ruko di Slipi, Jakarta Barat Turap longsor di Km 8+6/7 Underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta 5 Februari 2018 22 Desember 2019 24-25 Januari 2020 Ambruknya Jembatan Lengkung Utan Kemayoran Banjir Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat
- 29. 1 LATAR BELAKANG Kejadian Kegagalan Bangunan 1 15 Januari 2018 Ambruknya Selasar Gedung BEI Jakarta 17 April 2018 Ambruknya Jembatan Widang, Tuban (Jawa Timur) 6 Januari 2020 Ambruknya Gedung Ruko di Slipi, Jakarta Barat 5 Februari 2018 Turap longsor di Km 8+6/7 Underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta 22 Desember 2019 Ambruknya Jembatan Lengkung Utan Kemayoran 24-25 Januari 2020 Banjir Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat 11 Februari 2020 Runtuhnya Gedung Matraman 28 Juli 2020 Keruntuhan Gedung OJK Regional 3 22 Agustus 2020 Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung
- 30. FOKUS PADA BERKESELAMATAN DAN TERPADU • Penerapan standar K4 dan pengukuran tingkat kepatuhan; • Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan yang terintegrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan. 1 2 ADIL DAN SETARA • Kesesuaian penggunaan jenis kontrak kerja konstruksi; • Kesetaraan pemahaman isi kontrak sekaligus hak dan kewajiban (hindari multitafsir) • Musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanpa jalur pengadilan 3 EFISIENSI YANG BERKUALITAS •Profesionalitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi; •Optimalisasi pengendalian dan penjaminan mutu dilakukan sesuai fungsi di setiap tahapan penyelenggaraan •Continuous Improvement berdasarkan data penyelenggaaan Jasa Konstruksi •Kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT Sesuai PP No. 22 Tahun 2020 (tidak berubah dalam PP No. 14 Tahun 2021) • Akreditasi bagi Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi • Akreditasi bagi Asosiasi Profesi dan Pemberian Rekomendasi Lisensi bagi LSP • Pencatatan Penilai Ahli melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegerasi • Menetapkan Penilai Ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan • Penyetaraan tenaga kerja asing • Membentuk LSP atau panitia teknis uji kompetensi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan • Lisensi LSBU • Pencatatan Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi • Pencatatan tenaga kerja melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi • Pencatatan pengalaman badan usaha melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi • Pencatatan pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi • Pencatatan LSP yang dibentuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kerja di bidang Konstruksi dan Asosiasi Profesi terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi • Pencatatan LSBU yang dibentuk Asosiasi Badan Usaha terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi • Lembaga yang dibentuk yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN 2 Arah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Pengembangan Industri Konstruksi Bersaing
- 31. : REAKTIF
- 32. Kegiatan konstruksi tidak memperhatikan Keselamatan Konstruksi Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi yang bersertifikat masih kurang Tenaga ahli secara kuantitas dan kualitas masih kurang Pengawasan Keselamatan Konstruksi saat kegiatan konstruksi kurang Regulasi masih kurang mendukung PERLU TRANSFORMASI KEBIJAKAN 1 2 3 4 5 LATAR BELAKANG 1 Lima Masalah Strategis
- 33. 2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 34. Perbaikan Regulasi (Aturan dan Biaya) Perbaikan Organisasi QHSE – UKK Pembinaan–Peningkatan Kualitas SDM (Percepatan Sertifikasi dan Bimtek SMKK) Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi Pengawasan 01 02 03 04 05 SAFETY FIRST ZERO ACCIDENT STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN 2 Transformasi Kebijakan
- 35. 21,204 19,508 62,593 13,217 149,415 9,839 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Jumlah Tenaga Ahli per Subklasifikasi Tahun 2021 Arsitektur Elektrikal Manajemen Pelaksana Mekanikal Sipil Tata Lingkungan Sumber: LPJK, 15 September 2021 TOTAL 30.841 TENAGA AHLI K3 KONSTRUKSI DI SELURUH INDONESIA Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait Keselamatan Konstruksi Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi Merencanakan dan menyusun program Keselamatan Konstruksi Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan Keselamatan Konstruksi Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan Instruksi Kerja Keselamatan Konstruksi Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMKK dan pedoman teknis Keselamatan Konstruksi Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis Keselamatan Konstruksi, jika diperlukan Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Muda K3 Konstruksi STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN 2 Peran Ahli Muda K3 Konstruksi
- 36. 2.A KEBIJAKAN DAN KOMITMEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 37. 1 2 3 4 5 6 KEBIJAKAN DAN KOMITMEN A Komitmen Penyelenggaraan Konstruksi Aman Kementerian PUPR
- 38. 1 Pemantauan dan Evaluasi pada Proyek Konstruksi dengan Potensi Bahaya Tinggi oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Pada tahun 2021, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi ke 28 proyek konstruksi di seluruh Indonesia, di mana 4 di antaranya secara mendadak dan 24 lainnya sesuai permintaan. 2 Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Bimtek SMKK) untuk Tingkat General Manajer Kontraktor, Pemimpin Tim, Insinyur Ahli (Konsultan Pengawas), Mahasiswa, dan Tenaga Terampil. Beberapa upaya pembudayaan Keselamatan Konstruksi yang telah dilakukan: KEBIJAKAN DAN KOMITMEN A Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
- 39. 3 Sertifikat Petugas K3 Konstruksi per 31 Januari 2020 mencapai 15.520 dan Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi per 31 Januari 2022 mencapai 9.358. Mengubah kategori proyek dari 2 (dua) kategori menjadi 3 (tiga) kategori untuk lebih mencerminkan kebutuhan penyedia jasa yang sesuai dengan tingkat risiko dan melihat kebutuhan yang tersedia untuk Ahli K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstruksi. 4 5 KEBIJAKAN DAN KOMITMEN A Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi Memasukkan aspek pengaturan Keselamatan Konstruksi pada kebijakan pengadaan jasa konstruksi (Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia).
- 40. 6 Pemberdayaan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi sebagai second line defense terhadap kecelakaan konstruksi, antara lain dengan pengaturan izin bekerja (permit to work) dan checklist pekerjaan yang harus ditandatangani Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi. KEBIJAKAN DAN KOMITMEN A Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi
- 41. 8 Pemberian sanksi: a. Memberhentikan sementara pekerjaan proyek strategis nasional yang memiliki risiko tinggi, yang mengalami Kecelakaan Konstruksi. b. Rekomendasi pemberhentian jabatan level strategis dan/atau level proyek pada badan usaha jasa konstruksi pada proyek yang menyebabkan kecelakaan yang mengganggu ketertiban umum. Persyaratan dalam proses lelang untuk Penyedia Jasa agar menyampaikan komitmen Pimpinan Tertinggi dalam bentuk Pakta Komitmen. 9 KEBIJAKAN DAN KOMITMEN A Upaya Pembudayaan Keselamatan Konstruksi Pemberian penghargaan kepada Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan) dan Pengguna Jasa yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi dengan baik. 7
- 42. 2.B KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 43. KKB = Komisi Keamanan Bendungan (Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 & Kepmen PUPR No. 1320/KPTS/M/2020); KKJTJ = Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR No. 41/PRT/M/2015 & Kepmen PUPR No. 1003/KPTS/M/2019); KKBG = Komite Keselamatan Bangunan Gedung (Kepmen PUPR No. 93/KPTS/M/2019). PRAKONSTRUKSI PROSES KONSTRUKSI PEMAANFAATAN KEGAGALAN BANGUNAN OLEH PENILAI AHLI (UU No. 2 Tahun 2017, PP No. 14 Tahun 2021, & Permen PUPR No. 8 Tahun 2021) KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI 1. KKB 2. KKJTJ 3. KKBG Desain berkeselamatan Pelaksanaan Konstruksi berkeselamatan Pemanfaatan Konstruksi berkeselamatan dan berwawasan lingkungan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Konstruksi Aman pada tiap Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi (PP No. 14 Tahun 2021, Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, & Kepmen PUPR No. 33 Tahun 2021)
- 44. 1. Melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi keamanan bendungan; 2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan; 3. Menyelenggarakan inspeksi bendungan. KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN (Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015) 1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan terowongan jalan; 2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan; dan 3. Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan. KOMISI KEAMANAN JEMBATAN & TEROWONGAN JALAN (Permen PUPR No. 41/PRT/ M/ 2015 ) 1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai keselamatan bangunan gedung dalam hal: • Percepatan pembentukan tim ahli bangunan gedung di daerah; • Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes) di seluruh Indonesia; dan • Percepatan pelaksanaan sertifikat laik fungsi di daerah. 2. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap penerapan inovasi teknologi pada bangunan gedung. 3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai usulan tim penilai ahli pada kejadian kegagalan bangunan gedung. 4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang dianggap penting untuk KKBG. 5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang konsep / gagasan /Inovasi penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih andal untuk masa depan. 6. Apabila diperlukan, dapat mengusulkan kepada Menteri untuk pembentukan KKBG di daerah. 7. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk pakar bangunan gedung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini. KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG (Kepmen PUPR No. 93/PRT/M/2019) KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Tugas Komisi-Komite pada Tahap Prakonstruksi
- 45. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI (Kepmen PUPR No. 33/KPTS/M/2021) T U G A S 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar; 2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi; 3. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi dan hasil investigasi kecelakaan konstruksi termasuk saran, pertimbangan dan rekomendasi bersama dengan Subkomite dan Sekretariat Komite Keselamatan Konstruksi untuk dilaporkan kepada Ketua Komite; 4. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi atas hasil pemantauan dart eveluasi serta investigasi kecelakaan konstruksi; dan 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. K E W E N A N G A N 1. Memasuki tempat kerja konstruksi; 2. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait; 3. Meminta data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan 4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Tugas dan Kewenangan Komite Keselamatan Konstruksi
- 46. Komite Keselamatan Konstruksi memantau langsung kondisi penerapan Keselamatan Konstruksi di Proyek Pembangunan Bendungan Karian Penggunaan body harness sebagai APD pekerja yang bekerja di ketinggian Pemakaian ID card pada seluruh pekerja berisi data diri pekerja, termasuk golongan darah untuk situasi darurat dan sebagai raport kedisiplinan penggunaan APD pekerja Penempatan papan terkait promosi Keselamatan Konstruksi di beberapa lokasi stategis di lapangan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Bendungan Karian, Banten
- 47. Komite Keselamatan Konstruksi mengunjungi proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pembangunan pylon jembatan tinggi >80m. Pengamanan bekerja di ketinggian dan simulasi penyelamatan menjadi perhatian tim Komite Keselamatan Konstruksi Terlihat papan terkait promosi keselamatan konstruksi di lapangan Komite Keselamatan Konstruksi memantau langsung kondisi penerapan keselamatan konstruksi di lapangan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang, Provinsi Kalimantan Timur
- 48. Komite Keselamatan Konstruksi mengunjungi salah satu proyek SPAM di Sidoarjo Penerapan penggunaan APD di lingkungan proyek Terlihat spanduk besar di belakang sebagai pengingat pentingnya memperhatikan APD Komite Keselamatan Konstruksi memantau langsung kondisi penerapan keselamatan konstruksi di lapangan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek pembangunan SPAM Regional Umbulan-Takeoff Sidoarjo
- 49. Pemantauan penerapan keselamatan konstruksi di Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput Lisensi keselamatan konstruksi Pesawat Angkat & Angkut yang dimiliki operator Passanger Hoist Penumpukan material di area Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput Pengecekan core lift pada Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput, Jakarta
- 50. Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 86/KPTS/II4/2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri PUPR No. 66/KPTS/M/2O18 tentang Komite Keselamatan Konstruksi, dengan mempertimbangkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna gedung, maka kepada Komite Keselamatan Konstruksi ditugasi untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: 1.Gedung apartemen dengan tinggi 8 (delapan) lantai atau lebih, khususnya untuk apartemen kelas menengah ke bawah; 2.Gedung perkantoran dengan tinggi 8 (delapan) lantai atau lebih, dan berumur lebih dari 8 (delapan) tahun; 3.Gedung pusat perbelanjaan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Agar dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
- 51. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna dan masyarakat terhadap penggunaan bangunan publik, maka Pemerintah merasa perlu melaksanakan pemeriksaan keandalan bangunan gedung menyangkut aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan. Latar Belakang Dilaksanakannya Pemeriksaan Bangunan Gedung 1. Untuk menetapkan tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan gedung di DKI Jakarta. 2. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan bangunan gedung di DKI Jakarta dikaitkan dengan aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan. 3. Untuk memberikan rekomendasi mengenai peningkatan mutu pengelolaan dan pemeliharaan bangunan gedung dalam rangka menjamin aspek keselamatan publik. Maksud dan Tujuan KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
- 52. Gedung Mix-Used Grand Indonesia Apartemen Rajawali Menara Edelweiss Gedung Blok M Plaza Gedung Cipta Karya Kementerian PUPR Gedung Bina Marga Kementerian PUPR Rusunawa Jatinegara Barat Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan Gedung Menara Bidakara I Gedung Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Gedung Utama Kementerian PUPR Gedung Canopus BP3IP Kemenhub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +1 KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Lokasi Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
- 53. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta
- 54. KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI B Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan permintaan penghuni (tenant), kemampuan membayar penghuni (tenant), dan tingkat profesionalisme pengelola gedung. Kepatuhan Bangunan Gedung • Sangat patuh, • Patuh, • Cukup patuh, dan • Kurang patuh. • Perlu penyederhanaan administrasi dokumen perizinan (jumlah izin dan instansi penerbit) • Perlu evaluasi kebijakan penganggaran terkait operasi dan pemeliharaan komponen bangunan gedung • Perlu SOP pedoman pelaksanaan pengelolaan dan operasional bangunan gedung • Perlu perbaikan prasarana bahaya kebakaran yang lemah • Perlu peningkatan kesadaran dan edukasi pada pengelola dan penghuni bangunan gedung HASIL PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG
- 55. 2.C BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
- 56. Biaya Penerapan SMKK merupakan biaya tersendiri dan bukan bagian dari Biaya Umum Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 1 2 Biaya Penerapan SMKK harus dimasukan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK PP No. 14 Tahun 2021 TAHAP PRAKONSTRUKSI TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (P3BPK PUPR) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan 3 Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 4 Mencabut Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 Biaya Penerapan SMKK harus dimasukan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi C BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI C
- 57. 2.D KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI ACTION PLAN SMKK
- 58. 1. Kurangnya kedisipilinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur 2. Tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi Evaluasi Penyebab Kecelakaan Konstruksi Permasalahan SDM Safety factor pada pelaksanaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan Permasalahan Peralatan ACTION PLAN SMKK D Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
- 59. REKOMENDASI KESELAMATAN KONSTRUKSI Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Perilaku Berkeselamatan Manajemen Proyek Teknis ACTION PLAN SMKK D Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi Keberlanjutan Konstruksi
- 60. Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi Perlunya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, di antaranya pada: 1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi a. Minimnya pemahaman Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas/MK dalam melakukan identifikasi dan penetapan isu eksternal dan interal yang berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. b. Minimnya pemahaman Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas/MK dalam menyusun Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Peluang (IBPRP) dengan menerapkan analisis multi risiko secara rinci (multiple risk analysis) pada setiap langkah kerja di dalam Work Breakdown Structure (WBS) untuk keselamatan pekerja, properti/harta benda, publik, dan lingkungan. c. Minimnya pemahaman Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas/MK dalam menyusun Analisa Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan risiko pekerjaan di tiap tahapan pekerjaan sesuai dengan nilai kekerapan (probability) kejadian bahaya dan keparahan (severity) atas potensi dampak terhadap manusia (pekerja dan/atau publik), harta benda, dan lingkungan. d. Menyusun dokumen RKK Pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang diintegrasikan dengan RKK Pelaksanaan sebagai alat (tools) dalam melaksanakan pengawasan yang lebih teknis, termasuk apabila terjadi ketidaknormalan pada saat pelaksanaan pekerjaan. ACTION PLAN SMKK D Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
- 61. Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi e. Menyusun indikator kriteria pelaksanaan pekerjaan secara jelas dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, hujan, petir, kecepatan angin, antrian kendaraan, dll, sehingga tim lapangan dapat melakukan penanganan yang tepat dan tindak lanjutnya. f. Menyusun indikator kriteria pelaksanaan pekerjaan mencakup kondisi lingkungan (cuaca, kecepatan angin, hujan) yang dituangkan dalam dokumen kerja. g. Mempekerjakan Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) dengan kualifikasi sesuai dengan risiko keselamatan konstruksi, serta memperhatikan jumlah Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi terhadap pekerja dalam UKK sesuai dengan Risiko Keselamatan Konstruksi. h. Memperbaiki struktur organisasi proyek dengan memposisikan Pimpinan UKK yang sejajar dengan Manajer Proyek, bukan di bawah kendali Manajer Proyek. i. Menempatkan Biaya Keselamatan Konstruksi pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK. j. Menempatkan peralatan kerja pada tempat yang sesuai, sehingga mengurangi kejadian material jatuh, serta dalam rangka mewujudkan program Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) pada lokasi kerja. ACTION PLAN SMKK D Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
- 62. Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi 2. Keberlanjutan Konstruksi a. Pemilik Proyek dapat mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dalam tahapan rancang bangun dan green construction termasuk adaptasi budaya local sebagaimana tertuang dalam Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Konstruksi Berkelanjutan b. Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas agar melakukan prinsip kehati-hatian untuk mewujudkan konstruksi yang zero accident dan zero fatality, yang tetap mematuhi protocol Kesehatan pada masa pandemic Covid-19 c. Dokumen seluruh proses kegiatan agar dijadikan informasi terdokumentasi sebagai pembelajaran dan referensi untuk perbaikan kegiatan sejenis pada masa yang akan datang. d. Para pihak agar tidak membenarkan kebiasaan melainkan membiasakan kebenaran mengingat setiap pekerjaan memiliki karakteristik masing-masing. ACTION PLAN SMKK D Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
- 63. Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi 3. Perilaku Berkeselamatan a. Memasang rambu-rambu keselamatan yang dapat terlihat secara jelas oleh pekerja, maupun masyarakat sekitar, terutama pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Contohnya rubber cone/concrete barrier, rambu peringatan bahaya, dan informasi (spanduk) pekerjaan sebelum lokasi kerja, pagar pengamanan pekerjaan, lampu selang, dan lainnya. b. Melakukan penyeragaman pakaian dan helm dari para pekerja, sesuai dengan instansi dan tugas dari pekerja, serta menggunakan APD dan APK yang sesuai dengan jenis dan potensi bahaya. c. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara reguler kepada pekerja terampil terkait keselamatan konstruksi dan risikonya saat tool box meeting (TBM). d. Menempelkan SILO, SIO/SIA, nama operator, dan foto operator berukuran 8R pada seluruh alat berat yang digunakan. e. Memasang penangkal petir pada posisi tertinggi dan terendah dengan peletakan horizontal dan vertikal pada saat pelaksanaan pekerjaan. ACTION PLAN SMKK D Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
- 64. Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi 4. Manajemen Proyek a. Menyampaikan SOP, Instruksi Kerja, manual book dan/atau penggunaan peralatan beserta identifikasi bahaya atau ancaman (bukan dampak resiko), sebagai acuan petugas, tenaga kerja dan operator di lapangan. b. Melakukan monitoring terhadap pembagian shift pekerja. c. Menyusun pembagian peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di dalam dokumen kontrak. d. Melakukan pengawasan secara berlapis, dengan melakukan tugas pengawasan sebelum dan sesudah pekerjaan konstruksi dilaksanakan. e. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dan terdampak pekerjaan terkait dengan izin kerja dan manajemen lalu lintas. f. Menyusun jadwal pelaksanaan yang menjabarkan tahap pekerjaan secara detail yang diintegrasikan dengan manajemen lalu lintas (traffic management), sehingga pihak-pihak terkait dapat melakukan pemantauan dan pengendalian. g. Melakukan sosialisasi secara reguler kepada warga sekitar yang terdampak pekerjaan, jauh sebelum pekerjaan dimulai dan pada saat pekerjaan dilaksanakan. ACTION PLAN SMKK D Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
- 65. Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi 5. Teknis a. Memperhatikan safety factor dari seluruh peralatan dan komponen dengan telah memasukkan gaya-gaya yang timbul akibat pekerjaan. b. Melakukan uji beban dari seluruh alat angkat dan angkut dengan durasi 2 (dua) kali dari perkiraan total durasi pekerjaan. c. Memastikan seluruh platform dari alat angkat dan angkut dalam keadaan rata dan padat, serta melakukan monitoring penurunan pada saat pengangkatan beban tertentu. d. Melakukan analisis keselamatan keteknikan dalam dokumen keselamatan konstruksi sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan. e. Tidak membenarkan kebiasaan sebagai pembiasaan atas pekerjaan konstruksi, tetapi membiasakan melakukan hal yang benar karena pekerjaan konstruksi memiliki karakteristik dan perlakuan yang berbeda. ACTION PLAN SMKK D Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi
- 66. • Penguatan SMKK Konstruksi • Pendampingan penerapan RKK 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi • Pelatihan tenaga ahli • Pelatihan tenaga terampil • Uji kompetensi/ sertifikasi • On job training/ pemagangan 2. Menggunakan Tenaga Kerja Berkompeten Bersertifikat • Memastikan alat sesuai dengan standar kelayakan • Pengecekan sertifikasi dan registrasi alat berat 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelayakan • Bimtek Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) • Penyebarluasan informasi rantai pasok material yang memuhi standar mutu 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu • Sosialisasi standar kelaikan • Sosialisasi pemanfaatan teknologi 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan • Sosialisasi NSPK bidang jasa konstruksi 6. Melaksanakan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pakta Keselamatan Konstruksi BUJT Inisiasi kerja sama Penyusunan Draf PKS TTD PKS 1. Identifikasi peluang kerja sama 2. Identifikasi kebutuhan kerja sama 3. Identifikasi pelatihan dan sertifikasi Menuangkan hasil identifikasi ke dalam draf PKS Review dan finalisasi draf PKS ACTION PLAN SMKK D Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Pembinaan Jasa Kontruksi dengan BUJT Berdasarkan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
- 67. 2.E KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI MASA PANDEMI COVID-19
- 68. Instruksi kepada Menteri PUPR: untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Instruksi Presiden RI No. 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Instruksi Menteri PUPR No: 02/IN/M/2020 Tentang “PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI” PP No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK penerapan SMKK harus memenuhi Standar K4 yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan; dan pencegahan penyebaran wabah penyakit dalam lingkungan kerja dan sekitarnya. PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI MASA PANDEMI COVID-19 E Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 69. Pedoman ini mencakup protokol kesehatan serta mekanisme dan alternatif pelaksanaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang “PELAKSANAAN TATANAN DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (NEW NORMAL) DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI” PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI MASA PANDEMI COVID-19 E Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 70. TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
- 84. PENERAPAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS L1 PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONTRUKSI
- 85. STANDAR APD UNTUK PEKERJA HELM ROMPI SARUNG TANGAN SEPATU APD BEKERJA DI KETINGGIAN
- 86. RAMBU-RAMBU K3 GUNAKAN HELM GUNAKAN SARUNG TANGAN GUNAKAN SEPATU SAFETY GUNAKAN PENUTUP MUKA GUNAKAN PENUTUP TELINGA GUNAKAN MASKER (PENUTUP HIDUNG) GUNAKAN SAFETY HARNESS GUNAKAN KACA MATA LAS (TOPENG LAS) BAHAYA LISTRIK 220 VOLT DAERAH LINTASAN CRANE BAHAYA BAHAN BERACUN ARAH AMAN (JALAN KERJA) ARAH EVAKUASI MENUJU MUSTER AREA DILARANG MELINTAS ADA PEKERJAAN DILARANG MELINTAS KECUALI IJIN DILARANG MENGOPERASIK AN SELAIN PETUGAS TEMPAT ALAT PEMADAMAN API RINGAN DILARANG MENYALAKAN API DILARANG MEROKOK DI TEMPAT KERJA BAHAYA TERSANDUNG RUANG KLINIK BAHAYA LUBANG BAHAN MUDAH TERBAKAR DILARANG MENGAMBIL GAMBAR TANPA IJIN AREA CCTV LARANGAN PERINGATAN WAJIB HIMBAUAN 13 RAMBU-RAMBU LINGKUNGAN LABEL BAHAN BERBAHAYA BERACUN ( B3) LABEL LIMBAH (B3) MUDAH MELEDAK PENGOKSIDASI GAS BERTEKANAN MUDAH TERBAKAR BERACUN IRITASI BERBAHAYA BAGI LINGKUNGAN KOROSIF
- 87. SIO OPERATOR MOBILE CRANE SILO MOBILE CRANE
- 89. Nama Nomor FOTO
- 90. SAFETY MORNING RAPAT MINGGUAN K3 INDUKSI DAN PEMBAGIAN APD PEMERIKSAAN APD DI PINTU MASUK PEMAKAIAN APD DI LAPANGAN
- 91. L1 UNSAFE ACT & CONDITION LEVEL INDEX Level 1: Untidy, doesn’t meet expectation. (Tidak rapih dan tidak memenuhi standar kerapihan dan kebersihan) Level 2: Blocked access and sets a bad example. (Tempat masuk yang tertutup dan memberikan contoh yang buruk) Level 3: Rules or Procedure violation. (Pelanggaran Peraturan dan Prosedur) Level 4: Serious hazard: Imminent danger, stop work and correct immediately, can cause serious injury. (Bahaya yang tinggi, hentikan pekerjaan dan perbaiki segera karena bisa mengakibatkan kecelakaan yang serius) Level 5: Imminent Danger: Stop work and correct immediately, can cause fatality. (Bahaya sangat tinggi, segera hentikan dan perbaiki) Level 4 and 5 – High Risk Activities Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- 92. L1 Level 1: Untidy; doesn’t meet expectations Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Puntung rokok berserakan Pagar proyek kotor/tidak bersih dan tidak beraturan
- 93. L1 Level 1: Untidy; doesn’t meet expectations Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Sampah berserakan Rambu kotor/tidak bersih
- 94. L1 Level 2: Improper storage/not disposed Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumpukan barang menghalangi tempat kerja/ jalan masuk Sampah atau material yang tidak disimpan dengan baik
- 95. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Kabel berserakan & menghalangi jalan/tripping hazards Penempatan tabung baru/ bekas tidak terikat & berdiri Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
- 96. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Scaffolding yang tidak lengkap Drum BBM belum tersedia secondary containment & penempatan belum sesuai standar Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
- 97. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Saluran/pit tidak ditutup Penutup saluran/pit tidak ditutup dengan sempurna Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
- 98. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pelanggaran Peraturan dan Prosedur BEFORE AFTER Lokasi Tempat Material B3 Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Tempat penyimpanan kurang baik, terdapat ceceran limbah B3 Lokasi Tempat Material B3 Tanggal 17 Maret 2018 Jawaban : Dibuatkan tatakan dan tanggulangan untuk mengantisipasi ceceran material B3.
- 99. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pelanggaran Peraturan dan Prosedur BEFORE AFTER Lokasi Direksi Keet Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Jarum pada pressure gauge APAR menunjukkan bahwa tekanan berlebih. Lokasi Direksi Keet Tanggal 19 Maret 2018 Jawaban : Dilakukan pengisian ulang APAR dan pressure gauge dalam kondisi normal.
- 100. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pelanggaran Peraturan dan Prosedur BEFORE AFTER Lokasi Fabrikasi Bekisiting Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Tabung gas oksigen tidak teridentifikasi dan tidak terikat saat penyimpanannya Lokasi Fabrikasi Bekisting Tanggal 19 Maret 2018 Jawaban : Tabung gas oksigen sudah teridentifikasi dan diberi rambu serta dibuatkan rak
- 101. L1 Level 3: Rules or Procedure Violation Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Pekerja tidak menggunakan APD Pelanggaran Peraturan dan Prosedur
- 102. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bekerja dengan/di dekat mesin yang tidak ada pengaman & Tidak Menggunakan APD Gerinda tidak ada pelindung Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 103. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk BEFORE AFTER Lokasi Basement 1 Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Batas tepian bangunan hanya menggunakan safety line, masih kurang aman. Lokasi Basement 1 Tanggal 22 Maret 2018 Jawaban : Batas tepian bangunan sudah menggunakan ralling pengaman dan safety net Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 104. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk BEFORE AFTER Lokasi Depan Pabrikasi Bekisting Tanggal 16 Maret 2018 Komentar/Rekomendasi : Penempatan tangga temporary melebihi jalan kerja berpotensi menyebabkan tersandung. Lokasi Depan Pabrikasi Bekisting Tanggal 18 Maret 2018 Jawaban : Tangga temporary dipindah agar tidak membahayakan pekerja yang melintas area jalan kerja. Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 105. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Kunci forklift tidak diamankan, potensi penyalahgunaan dengan akibat kecelakaan serius Tangga tinggi tidak ada pengaman dan tidak ada life line untuk karyawan yang bekerja diketinggian Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 106. L1 Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bekerja dengan mesin yang tidak dilindungi Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury
- 107. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bekerja di ketinggian tanpa perlindungan yang sesuai: Safety Body Harness & Life Line Bekerja di bawah benda yang digantung dan tidak disupport
- 108. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bekerja di bawah benda yang digantung dan tidak disupport Pekerja berada di dalam ekskavasi yang tidak terlindung (tidak ada shoring)
- 109. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tidak dilaksanakannya prosedur LOTO (Logout Tagout) Pekerja berada di dalam ekskavi yang tidak terlindung (tidak ada shoring)
- 110. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Kaki perancah tertumpu pada bidang yang tidak stabil (besi beton)
- 111. L1 Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Proses lifting yang membahayakan pekerja (tidak menggunakan tagline)
- 112. PENERAPAN SMK3 PADA PROYEK JEMBATAN TELUK KENDARI Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 113. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 10 Januari 2018 Tanggal Close : 12 Januari 2018 Status : CLOSE Dinding gudang obat beton SPP bolong/rusak Dinding gudang obat beton SPP telah selesai diperbaiki
- 114. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 10 Januari 2018 Tanggal Close : 10 Januari 2018 Status : CLOSE Drum bekas obat beton SPP berhamburan Drum bekas obat beton SPP telah selesai dirapikan
- 115. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 17 Januari 2018 Tanggal Close : 20 Januari 2018 Status : CLOSE Sling rusak berisiko putus Sling telah diganti
- 116. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 25 Januari 2018 Tanggal Close : 25 Januari 2018 Status : CLOSE Sisa material berserakan di area pile cap pylon 2 barat Sisa material telah dibersihkan
- 117. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 4 Februari 2018 Tanggal Close : 5 Februari 2018 Status : CLOSE Memanjat scaffolding tidak menggunakan full body harness Sosialisasi pentingnya penggunaan full body harness kepada pekerja
- 118. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 8 Maret 2018 Tanggal Close : 10 Maret 2018 Status : CLOSE Kabel supply listrik pada travo las tidak aman, penutup terbuka Travo las telah selesai diperbaiki
- 119. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 2 April 2018 Tanggal Close : 2 April 2018 Status : CLOSE Safety boot pekerja sobek dan tidak layak untuk digunakan Safety boot pekerja yang sobek telah diganti
- 120. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 17 Mei 2018 Tanggal Close : 17 Mei 2018 Status : CLOSE Pekerja tidak memakai full body harness saat bekerja di ketinggian Pekerja telah memakai full body harness saat bekerja di ketinggian
- 121. L1 Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 8 Juni 2018 Tanggal Close : 8 Juni 2018 Status : CLOSE Pekerja melepas helmnya Pekerja telah memakai helm
- 122. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 26 Juli 2018 Tanggal Close : 27 Juli 2018 Status : CLOSE Rompi kerja berhamburan di area kerja Sosilisasi pentingnya APD (Rompi kerja) Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 123. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 13 Agustus 2018 Tanggal Close : 15 Agustus 2018 Status : OPEN Kebersihan pile cap pylon 2 Material yang tidak terpakai di turunkan dan membersihkan sampah Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 124. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 19 Agustus 2018 Tanggal Close : 28 Agustus 2018 Status : PROSES Komponen climbing foam belum terpasang Memperbaiki dan memasang komponen-komponen climbing foam Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 125. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 4 September 2018 Tanggal Close : 6 September 2018 Status : CLOSE Panel listrik yang tidak terawat Memindahkan panel, mengganti stiker dan menggunci Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 126. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) After Before Tanggal Temuan : 8 Oktober 2018 Tanggal Close : 12 Oktober 2018 Status : CLOSE Formwork pada climbing form menggunakan perri Mengganti perri dengan papan sebagai formwork Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 127. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 128. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 129. L1 Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero) Pelatihan Water Rescue & Vertical Rescue Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari
- 130. PENERAPAN SMK3 PADA PROYEK RUSUN TINGKAT TINGGI PASAR RUMPUT Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 131. JATUHNYA BESI HOLLOW (RUSUN PASAR RUMPUT) Waktu Kejadian 18 Maret 2018 TEMPAT KEJADIAN PERKARA
- 132. PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA PROYEK (PPK, PENYEDIA JASA PELAKSANA< PENYEDIA JASA PENGAWAS) 1 Pemasangan safety net vertical diseluruh sisi bangunan 2 Pemasangan safety deck 2 layer 3 Pemasangan safety screen 3½ lantai disekeliling gedung 4 Menyempurnakan SOP pelaksanaan pekerjaan dan peralatan kerja 5 Penambahan personil K3 dan pelaksana pekerjaan 6 Memasang rambu-rambu dan petunjuk akses jalur pekerja dan jalur evakuasi di masing-masing lantai 7 Menciptakan rasa aman warga sekeliling dengan menambah pagar safety net sisi selatan dan membuat pedestrian di jl. Sultan Agung 8 Lebih menanamkan budaya K3 keseluruh personil proyek dan pekerja Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput
- 133. L1 Source: PT Waskita (Persero) Tbk Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput 16 MARET 2018 ITEM SEBELUM PERBAIKAN KETERANGAN SAFETY SCREEN Tinggi safety screen 2½ lantai Tinggi safety screen 3½ lantai Penambahan 1 lantai SAFETY DECK 1 layar, berada di lantai 2 2 layer, layer 1 berada di lantai 2 dan layer 2 berada 2 lantai di bawah safety screen Layer 2 mengikuti safety screen SAFETY NET Railing net tinggi 1 m Full net 11 APRIL 2018 RAILING PH
- 134. L1 SISI SELATAN T.1 BRACING TC.4 SISI SELATAN T.1 SISI SELATAN T.3 SISI SELATAN T.2
- 135. L1 SISI BARAT TOWER 1 SISI SELATAN TOWER 2 SISI UTARA TOWER 1 SISI UTARA TOWER 1
- 136. L1 SAFETY NET PADA SETIAP AREA VOID SAFETY NET PADA TANGGA STRUKTUR SAFETY NET PADA AREA VOID LIFT
- 137. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Proteksi TC Source: PT Waskita (Persero) Tbk PEMASANGAN SAFETY NET PADA SEGMENT TC PEMASANGAN KARUNG GONI PADA BRACING TC
- 138. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Pagar Pengaman PH Source: PT Waskita (Persero) Tbk
- 139. L1 Source: PT Waskita (Persero) Tbk Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Pelatihan Operator TC & PH Sertifikasi Pelatihan Operator TC & PH
- 140. L1 Source: PT Waskita (Persero) Tbk Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Struktur organisasi lapangan ` TOWER 1 TOWER 2 TOWER 3 ZONA UTARA ZONA SELATAN PODIUM PODIUM PODIUM PODIUM TOWER 2 KALAP PEL. STR PEL. ARS PEL. BONGKAR PEL. COR MALAM K3 PEL. PRECAST PELAKSANA ZONA UTARA PEL. STR PEL. ARS PEL. BONGKAR PEL. COR MALAM PEL. PRECAST K3 ZONA SELATAN KALAP PEL. COR SIANG K3 SAFETY OFFICER PELAKSANA KESELURUHAN ZONA SELATAN ZONA UTARA
- 141. K 3 LT. 3 EL. +11.000 TOWER EL. + 83.000 TOWER EL. + 83.000 TOWER EL. + 87.500 LT. 3 EL. +11.000 LT. 3 EL. +11.000 Jl. Sultan Agung POSISI ANDA DI SINI TC4 PH1 PH6 CP3 PH5 TC3 PH2 PH3 TC1 PH4 TC2 PEDESTRIAN PEDESTRIAN : Wajib Memakai Helm : Wajib Memakai Sepatu : Gunakan Safety Harness : Awas Kejatuhan : Awas Lubang : Rambu Arah Evakuasi : Panel / Power : Dilarang Merokok : APAR / Pemadam Api Keterangan : : Gunakan Sarung Tangan 1. : Tempat Sampah : Arah Jalan Kerja 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. : Tangga untuk Jalan Kerja 14. : Muster Point R.K3 L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Penempatan Rambu-Rambu K3
- 142. L1 Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput Penempatan Rambu-Rambu K3 RAMBU-RAMBU K3 GUNAKAN HELM GUNAKAN SARUNG TANGAN GUNAKAN SEPATU SAFETY GUNAKAN PENUTUP MUKA GUNAKAN PENUTUP TELINGA GUNAKAN MASKER (PENUTUP HIDUNG) GUNAKAN SAFETY HARNESS GUNAKAN KACA MATA LAS (TOPENG LAS) BAHAYA LISTRIK 220 VOLT DAERAH LINTASAN CRANE BAHAYA BAHAN BERACUN ARAH AMAN (JALAN KERJA) ARAH EVAKUASI MENUJU MUSTER AREA DILARANG MELINTAS ADA PEKERJAAN DILARANG MELINTAS KECUALI IJIN DILARANG MENGOPERAS IKAN SELAIN PETUGAS TEMPAT ALAT PEMADAMA N API RINGAN DILARANG MENYALAKAN API DILARANG MEROKOK DI TEMPAT KERJA BAHAYA TERSANDUNG RUANG KLINIK BAHAYA LUBANG BAHAN MUDAH TERBAKAR DILARANG MENGAMBIL GAMBAR TANPA IJIN AREA CCTV LARANGAN PERINGATA N WAJIB HIMBAUAN 13 RAMBU-RAMBU LINGKUNGAN LABEL BAHAN BERBAHAYA BERACUN ( B3) LABEL LIMBAH (B3) MUDAH MELEDAK PENGOKSIDASI GAS BERTEKANAN MUDAH TERBAKAR BERACUN IRITASI BERBAHAYA BAGI LINGKUNGAN KOROSIF
- 143. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Weekly Meeting Toolbox Meeting Prapelaksanaan Safety Induction Briefing sebelum Highrisk Activity
- 144. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Penempatan Gudang Bahan Bakar Penyediaan Rumah Genset Penyediaan TPS Limbah B3 Penyediaan Rest Area
- 145. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Pengecekan Genset Pengecekan Tower Crane Ceklist kelaikan Alat Berat Pengecekan Concrete Pump Pengecekan Alat Berat Pengecekan Lifting Device Cek Grounding IPP
- 146. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Cheklist Bersama Pelatihan Penggunaan APD Penggunaan Safety Net Kotak P3K APAR di lokasi kerja Penempatan Kabel
- 147. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Penempatan Rambu Pada Area Trastle Penempatan Rambu Evakuasi Penyediaan Keranjang untuk Hot Work Penyediaan Ring Bouy Penyediaan APAR di Area Kerja
- 148. HSE PELAKSANAAN K3 Proyek Penggunaan Flasback Arrestor Pembersihan Area Kerja Penempatan Material Penandaan Kapasitas Beban Alat Angkat
- 149. HSE PELATIHAN TANGGAP DARURAT Penanganan Tumpahan Limbah 10 September 2018 Pelatihan Pertolongan Pertama 6 September 2018 Simulasi Penanganan Kebakaran 11 Mei 2018 Simulasi Keadaan Darurat di Ketinggian 2 Agustus 2018
- 150. HSE SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Sosialisasi bahaya narkoba Sosialisasi dengan warga dan Tim BPN
- 151. HSE SERTIFIKASI TENAGA KERJA
- 153. QUALITY PELAKSANAAN PENGUJIAN Pengujian Bor Area Main Span (Laut) Pengujian Sondir Pengujian Kepadatan Tanah Pengujian Bor Tanah Area Jembatan Pendekat
- 154. QUALITY PELAKSANAAN PENGUJIAN Pengujian Kuat Tekan Beton Pengujian Strand Pengujian Kuat Tarik Baja Tulangan Pengujian Kuat Lentur Beton Pengujian Flow Beton
- 155. QUALITY PELAKSANAAN PENGUJIAN Pengujian CSL Pengujian CSL Pengujian PDA Test Pengujian Pembebanan Biaxial
- 156. LALU LINTAS MANAJEMEN LALU LINTAS
- 157. LALU LINTAS MANAJEMEN LALU LINTAS