Laporan ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di beberapa provinsi di Indonesia bagian timur. Laporan ini mencakup daftar satuan kerja beserta pelaksanaan SPIP mereka di triwulan pertama dan kedua tahun 2018.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Program dan Kegiatan Sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang terdiri dari empat langkah yaitu penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, serta finalisasi SSK. Langkah ketiga melibatkan penyusunan program dan kegiatan sanitasi untuk lima tahun ke depan beserta indikasi pendanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini menjelaskan lingkup LPPD, tujuan LPPD, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017Imam Pirdaus
Laporan ini membahas hasil pembentukan tim pokja pembangunan zona integritas di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan tahun 2018 untuk mencapai target dan mengatasi kendala. Tim terdiri dari Kapolres, Wakapolres, Kabag, Kasat dan Kasi beserta anggotanya. Mereka membentuk enam tim untuk menangani manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Program dan Kegiatan Sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang terdiri dari empat langkah yaitu penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, serta finalisasi SSK. Langkah ketiga melibatkan penyusunan program dan kegiatan sanitasi untuk lima tahun ke depan beserta indikasi pendanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini menjelaskan lingkup LPPD, tujuan LPPD, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017Imam Pirdaus
Laporan ini membahas hasil pembentukan tim pokja pembangunan zona integritas di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan tahun 2018 untuk mencapai target dan mengatasi kendala. Tim terdiri dari Kapolres, Wakapolres, Kabag, Kasat dan Kasi beserta anggotanya. Mereka membentuk enam tim untuk menangani manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut merupakan keputusan bupati Tapanuli Utara tentang pembentukan tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Tapanuli Utara. Keputusan ini membentuk lima kelompok kerja yang akan membantu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai aspek seperti penguatan kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, dan peraturan perundang-undangan.
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kotainfosanitasi
Manual ini memberikan panduan penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) kabupaten/kota yang mencakup program dan kegiatan sanitasi selama 5 tahun ke depan beserta sumber pendanaannya. MPSS merupakan tahap lanjutan setelah penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan menjabarkan implementasi strategi tersebut.
Skenario Tahapan Pemindahan ASN ke IKN,Rapat bappenas 14 januari 2020temanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas tiga skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Jabodetabek ke ibu kota negara baru, yaitu pemindahan semua ASN, pemindahan sebagian ASN yang berusia 45 tahun ke bawah, dan prioritas pemindahan lembaga-lembaga negara dan kementerian-kementerian tertentu.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisifionarazqa
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Kota Kediri yang meliputi lokasi, batas wilayah, dan pembagian administratif. Dokumen ini juga menyajikan data demografi, indeks pembangunan manusia, struktur organisasi pemerintahan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri untuk periode 2014-2019.
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Jambi untuk periode 2016-2021. Terdapat penjelasan mengenai kerangka penyusunan RPJMD, landasan hukum, kondisi demografi, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, dan indikator pembangunan di Jambi. Dokumen ini juga memaparkan sasaran pembangunan nasional yang akan diimplementasikan di Jambi.
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tahapan penyusunan Kerangka Pengembangan Sanitasi (SSK), yang terdiri atas 4 proses utama yaitu penyiapan kerangka SSK, penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi, penyusunan program dan kegiatan, serta finalisasi SSK. Dokumen ini juga menjelaskan indikasi jadwal penyusunan SSK selama 5,5 bulan.
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. SIMRAL digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbang dengan mengumpulkan usulan secara online untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Dokumen tersebut merupakan rincian formasi ASN dari pelamar umum Badan Narkotika Nasional untuk tahun anggaran 2014. Terdapat 14 jabatan yang akan diisi dengan kualifikasi dan pendidikan tertentu serta rencana penempatannya di berbagai satuan kerja BNN di seluruh Indonesia.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut merupakan keputusan bupati Tapanuli Utara tentang pembentukan tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Tapanuli Utara. Keputusan ini membentuk lima kelompok kerja yang akan membantu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai aspek seperti penguatan kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, dan peraturan perundang-undangan.
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kotainfosanitasi
Manual ini memberikan panduan penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) kabupaten/kota yang mencakup program dan kegiatan sanitasi selama 5 tahun ke depan beserta sumber pendanaannya. MPSS merupakan tahap lanjutan setelah penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan menjabarkan implementasi strategi tersebut.
Skenario Tahapan Pemindahan ASN ke IKN,Rapat bappenas 14 januari 2020temanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas tiga skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Jabodetabek ke ibu kota negara baru, yaitu pemindahan semua ASN, pemindahan sebagian ASN yang berusia 45 tahun ke bawah, dan prioritas pemindahan lembaga-lembaga negara dan kementerian-kementerian tertentu.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisifionarazqa
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Kota Kediri yang meliputi lokasi, batas wilayah, dan pembagian administratif. Dokumen ini juga menyajikan data demografi, indeks pembangunan manusia, struktur organisasi pemerintahan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri untuk periode 2014-2019.
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Jambi untuk periode 2016-2021. Terdapat penjelasan mengenai kerangka penyusunan RPJMD, landasan hukum, kondisi demografi, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, dan indikator pembangunan di Jambi. Dokumen ini juga memaparkan sasaran pembangunan nasional yang akan diimplementasikan di Jambi.
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tahapan penyusunan Kerangka Pengembangan Sanitasi (SSK), yang terdiri atas 4 proses utama yaitu penyiapan kerangka SSK, penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi, penyusunan program dan kegiatan, serta finalisasi SSK. Dokumen ini juga menjelaskan indikasi jadwal penyusunan SSK selama 5,5 bulan.
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPSinfosanitasi
Memorandum Program - 6 Internalisasi dan Eksternalisasi MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. SIMRAL digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbang dengan mengumpulkan usulan secara online untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Dokumen tersebut merupakan rincian formasi ASN dari pelamar umum Badan Narkotika Nasional untuk tahun anggaran 2014. Terdapat 14 jabatan yang akan diisi dengan kualifikasi dan pendidikan tertentu serta rencana penempatannya di berbagai satuan kerja BNN di seluruh Indonesia.
Dokumen tersebut membahas rencana awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015, yang mencakup dasar hukum, tahapan penyusunan, indikator makro pembangunan ekonomi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta rencana dan realisasi investasi."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang kinerja ekonomi berbagai wilayah di Indonesia pada semester I 2017, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan rasio Gini menurut wilayah. Juga ditampilkan pencapaian proyek-proyek pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta proyek IPTEK, telekomunikasi, dan industri pes
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melakukan modernisasi kebijakan pengawasan dan meningkatkan kapabilitasnya untuk mengawasi unit-unit di bawah Kementerian Perhubungan;
2. Fokus peningkatan kapabilitas meliputi sertifikasi auditor, penjenjangan jabatan fungsional, dan peningkatan kualitas laporan hasil audit;
3. Upaya lain untuk meningkatkan orientasi kepada masyarakat melip
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2012 menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada berbagai dinas dan badan di Kabupaten Bandung Barat. UPT dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas/badan dan melayani masyarakat. UPT dibagi berdasarkan wilayah kerja kecamatan dan bidang tugas masing-masing dinas/badan.
Undangan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan yang akan diselenggarakan pada 15 Maret 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penerapan SPIP sesuai peraturan yang berlaku. Pesertanya adalah jajaran Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
01. BAHAN IBU SES ACARA BAPPENAS TERKAIT SEKBER 180322 (1).pptxDewaAgung15
DAK Nonfisik adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PELAYANAN DASAR publik yang menjadi urusan daerah.
DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.
Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Similar to Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (20)
Pendekatan Legal Kelola Satwa Liar di SulawesiAdi Pujakesuma
Dokumen tersebut membahas pendekatan hukum dalam pengelolaan satwa liar di Sulawesi. Terdapat beberapa poin penting yaitu: (1) peraturan terkait konservasi satwa liar seperti UU No. 5/1990 dan PP No. 7/1999, (2) kriteria satwa yang dilindungi, (3) larangan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran perlindungan satwa liar dan ekosistemnya. Dokumen ini juga menjelaskan upaya penegakan huk
Asep Warlan Yusuf: Catatan hukum awy terhadap ruu cipta kerja 27 feb 2020Adi Pujakesuma
RUU Cipta Kerja dianggap melemahkan perlindungan lingkungan hidup dengan menghapus atau mengubah ketentuan penting dalam UU PPLH seperti penghapusan izin lingkungan, penurunan kriteria AMDAL, dan penghapusan tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas pencemaran lingkungan. Hal ini dianggap bertentangan dengan komitmen konstitusi untuk pembangunan berkelanjutan.
Rapat membahas kebijakan pengelolaan hutan produksi dan perhutanan sosial, termasuk alokasi lahan untuk kemitraan dengan masyarakat, program kelola sosial di hutan tanaman industri dan hutan alam, serta dukungan kebijakan untuk industri hasil hutan rakyat."
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan dan perhutanan sosial. Dokumen ini menjelaskan tentang luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui skema-skema perhutanan sosial dan capaian yang dicapai. Juga dibahas tentang penyuluh kehutanan yang terlibat dalam menduk
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur pedoman tata kearsipan di lingkungan kementerian tersebut, mencakup sistem sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pelaksanaan, organisasi kearsipan pusat dan daerah, pembinaan dan pengawasan kearsipan, serta pembiayaan kegiatan kearsipan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pengurusan naskah dinas, penataan berkas, dan penyusutan
Prospek alumni smk kehutanan dalam mendukung perhutanan sosialAdi Pujakesuma
PROSPEK ALUMNI SMK KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PERHUTANAN SOSIAL
ECOTOURISM, EDUTOURISM
Wisata Hutan Perhutanan Sosial (wisata Berkelanjutan )
(Solusi Penanganan Konflik Kawasan )
LOKET NURSERY
Pengunjung Cukup Membeli bibit dan menaman di spot tanam kenang
Kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutananAdi Pujakesuma
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemenuhan tenaga teknis menengah kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2020-2024, mencakup kondisi umum kawasan hutan, kebutuhan tenaga teknis di bidang perencanaan hutan dan rehabilitasi hutan serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
REVITALISASI SMK DAN TANTANGANNYA DALAM MENYIAPKAN TENAGA KERJA TERAMPIL DI...Adi Pujakesuma
REVITALISASI SMK DAN TANTANGANNYA
DALAM MENYIAPKAN TENAGA KERJA TERAMPIL
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.
Siswa yang memiliki performance value yang dibutuhkan oleh dunia kerja/industri meliputi 3 aspek, yaitu: Knowledge (pengetahuan), Skill (keterampilan) dan Affective (sikap).
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas hasil pengawasan di beberapa provinsi terkait kebijakan dan kinerja pengawasan di Kementerian LHK.
2. Terdapat beberapa temuan dari audit BPK RI mengenai pengelolaan keuangan, aset, dan kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian LHK.
3. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi kecenderungan temuan berulang pada satuan kerja
Rangkuman hasil pengawasan terkait pengaduan masyarakat perumahan Villa Mutiara terhadap PT. Barry Callebaut dan PT. Comextra Majora di Makassar adalah: tim terpadu melakukan verifikasi dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan untuk menyelidiki dugaan pencemaran lingkungan. Kedua perusahaan belum sepenuhnya mematuhi peraturan terkait pengelolaan limbah cair dan udara.
2. Pelaksanaan SPIP Satker di wilayah
Sulawesi, Maluku dan Papua (per Juli 2018)
Eselon I No Satker Provinsi Satgas Desain
Laporan Triwulan
I II
SETJEN
1
PPPE Wilayah Sulawesi
Maluku
Sulawesi Selatan
2 PPPE Wilayah Papua Papua
PKTL
1 BPKH Wilayah VI Sulawesi Utara v v v
2 BPKH Wilayah VII Sulawesi Selatan v v v
3 BPKH Wilayah IX Maluku v v
4 BPKH Wilayah X Papua v v
5 BPKH Wilayah XV Gorontalo v v
6 BPKH Wilayah XVI Sulawesi Tengah v v v
7 BPKH Wilayah XVII Papua Barat v v
8 BPKH Wilayah XXII Sulawesi Tenggara v v v
KSDAE
1 Balai Besar TN Lore Lindu Sulawesi Tengah
2
Balai Besar TN Teluk
Cendrawasih
Papua Barat v v
3. Eselon I No Satker Provinsi Satgas Desain
Laporan Triwulan
I II
KSDAE
3 Balai TN Wakatobi Sulawesi Tenggara
4 Balai TN Rawa Aopa Watumohai Sulawesi Tenggara
5 Balai TN Kep Togean Sulawesi Tengah v v v
6 Balai TN Bogani Nani Wartabone Sulawesi Utara v v
7 Balai TN Aketajawe Lolobata Maluku Utara
8 Balai TN Wasur Papua v
9 Balai TN Lorentz Papua
10 Balai TN Taka Bone Rate Sulawesi Selatan v v
11
Balai TN Bantimurung
Bulusaraung
Sulawesi Selatan
12 Balai TN Bunaken Sulawesi Utara
13 Balai TN Manusela Maluku
14 Balai Besar KSDA Papua Papua v v v
15 Balai Besar KSDA Papua Barat Papua Barat
16
Balai Besar KSDA Sulawesi
Selatan
Sulawesi Selatan
17 Balai KSDA Maluku Maluku
18 Balai KSDA Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah v
19 Balai KSDA Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara
20 Balai KSDA Sulawesi Utara Sulawesi Utara
4. Eselon I No Satker Provinsi Satgas Desain
Laporan Triwulan
I II
PHPL
1 BPHP Wilayah XII Palu Sulawesi Tengah v v
2 BPHP Wilayah XIII Makasar Sulawesi Selatan v v
3 BPHP Wilayah XIV Ambon Maluku v v
4 BPHP Wilayah XV Jayapura Papua v v
5 BPHP Wilayah XVI Manokwari Papua Barat v v
PPI
1
Balai PPI dan Karhutla Wilayah
Sulawesi
Sulawesi Selatan
2
Balai PPI dan Karhutla Wilayah
Maluku Papua
Papua Barat v
PSKL
1 Balai PSKL Wilayah Sulawesi Sulawesi Selatan
2 Balai PSKL Wilayah Maluku Papua Maluku v
PHLHK/Gakum
1 Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Sulawesi Selatan
2
Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku
Papua
Papua Barat v v
BLI
1 Balai Litbang LHK Makassar Sulawesi Selatan v v v v
2 Balai Litbang LHK Manado Sulawesi Utara v v v
3 Balai Litbang LHK Manokwari Papua Barat v
5. Eselon I No Satker Provinsi Satgas Desain
Laporan Triwulan
I II
PDASHL
1 BPDASHL Tondano Sulawesi Utara
2 BPDASHL Palu Poso
Sulawesi
Tengah
3 BPDASHL Sampara
Sulawesi
Tenggara
4 BPDASHL Bone Bolango Gorontalo
5 BPDASHL Jeneberang Saddang
Sulawesi
Selatan
6 BPDASHL Lariang Mamasa Sulawesi Barat
7 BPDASHL Waehapu Batu Merah Maluku v v
8 BPDASHL Ake Malamo Maluku Utara
9 BPDASHL Remu Rensiki Papua Barat v v
10 BPDASHL Memberamo Papua
11 BPTH Wilayah II
Sulawesi
Selatan
BP2SDM
1 Balai Diklat LHK Makassar
Sulawesi
Selatan
v v v
2 SMK Kehutanan Negeri Makassar
Sulawesi
Selatan
v v v
3 SMK Kehutanan Negeri Manokwari Papua Barat v v
Data Pemantauan Sampai Dengan 24 Juli 2018
6. Peraturan Menteri LHK Nomor
P.38/Menlhk-Setjen/2015
ttg Penyelenggaraan SPIP
mewajibkan
semua Satker menyusun Disain SPIP di
awal tahun anggaran
7. Kewajiban Menyelenggarakan SPIP
PP No. 60/2008
Pasal 2, Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri
diwajibkan menyelenggarakan SPIP
Pasal 47, Menteri bertanggungjawab atas efektifitas
penyelenggaraan SPIP di lingkungannya
Instruksi Presiden No. 4/2011 mewajibkan seluruh
Instansi Pemerintah untuk mempercepat penerapan
SPIP yang efektif untuk mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan KN yang berkualitas
8. Kebijakan Penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian LHK
1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 ttg
Penyelenggaraan SPIP
2. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP oleh Satker
Pusat (satker perumus kebijakan) dan satker UPT (satker
pelaksana kebijakan).
3. Pembinaan dan Penguatan SPIP oleh Eselon I
bimbingan teknis, evaluasi dan konsultasi
penyelenggaraan SPIP.
menyediakan sumber daya yang memadai untuk
mendukung penyelenggaraan SPIP.
4. Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat
Jenderal.
9. Mengapa SPIP PENTING ?
1. SPIP adalah AMANAT UNDANG-UNDANG
UU 1 Th 2004 ttg Perbendaharaan Psl 58: Dalam rangka
meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala
Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan
2. Kelemahan efektifitas PI selalu menjadi
TEMUAN BERULANG AUDIT BPK-RI, yang
mempengaruhi pemberian Opini
10. PP 60 TAHUN 2008
• SPI dan SPIP
• Unsur SPI
• Unsur SPIP
• Prinsip Pengaturan dan Penyelenggaraan SPIP
11. Tujuan Akhir Diterapkannya SPIP
1. terlaksananya kegiatan-kegiatan
beserta outputnya secara efisien dan
efektif;
2. tersusun dan tersajinya laporan
keuangan yang andal;
3. diperolehnya keamanan atas
aset/barang milik negara;
4. dilaksanakannya kegiatan-kegiatan
dengan mentaati peraturan
perundangan yang berlaku.
12. o SPIP bukan beban
o SPIP bukan tugas tambahan
o SPIP bukan kewajiban (semata)
o SPIP adalah kebutuhan
13.
14. Lima Unsur SPIP
Kelima unsur tersebut bersifat tidak berdiri sendiri sendiri,
melainkan saling kait mengait antar unsur yang satu dengan
yang lainnya.
1 Lingkungan Pengendalian
Menciptakan kondisi yang kondusif untuk
implementasi SPIP
2 Penilaian Risiko
Berpotensi menjadi masalah apabila tidak
dikendalikan
3 Kegiatan Pengendalian Mengeleminir atau menghilangkan risiko
4 Informasi dan Komunikasi Diketahui oleh seluruh pegawai
5
Pemantauan Pengendalian
Intern
Melihat efektivitas tindakan penendalian
15. Penilaian Maturitas SPIP KLHK dan Eselon-I
No Satuan Kerja
Validasi olh BPKP Thn 2017 Hasil Penilaian Mandiri 2018
Skor Tingkat Keterangan Skor Tingkat Keterangan
1 Kementerian LHK 2.80 2 Berkembang 3.80 3 Terdefinisi
2 Sekjen 2.76 2 Berkembang 3.63 3 Terdefinisi
3 Ditjen PKTL 2.79 2 Berkembang 3.87 3 Terdefinisi
4 Ditjen KSDAE 2.84 2 Berkembang 3.52 3 Terdefinisi
5 Ditjen PDASHL 2.68 2 Berkembang 3.70 3 Terdefinisi
6 Ditjen PHPL 2.83 2 Berkembang 3.99 3 Terdefinisi
7 Ditjen PPKL 2.80 2 Berkembang 3.70 3 Terdefinisi
8 Ditjen PSLB3 2.79 2 Berkembang 3.78 3 Terdefinisi
9 Ditjen PPI 2.83 2 Berkembang 3.72 3 Terdefinisi
10 Ditjen PSKL 2.78 2 Berkembang 3.42 3 Terdefinisi
11 Ditjen PHLHK 2.68 2 Berkembang 3.71 3 Terdefinisi
12 Itjen 2.78 2 Berkembang 3.91 3 Terdefinisi
13 BPPSDM 2.85 2 Berkembang 3.81 3 Terdefinisi
14 BPPI 2.93 2 Berkembang 3.84 3 Terdefinisi
16. Tingkat
Maturitas
Uraian
Terdefinisi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan
terdokumentasi secara baik. Namun evaluasi atas
pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang
memadai.
Berkembang telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun
tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya
sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan
semua unit organisasi.
Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak
terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.