Dokumen tersebut membahas tentang pembagian ilmu ekonomi menjadi ekonomi makro dan mikro, serta berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global seperti meningkatkan investasi, program pengentasan kemiskinan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi.

2. Disusun oleh:
-Erliana Chandra (13)
-Monica Estera (26)
-Natalia Widyaningrum (27)
-Theresa Sari Nurani (34)

3. Pembagian Ilmu Ekonomi
1. Ekonomi Makro: Ilmu ekonomi makro mempelajari
variabel-variabel ekonomi secara agregat
(keseluruhan).Variabel-variabel tersebut antara lain :
pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau
pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi,
pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran
internasional.
2. Ekonomi Mikro:ilmu ekonomi mikro mempelajari
variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya
perusahaan, rumah tangga. Dalam ekonomi mikro ini
dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan
sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat
kepuasan yang optimum.

4. Permasalahan ekonomi makro:
Berbagai sumber daya telah
dimanfaatkan di dalam kegiatan
ekonomi disebut full employment.
Sebaliknya bila masih ada
sumber daya yang belum
dimanfaatkan berarti
perekonomian dalam keadaan
under employment atau terdapat
pengangguran/belum berada
pada posisi kesempatan kerja
penuh.
Permasalahan ekonomi mikro:
Permintaan dan dan penawaran,
perilaku konsumen, perilaku
produsen, pasar, penerimaan,
biaya dan laba atau rugi
perusahaan Pembahasan
tentang kegiatan ekonomisecara
keseluruhan.

5. Pengertian Ilmu Ekonomi
Mikro dan
Ilmu yang mempelajari perilaku manusia
di dalam memenuhi kebutuhannya yang
relatif tidak terbatas dengan
menggunakan sumber daya yang terbatas
dan masing-masing sumber daya
mempunyai alternatif penggunaan
(opportunity cost).

6. BEBERAPA SOLUSI MENGATASI KRISIS
EKONOMI GLOBAL OLEH PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
• Pertama, Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis
global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama
sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan masyarakat.
• Kedua, pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus
dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan
investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
• Ketiga adalah optimalisasi APBN 2009 untuk terus memacu
pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net`
dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur,
alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan
dan BBM. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran
APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.
• Pertama, Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis
global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama
sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan masyarakat.
• Kedua, pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus
dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan
investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
• Ketiga adalah optimalisasi APBN 2009 untuk terus memacu
pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net`
dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur,
alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan
dan BBM. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran
APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.

7. • Keempat, ajakan pada kalangan dunia usaha
untuk tetap mendorong sektor riil dapat
bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan
penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga
kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia
dan perbankan nasional harus membangun
sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Di
samping itu, masih menurut Kepala Negara,
pemerintah akan menjalankan kewajibannya
untuk memberikan insentif dan kemudahan
secara proporsional.
• Kelima, semua pihak lebih kreatif menangkap
peluang di masa krisis antara lain dengan
mengembangkan pasar di negara-negara
tetangga di kawasan Asia yang tidak secara
langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.

8. • Keenam, menggalakkan kembali penggunaan produk dalam
negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.
• Ketujuh, perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara
pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor
swasta.
• Kedelapan, semua kalangan diharapkan untuk menghindari
sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang
dihadapi.
• Kesembilan, mengingat tahun 2009 merupakan tahun politik
dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya menghadapi krisis
keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non
partisan, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas
kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam
kebijakan-kebijakan politik.
• Kesepuluh, Presiden meminta semua pihak melakukan
komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya
pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala
Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat
penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat

9. Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi
-Meningkatkan investasi di Indonesia, baik yang berasal dari
dalam negeri maupun dari luar negeri.
-Penerapan program-program pengentasan kemiskinan, seperti
IDT, BLT dan transmigrasi.
-Pembangunan proyek-proyek padat karya dan pemberdayaan
UKM.
-Penerapan kebijakan meneter dan fiskal untuk menekan angka
inflasi.
-Meningkatkan penerimaan pemerintah, seperti dari pajak.
-Melakukan penelitian dan pengembangan untuk mencari
sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM.

10. Peran Pemerintah antara lain :
Kebijakan Fiskal, yaitu kebijakan peemerintah yang dilakukan dengan cara
mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai stabilitas
ekonomi.kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Kebijakan
fiskal ada 2 yaitu :
1) Aspek kuantitatif (penarikan uang/belanja),
2) Aspek Kualitatif (pembayaran, pajak, dan subsidi)
Kebijakan Moneter, yaitu kebijakan pemerintah melalui Bank Central (BI)
untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam
rangka mengendalikan perekonomian.
Kebijakan bukan fiskal dan bukan moneter, terdiri atas :
1) Kebijakan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan para pekerja,
2) Kebijakan mendorong pengusaha meningkatkan efisiensi produksi,
3) Kebijakan menyumbangkan infrastruktur,
4) Membuat peraturan-peraturan yang kondusif
Kebijakan Anggaran, :
1) Kemungkinan penciptaan uang baru,
2) Pilihan untuk pinjaman

11. Fungsi Pemerintah antara lain :
• Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah
dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial
politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
• Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai
penyedia barang dan jasa public, seperti
pembangunan jalan raya, gedung sekolah,
penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
• Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah
dalam pemerataan atau distribusi pendapatan
masyarakat.

12. Kebijakan Keuangan Internasional,
1) Memberi subsidi pada industri tertentu seperti mengaakan proteksionisme,
merendahkan, atau menekan haraga pejualan,
2) Mengawasi ekspor impor dan mengatur barang untuk mencapai barang stabil,
3) Mengadakan persetujuan komoditi,
4) Membuka investasi asing swasta,
5) Investasi asing pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk memajukan dan
melindungi perekonomian dalam negri terutama ekspor
Kebijakan Perdagangan, yaitu kebijakan oleh pemerintah untuk meningkatkan dan
menyempurnakan sistem perdagangan, dengan tujuan berikut :
1) Meningkatkan pendapatan produsen,
2) Melancarkan arus barang dan jasa yang menguntungkan konsumen.
Kebijakan Penyederhanaan Debirokrasi, yaitu kebijakan penyederhanaan birokrasi
perdagangan. Kebijakan oleh pemerintah untuk menetapkan barang hasil industri
(pertanian, pertambangan,dll), tujuannya :
1) Ekspor meningkat,
2) Impor ditekan,
3) Investasi baru dapat didorong
Kebijakan Deregulasi, yaitu pengurangan peraturan-peraturan yang menghambat
peningkatan ekonomi. Tujuannya :
1) Memerangi ekonomi biaya tinggi,
2) Mengurangi ongkos produksi.