RUU Cipta Kerja dianggap melemahkan perlindungan lingkungan hidup dengan menghapus atau mengubah ketentuan penting dalam UU PPLH seperti penghapusan izin lingkungan, penurunan kriteria AMDAL, dan penghapusan tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas pencemaran lingkungan. Hal ini dianggap bertentangan dengan komitmen konstitusi untuk pembangunan berkelanjutan.

1. Catatan Hukum Terhadap:
RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang berkaitan dengan
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH
Oleh:
Asep Warlan Yusuf

2. Pengertian Omnibus Law
• Definisi Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan law.
Kata omnibus berasal dari bahasa Latin, omnis, yang berarti “untuk
semuanya” atau “banyak”. Bila digandeng dengan kata law, yang berarti
hukum, maka Omnibus Law dapat didefinisikan sebagai hukum untuk
semua.
• Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang
menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda,
menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam—sebutlah
itu—"undang-undang payung hukum” (umbrella act). Ketika peraturan
semacam payung hukum itu diundangkan maka konsekuensinya bakalan
mencabut beberapa aturan tertentu di mana norma atau substansinya juga
bukan tidak mungkin bakalan dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian
maupun secara keseluruhan.
Asep Warlan Yusuf29 Februari 2020 2

3. • Omnibus law dapat dianggap sebagai UU 'sapu jagat' atau UU
Konsolidasi yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma
hukum dalam beberapa UU dan mengatur subjek norma-norma yang
akan diharmonisasi. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien
dalam proses pembuatan dan revisi UU. Praktik omnibus law pernah
dilakukan Irlandia untuk melakukan perampingan peraturan
perundangan yang dilakukan hanya lewat satu UU Omnibus
menghapus sekitar 3.225 UU. Capaian Irlandia dianggap sebagai rekor
dunia praktik omnibus law.
Asep Warlan Yusuf29 Februari 2020 3

4. • Omnibus Law itu satu UU yang dibuat untuk menyasar isu besar dan
mungkin mencabut atau mengubah atau mengamandemen beberapa
UU sekaligus, yang dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari
segi jumlah. Selain itu, menyederhanakan peraturan agar lebih tepat
sasaran.
• Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil
konsep omnibus law bisa mengarah sebagai “UU Payung” karena
mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan
terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU
Payung karena posisi seluruh UU adalah sama, harus dilihat bagaimana
isi ketentuan di dalam UU Payung tersebut, apakah bersifat umum atau
detail seperti UU biasa. Dalam konteks RUU Cipta Kerja ini nampaknya
diberlakukan asas lex posterior derogate legi priori, bukan asas lex
spesialis derogate legi generalis.
Asep Warlan Yusuf29 Februari 2020 4

5. • Ada beberapa kelebihan penerapan metode Omnibus Law dalam
menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:
a. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertical
maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien.
b. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat
maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
c. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
d. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
e. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena
telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
para pengambil kebijakan.
Asep Warlan Yusuf29 Februari 2020 5

6. Omnibus Law dalam Konteks Investasi
• Salah satu tujuan konsep omnibus law yang adalah untuk
memudahkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business
(EODB) secara berangsur-angsur sudah menunjukan perbaikan
menjadi peringkat 91 dari peringkat 106 pada tahun 2016. Untuk
mencapai target yang lebih baik itulah, maka pemerintah harus
melakukan terobosan melalui pembentukan Omnibus Law.
Asep Warlan Yusuf29 Februari 2020 6

7. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 2005-2025
Visi
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA
Mandiri Mempunyai kedudukan yang seimbang dengan negara-
negara lainnya berlandaskan kemampuan dan kekuatan
sendiri
Maju Dibuktikan dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia, tingkat kesejahteraan, penegakan hukum dan
sistem politik yang baik
Adil Tidak ada diskriminasi dalam berbagai bentuk
Sejahtera Dibuktikan dengan tingkat pemenuhan kesejahteraan
Asep Warlan Yusuf-Nov 2018

8. Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025
Menata kembali
NKRI,
membangun
Indonesia yang
adil dan damai,
adil dan
demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan
yang lebih baik
RPJMN - I
(2005-2009) Memantapkan
penataan kembali
NKRI,
meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan IPTEK,
memperkuat daya
saing
perekonomian
RPJMN - II
(2010-2014) Memantapkan
pembangunan
secara menyeluruh
dengan
menekankan
kepada
pembangunan
keunggulan
kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA, SDM
yang berkualitas
dan kemampuan
IPTEK
RPJMN - III
(2015-2019) Mewujudkan
masyarakat
Indonesia yang
mandiri, maju, adil
dan makmur,
melalui percepatan
pembangunan di
berbagai bidang
dengan struktur
perekonomian
yang kokoh
berlandaskan
keunggulan
kompetitif
RPJMN - IV
(2020-2024)
Asep Warlan Yusuf-Nov 2018

9. Lingkup Kebijakan Investasi:
1. Tata ruang;
2. Infrastruktur;
3. Keamanan dari bencana alam dan bencana sosial
4. Ketenagakerjaan;
5. Pajak dan retribusi;
6. Sistem perizinan;
7. Jaminan kepastian distribusi barang dan jasa;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10.Kemudahan Sumber Pendanaan;
11.Birokrasi yang bersih dari KKN, kompeten, responsif
Asep Warlan Yusuf-Nov 2018

10. Lingkup Substansi Pembahasan RUU CK
1. Penyederhanaan perizinan
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan berusaha
5. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Adminsitrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Penyediaan lahan
10. Investasi dan projek pemerintah
11. Kawasan ekonomi.

11. RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan UU
No.32 tahun 2009 tentang PPLH

12. Pertanyaan Hukum:
1. Mengapa dalam RUU Cipta Kerja aspek lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan tidak dijadikan prinsip dalam
penyelenggaraan investasi?
2. Mengapa UU 32 tahun 2009 ttg UU PPLH dianggap menjadi
penghambat dalam investasi, sehingga diperlukan perubahan?

13. Persetujuan Lingkungan
Pasal 22:
Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam
memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan
terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

14. Amdal, UKL-UPL
• Mengapa kriteria Amdal dihilangkan?
• Bagaimana mekanisme uji kelayakan terhadap amdal?
• Mengapa peran dan fungsi pemerintah daerah dalam kaitan dengan amdal
ditiadakan?
• Mengapa pengatura tentang komisi amdal dihapus?
• Mengapa partisipasi masyarakat dalam penyusunan amdal diminimalkan?
• Mengapa UKL-UPL yang semula sebagai persyaratan (bersifat yuirids) untuk
izin lingkungan diturunkan derajatnya menjadi standar (bersifat teknis)?
• Mengapa UKL-UPL diturunkan kedudukan hukumnya menjadi ‘pernyataan
kesanggupan (SKPPL)’, padahal secara yuridis sangat berbeda antara izin
dengan ‘pernyataan kesanggupan’, dan bagaimana penegakan hukum
terhadap ‘pernyataan kesanggupan’?

15. Izin Lingkungan
• Mengapa izin lingkungan dihapus/ditiadakan?
• Bagaimana sistem perizinan lingkungan yang diatur dalam UU No.
32/2009 yang merupakan nama diri yaitu ‘Izin Lingkungan’, diubah
menjadi Perizinan Berusaha?

16. Izin Lingkungan
a. Perizinan lingkungan tetap dipertahakan
b. Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan
risiko menengah
c. AMDAL untuk kegiatan risiko tinggi
d. AMDAL disusun oleh profesi bersertifikat
e. Kelayakan AMDAL dievaluasi oleh Pemerintah atau profesi
bersertifikat
f. Pengintegrasian ANDAL lalin ke dalam AMDAL

17. • Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif, kohesif,
dan konsisten, sebagaimana pernah diterbitkan Inpres No.
5/1984 di atas, yakni melalui tahapan
a)inventarisasi semua aturan perizinan, lakukan evaluasi dan review
terhadapnya;
b)lakukan penataan kelembagaan instansi pemberi izin;
c)secara teknis manajerial usahakan diselenggarakan Sistem Satu
Atap atau Sistem Satu Pintu dalam rangka pelayanan izin;
d)lakukan berbagai pembinaan, pelatihan, dan capacity building
bagi aparat pemberi izin;
e)sosialisasikan berbagai ketentuan di bidang perizinan.
Asep Warlan Yusuf 2019

18. Tanggung jawab Mutlak (strict liability)
• Mengapa rumusan ‘tanggung jawab mutlak’ dalam Pasal 88 mengenai
frasa ‘tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’ (liability without
fault) ditiadakan/dihapus? Apabila dihapus maka menjadi perbuatan
melawan hukum/PMH biasa (liability based on falult).

19. Sanksi Administratif
• Mengapa pengaturan mengenai jenis, sifat, dan keterkaitan antar
jenis sanksi administratif ditiadakan dalam UU Cipta Kerja?
• Bagaimana hubungan antara sanksi administasi dengan ketentuan
pidana?
• Bagaimana membedakan mekanisme penerapan sanksi administratif
karena pelanggaran hukum administrasi dengan pengenaan sanksi
administratif berupa denda dalam Ketentuan Pidana.

20. Ultimum Remidium
• Mengapa tindak pidana lingkungan sebagai kejahatan (Pasal 97 UU
PPLH) diterapkan sanksi administratif berupa denda?
• Apakah kriteria pengenaan sanksi administratif dalam kejahatan
lingkungan?
• Bagaimana kriteria dan mekanismenya ketika tidak dijalankannya
sanksi administrasi (tidak membayar denda) kemudian dipidana?

21. Komitmen dan Prinsip Dasar dalam UU No. 32 tahun
2009 tentang PPLH yang harus dipertahankan:
• bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
• bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan NKRI telah membawa perubahan hubungan dan
kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

22. • bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten
oleh semua pemangku kepentingan;
• bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan
perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas
lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

23. • Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak
merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya
alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung
risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan
hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.
• Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola
dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan,
dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat
memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi,
serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan
lingkungan.

24. • Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen
pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa
penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.
• Penegakan hukum pidana dalam UU PPLH memperkenalkan ancaman
hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti,
pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum
pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana
lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang
mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir
setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.
Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana
formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air
limbah, emisi, dan gangguan.

25. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup:
• Perencanaan
• Pemanfaatan
• Pengendalian
• Pemeliharaan
• Pengawasan
• Penegakan hukum
Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009

26. Pokok-pokok Pengaturan UU No. 32 tahun 2009 tentang
PPLH yang tidak dan yang akan diubah oleh RUU Cipta
Kerja:
1. Keadilan Lingkungan Hidup
2. Pengintegrasian pembangunan berwawasan lingkungan (Eco
Development) dalam kebijakan pembangunan;
3. Penguatan demokrasi lingkungan:
a. penghormatan dan pemenuhan hak atas LH yang baik dan
sehat
b. partisipasi masyarakat
b. keterlibatan peran masyarakat
c. hak memperoleh pendidikan LH
d. hak gugat organisasi (legal standing)
e. gugatan perwakilan (class action)
f. anti slapp suit
g. keterbukaan informasi LH
Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009

27. Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
4. kewajiban memiliki dokumen LH terkait
amdal, UKL-UPL
5. kedudukan, tujuan, dan fungsi izin
lingkungan;
6. Kejelasan dan penguatan instrumen
ekonomi
7. memperkuat kemitraan dengan dunia
usaha dalam membangun komitmen
terhadap PPLH;

28. Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
8. kejelasan, kepastian, dan kelengkapan dalam
pengenaan sanksi administratif;
9. kejelasan pengaturan tentang prinsip
pencemar membayar (polluter pays Principle);
10. kejelasan dalam penentuan tanggung jawab
dan kompensasi/imbal jasa dalam pelestarian
dan pemanfaatan SDA
11. kejelasan dalam pengaturan tanggung jawab
mutlak (strict liability);
12. kejelasan pengaturan dalam penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (altenative
dispute resolution);
13. adanya pengaturan tanggung jawab pidana
(criminal liability) bagi pejabat pemberi izin
dan/atau pengawas;

29. Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
14. pembentukan lembaga penyediaan jasa
pelayanan penyelesaian sengketa
(establishment for ADR services);
15. Prinsip delik formal disamping delik
materil, terkait dengan pidana ultimum
remedium dan primum remidium;
16. Prinsip tanggung jawab korporasi
(corporate liability);
17. pengenaan hukuman tata tertib di luar
hukuman pidana (extra penal sanction);
dan
18. pengenaan sistem insentif dan disinsentif.

30. 19. Kejelasan dalam mengatur prinsip
penguasaan negara (management
authority);
20. kejelasan dalam pengaturan lingkup
pencemaran dan kerusakan LH
21. Penguatan dalam membangun
kelembagaan PPLH;
22. Penguatan otonomi daerah dalam
Penyelenggaraan PPLH.
Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009

31. Ketentuan apakah dari UU No. 32 tahun 2009 ttg UUPLH
yang diubah oleh RUU Cipta Kerja?
• Norma Prinsip: tidak berubah
• Norma Kebijakan: ada yang berubah
• Norma teknis: Sebagian berubah
• Norma Prosedur: banyak berubah

32. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
Penghentian
Pelanggaran,
pengendalian, dan
pemulihan
Efek Jera dan
Efek Derita
Ganti Rugi dan
Pemulihan
Lingkungan
ADMINISTRASI
(Pasal 76 sd 83)
PIDANA
(pasal 93 sd 120)
PERDATA
(pasal83 sd93)
FUNGSIFUNGSI FUNGSI
29/02/2020Asep Warlan Yusuf 32

33. Teknik drafting/cara merumuskan norma
• Untuk mencapai kepastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi
untuk menghindari terjadinya konflik, kontradiksi, tumpeng tindih,
gap, inkonsistensi.
• Penempatan norma: batang tubuh, penjelasan, delegasi ke PP
• Rumusan ketentuan pidana: ultimum remidium, primum remidium

34. 34
Terima kasih

35. Ringkasan Biodata
Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, SH.,MH
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960
Alamat Rumah : Jln. Solo No. 38 Antapani Bandung
Tlp/Fax. (022) 7204775
HP: 0816.62.4195
e-mail: warlan@unpar.ac.id
Alamat Kantor : Kampus Fakultas Hukum Universitas
Parahyangan
Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung, 40141
Pangkat/Jabatan Akademik: IV/E - Guru Besar
29/02/2020 35Asep Warlan Yusuf