Dokumen tersebut membahas tentang penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya yang miskin, dan menyesuaikan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Diperlukan investasi besar-besaran untuk menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap tenaga kerja.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar pihak yang terkait. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi hak dasar dan mengembangkan hidup layak. Meski program penanggulangan banyak dilakukan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menangani masalah multidimensi penyebab kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas peranan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan. Direktorat Jenderal ini berperan untuk memperluas kesempatan kerja berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak dan keselamatan pekerja migran, serta mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kompetensi individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh pegawai di LAN. Penilaian ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen SDM berbasis kompetensi, menilai kompetensi kepemimpinan, dan mendukung reformasi birokrasi. Penilaian akan dilakukan secara bertahap mulai dari pejabat struktural, fungsional khusus, hingga fungsional umum dengan men
This monthly HR report for June discusses several key employee metrics including productivity, costs, turnover, and loyalty. It provides statistics on the total number of late days and lost hours due to sickness. Employee turnover decreased slightly from June 2009 but remains high overall for the year. The report also includes a list of the top 10 illnesses among employees and notes a small increase in the number of employees taking cut-off leave. It concludes with upcoming projects to develop new recruitment and training management information systems.
Sosialisasi pp uu cipta kerja kemenaker riInstansi
This document summarizes four government regulations (PPs) implementing the Job Creation Law regarding labor issues.
The four PPs cover:
1) Use of foreign workers
2) Fixed-term employment contracts, outsourcing, working hours and breaks, and termination of employment
3) Wages
4) Implementation of a job loss insurance program
The summary provides key points from PP 34/2021 on use of foreign workers, including procedures for permits and exemptions, obligations of employers, and administrative sanctions. It also outlines elements of PP 35/2021 related to fixed-term contracts, outsourcing, working hours and breaks.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar pihak yang terkait. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi hak dasar dan mengembangkan hidup layak. Meski program penanggulangan banyak dilakukan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menangani masalah multidimensi penyebab kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas peranan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan. Direktorat Jenderal ini berperan untuk memperluas kesempatan kerja berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak dan keselamatan pekerja migran, serta mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kompetensi individu berdasarkan kompetensi untuk seluruh pegawai di LAN. Penilaian ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen SDM berbasis kompetensi, menilai kompetensi kepemimpinan, dan mendukung reformasi birokrasi. Penilaian akan dilakukan secara bertahap mulai dari pejabat struktural, fungsional khusus, hingga fungsional umum dengan men
This monthly HR report for June discusses several key employee metrics including productivity, costs, turnover, and loyalty. It provides statistics on the total number of late days and lost hours due to sickness. Employee turnover decreased slightly from June 2009 but remains high overall for the year. The report also includes a list of the top 10 illnesses among employees and notes a small increase in the number of employees taking cut-off leave. It concludes with upcoming projects to develop new recruitment and training management information systems.
Sosialisasi pp uu cipta kerja kemenaker riInstansi
This document summarizes four government regulations (PPs) implementing the Job Creation Law regarding labor issues.
The four PPs cover:
1) Use of foreign workers
2) Fixed-term employment contracts, outsourcing, working hours and breaks, and termination of employment
3) Wages
4) Implementation of a job loss insurance program
The summary provides key points from PP 34/2021 on use of foreign workers, including procedures for permits and exemptions, obligations of employers, and administrative sanctions. It also outlines elements of PP 35/2021 related to fixed-term contracts, outsourcing, working hours and breaks.
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional diatur berdasarkan kualifikasi, syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. PNS dapat dipindahkan antar jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
RPJMN 2015-2019 membahas strategi percepatan pengurangan kemiskinan, perluasan perlindungan sosial, dan peningkatan pemerataan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Dokumen ini menganalisis kondisi kemiskinan saat ini, tantangan, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Secara garis besar, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, memberikan fasilitasi dan dukungan berupa pembiayaan, pelatihan, akses pasar, serta mengatur kerja sama antar pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Und
Contoh Slide Presentasi Key Performance Indicators (KPI) untuk pemerintahan tingkat satuan kerja non vertikal (SNVT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Dokumen tersebut membahas tentang gender, pengarusutamaan gender, dan perencanaan serta penganggaran yang responsif gender. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep gender dan peran gender, proses pengarusutamaan gender dalam pembangunan, serta pendekatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk mengurangi kesenjangan gender.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pengembangan talent pool jabatan pimpinan tinggi (JPT) di Indonesia untuk memastikan ketersediaan calon-calon yang kompeten guna mengisi posisi strategis tersebut di masa depan, serta kerangka kerja yang diusulkan untuk pengembangan talent pool JPT nasional melalui kerja sama antar lembaga pemerintah.
Dokumen tersebut membahas analisis kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja. Ia menjelaskan bahwa rekrutmen dan penempatan pegawai belum optimal, dan belum ada analisis kebutuhan pegawai yang cermat. Dokumen ini menganjurkan perlunya melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah dan komposisi pegawai yang dibutuhkan secara tepat guna meningkatkan kinerja pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar human capital management. Ia menjelaskan pergeseran paradigma dalam memandang sumber daya manusia dari sebagai faktor produksi menjadi aset strategis organisasi. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip dasar manajemen SDM serta pergeseran teori dan praktiknya dari manajemen personalia hingga human capital management saat ini.
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang reformasi perencanaan pembangunan daerah, reformasi penganggaran, dan perencanaan keuangan daerah. Materi-materi tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, dimana kompetensi akan menjadi dasar untuk semua fungsi manajemen SDM seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen karir guna mencapai sasaran bisnis perusahaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan perencanaan karir berdasarkan profil kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi.
1. penyetaraan jabatan admiistrasi ke jabatan fungsionalMAHMUN SYARIF
untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis
dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas
dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan
pemerintah kepada publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Makalah ini membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan seperti jumlah angkatan kerja yang besar namun kualitas rendah dan kesempatan kerja yang terbatas, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran beserta penyebab dan dampaknya serta cara mengatasinya.
Pengembangan karier pns dalam jabatan struktural & fungsionalTatang Suwandi
Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional diatur berdasarkan kualifikasi, syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. PNS dapat dipindahkan antar jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
RPJMN 2015-2019 membahas strategi percepatan pengurangan kemiskinan, perluasan perlindungan sosial, dan peningkatan pemerataan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Dokumen ini menganalisis kondisi kemiskinan saat ini, tantangan, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Secara garis besar, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, memberikan fasilitasi dan dukungan berupa pembiayaan, pelatihan, akses pasar, serta mengatur kerja sama antar pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Und
Contoh Slide Presentasi Key Performance Indicators (KPI) untuk pemerintahan tingkat satuan kerja non vertikal (SNVT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Dokumen tersebut membahas tentang gender, pengarusutamaan gender, dan perencanaan serta penganggaran yang responsif gender. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep gender dan peran gender, proses pengarusutamaan gender dalam pembangunan, serta pendekatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk mengurangi kesenjangan gender.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pengembangan talent pool jabatan pimpinan tinggi (JPT) di Indonesia untuk memastikan ketersediaan calon-calon yang kompeten guna mengisi posisi strategis tersebut di masa depan, serta kerangka kerja yang diusulkan untuk pengembangan talent pool JPT nasional melalui kerja sama antar lembaga pemerintah.
Dokumen tersebut membahas analisis kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja. Ia menjelaskan bahwa rekrutmen dan penempatan pegawai belum optimal, dan belum ada analisis kebutuhan pegawai yang cermat. Dokumen ini menganjurkan perlunya melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah dan komposisi pegawai yang dibutuhkan secara tepat guna meningkatkan kinerja pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar human capital management. Ia menjelaskan pergeseran paradigma dalam memandang sumber daya manusia dari sebagai faktor produksi menjadi aset strategis organisasi. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip dasar manajemen SDM serta pergeseran teori dan praktiknya dari manajemen personalia hingga human capital management saat ini.
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang reformasi perencanaan pembangunan daerah, reformasi penganggaran, dan perencanaan keuangan daerah. Materi-materi tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, dimana kompetensi akan menjadi dasar untuk semua fungsi manajemen SDM seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen karir guna mencapai sasaran bisnis perusahaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan perencanaan karir berdasarkan profil kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi.
1. penyetaraan jabatan admiistrasi ke jabatan fungsionalMAHMUN SYARIF
untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis
dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas
dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan
pemerintah kepada publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Makalah ini membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan seperti jumlah angkatan kerja yang besar namun kualitas rendah dan kesempatan kerja yang terbatas, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran beserta penyebab dan dampaknya serta cara mengatasinya.
Dokumen tersebut membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia, meliputi pengertian ketenagakerjaan, angkatan kerja, pengangguran, upah, dan cara meningkatkan mutu tenaga kerja. Dibahas pula masalah-masalah ketenagakerjaan seperti tingginya pengangguran, rendahnya upah, serta distribusi angkatan kerja yang tidak merata.
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...Rusman R. Manik
Diskusi ini membahas peluang dan tantangan tenaga kerja di Indonesia selama masa pandemi, termasuk upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dibahas pula dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan lapangan kerja, serta strategi penurunan pengangguran seperti peningkatan permintaan, insentif usaha, dan peningkatan kualitas SDM.
[Ringkasan]
Ada beberapa masalah terkait sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yaitu rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Semua orang menginginkan kondisi yang lebih baik, lebih sejahtera dan berkeadilan, Tenaga Kerja baru akan terserap tanpa melakukan PHK terhadap pekerja yang sdg bekerja. pengusaha akan lebih sejahtera dan konsumen akan mendapatkan produk/jasa yang lebih berkualitas sesuai dengan harapannya. Peningkatan Produktivitas dapat menjawab hal tersebut.
Dokumen ini membahas strategi untuk meningkatkan daya pengeluaran negara Malaysia melalui sektor awam dan swasta. Ia menyarankan pembaikan sistem dan organisasi, penggunaan teknologi yang sesuai, dan penerapan nilai baru untuk meningkatkan efisiensi. Dasar-dasar baru seperti Dasar Memandang ke Timur dan Dasar Perindustrian Berat juga dicadangkan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
Dokumen ini membahas mengenai kajian produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan produktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen, penggunaan bahan baku secara efisien, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas perlu didukung oleh peningkatan upah pekerja secara berbanding lurus dengan produktivitas yang dihasilk
Tenaga kerja Indonesia di Timur tengah sementara ini ebagian besar masih bekerja pada sektor domestik, sementara di UAE adalah negara di Timur Tengah yang memberikan harapan besar bagi kita untuk mengirim TKI pada jabatan yang formal pada berbagai perusahaan disektor - sektor ekonomi dengan 5 bidang yang terbesar. konstruksi, retail, hospitality, pariwisata, restaurant dan lain-lainnya.
Industri pertanian memberikan kontribusi penting kepada penduduk dan negara dengan menjana pendapatan, pekerjaan, dan usahawan. Untuk memajukan industri ini, perlu menggunakan teknologi terkini dalam pertanian, memberi insentif dan latihan kepada petani, serta menggalakkan penggunaan produk tempatan.
Dokumen tersebut membahas mengenai dasar-dasar pembangunan negara Malaysia yang meliputi dasar ekonomi seperti Dasar Automotif Nasional, Dasar Pertanian Negara Ketiga, Dasar Agromakanan, dan Dasar Jaminan Bekalan Makanan. Juga dibahas mengenai dasar-dasar seperti Pelan Induk Perindustrian Ketiga, Ekonomi Berasaskan Pengetahuan, dan Sogoshosha Malaysia. Dokumen tersebut juga merangkum objektif dan strategi pelaksana
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAANEdiWidianto3
Program kewirausahaan Bank Indonesia berfokus pada pengembangan UMKM, terutama di sektor agribisnis dan berorientasi ekspor. Program ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pembiayaan bagi calon wirausaha. Kerjasama dengan berbagai lembaga juga dilakukan untuk mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia.
MATERI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 2023.pptPengelolaTKI
Dokumen tersebut merangkum visi dan misi dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup peningkatan kualitas SDM, pemerintahan yang melayani, kesejahteraan masyarakat, dan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Dokumen ini juga menjelaskan program dan kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan di Tasikmalaya.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. ARAH RPJPN ( UU NO. 17/ 2007)
1. Terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal
2. Kesejahteraan pekerja informal meningkat
3. Perlindungan dan jaminan pekerja yang layak
4. Proses penyelesaian industrial memuaskan semua pihak
5. Produktivitas yang tinggi agar dapat bersaing menghasilkan
nilai tambah yang tinggi
6. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi
program pelatihan yang strategis
7. Pembekalan pengakuan kompetensi pekerja sesuai dinamika
3
KEBIJAKAN PASAR TENAGA KERJA
2025
SASARAN
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
mencapai
pertumbuhan
alami 5persen
4. PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG
BERKUALITAS
Lingkungan strategis
(Faktor Internal dalam Pasar Tenaga Kerja)
1. Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang
dibutuhkan
2. Transformasi struktur pasar tenaga kerja lebih ke arah sektor jasa
dengan produktivitas rendah
3. Rendahnya perkembangan sektor tradeable dibandingkan non-tradeable
dalam menyerap tenaga kerja
4. Upah Pekerja meningkat tetapi tidak diikuti peningkatan produktivitas
5. Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas rendah
6. Pekerja rentan masih tinggi jumlah dan persentasenya.
7. Terganggunya kelangsungan usaha yang berkelanjutan karena
kesepakatan di tempat kerja belum sepenuhnya dicapai
5. LINGKUNGAN STRATEGIS
Faktor Eksternal
Perkembangan Global dan Regional
•Asean Economy Community (AEC) 2015
•Perkembangan AFTA, CAFTA, dan liberalisasi perdagangan
•Free movement of natural person dalam kerangka WTO
•Post MDGs 2015
Faktor lainnya
Adanya peluang Bonus Demografi
Menghindari jebakan
6. TANTANGAN
6
Dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tantangan yang dihadapi
adalah:
1.Meningkatkan produktivitas melalui realokasi tenaga kerja ke arah kegiatan
ekonomi yang produktivitasnya lebih tinggi
Tantangan ini terkait dengan transformasi struktural sektor ekonomi ke arah sektor
yang produktivitas tinggi. Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang
dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi tidak menurunkan
produktivitas.
2.Meningkatkan standar hidup pekerja, terutama bagi penduduk 40% dengan
pendapatan terendah (termasuk pekerja miskin), melalui penyediaan kesempatan kerja
produktif.
Tantangan ini terkait dengan: (a) Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu
sarana meningkatkan pendapatan penduduk; (b) Terciptanya lapangan kerja baru
membutuhkan investasi baru, baik yang berupa penanaman modal asing maupun
penanaman modal dalam negeri;
7. TANTANGAN
3. Meningkatkan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia
muda berpendidikan tinggi yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.
Tantangan ini terkait dengan meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja usia
muda (19-24 tahun) berpendidikan tinggi. Adanya “excess supply” pada kelompok
berpendidikan tinggi kemungkinan akan terus terjadi jika masalah struktural tidak
terselesaikan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran
berpendidikan.
4. Meningkatkan supply tenaga kerja secara kuantitas dan kualitas untuk
mendukung aktivitas perekonomian suatu wilayah.
Persebaran angkatan kerja antar pulau dan antar provinsi/ kabupaten/kota yang
tidak merata berimplikasi pada ketimpangan faktor produksi tenaga kerja antar
daerah, sehingga menyebabkan investasi/perkembangan ekonomi terkonsentrasi
di daerah berpenduduk besar.
8. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH 2015-2019
• Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
• Berarti Menciptakan 10 Juta Lapangan Kerja Baru
Pekerjaan Yang Bagaimana?
9. SASARAN
Arah Kebijakan Pasar Kerja 2025
(UU No. 17/2007: RPJPN)
Produktivitas
pekerja
meningkat di
seluruh sektor
pembangunan
Mencapai
Pasar
Tenaga
Kerja yang
Fleksibel
22002200 --22002244
SASARAN KUALITATIF 2014-2019
1 Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara
bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang
produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang
produktivitasnya tinggi
2 Meningkatnya jumlah pekerja yang berpendapatan
menengah (pendapatan menengah pada tingkatan atas
)
3 Meningkatkan jumlah tenaga terampil menghadapi
keterbukaan pasar
4 Terciptanya hubungan industrial yang harmonis
antara serikat pekerja dan pengusaha.
5 Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap
goncangan lapangan kerja dan upah
6 Melengkapi pekerja rentan dengan keahlian yang
diperlukan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja
7 Tersedianya program perlindungan social bagi pekerja
2025
-20.....
9
10. PROPORSI TENAGA KERJA MENGALAMI
TRANSFORMASI
• Terjadi penurunan yang
tajam proporsi tenaga
kerja di bidang
pertanian.
• Perkembangan kearah
sektor jasa, namun
produkstivitasnya
rendah
• Smentara, peningkatan
tenaga kerja di bidang
industry tidak dapat
disubstitusi dengan
mudah.
• Kualitas SDM belum siap
dan tingginya keahlian
yang diperlukan untuk
sektor industry.
10 Sumber: Sakernas berbagai tahun, BPS
11. PENDAPATAN PEKERJA
11
Distribusi kemiskinan menurut head count
index disebabkan tidak bekerja sebesar
6,18% di daerah kota sementara di daerah
desa 3,78%.
Lapangan Pekerjaan Penduduk Miskin di Desa,
Maret, 2010
Upah Sektoral tahun 2009-2014
Sumber: BPS (diolah sendiri)
12. 4 Kelompok Pekerja Rentan
Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk
berpendapatan terbawah adalah
•Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang
bekerja paruh waktu (part time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga
nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan,
dan rumah tangga buruh perkotaan, dan
•Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga
(unpaid worker),
•Penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan.
Sumber : BPS, 2013 (diolah)
13. Menjamin perlindungan sosial untuk seluruh
pekerja
• Perluasan kesempatan kerja yang baik perlu diciptakan untuk pekerja rentan yang
umumnya tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga.
Kegiatan ekonomi informal umumnya menjadi salah satu alternatif.
• Jaminan tempat berusaha, kebutuhan permodalan dan teknologi; agar skala usahanya
masuk dalam skala ekonomi,
• Menjamin iklim usaha bagi rumah tangga sektor informal perkotaan. Penataan jenis usaha
dan skala usaha adalah salah satu intervensi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.
• Program jaminan kesehatan mulai diperkenalkan ke seluruh pekerja di sektor informal
14. UPAH MINIMUM DAN PRODUKTIVITAS
(4) ... upah minimum meningkat pesat namun produktivitas tumbuh lambat
• Seperti telah disebutkan
sebelumnya, upah minimum naik
rata2 12.8 %/tahun.
• Produktivitas pekerja hanya naik
3.4%/tahun
• Akibatnya pesatnya kenaikan
upah minimum yang tidak
diimbangi kenaikan
produktivitas, maka biaya tenaga
kerja per unit produksi
meningkat 9.4%/tahun (3.5x
lipat dalam 10 tahun)
15. • Hanya 5 persen dari pekerja yang memperoleh pelatihan, menyebabkan sebagian
besar tenaga kerja memiliki keahlian rendah. Pelambatan keterampilan pekerja,
menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan rendah, termasuk
dibandingkan negara-negara di ASEAN.
PernahMemperoleh
Pelatihan
5%
Tidak Pernah
Memperoleh Pelatihan
95%
PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT
PELATIHAN YANG PERNAH DITERIMA,
AGUSTUS 2010
15
KUALITAS PEKERJA DAN PRODUKTIVITAS
110,8 Juta
Pekerja
(2012)
Low
skilled
(%)
Semi-
Skilled
(%)
Skilled
(%)
Total
(%)
Pertanian
Industri
Jasa ++
96,3
86,5
55,9
3,6
9,7
30,6
0,1
3,8
13,5
100,0
100,0
100,0
16. • Cita-cita untuk mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis atau Industrial
Peace belum terwujud dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari 3
pelaku Hubungan Industrial untuk mewujudkannya.
• Hubungan industrial yang harmonis telah terbukti dapat meningkatkan
produktivitas
The rules of the
workplace
Hubungan industrial yang harmonis akan
memberikan kelangsungan usaha yang
berkelanjutan:
Secara konsisten meningkatkan
pertumbuhan (sumberdaya modal,
intelektual dan identitas produk) serta
mengembalikan semua keuntungan
untuk pertumbuhan perusahaan,
Memelihara praktek etika bisnis yang
tinggi
Mengembalikan untuk pendidikan dan
pengembangan karyawan yang
berkesinambungan
16
KESEPAKATAN KERJA MELALUI NEGOSIASI
17. MEMPERBESAR INVESTASI PADAT PEKERJA
• Tantangan dalam mencari pekerjaan yang baik semakin meningkat, sehingga
memperlebar kesenjangan antara pekerja dari rumah tangga yang lebih mampu dan
mereka yang berasal dari rumah tangga yang lebih miskin
• Membuka lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan
Sumber : BPS,Statistik Industri Sedang dan Besar 2007-2012
penduduk.
• Terciptanya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru untuk menyerap
kesempatan kerja seluas-luasnya
18. Memperluas ekonomi perdesaan dan
mengembangkan sektor pertanian
• Memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan
tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan,
• Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan,
• Perluasan akses kredit dan sumber permodalan lainnya,
• Perbaikan iklim usaha di wilayah pedesaan, dan Pengembangan sistem inovasi pertanian
melalui penelitian dan pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian.
• Keuangan inklusif di daerah yang belum memiliki lembaga keuangan memadai, terutama pada
daerah yang minim lembaga keuangan dan terpencil dan pengembangan branchless banking
Nilai Tukar Petani (2007=100)
19. IKLIM KETENAGAKERJAAN
PILAR EFISIENSI PASAR KERJA dari 142 negara Biaya redudansi
No. Efisiensi Pasar Tenaga Kerja 2012 2011 2010 2009 2008
1 Biaya redundansi 137 131 127 119 117
2 Kekakuan lapangan kerja (PHK,
kontrak kerja, outsourcing) - 104 100 82 87
3 Praktek penerimaan dan
pemutusan kerja 52 51 38 34 19
4 Fleksibilitas penentuan upah 114 113 98 92 79
5 Kerjasama hubungan karyawan
pengusaha 61 68 47 42 19
dan fleksibilitas
penentuan upah,
yang selama ini
sudah sering
dikeluhkan
dunia usaha.
Tahun 2012, dari
142 negara,
Indonesia
menduduki
ranking 137 dan
114.
20. daya saing pasar tenaga kerja Indonesia di
ASEAN
Tingkat Kesulitan Mempekerjakan
dan Memberhentikan Pekerja
• Indonesia mempunyai index tertinggi dalam
hal melakukan perekrutan dalam
mempekerjakan karyawan dan dalam hal
memberhentikan karyawan
Perbandingan Tingkat Pesangon
• Peraturan pemberian pesangon jika
terjadi PHK di Indonesia (UU 13/2003)
merupakan yang tertinggi di negara
ASIA dan juga negara-negara lainnya
• Sumber: Bank Dunia (doing Businnes, 2009) 20